Resume Hot Isu Yang Dihimpun Dari Berbagai Sumber Media Mainstream Dan Media Soial.

Jumat 20200732
Berikut ini Resume Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial  yang berkembang pada pagi hari ini.

1. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin segera menangkap terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, yang telah menjadi buron sejak 2009. Permintaan itu disampaikan Mahfud melalui telepon kepada Jaksa Agung, kemarin. “Saya tadi sudah bicara dengan Jaksa Agung supaya segera menangkap buronan Joko Tjandra,” tegasnya.
Mahfud menyebut Djoko Tjandra sebagai buronan kelas kakap karena masuk daftar pencarian orang (DPO). Untuk itu, Kejaksaan Agung dan Polri diminta segera meringkus Djoko Tjandra. “Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK (peninjauan kembali), lalu dibiarkan berkeliaran,” kata Mahfud.

2. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga, tidak terdeteksinya terpidana kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra di dalam sistem database Ditjen Imigrasi lantaran buronan itu telah berganti nama menjadi Joko S Tjandra.
“Djoko S Tjandra saat ini telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dan mengubah nama Joko Soegiharto Tjandra melalui proses pengadilan negeri di Papua,” kata Boyamin, kemarin.
Seperti diketahui, Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Papua Nugini sejak 2009. Bahkan, pada 2012, ia telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Papua Nugini. Namun, pada 8 Juni lalu, ia dikabarkan telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Kapolri Jenderal Idham Azis meminta jajaran kepolisian tidak memberi ruang bagi para bandar narkoba. Ia juga mengingatkan jajarannya untuk tidak main-main dengan narkoba. Kapolri berjanji, anggota Polri yang terlibat narkoba akan diberi hukuman berat. Karena sebagai aparat yang tahu aturan tidak bermain-main narkoba.
“Nah, kalau polisinya sendiri yang kena narkoba, hukumannya harus hukuman mati sebenarnya, karena dia sudah tahu undang-undang, dia tahu hukum. Seperti itu,” tegas Jenderal Idham Azis dalam sambutannya saat pemusnahan 1,2 ton sabu dari jaringan
Iran – Timur Tengah di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.

4. Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis berkomitmen penuh memberantas narkoba di Indonesia. Ia meminta jajaran kepolisian untuk menindak tegas para bandar narkoba. Menurut dia, narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas bersama-sama.
“Kasus narkoba ini memang sudah sangat memprihatinkan, salah satu kasus extraordinary yang harus bersama-sama kita tangani, sudah tidak bisa sendiri,” kata Idham di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/7).

5. Kapolri Jenderal Idham Azis menyinggung soal alat pemusnah narkoba yang digunakan saat pemusnahan siang tadi. Idham berharap agar Komisi III DPR membuat pengadaan untuk mesin pemusnah narkoba bagi Polri.
“Saya dengar Dir Narkoba di sini kita pakai mobilnya (alat pemusnah narkoba) hanya 30 kg, kemudian kita bawa ke RSPAD minjem, kok Polri ini kayaknya kere sekali, padahal bisa sebenarnya ngadain itu, ya kan,” kata Jenderal Idham dalam sambutannya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.

6. Ketua Komisi III DPR Herman Herry akan memperjuangkan pengadaan mesin penghancur narkoba yang dikeluhkan Kapolri Jenderal Idham Azis pada APBN 2021. Herman menyebut penganggaran mesin tersebut demi mendukung kerja polisi memberantas narkoba. Ia berharap Polri tetap giat menghentikan peredaran narkoba di Indonesia.
“Ini merupakan bentuk support Komisi III kepada seluruh jajaran kepolisian untuk tetap bersemangat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia,” tegas Herman Herry.

