Berita Ter HOT dihimpun dari berbagai Sumber Media Sosil Dan Media Mainstream,Sangat Perlu Anda Baca

20200729 Hari Ini Rabu Sbb:
Berikut ini Resume HOT ISU yang dihimpun dari berbagai  Sumber Media Mainstraem dan Media Sosial yang berkembang.

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia bakal menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China pada 2021 mendatang. Prediksi tersebut didasari oleh proyeksi berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (Internasional Monetary Fund/IMF), dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).
“Indonesia diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Kalau proyeksi benar, saya kira patut kita syukuri,” katanya pada pembukaan rapat terbatas, Selasa (28/7/2002).

2. Preiden Jokowi menyebut, prediksi pertumbuhan global pada 2021 terbilang tinggi. IMF memperkirakan perekonomian dunia tumbuh sebesar 5,4 persen, Bank Dunia sebesar 4,2 persen. Sementara, OECD meramal pertumbuhan ekonomi global akan berkisar di rentang 2,8 persen hingga 5,2 persen. “Saya kira kalau perkiraan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia,” lanjutnya.

3. Presiden Jokowi meminta jajarannya mengambil momentum pandemi Covid-19 untuk mengungguli negara besar. Bentuknya, pemangkasan birokrasi yang rumit agar bisa bergerak cepat. Permintaan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam ‘Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun 2020’ yang diikuti peserta dari Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri secara daring melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (28/7/2020).
Menurutnya, pandemi Covid-19 berimbas pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi minus. Hal ini pun berdampak pada perkembangan kondisi geopolitik global. Misalnya, panasnya hubungan China-Amerika Serikat, termasuk di Laut China Selatan. “Hati-hati ini sudah mengimbas kepada geopolitik global. Ini semuanya harus tahu. Laut China Selatan mulai memanas, China-AS juga semakin memanas. Tentu kita akan terus berjuang menyelesaikan masalah Covid dan masalah ekonomi yang terjadi di negara kita. Tapi momentum ini harus kita ambil,” kata Jokowi seraya menambahkan, momentum ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menyalip negara-negara besar. Ia pun menyodorkan formula “kerja baru” yang “berani melakukan shortcut”.

4. Sejumlah ekonom pesimis dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peluang pemulihan ekonomi nasional menyusul China pada 2021 nanti. Alasannya, Indonesia belum dapat mengendalikan pandemi virus corona. Bahkan, angka kasusnya terus menanjak melampaui 100 ribu.
Ekonom Indef Eko Listyanto menyebut kasus positif harian covid-19 terus mencetak rekor baru. Kalau mau pemulihan cepat seperti China, maka perlu dipastikan pengendaliannya serupa. “China itu bisa mengendalikan pandemi corona di negaranya. Sehingga, aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat bisa meningkat. Bahkan China menjadi negara yang prospeknya positif sendiri di dunia,” terang Eko kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/7/2020).( ...berita hot teruskan baca bwh...)
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/berita-ter-hot-dihimpun-dari-berbagai.html]

5. Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai program pemulihan ekonomi nasional gagal menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi pada kuartal ketiga. Buktinya, dia menyebut realisasi penyerapan dana pemulihan ekonomi baru sekitar 19 persen atau Rp136 triliun per 23 Juli lalu dari total anggarannya Rp695,2 triliun. “Dengan situasi penyerapan anggaran di bawah 20 persen, potensi pemulihan ekonomi nasional gagal mendorong RI keluar resesi. Sudah memasuki wilayah kepastian bahwa kita akan sulit kembali,” ujarnya, Selasa (28/7/2020).
Menurut dia, pemerintah sudah kehilangan momentum untuk memulihkan ekonomi yang tertekan pandemi corona pada kuartal II. Alasannya, secara historis, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua lebih tinggi ketimbang kuartal ketiga. Mengacu kondisi tersebut, Tauhid memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II terkontraksi hingga minus 4 persen. Sedangkan, kuartal III kemungkinan minus 1,3 persen hingga 1,75 persen, dengan asumsi realisasi program pemulihan ekonomi di bawah 30 persen.

