Lingkup Berita Nasional Dan Terpercaya

Kamis 20200702
*Berikut ini Resume  Hot Isu yang dihimpun  dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang sampai malam hari ini :


1. Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma membenarkan kliennya sempat berada di Indonesia pada 8 Juni 2020. Djoko Tjandra bahkan datang langsung ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung.
“Kalau pertanyaannya benar 3 bulan di Indonesia, saya kurang tahu 3 bulan di Indonesia atau tidak. Saya hanya mengetahui beliau ada di Indonesia pada saat pendaftaran PK pada tanggal 8 Juni itu pada saat pendaftaran PK yang di mana PK tersebut didaftarkan sendiri oleh Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Andi Putra Kusuma, di kantornya, Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).
Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengatakan Djoko Tjandra mendaftar langsung ke PN Jakarta Selatan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pihak kuasa hukum juga di sana bersama Djoko. “Kami dari timnya menunggu di pengadilan dan Pak Djoko datang. Kita bertemu di pengadilan,” jelas Andi.
Pihak kuasa hukum mengaku tidak tahu kapan atau bagaimana Djoko Tjandra masuk ke Indonesia. Mereka hanya bertemu Djoko Tjandra langsung di PN Jaksel.

2. Menkumham Yasonna Laoly membenarkan Djoko Tjandra mendaftarkan peninjauan kembali (PK) di PN Jaksel, namun ia masih mendalami apakah Djoko Tjandra mendaftar sendiri ke PN Jaksel atau tidak?
“Kita sudah koordinasi dengan Kejaksaan dan benar (pernah daftar PK di PN Jaksel),” kata Yasonna, Kamis (2/7). Yasonna menyebut Dirjen Imigrasi hingga Dir Intel Imigrasi sudah meneliti terkait ini. Namun, pihak Imigrasi masih mendalami terkait keberadaan Djoko Tjandra pada 8 Juni 2020 tersebut.
Yasonna mengakui mungkin Djoko Tjandra masuk ke Indonesia menggunakan paspor nama orang lain atau melalui jalur non-TPI resmi. Meski begitu, dia memastikan Djoko Tjandra tidak terdeteksi masuk ke Indonesia. “Bisa jadi masuk dengan paspor nama orang lain. Atau melalui jalur non-TPI resmi,” ujarnya.

3. Terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra yang tidak terdeteksi keberadaannya, sempat mendatangi kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada awal Juni 2020. Ketua Komisi III DPR Herman Herry heran kenapa para penegak hukum di Tanah Air bisa dikelabui buronan tersebut. Herman menilai tidak terdeteksinya Djoko sebagai tamparan keras bagi penegakan hukum di Indonesia.
“Hal ini, menurut saya, merupakan tamparan keras bagi wajah penegakan hukum kita. Coba bayangkan, selama lebih dari 1 dekade seorang Djoko Tjandra bisa mengelabui para penegak hukum kita yang sesungguhnya memiliki infrastruktur intelijen,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (1/7).
Dalam rapat kerja (raker) di Komisi III pada 29 Juni 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat mengungkapkan informasi yang menyebut Djoko Tjandra telah berada di RI sejak 3 bulan lalu. Burhanuddin menyebut Djoko mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke PN Jaksel.

4. Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyayangkan pihak imigrasi Indonesia tidak bisa mendeteksi keberadaan terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, hingga bisa mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Habiburokhman mengkhawatirkan ada invisible hand yang melindungi Djoko.
“Kasus tidak terdeteksinya buronan Djoko Tjandra saat masuk ke Indonesia sangat memalukan. Imigrasi kita lemah sekali, orang yang sudah belasan tahun buron bisa kembali dan mendaftarkan sendiri PK di pengadilan tanpa terdeteksi,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (1/7).
Politisi Gerindra, Habiburokhman khawatir ada pihak yang mengatur agar Djoko bisa mendaftarkan PK ke PN Jaksel. Tujuannya, agar Djoko bisa terbebas dari kasus yang menjeratnya.
“Saya khawatir ada invisible hand atau kekuatan gelap yang melindungi Djoko Tjandra, serta mengatur pendaftaran PK tersebut. Dan target mereka adalah bagaimana Djoko Tjandra bisa bebas murni melalui PK,” terang Habiburokhman.

5. Andy Putra Kusuma selaku kuasa hukum terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, mempertanyakan langkah jaksa yang mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) pada 2009 silam. Andy menilai langkah jaksa tersebut bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.
“Mengapa setelah delapan tahun kemudian jaksa mengajukan upaya hukum PK? Tanpa dasar hukum yang jelas? Tanpa kendaraaan yang jelas, menabrak tatanan Hukum Acara Pidana (KUHAP),” kata Andy, Rabu (1/7).

