Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial Hari Ini

Selasa 20200707 :
Berikut ini Resume Hot Isu yang dihimlmpun  dari berbagai Sumber  Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang dari pagi sampai  malam hari ini,

1. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkritik kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanani Edhy Prabowo. Secara blak-blakan Susi tidak rela jika ekspor benih lobster dibuka.
“Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor,” ujarnya seperti dikutip dari akun twitter miliknya @susipudjiastuti, Senin (6/7). Konon kritikan Susi tersebut mendapat respons positif dari warganet. Unggahan tersebut mendapat 280 komentar, 1.500 retweet dan disukai lebih dari 4.500 pengguna.

2. Dengan suara agak meninggi Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo menjelaskan maksudnya membuka ekspor benih lobster. Orang dekat Prabowo Subianto ini mengaku, jika kebijakannya tersebut menuai kritik, dia mengaku tidak mau ambil pusing.
“Saya tidak peduli akan di-bully seperti apa mengelola negeri ini, selama saya sangat yakin tujuannya mulia untuk membela. Saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang yang penting rakyat saya makan. Saya tidak ada sedikitpun punya niat untuk memperkaya bisnis saya. Saya tidak ada industri bisnis di sektor perikanan dan kelautan, istri saya dan keluarga saya tidak ada yang saya libatkan,” tegasnya dalam raker dengan Komisi IV DPR di Senayan, kemarin.
Menteri Edhy Prabowo menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam pemberian izin ekspor benih lobster kepada 31 eksportir yang diduga berafiliasi dengan kader partai politik. Dia menyebut yang memberikan izin untuk perusahaan bukanlah dirinya langsung.
“Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada,” ujarnya di DPR, kemarin.
Menanggapi banyaknya kekhawatiran soal lobster akan punah jika diekspor, Edhy meyakinkan, satu lobster bisa bertelur sampai 1 juta ekor sekaligus jika sedang musim panas. “Satu ekor lobster itu bisa bertelur sampai 1 juta dan di daerah yang musim panasnya hanya 4 bulan itu bisa sampai 4 kali bertelur, ini hasil penelitian di Tasmania. Indonesia ini adalah daerah yang banyak mataharinya sepanjang tahun musim panas,” ucapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga minimal Rp 5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding saat berlakunya larangan eskpor lobster.
“Harga di petaninya diwajibkan Rp 5.000 minimal. Tidak kayak dulu yang diekspor ilegal itu mereka hanya dibeli Rp 1.000 sampai Rp 2.000 (per ekor). Sekarang saya minta juga keadilan. Saya ngelola negeri ini juga kita kerja keras karena kita untuk membuktikan apa yang diperintahkan Pak Jokowi ini harus jalan,” ujar Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Jika dihargai Rp 5.000 per ekor, misalnya eksportir membeli 100 juta ekor, maka nelayan bisa dapat Rp 500 miliar. Jika harga itu dilanggar, maka pemberian izin usaha ekspor akan dicabut.
“Tidak ada penekanan harga. Kalau ada perusahaan yang kita izinkan menekan harga itu akan kami langsung cabut. Kontrolnya sangat mudah karena semuanya terdaftar di mana, posisinya di mana, letaknya di mana mereka berusaha,” ucapnya.
Soal kebijakannya yang tidak menenggelamkan kapal pencuri ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan mempertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan untuk menenggelamkan kapal maling ikan. Menurutnya, banyak pekerjaan yang lebih mendesak untuk ditangani dari menenggelamkan kapal.
Eddy Prabowo lebih memilih agar kapal sitaan yang ada bisa dibagikan kepada yang membutuhkan seperti perguruan tinggi untuk bahan praktek. Lagi pula, Edhy bilang, menenggelamkan kapal butuh biaya yang tidak sedikit bahkan hingga Rp 100 juta.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/hot-isu-yang-dihimlmpun-dari-berbagai.html]

3. Persidangan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra kembali ditunda. Majelis hakim meminta buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali itu datang dalam persidangan selanjutnya.
Pengacara Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menyampaikan bahwa kliennya belum bisa datang karena masih sakit. “Mohon izin, yang mulia, untuk hari ini pemohon PK belum bisa hadir dengan alasan masih sakit,” ujar Andi Putra Kusuma dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (6/7). Andi lalu menyorongkan surat keterangan sakit dari klinik di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua majelis hakim Nazar Effriandi lalu membacakan isi surat itu.

4. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Ridwan Ismawanta menyebut pihaknya akan langsung menangkap Djoko Tjandra jika hadir dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) yang dijadwalkan digelar pada 20 Juli mendatang. “Kalau ada, eksekusi, tangkap,” ujar Ridwan usai penundaan kedua sidang PK Djoko di PN Jakarta Selatan, kemarin.

5. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengendus ada oknum yang ‘bermain’ menyelamatkan Djoko Tjandra. Ia menyebut oknum ini membantu Djoko Tjandra sejak awal buron. Namun, Sahroni belum mau membeberkan siapa oknum tersebut.
“Pasti, yang pasti ada orang dalam tapi tidak spesifik yang pasti ada oknum yang memainkan peran untuk membela Djoko Tjandra dengan sedemikian rupa sampai masuk ke Indonesia. Sedang dicari,” ucapnya sembari mengatakan, ‘’Seluruh penegakan hukum kecolongan. Permainan yang dilakukan oknum untuk membantu Djoko Tjandra sangat luar biasa.’’
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menilai, masuknya terpidans buron Djoko Tjandra ke Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Selatan tidak masuk akal. Karena itulah, dia menyebut negara harus hadir dan tidak boleh kalah dengan buron.
“Pastinya karena negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan, tidak boleh kalah dengan Djoko Tjandra. Sangat tidak masuk akal sehat buronan bisa datang ke pengadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali,” kata Arteria di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, kemarin.
Buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat KTP elektronik (e-KTP) yang selesai kurang dari sejam. Terkait hal tersebut, Komisi III DPR akan memanggil Dukcapil DKI dan Lurah Grogol Selatan.
Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, menceritakan kronologi pembuatan e-KTP Djoko Tjandra yang merubah tulisan namanya menjadi Joko Soegiarto Tjandra. Asep menyebut pembuatan e-KTP tersebut kurang dari sejam itu sudah sewajarnya.
Rusdi, Satpam yang bertugas di rumah Djoko Tjandra tertawa dengar info (maksudnya, mungkin info dari Jaksa Agung) yang menyebut bosnya sudah berada 3 bulan di Indonesia. Ia mengaku tidak tahu di mana Djoko Tjandra kini berada. Dia hanya tahu bertugas menjaga rumah itu. Namun, saat mendengar kabar ramai-ramai bahwa Djoko Tjandra sudah berada di Indonesia, Rusdi mengaku tertawa.
“Ya saya cuma ketawa saja di mana dia tinggal. Siapa yang bilang 3 bulan dia ada di Indonesia. Nah saya ketawa saja dengarnya ya rumah beliau di sini ya seumpamanya dia ada di mana, yang penting dia tidak tinggal di sini selama 3 bulan mereka pada bilang,” katanya.

6. Indonesia mendapatkan USD 56 juta atau setara Rp 800 miliar dari Norwegia terkait kerja sama Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Insentif pembayaran tersebut diberikan atas prestasi Indonesia yang berhasil menurunkan emisi karbon pada 2016-2017

7. Dittipidter Bareskrim Polri mencatat terdapat 68 laporan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1 Januari hingga 5 Juli 2020. Polisi menetapkan tersangka sebanyak 75 dengan rincian 73 perorangan dan 2 korporasi.

8. Perayaan HUT RI ke-75 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah secara resmi meluncurkan program ‘Bulan Kemerdekaan’ yang akan menghadirkan serangkaian kegiatan yang diawali pada awal Juli 2020 dengan peluncuran logo HUT ke-75 RI dan sosialisasi kegiatan penghormatan penaikan bendera.
Nantinya seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat berdiri dengan sikap sempurna dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara serentak ketika mendengar sirine, dentuman meriam, dan sirine panjang di Istana Negara pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2020.

9. Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (persero). Sebanyak 3 staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 2 perusahaan sekuritas diperiksa penyidik. Saksi yang diperiksa terkait tersangka korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yaitu Anggoro Sri Setiaji selaku kasi Pasar Modal pada Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya (persero) 2014-2018.
Saksi yang diperiksa berkaitan dengan tersangka Korporasi PT Jasa Capital Asset Management, yaitu Ruben Sukatendel selaku Direktur PT Oso Manajemen Investasi. Penyidik juga memeriksa 3 saksi terkait tersangka oknum OJK, yaitu Solihin selaku Kabag Pengembangan pada DPIV OJK, Suhartono selaku PIC Saham POOL pada DPKM OJK, dan Pudjo Damaryono selaku Kepala Bagian Pendaftaran Produk Pengelolaan Investasi pada Direktorat Pengelolaan Investasi Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK.

10. Mantan Hakim Agung T. Gayus Lumbuun menegaskan Presiden Jokowi tidak melanggar etika karena tidak menandatangani UU KPK. Malah, hal itu merupakan bentuk etika yang dilakukan oleh presiden untuk mengakomodasi kehendak rakyat termasuk Presiden sebagai negarawan.
“Pandangan negatif terhadap tidak ditandatanganinya UU KPK hasil revisi tersebut justru merupakan sikap positif dalam bentuk menghargai hubungan antara pemerintah dan DPR karena sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan bahwa RUU tetap sah tanpa tandatangan presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui,” kata Gayus kepada wartawan, Senin (6/7).

11. Beredar surat DPP Partai PDI Perjuangan (PDIP) dukung keponakan Menhan Prabowo Subianto yakni Rahayu Saraswai Djojohadikusumo menjadi calon Wakil Walikota Tangerang Selatan berpasangan dengan Muhammad sebagai Cawalkot Tangsel.
Surat tersebut juga memerintahkan DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan untuk mendaftarkan keduanya ke KPU Kota Tangerang Selatan. Serta meminta seluruh jajaran partai untuk memperjuangkan terpilihnya pasangan tersebut.

12. Pemerintah menegaskan dukungan kepada Serbia dalam konflik dengan Kosovo. Hal itu diungkapkan Menkum HAM Yasonna Laoly dalam kunjungan kerjanya ke Serbia.
“Kami menghargai hubungan bilateral yang sudah terjalin baik antara Indonesia dengan Serbia yang sudah berlangsung sejak 1954. Posisi Indonesia dalam isu Kosovo sudah tegas, yakni mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Serbia sebagai sesama anggota PBB,” kata Yasonna, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).

13. Kejaksaan Agung mendalami kasus dugaan korupsi PT Danareksa Sekuritas kepada PT. Aditya Tirta Renata tahun 2014- 2015. Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan saksi terhadap tersangka Direktur PT Aditya Tirta Renata, Zakie Mubarak Yos.
Penyidik Kejagung juga telah memeriksa Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas periode 2015-2018, Jenpino Ngabdi. Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menyebut Jenpino diperiksa untuk memberikan keterangannya terkait proses jual-beli saham Jiwasraya.

14. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ety Toyyib Anwar yang lolos dari hukuman mati di Arab Saudi telah kembali ke Indonesia setelah menjalani masa pidana selama 18 tahun. Ia mengaku tak dendam walau dituduh pernah melakukan pembunuhan.

15. KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka suap. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus itu menjadi bukti jika nepotisme menjadi awal terjadinya korupsi.
“Penangkapan tersangka korupsi di Kutai Timur membongkar relasi korupsi dan nepotisme. Para pejabat yang menduduki jabatan membuktikan bahwa pengaruh kuat nepotisme terhadap korupsi. Kutai Timur contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara,” kata Firli Bahuri kepada wartawan, Senin (6/7).

16. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki akan diberi garapan pengelolaan pertanian jengkol 1.000 hektare di Banten. Pertanian ini akan digarap oleh organisasi Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang saat ini dipimpin oleh Ruki.
“Jengkol 1.000 hektare itu digarap Perkumpulan Urang Banten (PUB), mereka yang pengelola,” kata Wahidin Halim kepada wartawan saat ditanya soal perkembangan rencana pertanian jengkol di Banten, Senin (6/7/2020).