6. Ekonom senior Indef lainnya, Faisal Basri mengkritisi anggota Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak mencerminkan upaya serius pemerintah menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, anggota komite tersebut tidak mencerminkan strategi pemerintah menekan penyebaran Covid-19. Pasalnya, anggota komite didominasi menteri yang membawahi sektor ekonomi.
“Ini komite apa, ketuanya menko, wakil ketuanya tiga menko, menteri keuangan, menteri kesehatan, dan menteri BUMN. Ini kan sidang kabinet terbatas saja, kok begini lagi begini. Dan disini unsur kesehatan cuma satu yang namanya menteri kesehatan, dan itu bermasalah pula,” imbuh Faisal Basri dalam diskusi virual, kemarin.
Menurutnya, pemulihan ekonomi baru bisa digenjot apabila kasus Covid-19 berhasil ditekan. Sebab, penurunan jumlah kasus Covid-19 bisa mengerek kepercayaan masyarakat dan dunia usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

7. Seperti diketahui, Presiden Jokowi membentuk Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Senin (20/7) lalu. Komite itu terdiri dari tiga unsur, yakni komite kebijakan, komite pelaksana, dan satuan tugas. Kepala negara menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua komite tersebut.
Dalam komite kebijakan, Airlangga dibantu oleh enam wakil ketua. Mereka adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Terawan Agus Putranto dan Mendagri Tito Karnavian.
Sedangkan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh komite kebijakan, Jokowi menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana.

8. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan terkait lolosnya buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra. Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan BIN tak mampu melacak keberadaan Djoko Tjandra yang berhasil masuk dan keluar lagi dari Indonesia dengan bebas.
“Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal,” kata Wana dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

9. Terkait desakan ICW agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) terkait kasus Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra, Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto menjelaskan, BIN tidak memiliki kewenangan penegakan hukum.
“Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan, baik di dalam maupun di luar negeri. BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara,” katanya.
Wawan mengatakan, pihaknya juga turut serta melakukan kerja memburu koruptor secara tertutup. Ia mencontohkan, buron kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa yang ditangkap dan diekstradisi beberapa waktu lalu.

10. Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penambahan Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur dalam BIN. Penambahan deputi itu tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara. Perpres baru itu tertanggal 20 Juli 2020.
Dalam Perpres tersebut, terdapat perubahan pada ketentuan Pasal 5, yaitu dengan penambahan Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur. Penjelasan deputi baru terdapat dalam perubahan tambahan pasal 28A.
“Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, selanjutnya disebut Deputi VIII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen pengamanan aparatur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN,” demikian bunyi Pasal 28A Perpres tersebut.

11. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta masyarakat menghentikan sejenak aktivitas saat detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2020 pukul 10.17 WIB.
“Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10 lewat 17 menit waktu Indonesia bagian barat. Ambil sikap sempurna, berdiri tegak, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, Rabu (29/7/2020).
Selain itu, pemerintah mengimbau semua lembaga negara, menteri, hingga kepala daerah agar memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih pada tanggal 1-31 Agustus 2020. Pemasangan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

12. Pemerintah akan merestrukturisasi ASN secara bertahap. Sebanyak 1,6 juta ASN yang bekerja sebagai tenaga administrasi akan dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan penyuluh. Selain itu pemerintah membatasi rekrutmen CPNS untuk tenaga administrasi. Tujuannya, mengubah pola pikir struktural ke fungsional bagi ASN.
“Mengubah pola pikir struktural ke fungsional bagi 1,6 juta (ASN) itu akan terus kami update; kemudian proses rekrutmen CPNS juga akan kami batasi sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga dan pemda,” kata MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dalam web seminar bertajuk “Urgensi Pembubaran 18 Lembaga” yang diselenggarakan Undip Semarang, kemarin.

13. MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, kementeriannya bersama Sekretariat Negara (Setneg) terus berkoordinasi untuk menginventarisasi daftar lembaga yang dinilai layak dibubarkan karena tidak optimal dalam menjalankan fungsinya.
Tjahjo menyebut, banyak lembaga yang dibentuk lewat undang-undang tetapi hasil kinerjanya tidak jelas. “Masih banyak lembaga yang dibentuk lewat undang-undang, tapi dalam praktiknya juga tumpang tindih, enggak jelas apa output-nya yang ada,” ujarnya dalam webinar bertajuk “Urgensi Pembubaran 18 Lembaga” yang diselenggarakan Undip di Semarang, Selasa (28/72020).

14. MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, rencana peleburan lembaga-lembaga ke sejumlah kementerian bertujuan meminimalkan tumpang tindih fungsi dari lembaga tersebut. “Banyak yang tumpang tindih. Dasar pengintegrasiannya adalah adanya keterkaitan tugas dan fungsi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) lainnya,” kata Tjahjo dalam web seminar bertajuk “Urgensi Pembubaran 18 Lembaga” yang diselenggarakan Undip di Semarang, Selasa (28/7/2020).
Peleburan lembaga-lembaga tersebut, disesuaikan dengan klasifikasi fungsi dan tugasnya. Dia mencontohkan, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian bisa digabungkan dan dikoordinasikan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). “Dengan adanya Kemenristek, nanti pasti akan ada banyak lembaga yang dilebur, misalnya LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ), Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional ), lembaga atau laboratorium di perguruan tinggi juga akan diintegrasikan,” katanya.

15. Mendagri Tito Karnavian berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) akan jadi motor penggerak pemerintahan. Tito juga berharap lulusan IPDN menjadi ilmuwan di bidang pemerintahan. Artinya, lulusan IPDN dapat menjadi ilmuwan yang berpikir berdasarkan pola pikir ilmiah dalam menghasilkan kebijakan publik.
Harapan itu disampaikannya saat memberi pengarahan dalam wisuda IPDN Tahun 2020 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020). “Birokrat merupakan motor pemerintahan, hari ini dan besok kita akan mendapatkan sejumlah birokrat baru yang akan menjadi motor pemerintahan Indonesia sebagai negara yang utuh dan negara yang diakui oleh dunia dan PBB,” kata Tito.

16. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa, hari ini, Rabu (29/7). Aksi digelar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Agendanya, menolak omnibus law RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas DPR dan pemerintah. “Di DPR. Mulai jam 10.00 WIB,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono, kemarin.
Kahar menjelaskan aksi akan diikuti sekitar 500-1.000 orang. Menurutnya, aksi unjuk rasa esok hari merupakan bagian dari rangkaian aksi yang akan digelar pada Agustus. “Karena ini aksi pemanasan sebelum aksi besar-besaran di bulan Augustus, mungkin yang akan hadir 500-1.000 orang,” tuturnya.

17. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memutasi 181 perwira tinggi (Pati) dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier. Mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/588/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Perwira tinggi yang dimutasi antara lain, Pangkostrad Letjen Besar Harto Karyawan, ia ditunjuk sebagai Danpussenif Kodiklatad. Posisi Pangkostrad dijabat oleh Mayjen Eko Margiyono yang sebelumnya Pangdam Jaya. Gubernur Akmil Mayjen Dudung Abdulrahman menggantikan Mayjen Eko Margiyono sebagai Pangdam Jaya. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya Mintoro Yuliantono dimutasi menjadi perwira tinggi Mabes TNI dalam rangka pensiun. Sedangkan Pangkoarmada I Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono ditunjuk untuk menggantikan Laksdya Mintoro Yuliantono.

18. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyematkan Tanda Kehormatan Bintang Angkatan Kelas Utama kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Acara penyematan bintang kehormatan digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/7). Tanda kehormatan yang diberikan adalah Bintang Kartika Eka Pakci Utama, berdasarkan Keppres Nomor 58/TK/Tahun 2020, Bintang Jalasena Utama berdasarkan Keppres Nomor 59/TK/Tahun 2020 dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama berdasarkan Keppres Nomor 60/TK/Tahun 2020.
“Penganugerahan tersebut sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI AD, TNI AL, TNI AU,” ujar Kabidpenum Puspen TNI, Letkol Sus Aidil dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

19. Mantan Wapres Jusuf Kalla menyebut, seseorang menjadi pemimpin bukan karena terlahir demikian, melainkan karena dibentuk. Hal ini Kalla sampaikan ketika bercerita tentang perjalanannya karirnya. Kalla mengisahkan bahwa sebelum menjadi Wakil Presiden, dirinya meniti karir dari dasar. “Pemimpin memang tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Jadi seperti saya dalam hidup saya memang teratur sebenarnya dari bawah,” kata Kalla dalam sebuah diskusi daring yang digelar Selasa (28/7/2020).

20. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil mengatakan Indonesia akan menggunakan vaksin Covid-19 dari Korea Selatan (Korsel) dan Inggris. Hal itu ia ketahui dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Emil membantah vaksin yang akan diuji di Indonesia hanya berasal dari China. Seperti diketahui, uji vaksin corona Sinovach dari China yang bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjadjaran bakal segera dilakukan terhadap 1.620 relawan.
“Itu menurut Pak Menko Perekonomian Arlangga, Indonesia itu akan mendatangkan vaksin dari tiga Negara. Pertama dari Tiongkok, lalu kedua dari Korea dan ketiga dari Inggris. Jadi tidak betul hanya dari Tiongkok,” ujar Emil saat di Mapolda Jabar, Bandung, Selasa (28/7/2020) seraya menambahkan, vaksin bisa dipakai jika sudah dites sebanyak tiga kali. Dua kali tes di negara produsen dan sekali di negara yang konsumen.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/berita-ter-hot-dihimpun-dari-berbagai.html]

21. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan memengkritik gaji direksi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang diatur pemerintah melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif Dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, terlalu besar.
Selain mengkritik besaran gaji yang selangit, anak buah SBY ini juga menyebut Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja gemuk. “Direksi Program Kartu Pra Kerja yang gemuk dengan gaji yang selangit (masalah) di tengah kondisi keuangan negara yang sedang terganggu akibat Pandemi COVID-19,” ujar Syarief, Selasa (28/7/2020).

22. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mempertanyakan peran Mendikbud Nadiem Makarim dalam kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay menyesalkan, langkah yang dilakukan Nadiem hanya sebatas membuat aturan saja hingga saat ini, tanpa memberikan metode serta sistem yang bisa diterapkan siswa dan guru selama belajar dari rumah.
“Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau. Kalau belajar fisik, harus begini begitu. Di luar itu, harus belajar dari rumah. Kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video, atau live?” kata Saleh, kemarin.

23. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengusulkan ambang batas atau syarat minimal dukungan untuk menjadi calon kepala daerah di kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) diturunkan. Menurutnya, langkah ini bisa mencegah calon tunggal terjadi dalam penyelenggaraan pilkada di suatu daerah serta menghadirkan pilihan calon pemimpin kepada masyarakat.
“Ini juga membuka ruang bagi orang untuk tampil dan juga memberikan kesempatan bagi pemilih, bagi masyarakat di daerahnya untuk mencari yang terbaik dari antara banyak pilihan,” kata Saan dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/7/2020).

24. Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan praktik dinasti politik bukan fenomena baru di Indonesia. Dijelaskan, dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah berlangsung sejak 2005.
“Sebenarnya dinasti politik ini bukan fenomena hari ini saja terjadi, dari dulu sejak pilkada langsung dimulai 2005, sekarang 2020, kira-kira sudah 4 putaran pilkada langsung ini. Fenomena politik dinasti sudah ada mulai pilkada pertama, diikuti pilkada langsung kedua, ketiga. Jadi, itu sudah ada,” kata Saan dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/7/2020).

25. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengkritik kebijakan pemerintah yang inkonsisten terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Menurut Taufan, sikap pemerintah yang inkonsisten tersebut telah memicu masyarakat untuk cenderung abai dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah lonjakan kasus positif Covid-19.
Ia menyebut, inkonsistensi kebijakan itu terutama terlihat saat pemerintah tiba-tiba menerapkan new normal atau pemberlakukan masa transisi hingga relaksasi, dengan mulai membuka bandara atau sejumlah fasilitas publik lain. “Kepatuhan yang cukup baik itu, tidak didukung oleh konsistensi dari kebijakan, tiba-tiba ada pembukaan bandara, relaksasi, transisi, yang membuat masyarakat dalam dua bulan terakhir kembali tidak patuh kepada protokol kesehatan itu,” ujar Taufan, kemarin.

26. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pemerintah ihwal jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) yang terus meningkat, bahkan telah melampaui China. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menganggap keadaan saat ini baik-baik saja. Dia cemas pandemi Covid-19 semakin tak terkendali.
“Seolah kita baik, padahal Covid naik terus. Seolah kita bisa keluar dari krisis, padahal jangankan second wave, first wave-nya kita belum bisa lampaui,” kata AHY, kemarin.

27. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengklaim puncak penularan virus corona (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur sudah lewat. Khofifah mengungkapkan data dan hasil analisis yang dimilikinya menunjukkan bahwa penurunan penularan virus corona di Jawa Timur terjadi pada minggu ketiga bulan Juli. “Saya sampaikan insya Allah puncaknya sudah lewat. Penurunan sudah 33,4 persen,” kata Khofifah dalam webinar yang ditayangkan di kanal Youtube Sindonews, Selasa (28/7/2020).
Meski demikian, Khofifah menyadari jumlah kasus positif di Jatim masih menempati urutan tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia, meskipun jumlah warga yang sembuh dari corona mengalami peningkatan yang signifikan di atas rata-rata nasional.

28. Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tak terburu-buru mengklaim bahwa Jatim telah melewati puncak pandemi Covid-19. “Sebetulnya masih belum kalau puncak pandemic. Kita nggak boleh keburu mengatakan pandemi sudah mulai menurun, belumlah belum,” katanya, kemarin.
Windhu menyebut masih ada sejumlah hal yang perlu ditekan sebelum menyebut puncak corona telah terlewati. Antara lain tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) dan positivity rate yang masih tinggi. “Tingkat kematian Jatim masih tinggi, masih 7,8 persen. Targetnya 2 persen, nasional sudah 4,4 persen. Jatim masih di atas nasional dan masih jauh dari 2 persen, ini harus dikejar,” ujarnya.

29. Penyidik Bareskrim Polri masih mendalami motif Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo membantu Djoko Tjandra dengan menerbitkan surat jalan palsu untuk memudahkan buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali keluar masuk Indonesia.
“Saat ini kami masih intensif untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan motif untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi,” kata Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa (28/7/2020).
Prasetijo dijerat Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 E KUHP dan Pasal 426 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP. Dari jerat pasal-pasal itu, Prasetijo disangka dalam pembuatan dan penggunaan surat palsu, membantu orang yang dirampas kebebasannya (Djoko Tjandra), hingga menghalangi penyidikan.

30. Dua terpidana kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan menjalani sidang kode etik. Proses ini bergulir setelah putusan majelis hakim terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Seperti diketahui, Rahmat Kadir divonis 2 tahun penjara dan Ronny Bugis divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim.
“Yang jelas itu betul larinya ke kode etik. Kalau sudah inkrah, terbukti melakukan pidana, tentunya nanti larinya ke kode etik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2020).

31. Polri mengungkapkan, pembobol Bank BNI 1946 Maria Pauline Lumowa mengendalikan Gramarindo Group yang menaungi 8 perusahaan. Ia merupakan pemilik Gramarindo Group melalui saudara kandung dan orang-orang kepercayaannya. “Di samping itu, MPL juga sebagai policy dan decision maker atau key person dalam mengendalikan Grup Gramarindo yang terdiri dari 8 perusahaan,” ,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2020).

32. Penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa saksi dari tiga bank swasta terkait kasus pembobolan Bank BNI lewat letter of credit (L/C) fiktif dengan tersangka Maria Pauline Lumowa. ‘’Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap tiga bank swasta terkait dengan aliran dana dengan L/C fiktif tersebut,’’ Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2020). Namun, Awi tak menyebutkan tiga bank yang dimaksud.
Dari hasil penyidikan sementara, polisi mendapati saksi berinisial RK yang merupakan direktur PT MT menandatangani sejumlah dokumen untuk Maria. Pada tahun 2003, PT MT mencairkan L/C sebesar 4,83 juta euro yang kemudian dikonversi ke dollar Amerika Serikat. Lalu, Maria selaku pemilik perusahaan memerintahkan untuk mentransferkan nominal tersebut ke dua perusahaan, yaitu PT APB dan PT OMI.

33. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi terkait impor tekstil pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tahun 2018-2020, Selasa (28/7/2020). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, penyidik memeriksa Heru untuk mendalami prosedur impor barang dari luar negeri, khususnya terkait tekstil dari India. Selain itu, penyidik juga menggali keterangan Heru terkait perbuatan yang diduga dilakukan para tersangka.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Para tersangka terdiri dari, Kepala Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai (PPC) I pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Haryono Adi Wibowo, Kepala Seksi PPC II KPU Bea dan Cukai Batam Kamaruddin Siregar, dan Kepala Seksi PPC III KPU Bea dan Cukai Batam Dedi Aldrian.

34. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak ada kebijakan pelarangan mudik seperti pada Idul Fitri tahun ini. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang maupun lonjakan lalu lintas kendaraan, Budi menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pemantauan di berbagai titik.
“Kami telah lakukan antisipasi di simpul-simpul transportasi, di jalan-jalan nasional dan tol, dan di daerah wisata yang diprediksi akan terjadi peningkatan arus kendaraan karena long weekend mulai Jumat, Sabtu dan Minggu,” ujar Budi, Rabu (29/7/2020).

35. Di tengah pandemi corona, Koperasi Koerintji Barokah mengekspor kopi Kerinci ke Belgia sebanyak 15,9 ton dengan nilai ekspor sebesar Rp 1,4 miliar. Gubernur Provinsi Jambi, Fachrori Umar mendorong petani untuk memproduksi komoditas kopi berkualias ekspor dan ramah lingkungan. “Ekspor kopi di tengah pandemi ini berdampak positif bagi petani dan pendapatan daerah terutama saat ekonomi sedang turun,” kata Fachrori, Selasa (28/7/2020).
Fachori berharap komoditas perkebunan rakyat seperti kopi, kayu manis, karet, pinang, dan kelapa bisa mendongkrak perekonomian secara maksimal. “Kualitas kopi memang harus ditingkatkan dengan praktik budidaya ramah lingkungan, sehingga pendapatan petani juga meningkat secara berkelanjutan,” kata Fachrori. Ketua Koperasi Koerintji Barokah, Triyono menuturkan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas dan terus berinovasi agar dipercaya pembeli.

36. Kantor Sekretariat Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilempar bom molotov, Selasa (28/7) kemarin. Bom molotov tersebut dirangkai dalam botol bekas minuman suplemen yang berisi bahan bakar bensin. Namun hanya dua yang meledak, satunya mejen.
Kapolsek Megamendung, AKP Budi Santoso mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan barang bukti berupa satu buah botol yang tidak meledak di tempat kejadian perkara. Ia sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk memperkuat bukti dari video CCTV.

37. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad meminta Presiden Jokowi agar menjelaskan bahwa pencopotan Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah final.
Kata dia, Jokowi harus menjelaskan bahwa DKPP memiliki wewenang mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu, bahkan wewenang itu tertuang dalam UU Pemilu. Pasal 109 ayat (2) UU Pemilu memberi DKPP kewenangan memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Sementara Pasal 112 ayat (12) menyebut putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
Muhammad mempertanyakan putusan PTUN Jakarta yang mengoreksi pencopotan Evi. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur kewenangan DKPP mengadili pelanggaran etik komisioner KPU. Vonis DKPP bersifat final mengikat. Terhadap amar putusan PTUN yang mengoreksi vonis DKPP terkait pemberhentian Novida, itu yang perlu diluruskan oleh presiden.

38. Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan 80 persen kasus positif virus corona (Covid-19) di wilayah DKI Jakarta menginfeksi masyarakat usia produktif. Hal itu berdasarkan laporan analisa mingguan penyebaran virus corona di Jakarta per 26 Juli.
“Dari sisi usia, terlihat pada usia 18-59 tahun jumlah yang positifnya 80 persen. Di atas 45 tahun kasus meninggal dunia 80 persen. Artinya penularan terjadi di usia produktif dan meninggal pada usia lanjut,” kata Wiku dalam jumpa pers di BNPB, Selasa (28/7/2020). Wiku menjelaskan berdasarkan jenis kelamin, kasus positif corona lebih banyak menyasar laki-laki sebesar 52,13 persen, sedangkan kelompok perempuan 47,87 persen.
[https://www.infotangsel.co.id/2020/07/berita-ter-hot-dihimpun-dari-berbagai.html]
Tksh 🙏🌷😇
INFOTANGSEL.CO.ID