6. Kepala Polri Jenderal Idham Azis melontarkan guyonan saat memberikan sambutan dalam rangkaian acara HUT ke-74 Bhayangkara di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7). Idham menyebutkan, dirinya kurang pintar meskipun telah menjabat sebagai orang nomor satu di institusi Polri.
“Saya kan agak-agak goblok jadi Kapolri. Cuma Kapolri saja goblok,” seloroh Idham yang langsung disambut tawa peserta. Selorohan itu berawal ketika Idham menyinggung tema peringatan HUT Bhayangkara tahun ini, yakni “Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif”.

7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) membeberkan permasalahan pada kinerja Polri sepanjang 2019 hingga 2020. Catatan tentang kinerja Polri tersebut diungkap dalam rangka perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara yang jatuh pada Rabu, 1 Juli 2020. “Selama tahun 2019-2020, YLBHI mencatat beberapa permasalahan utama berkaitan dengan Kepolisian RI,” ujar Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7).

8. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari mendatang sampai 16 Juli 2020. PSBB transisi diperpanjang di Jakarta karena Anies melihat masih tingginya kasus Covid-19.
Pemprov DKI Jakarta memetakan setidaknya ada dua titik persebaran Covid-19 di ibu kota yakni pasar dan transportasi umum. Berita soal perpanjangan PSBB transisi menjadi berita terpopuler Megapolitan pada Rabu (1/7)

9. V (41), pria asal Medan, ditetapkan menjadi tersangka dalam peristiwa pembakaran mobil Toyota Alphard milik penyanyi Via Vallen di Sidoarjo. Status tersangka itu dibuat setelah selesainya hasil olah TKP, pemeriksaan terhadap beberapa saksi, rekaman kamera CCTV, dan keterangan V.
“Sehingga, penanganan perkara ini sudah kita naikkan ke penyidikan. Yang bersangkutan sudah ditetapkan jadi tersangka,” kata Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji, Rabu (1/7). V dijerat Pasal 187 ayat 1 KUHP tentang Pembakaran. Namun, polisi mengaku masih berupaya mendalami kasus ini. Tentang motif pembakaran, sejauh ini mengarah ke sakit hati.

10. Zuraida Hanum (41), terbukti bersalah menjadi otak pelaku pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri. Majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik berpendapat tidak ada hal-hal yang meringankan perbuatan para terdakwa, khususnya Zuraida Hanum. Bahkan, pada persidangan sebelumnya, majelis hakim terlihat emosional karena perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kehakiman.
Zuraida juga dinilai tidak sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. “Menjatuhkan pidana mati kepada Zuraida Hanum. Penjara seumur hidup kepada terdakwa Jefri dan pidana 20 tahun penjara kepada Reza Fahlevi,” ucap Erintuah sambil mengetuk palu pada persidangan virtual yang berlangsung di PN Medan dan Lembaga Pemasyarakatan Tanjunggusta Medan, Rabu (1/7).

11. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ditarik dari daftar Program Legislasi Nacional (Prolegnas) Prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengatakan pembahasan RUU PKS saat ini sulit dilakukan.
“Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit,” ujar Marwan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (30/6/2020). Dihubungi seusai rapat, ia menjelaskan, kesulitan yang dimaksud dikarenakan lobi-lobi fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi VIII menemui jalan buntu.

12. Mengingat Kembali Janji Kampanye Anies untuk Hentikan Reklamasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara. Keputusan Anies itu menuai kritik. Dia dianggap melanggar janjinya pada saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Apa janji Anies saat itu?
Anies dan pasangannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandiaga Uno, dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Alasan mereka, reklamasi merugikan para nelayan di sana. “Mengapa kami menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan,” kata Anies saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017.

13. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, meminta maaf kepada seluruh penumpang yang terdampak peristiwa tergelincirnya pesawat dari lintasan landasan pacu di Makassar, Rabu (1/7) kemarin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta dengan nomor penerbangan GA 613 dinyatakan gagal berangkat setelah keluar landasan pacu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kemarin.
Irfan mengatakan, kejadian yang menimpa pesawat yang membawa 14 penumpang itu terjadi pada pukul 18.55 WITA. “Perlu kiranya kami sampaikan bahwa saat ini Garuda Indonesia tengah melaksanakan koordinasi bersama otoritas penerbangan terkait, untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut,” ujarnya.

14. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera menindak tegas ASN yang melanggar netralitas jelang Pilkada 2020. Hal itu disampaikan Bambang menanggapi laporan terkait 396 ASN yang diduga tidak netral menjelang Pilkada.
Bambang juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KASN meningkatkan sinergitas dengan PPK instansi tempat ASN bekerja. Dengan demikian pengawasan dan upaya antisipasi tren pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020 semakin optimal.

15. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menggelar rapid test sebelum sekolah di zona hijau Covid-19 dibuka. Tes tersebut untuk memastikan sekolah bebas dari Covid-19. “Kami mendorong pemerintah bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan tes cepat (rapid test) bagi siswa maupun guru, untuk memastikan wilayah sekolah bersih dari wabah pandemi Covid-19,” kata Bambang melalui keterangan tertulis, Rabu (1/7).
Bambang juga meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu fasilitas di sekolah yang bersangkutan agar memenuhi protokol kesehatan, mengingat keselamatan siswa merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan. Ia mengingatkan jangan sampai pembukaan sekolah menjadi klaster baru penyebaran virus corona di lingkungan sekolah.

16. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengingatkan aparat kepolisian agar tak terlibat dalam politik praktis. Hal itu disampaikan Bambang terkait peringatan HUT Bhayangkara ke-74 yang jatuh setiap 1 Juli. “ Kepolisian harus menjaga jarak dari godaan politik,” kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat perihal larangan Polri terlibat dalam politik praktis. Hal itu tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.

17. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, akan melaporkan berbagai pengaduan orangtua calon siswa dari berbagai daerah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 kepada Kemendikbud, hari ini, Kamis (2/7) pukul 10.00 WIB di Gedung B Kemendikbud, Jakarta.

18. Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jilid II, Rabu (1/7). Salah satu saksi yang diperiksa adalah Dirut PT Treasure Fund Investama Dwinanto Amboro. Seperti diketahui, PT TFI termasuk salah satu perusahaan manajemen investasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus ini.
“Satu orang (saksi) merupakan pengurus perusahaan sekuritas yang terkait dalam proses jual beli saham Jiwasraya tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Rabu.

19. DPC PDI-Perjuangan Jember melaporkan 26 anggota penyelenggara Pilkada 2020 yang diduga mendukung pasangan calon perseorangan Faida-Vian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember dan Bawaslu Jember pada Rabu (1/7).
Rinciannya, 20 petugas panitia pemungutan suara (PPS), satu panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan lima panitia pengawas pemilu tingkat desa. Mereka berasal dari Kecamatan Sumbersari, Puger, Kalisat, Sumberbaru, Ajung, Umbulsari, Kaliwates, Panti, Jelbuk, Silo, Jenggawah, Sukorambi, dan Mumbulsari.

20. Koordinator Relawan Jaringan Warga (Jawara) Anies-Sandi Sanny A Irsan mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan reklamasi kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan). Ia mengatakan, para pendukung Anies kecewa karena dulunya Anies pernah berjanji akan menghentikan semua reklamasi yang ada di Ibu Kota.
“Kami pada saat awal pilkada DKI Jakarta memilih mendukung Anies-Sandi daripada pasangan yang lain, dikarenakan komitmen dan kegigihan Anies yang tetap menolak kegiatan Reklamasi dalam bentuk apapun. seperti yang tertuang di Poin ke 4 dari
23 Janji kampanye Anies Sandi yang berbunyi menghentikan reklamasi,” kata Sanny, Rabu (1/7).

21. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, keputusan Komisi VIII menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, memiliki alasan yang masuk akal.
Sebab, menurut Dasco, RUU PKS telah menimbulkan polemik di masyarakat. “Apa yang diusulkan (Komisi VIII) juga rasional, karena RUU ini menuai polemik di masyarakat, kemudian di kaum perempuan juga, ini kan sudah sangat panjang polemik ini,” kata Dasco, Rabu (1/7).

22. Komisi VIII DPR meminta pemerintah memberikan hukuman bagi daerah-daerah yang tidak rutin memperbarui data kemiskinan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS). Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“Meminta pemerintah memberikan disinsentif fiskal atau punishment lainnya terhadap kabupaten/ kota yang selama ini sama sekali tidak pernah melakukan update data kemiskinan sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2019,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dalam rapat kerja bersama Mensos, Mendes PDT, dan Kepala Bappenas.

23. Gubernur Nusa Tenggara Viktor Bungtilu Laiskodat membuka peluang bagi personel Polda NTT untuk mengisi jabatan menjadi kepala dinas di Provinsi NTT. “Jadi saya bisik-bisik, kami punya pariwisata ini kurang. Kalau memang ada kader-kader di kepolisian ini ada yang bagus buat pariwisata, kadis pariwisata ini kosong atau mungkin peternakan,” kata Viktor saat memberikan kata sambutan dalam acara syukuran HUT ke-74 Bhayangkara di Mapolda NTT, Rabu (1/7).
Viktor sudah mencari tahu apakah bisa seorang polisi menjadi kepala dinas di pemerintahan provinsi. Ternyata hal itu pernah terjadi di Sulawesi Utara. “Oleh karena itu boleh juga di NTT ada anggota Polri yang dipakai menjadi kepala dinas di sini,” ujar dia.