7. Polda Metro Jaya memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,2 ton. Narkoba tersebut merupakan hasil sitaan dari jaringan internasional Iran dan Timur Tengah yang berhasil diamankan oleh tim di Serang, Banten dan Sukabumi, Jawa Barat. Selain sabu, barang bukti lain yang dimusnahkan adalah ganja, dan ekstasi.
Dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba ini selain dihadiri Kapolri Jenderal Idham Azis, juga Ketua Komisi III DPR Herman Herry, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Deputi Pemberantas BNN Irjen Arman Depari, dan Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

8. Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terulang. Maka itu, pihaknya tengah menyusun strategi agar kasus ini tak terulang di dana pensiun BUMN.
Erick mengatakan, pihaknya tengah mengkaji konsolidasi dana pensiun BUMN.
“Saya tidak mau kejadian Jiwasraya juga terulang di dana pensiun BUMN. Kita sedang coba konsolidiasi dana pensiun ini. Bahwa dana pensiun BUMN ini kita coba konsolidasikan tapi legal hukumnya ini lagi kita pelajari. Karena dana pensiun ini di bawah kebanyakan yayasan atau pendiri ini menjadi tidak mudah,” kata Erick dalam webinar Kingdom Business Community, kemarin.

9. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, seharusnya pembelian saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak hanya sekadar kepemilikan. Ia pun menyinggung Direktur Holding Tambang (MIND) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak yang sedang jadi sorotan.
“Inilah yang kemarin Pak Orias yang lagi populer sekarang di berita salah satunya saya bilang Pak Orias kita ambil itu Freeport bukan hanya merah putih, kita punya 51%, bukan itu menurut saya,” kata Erick dalam acara dalam webinar Kingdom Business Community, kemarin.

10. Penyidik KPK memanggil ketua RT dan RW di Desa Sukamanah, Megamendung, Bogor terkait kasus dugaan suap-gratifikasi Rp 46 miliar eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi.
Ketua RT 003/RW 03, Desa Sukamanah, Megamendung, Bogor, bernama Ayub. Sedangkan Ketua RW 03, Desa Sukamanah, Megamendung, Bogor bernama Muhtar Sanusi.

11. Penyidik KPK memeriksa seorang saksi bernama Agnes Jennifer terkait kasus dugaan suap-gratifikasi Rp 46 miliar yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Agnes mengaku menyerahkan barang bukti kepada penyidik. “Saya cuma memenuhi panggilan saja dan menyerahkan barang bukti saja,” kata Agnes saat keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.
Namun Agnes tidak menjelaskan lebih rinci soal apa saja barang bukti yang diserahkan kepada penyidik. Ia meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada penyidik KPK. “Tanyakan ke penyidik, ya,” ucapnya.

12. Menko Polhukam Mahfud MD berbicara tentang dua alasan pemerintah tak setuju pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berlanjut saat ini. Alasan pertama adalah tak dicantumkannya Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
Alasan kedua adalah soal isi RUU yang disebutnya memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila. “Kita katakan pemerintah akan sampaikan sikap itu. Yang kedua, kita tidak setuju juga kalau Pancasila itu diperas menjadi trisila, trisila diperas lagi menjadi ekasila,” ujarnya.

13. Kejagung memeriksa 5 pengusaha sebagai saksi kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Kelimanya dicecar soal proses jual-beli saham Jiwasraya. Mereka adalah Tenno Tinodo selaku Direktur PT Ciptadana Asset Management, Rianty Komarudin selaku Dirut PT Ciptadana Asset Management, Catherine selaku nominee, David Agus selaku Direktur PT Trimegah Securitas Indonesia, dan Syafriandi Armand Saleh sebagai Direktur PT Trimegah Securitas Indo nesia.