17. PMK Muhadjir Efendy meminta masyarakat tidak mempercayai hoax yang menyebut virus Corona merupakan konspirasi dan akal-akalan negara tertentu. “Memang, informasi berkembang kalau virus COVID-19 itu hoax dan tidak benar, bahkan ada yang menyebut COVID-19 merupakan konspirasi dan akal-akalan negara tertentu untuk merusak ekonomi, ini tidak benar,” kata Muhadjir seusai rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Malut, kemarin.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan Jawa Timur menjadi wilayah paling tinggi kasus penyebaran kasus Covid-19. Ia meminta perguruan tinggi di Jatim aktif membantu menangani kasus virus corona. Kendati saat ini kampus di Jatim telah ikut berperan, namun Muhadjir mengatakan belum maksimal.
Muhadjir juga meminta Pemprov Jatim melakukan koordinasi agar perguruan tinggi bisa ikut serta melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait pencegahan pertama penyebaran wabah corona.
Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Agus Putranto dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo diperintah Presiden Jokowi untuk mengunjungi Ambon, Maluku guna memantau langsung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan upaya-upaya penanggulangan virus corona di Ambon.

18. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto lakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin. Airlangga datang ditemani Azis Syamsyudin, Nurul Arifin, dan Meutya Hafidz.
Kedatangan Airlangga disambut Prabowo, yang didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Prabowo dan Airlangga melambaikan tangan sammbil berjalan masuk.
Prabowo menyebut pertemuan tertutup ini membahas masalah kebangsaan hingga kemungkinan kerja sama Golkar dan Gerindra di pilkada. Prabowo mengatakan, di beberapa daerah, Gerindra dan Golkar terdapat kecocokan. Soal ada perbedaan, itu hal bisa dalam demokrasi.
“Tadi kita menukar pandangan membahas beberapa hal menyangkut kebangsaan hubungan strategis, sampai dengan kemungkinan-kemungkinan di depan kita bagaimana kerja sama Golkar dan Gerindra, khususnya mungkin pilkada-pilkada tertentu,” ujar Prabowo.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/hot-isu-yang-dihimlmpun-dari-berbagai.html]

19. Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvin Simanjuntak mengatakan, ada fakta baru dalam kasus penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan anak buah John Kei terhadap Nus Kei.
Menurut Calvin, perencanaan aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh tiga pelaku intelektual yakni John Kei, Daniel dan FR. Fakta itu terungkap setelah polisi menggelar rekonstruksi di lima tempat kejadian perkara (TKP) berbeda pada Senin (6/7).
John Kei dan puluhan anak buahnya melakukan rekonstruksi kasus penyerangan di Perumahan Green Lake City, Tangerang; dan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Total ada 67 adegan yang diperagakan oleh John Kei dkk.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, dibanding pada prarekonstruksi sebelumnya, ada temuan baru yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut, salah satunya ada penyerahan uang dari John Kei kepada Daniel Farfar.
Tim kuasa hukum John Kei berencana melayangkan surat kepada Presiden Jokowi. Tim kuasa hukum meminta Jokowi memberikan perlindungan hukum bagi John Kei.
“Isi surat itu kami minta pertemuan dengan Pak Jokowi, kami minta perlindungan hukum agar tidak ada pihak yang intervensi baik di kepolisian atau pengadilan. Kami hanya minta perlindungan hukum,” kata salah satu kuasa hukum John Kei, Anton Sudanto di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin.

20. KPK kirim terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, Saeful Bahri, ke Lapas Sukamiskin. Kader PDIP ini sudah divonis 1 tahun 8 bulan penjara dalam kasus tersebut. Eksekusi terhadap Saeful Bahri dilakukan pada Kamis (2/7) kemarin. Selain itu, Saeful juga membayar uang pidana denda senilai Rp 150 juta ke KPK.