24. Menko PMK Muhadjir Effendy mempertimbangkan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang dioptimalkan menampung pasien Covid-19, khususnya dari Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut dipertimbangkan, terutama untuk mengurangi beban rumah sakit di Surabaya, seperti RSUD dr Soetomo.
“Kami akan pertimbangkan bersama-sama. Ini untuk mengurangi beban rumah sakit yang ada di Surabaya khususnya di RSUD dr Soetomo,” ujar Muhadjir saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri, kemarin.

25. Mensos Juliari Batubara membutuhkan anggaran Rp 1,3 triliun untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) di 34 provinsi. Juliari mengatakan, saat ini pagu anggaran yang ditetapkan Kemenkeu dan Bappenas untuk pemutakhiran DTKS sebesar Rp 425 miliar, karenanya pihaknya mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar.
“Kami membutuhkan anggaran yang kami harap mendapat dukungan dari Bappenas dan Kemenkeu menjadi Rp 1,3 triliun dalam rangka verifikasi dan validasi DTKS agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota dan provinsi,” kata Juliari, kemarin. Mahal amat.

26. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga membawa kantong belanja ramah lingkungan sendiri saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Anies menyampaikan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bukan bertujuan untuk membebani para pelaku usaha.
“Sesungguhnya lebih penting bagi kita membawa sendiri kantong ramah lingkungan itu. Jadi, belanja membawa kantong (belanja) sendiri, justru itu yang dianjurkan,” ujar Anies, kemarin.

27. Anggot Ombudsman Alvin Lie menuturkan, kewajiban penumpang kereta api dan pesawat menjalani rapid test menjadi ladang bisnis baru bagi sejumlah maskapai penerbangan. Ia menyebut, ada maskapai penerbangan yang menyediakan fasilitas rapid test seharga ratusan ribu rupiah. Ada pula yang sudah memasukkan tarif rapid test ke harga tiket.
“Saya tadi kebetulan ke Bandara Soekarno-Hatta, sekarang juga ada layanan drive thru, tulisannya dengan harga promosi, ini kan sudah mulai persaingan dagang,” kata Alvin. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk transparan dengan membuka standar harga alat rapid test tersebut serta para importirnya.
Ombudsman RI telah menerima 1.604 aduan melalui Posko Pengaduan Ombudsman terkait Covid-19 yang sudah dua bulan berjalan dari 29 April 2020 hingga 30 Juni 2020. Wakil Ketua Ombudsman RI Lely P Soebekty mengatakan, aduan yang paling banyak diterima Ombudsman adalah aduan terkait bantuan sosial, yakni berjumlah 1.330 laporan.
“Apa saja yang paling banyak dilaporkan? 83 persen aduan yang masuk ke posko ini adalah tentang bantuan sosial,” ujar Lely, kemarin.

28. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kebijakan satu pintu (one gate policy) terkait pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM). Hal tersebut disampaikan Ma’ruf saat menerima Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki di rumah dinas Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (1/7).

29. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, KPK sangat membutuhkan peran Polri dalam upaya memberantas korupsi. Firli menuturkan, KPK tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya sebagai lembaga pemberantas korupsi.
“Ibarat pepatah menegakkan benang basah, berbicara perihal penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, KPK tentunya tak dapat berdiri sendiri namun perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lainnya,” ujar Firli.

30. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada dua area yang akan menjadi fokus pencegahan Covid-19 di DKI Jakarta. Keduanya adalah pasar tradisional dan transportasi umum KRL. Anies menuturkan, kedua area tersebut perlu dijaga dan dikendalikan karena sering menjadi tempat penularan.
“Ada dua area utama yang sering menjadi tempat penularan, pertama adalah pasar. Yang kedua adalah transportasi umum KRL,” ucap Anies saat konferensi pers di Balai Kota yang disiarkan YouTube Pemprov DKI, Rabu (1/7).

31. Kementerian Keuangan mengklaim Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia dari negara pendapatan menengah (middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country).Status sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas itu diberikan di tengah ancaman resesi akibat pandemi corona. Status itu berlaku per 1 Juli 2020.
“Sebuah prestasi membanggakan. Kenaikan status diberikan berdasarkan penilaian Bank Dunia terkini. GNI per capita Indonesia 2019 naik menjadi US$4.050 dari posisi sebelumnya, yaitu US$3.840,” terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari.
Infotangsel.co.id