14. Mendikbud Nadhiem Makarim menilai, system penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DKI Jakarta jalur zonasi mengecewakan. Beberapa orang tua murid mengaku anaknya kalah bersaing dengan siswa yang lebih tua meskipun ‘unggul’ di sisi jarak rumah. Ia akan lakukan kajian dan berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian untuk langkah lanjutan.
“Baik dari Inspektorat Jenderal kami maupun dari Dikdasmen akan melakukan pengkajian terhadap apa yang dibilang Pak Putra (Nababan) tadi mengenai apakah Permendikbud ini tak sinkron dengan SK-nya (DKI Jakarta),” kata Nadiem saat raker virtual dengan Komisi X DPR, Kamis (2/7).
Mendikbud Nadiem Makarim menargetkan 10 ribu sekolah penggerak dalam 5 tahun ke depan. Sekolah penggerak ini diharapkan dapat tersebar hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Target tersebut disampaikannya saat raker virtual dengan Komisi X DPR, Kamis (2/7). Awalnya Nadiem bicara tentang peningkatan kualitas guru di sekolah tanpa adanya pelatihan terpusat.
“Kalau kita ingin meningkatkan kualitas guru kita yang sudah ada di masing-masing sekolah, tidak mungkin ini bisa terjadi dengan pelatihan yang terpusat saja. Kita harus menciptakan sekolah-sekolah unggulan yang menjadi pusat-pusat pelatihan guru dan kepala sekolah di komunitas sekitarnya,” kata Nadiem.
Mendikbud Nadiem Makarim menginginkan sistem pendidikan tinggi dikelola jauh lebih terbuka, sehingga tak perlu adanya standardisasi misi sebuah universitas. Awalnya Nadiem menjelaskan soal keinginannya menciptakan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih mudah, tapi akhirnya berlanjut ke sistem pengolaan pendidikan tinggi yang lebih mudah.
Nadiem lalu menjelaskan soal tridarma pendidikan tinggi. Dia mengatakan seharusnya setiap dosen di universitas diberi kemerdekaan untuk menentukan kemampuan kompetensinya.

15. Kemendikbud tengah merumuskan perubahan kurikulum hingga asesmen selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Mendikbud Nadiem Makarim menyebut perubahan kurikulum dilakukan agar pembelajaran jarak jauh selama pandemi virus Corona (COVID-19) berjalan efektif.
“Pembelajaran jarak jauh pun banyak yang harus kita perbaiki, masih banyak yang belum optimal. Jadi ada 1 tim khusus di bagian tim balitbang kita yang sedang merumuskan bagaimana kita me-reformat atau melakukan berbagai macam perubahan pada kurikulum dan asesmen kita selama masa PJJ ini,” kata Nadiem dalam rapat kerja virtual dengan Komisi X DPR, kemarin.

16. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait meminta pembatalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI 2020. Alasannya, karena PPDB DKI sudah melanggar peraturan yang ada. Arist mengatakan petunjuk teknis PPDB DKI Jakarta cenderung membeda-bedakan siswa. Menurutnya, juknis PPDB DKI melanggar hak perlindungan anak.
“Dikatakan education for all tidak ada batasan usia. Ternyata juknis kita justru membeda-bedakan, tetapi melanggar sistem pendidikan nasional. Undang-undang perlindungan anak menyebutkan setiap anak ada hak perlindungan non-diskriminasi. Apa yang dilakukan Pemda DKI melalui keputusan atau juknis Kadisdik itu melanggar perlindungan anak,” ujar Arist.

17. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menilai, keputusan Disdik DKI tentang PPDB DKI Jakarta tak sesuai atau menyalahi Permendikbud yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ia meminta peraturan Disdik DKI dicabut dan PPDB di DKI Jakarta harus diulang.
“Kami minta agar peraturan disdik DKI dicabut, diulang kembali untuk penerimaan PPDB sesuai dengan jarak sekolah. Kalau jarak sekolah ternyata ada yang sama, baru usia yang lebih tua masuk,” kata Dede Yusuf saat menerima pengaduan para orang tua murid yang anaknya menjadi korban peraturan Disdik DKI Jakarta, kemarin.

18. Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal maraknya korupsi di BUMN. Menurut dia, hal itu (maksudnya, korupsi di BUMN, red), karena BUMN menjalankan peran ganda yakni antara sisi ekonomi dan pelayanan publik tanpa ada pembatas yang jelas.
Erick mengatakan, karena tak ada garis yang jelas, itulah yang membuat para direksi mencampuradukkan peran penugasan dengan bisnis, akhirnya, korupsi pun merebak. ‘’Para direksi mencampuradukkan penugasan dan bisnis yang benar sehingga banyak sekali kasus korupsi. Beberapa tahun ini saja sudah 53 kasus korupsi di BUMN,” ujarnya.

19. Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terulang. Oleh karena itu, pihaknya tengah menyusun strategi agar kasus tersebut tak terulang di dana pensiun BUMN.
“Saya tidak mau kejadian Jiwasraya juga terulang di dana pensiun BUMN. Kita sedang coba konsolidiasi dana pensiun tapi legal hukumnya ini lagi kita pelajari. Karena dana pensiun ini di bawah kebanyakan yayasan atau pendiri ini menjadi tidak mudah,” kata Erick dalam webinar Kingdom Business Community, kemarin.

20. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merombak formasi jabatan di lingkungan kementeriannya. Untuk memenuhi harapan Jokowi agar cabinet bisa bekerja keras atau extraordinary, Airlangga yang Ketum Golkar itu melantik 28 pejabat eselon II.
“Kami meminta para pejabat eselon I dan II Kemenko Perekonomian tak hanya melakukan tugas rutin, tapi (dikarenakan) Presiden meminta hal yang extraordinary, karena situasi ini membutuhkan langkah-langkah yang tidak normal dan perlu me-reset kembali organisasi,” katanya, kemarin.

21. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kutai Timur, Kaltim. Informasi yang beredar menyebutkan, KPK sudah melakukan penyegelan di beberapa lokasi di Kutai Timur. Salah satu yang disegel adalah rumah jabatan Bupati Kutai Timur Ismunandar. Sementara Ismunandar sedang bertugas ke Kota Samarinda.
“Deputi Penindakan dan anggota masih bekerja. Mohon diberi waktu karena belum tuntas,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya. Sementara Kasubag Humas Pemkab Kutim Suwardi saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu-menahu soal penyegelan tersebut. “Saya belum dapat kabar sama sekali,” kata Suwardi saat dihubungi pada Jumat (3/7).

22. Penyidik KPK memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan suap-gratifikasi Rp 46 miliar yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Kedua saksi itu adalah Agnes Jennifer, karyawan swasta dan Deni Setiyanto selaku karyawan administrasi dan umum Bali Inter Money Changer.
Keduanya dicecar penyidik KPK soal dugaan aliran duit dari tersangka Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. “Penyidik mengonfirmasi kepada kedua saksi tersebut terkait dugaan adanya aliran uang dari tersangka NHD (Nurhadi) dan tersangka RHE (Rezky Herbiyono),” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, kemarin.

23. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, kinerja para menteri meningkat signifikan setelah diancam reshuffle oleh Presiden Jokowi. Menurut Moeldoko, kerja para menteri semakin cepat untuk memenuhi target yang telah ditentukan presiden.
Moeldoko menuturkan, para menteri langsung mengintrospeksi kinerja masing-masing, begitu ditegur Presiden saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pada Kamis (18/6) lalu.
“Alhamdulillah sudah ada perkembangan cukup signifikan setelah dicambuk kemarin. Pasti semangat. Yang tadinya kecepatan 10 mungkin sekarang sudah 100,” kata Moeldoko dalam diskusi virtual, kemarin.

24. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, metode pembelajaran jarak jauh nantinya bisa diterapkan permanen seusai pandemi Covid-19. Menurut analisis Kemendikbud, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar akan menjadi hal yang mendasar.
“Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi,” kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR, kemarin.

25. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, persoalan administrasi menjadi salah satu hambatan dalam pencairan anggaran kesehatan yang masih minim. Moeldoko menuturkan, anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 tak hanya dipegang Kementerian Kesehatan. Ada pula anggaran kesehatan yang langsung disalurkan ke daerah melalui dinas kesehatan provinsi atau kabupaten dan kota, hingga ke Puskesmas.
Hal itu mengakibatkan pencairan anggaran kesehatan harus melalui proses verifikasi data yang panjang. Dengan demikian prosesnya berlangsung lama. “Dan penyaluran semua anggaran harus bisa dijalankan tepat, cepat, dan akuntabel. Karena nanti jangan sampai ada persoalan di belakang hari. Ini urusannya dengan KPK. Memang itu prasyarat yang harus dijalankan,” lanjut mantan Panglima TNI itu.

26. Mantan Wapres Try Sutrisno mendukung pembahasan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) demi menguatkan pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini disampaikan Try dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.”Kami ingin sampaikan apresiasi dan menyampaikan aspirasi yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan publik,” kata Try, krmarin.
Try mengatakan, ada empat poin penting yang dirumuskannya bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) terkait pembinaan ideologi Pancasila. Diantaranya, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat. Sebab, sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila ditinggalkan dan ditanggalkan. “Misalnya BP7 bubar, tapi enggak ada pengganti. Pelajaran Pancasila mulai dari TK sampai SMA tak lagi wajib,” ujar dia.