21. Polri Ungkap Fakta-fakta Satgas Tinombala Salah Tembak Petani di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Awalnya polisi menyebut Satgas Tinombala masih mencari 14 DPO yang berasal dari kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timut (MIT) pimpinan Ali Kalora.
12 anggota Satgas Tinombala diperiksa secara internal atas peristiwa tewasnya dua petani kebun di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang diduga korban salah tembak. Kedua belas personel ini diterbangkan dari Poso ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

22. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel memanggil Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin, serta dua anggota Komisi VII DPR yakni Eddy Soeparno, dan Ramson Siagian terkait penyaluran dana CSR BUMN.
Gobel bilang, pimpinan Komisi VII DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan saat meminta dilibatkan dalam penyerahan corporate social responsibility (CSR) BUMN tambang di masa pandemi virus corona.
Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin buka suara soal pelibatan tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility (CSR) pada holding BUMN tambang. Ia mengatakan pihaknya hanya ingin diundang untuk menyaksikan dalam penyerahan tersebut, apa yang salah?

23. Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Sentra Usaha Tani dan Agribisnis Nusantara (Suta Nusantara) dan Perkumpulan Badan Usaha Masyarakat Adat Nusantara (PERBUMA) berencana mengembangkan Kampung Empat Pilar MPR RI sebagai wadah memberdayakan masyarakat adat.
Sebagai salah satu kekuatan sosial bangsa Indonesia, masyarakat adat memiliki berbagai keistimewaan. Selain kental dengan kearifan lokal, kehidupan masyarakat adat yang selaras dengan alam juga menjadikan mereka terhindar dari berbagai konflik sosial.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengaku tak tertarik jadi menteri. Penegasan sikap itu merespons isu reshuffle kabinet yang menguat beberapa hari terakhir. “Itu (reshuffle) kewenangan presiden dan saya tidak berminat untuk jadi menteri,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

24. Mensesneg Pratikno membantah isu reshuffle cabinet dengan pernyataan yang menyejukkan. Kata dia, kalau progresnya bagus, ngapain di-reshuffle? Intinya begitu. Tentunya dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. Sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus. Tentu saja kalau bagus terus ya nggak ada isu, nggak relevan lagi reshuffle.
Pakar Gestur. Handoko Gani menilai, Pratikno hanya meredam isu, sedangkan isu reshuffle sendiri sebenarnya masih relevan. “Ini lebih tepat dikatakan sebagai peredaman isu. Kalau tidak ada isu yang hendak diredam, maka segala ekspresi wajah, gestur tangan, hingga pengulangan kata seperti itu tidak akan muncul,” kata Handoko Gani, kemarin.

25. Pemerintah tengah mengupayakan percepatan digitalisasi nasional sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestrial. Menkominfo Johnny G Plate mengingatkan siapa pun yang menghambat kebijakan itu berarti tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi.
Johnny menyebut ada beberapa alasan pentingnya percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional. Salah satunya, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial.

26. Data mengenai pasien positif corona bertambah 1.209 orang, sehingga akumulasinya menjadi 64.958 orang. Pasien yang sembuh bertambah 814, totalnya menjadi 29.919 orang, sedangkan pasien yang meninggal dunia bertambah 70, sehingga jumlahnya menjadi 3.241 orang.

27. Seorang kasir kafe di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), berinisial AS (26) ditangkap polisi karena memakai baju kaus dengan logo palu arit. AS ditangkap saat bekerja.
Kapolrestabes Makassar Kombes Yudhiawan Wibisono mengatakan AS bekerja di salah satu kafe di Jalan Hertasning, Makassar, dan kedapatan memakai kaus tersebut pada Minggu (5/7) malam. AS kedapatan oleh salah seorang pelanggan yang lantas melapor ke polisi.

28. Polisi memastikan proses penyelidikan atas laporan Forum Mujahid Tasikmalaya terhadap pegiat media sosial (medsos) Denny Siregar atas postingannya tentang ‘Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang’ terus berlanjut, meski terlapor misalnya meminta maaf. Polisi menyebut proses berjalan selama laporan belum dicabut.
“Sekarang begini polisi itu tidak bisa menyuruh orang damai atau tidak. Tapi kalau para pihak memang keadilan sudah ada dirasa cukup, bisa cabut laporan bisa, kalau kita tidak ada kapasitas untuk itu,” ujar Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Yusuf Ruhiman, kemarin.

29. Direktur Utama PT Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko, kembali menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi perusahaan tersebut. Hexana sempat bicara soal mobil yang diterima terdakwa mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Harry Prasetyo.
Awalnya salah seorang kuasa hukum terdakwa Benny Tjokrosaputro mengungkit isi BAP Hexana tentang penerimaan mobil. Dia lalu mengaitkan penerimaan mobil itu oleh Harry dengan kliennya, Benny Tjokro.
30. Koordinator Tim Advokasi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arief Poyuono datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan kuasa hukum Djoko Tjandra yang diduga melindungi buronan kasua korupsi hak cesie Bank Bali. Ia juga hendak melaporkan Ketua PN Jaksel karena diduga terlibat upaya menyembunyikan Djoko Tjandra. Namun Arief diminta kembali hari Rabu (8/7) untuk melengkapi alat bukti terkait laporannya tersebut.

31. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, mengatakan Kementerian Agama meminta lembaga yang saat ini dia pimpin untuk mentransfer sejumlah dana, padahal Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini lantaran pandemi virus corona (Covid-19).
Dana haji itu disebut untuk pembayaran sejumlah kegiatan terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2020. Anggito menyebutkan, permintaan transfer itu terbagi dua, yaitu Rp 176,5 miliar untuk haji reguler dan Rp 612,6 juta terkait biaya haji khusus.
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, mengusulkan agar calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini akibat pembatalan diberi insentif dan kompensasi. Uang insentif itu akan dikirimkan ke rekening rekening virtual (virtual account) yang dimiliki setiap calon jemaah.

32. Gelombang ketiga kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dijadwalkan tiba di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hari ini, Selasa (7/7). Sebelumnya, 105 TKA asal negeri tirai bambu itu telah datang pada Selasa (30/6) dan sebelumnya lagi 156 pada Selasa (23/6). Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Haluoleo Kendari Kolonel Pnb Muzafar melarang wartawan meliput kedatangan para TKA asal China tersebut karena takut ditunggangi teroris.

33. Sebanyak 240 anggota polisi yang betugas di wilayah hukum Sumatera Selatan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut diketahui setelah mereka mengirimkan surat “pengakuan dosa” yang diminta langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri pada 15 Juni 2020 lalu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Supriadi mengatakan, 240 anggota Polri yang telah mengirimkan surat tersebut nantinya didata untuk menjalani proses rehabilitasi. Diharapkan mereka dapat sembuh dan dapat kembali bekerja secara produktif. Padahal pada peringatan Hari Bayangkara kemarin, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengancam, anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba akan dihukum berat atau dihukum mati.

34. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, meminta Kementan meneliti kalung anti-virus corona yang akan diproduksi massal bulan depan.Tinggal dibawa ke lembaga yang kapabel untuk dibuktikan secara ilmiah apakah kalung itu bermanfaat atau tidak.
Karena diproduksi oleh lembaga negara dan menggunakan uang negara, maka kalung tersebut harus memiliki lisensi berbasis ilmiah. “Secara medis bisa dibuktikan enggak kalau itu ampuh, karena yang mempoduksi lembaga negara, harus punya lisensi berbasis ilmiah. Beda kalau diproduksi kelompok pengobatan, tradisional dan tidak menggunakan uang negara,” tuturnya.

35. Menristek/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, Keppres soal pengembangan vaksin Covid-19 akan segera terbit. Nantinya, bersama Menkes Terawan Agus Putranto dan Menteri BUMN Erick Thohir, dirinya akan menjadi Ketua Tim Pengembangan Vaksin Covid-19. Menurutnya, pemerintah sedang berupaya mengembangkan vaksin dengan tiga prinsip yaitu cepat, efektif, dan mandiri. *
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/hot-isu-yang-dihimlmpun-dari-berbagai.html]