27. Pengungkapan kasus dugaan korupsi Jiwasraya terus bergulir. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono mengatakan, hingga saat ini tim penyidik telah melakukan penyitaan aset Jiwasraya senilai Rp 18,4 triliun melebihi kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun.
Ia mengatakan, penyitaan aset itu merupakan bentuk upaya Kejagung dalam memenuhi hak nasabah atau pemegang polis Asuransi Jiwasraya. “Upaya tersebut merupakan bentuk upaya kejaksaan dalam memenuhi hak-hak para nasabah,” ucap Ali dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, kemarin.

28. Jampidsus Kejagung Ali Mukartono menyebut pembelian saham Grup Bakrie itu masih terus didalami. Selain itu, Kejaksaan Agung akan menyelidiki keterlibatan Grup Bakrie dalam transaksi tersebut sambil menunggu perkembangan penyidikan dan persidangan, khususnya sejauh mana keterlibatan Grup Bakrie dalam memanipulasi harga saham.
Dalam skandal Jiwasraya, Grup Bakrie diduga terlibat karena ada pembelian saham dua perusahaan Grup Bakrie yakni PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) dan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR).

29. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan, saat ini banyak pihak yang kerap meramal dan memprediksi siapa saja yang akan terkena reshuffle kabinet. Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi isu reshuffle yang berkembang setelah Presiden Jokowi melempar wacana tersebut saat membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (18/6)
“Sekarang ini memang banyak para peramal di luar. Muncul peramal-peramal baru. Biasa, dinamika politik,” katanya dalam sebuah diskusi virtual, kemarin.
Moeldoko mengatakan, sejatinya teguran reshuffle merupakan suntikan semangat dari presiden kepada para menteri agar bekerja lebih keras. Ia menyatakan, presiden menginginkan semua anggota kabinet bekerja ekstra keras pada masa krisis seperti sekarang.

30. Indonesia Corruption Watch ( ICW) melaporkan sejumlah indikasi malaadministrasi terkait program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI, kemarin siang. ICW menilai program Kartu Prakerja berpotensi menimbulkan kerugian negara, praktik monopoli, hingga konflik kepentingan.
“ICW mendesak Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan Program Kartu Prakerja karena indikasi malaadministrasi sejak dalam proses perencanaan,” kata peneliti ICW Tibiko Zubair, kemarin.

31. Peneliti ICW Tibiko Zubair mengatakan, setidaknya ada 3 dugaan malaadministrasi program Kartu Prakerja. Pertama, dugaan konflik kepentingan dalam proses pemilihan platform digital. Dugaan malaadministrasi kedua, menurut ICW, mekanisme pemilihan platform digital berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme lelang.
Cara tersebut tidak sesuai dengan prinsip proses pengadaan barang dan jasa serta semangat keterbukaan informasi publik. Terakhir, ICW menyoroti soal tugas dan wewenang terkait pelaksana program Kartu Prakerja. Program tersebut berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

32. Program Kartu Prakerja yang diinisiasi Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan, menyusul adanya surat manajemen pelaksana (Project Management Office/PMO) yang meminta kepada mitra pelatihan untuk menghentikan transaksi dan penjualan paket pelatihan secara bundling.
“Paket yang dihentikan. Bukan pelatihan atau programnya. Jadi hanya boleh eceran. Satu pelatihan. Tidak boleh lagi satu paket isi tiga pelatihan. Contohnya gitu,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari. Denni menjelaskan, penghentian paket pelatihan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pelaksana program kartu prakerja.

33. Baleg DPR menggelar rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berdasarkan hasil rapat, ada 16 RUU yang ditarik dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020, salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Selain itu 4 RUU tambahan dari DPR dan pemerintah, serta 2 RUU yang diganti dengan RUU yang lain. “Mengurangi 16 Rancangan Undang-Undang dari Prolegnas prioritas tahun 2020,” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat membacakan kesimpulan rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7). *