Berita Ter HOT Hari Ini Dari Medsos
*Berikut ini Resume Hot Isu yang dihimlmpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang pada hari*
1. Polri mengaku tidak menghapus red notice untuk buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra. Yang menghapus adalah Interpol di Lyon, Prancis. “Jadi polisi bukan menghapus, bukan, enggak bisa, yang menghapus Interpol di Lyon, Prancis,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).
Sebelumnya Polri menjelaskan, red notice akan terhapus otomatis dari basis data Interpol setelah melewati batas waktu lima tahun. Polri merujuk pada article atau pasal nomor 51 dan 68 di Interpol’s Rules on The Processing of Data. Di article nomor 51, kata Argo, tertulis soal penghapusan data oleh sistem. Kemudian, article nomor 68 menyebutkan, file atau red notice memiliki batas waktu lima tahun. Maka dari itu, menurut keterangan Polri, red notice Djoko Tjandra terhapus secara otomatis pada 2014 karena telah melewati batas waktu sejak diajukan Kejaksaan Agung pada 2009.
2. Hasil survei Charta Politika dari bulan Mei hingga Juli 2020 menunjukkan, kepercayaan publik terhadap seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami penurunan. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan, lembaga penegak hukum yang dimaksud, yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. “Ada pola yang sama bahwa (kepercayaan publik) dari Polri, KPK, Kejaksaan, MA dan MK mengalami penurunan,” ujar Yunarto, Rabu (22/7) kemarin.
Hasil survei Charta Politika menunjukkan 54,2 persen responden tidak setuju pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sementara itu sebesar 31,8 persen responden menyatakan setuju dan 14,1 menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. Hasil survei juga menujukkan hanya 34,9 persen yang menyatakan akan datang ke TPS, 10,2 persen tidak dating, dan 55,0 persen tidak menjawab.
“Mayoritas responden, 54,2 persen menyatakan tidak setuju pilkada serentak tetap diadakan pada tanggal 9 Desember 2020,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Rabu (22/7) kemarin.
Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui dilakukannya resuhffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menambahkan, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana resuhffle dan 13,6 persen tidak menjawab.
“Sebanyak 73,1 persen setuju resuhffle. Ini lebih esktrem dibandingkan dengan kemarin saya sempat juga mengikuti rilis mas Burhan ( survei indikator) 64 atau 65 persen mengatakan setuju,” kata Yunarto dalam konferensi pers hasil survei Trend Tiga Bulan Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7).
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut ada 40,9 persen responden yang menyatakan tidak percaya pada data kasus Covid-19 yang disajikan pemerintah. “Ya, sebanyak 40,9 persen menyatakan kurang percaya dan tidak percaya sama sekali. Saya pikir ini juga tantangan besar buat pemerintah melakukan proses penanganan covid-19 bersama dengan masyarakat,” kata Yunarto.
Hasil survei Charta Politika Indonesia menyebutkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 paling tinggi dibanding figur-figur baru seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ataupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Direktur Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, elektabilitas Prabowo sebesar 17,5 persen, disusul Ganjar 15,9 persen, dan Anies 15,0 persen.
“Lima besar, nomor satu ada Pak Prabowo Subianto, nomor dua Mas Ganjar Pranowo, nomor tiga Mas Anies, empat Mas Sandi, dan lima Ridwan Kamil,” ujarnya, Rabu kemarin.
3. Isu klepon tidak islami jadi viral di media sosial (medsos). Isu ini menjadi trending topik di dunia maya. Munculnya isu tersebut berawal dari beredarnya sebuah flyer yang memperlihatkan foto kue klepon dalam sebuah wadah. Pada flyer tersebut ada tulisan, “Kue klepon tidak Islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak Islami dengan cara memberi jajanan Islami. Aneka kurma yang tersedia di toko Syariah kamu”. Publik pun jadi heboh membahas isu tersebut.
Menurut analisis data Drone Emprit, isu klepon tidak Islami ini bisa membuat gaduh bukan kepalang lantaran didorong sentimen persaingan Pilpres 2019 yang masih tersisa. “Pendorongnya adalah residu Pilpres yang tidak kunjung hilang di publik. Orang sudah terpolarisasi,” kata analis dan pendiri Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, Rabu (22/7).
4. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai isu ‘klepon tidak islami’ sebagai jurus adu domba dan pengalihan isu. Dia mengajak masyarakat jangan mau diadu domba dengan isu ‘klepon tidak islami’.
“Kan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dimunculkan isu itu, kemudian dibikin ramai. Dalam dunia politik maupun dalam dunia socmed, nggak ada sesuatu yang nggak ada ujung pangkalnya. Tiba-tiba membeludak dan menghadirkan kehebohan, kalau tidak, karena sesuatu ya memang ada maksud tersembunyi di balik kemunculan ini,” ujar HNW, Rabu (22/7).
HNW menilai isu ‘klepon tidak islami’ sebagai jurus adu domba karena dalam narasinya dibandingkan dengan kurma. Menurutnya, membandingkan klepon dengan kurma merupakan salah satu jurus menyebar islamofobia.
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta penegak hukum mengusut penyebar isu klepon tidak islami, karena ada potensi melecehkan ajaran agama. “Aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas pengunggah dan penyebar unggahan di media sosial tersebut karena secara nyata telah menyebabkan kegaduhan. Termasuk elemen masyarakat yang menjadikan berita bohong itu sebagai bahan olok-olok yang menimbulkan permusuhan, kegaduhan, dan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan. Posting-an itu berpotensi melecehkan ajaran agama,” pinta Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am, Rabu (22/7).
6. Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat yang bertugas di Papua tak mudah terpancing provokasi yang dilakukan sejumlah pihak sehingga melakukan tindakan yang berlebihan. Mahfud minta aparat agar mengedepankan pendekatan hukum dalam menjalankan tugasnya.
“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya, bertindaklah secara hati-hati. Jangan terpancing melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati dan tidak terprovokasi oleh pihak lain,” ujar Mahfud saat berkunjung ke Timika, Papua, kemarin.
7. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nurul Ghufron menyatakan, KPK siap turun tangan mengusut dugaan suap di balik kaburnya buron kasus Bank Bali Djoko Tjandra. Dikatakan, kalau kehadirannya di Indonesia beberapa waktu lalu di-backup aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah lalu ada indikasi suap, KPK akan lakukan penindakan lebih lanjut.
‘’KPK dapat turun tangan dengan menindak langsung atau melakukan supervisi dengan instansi penegak hukum yang menangani kasus tersebut,’’ ujarnya, kemarin.
8. KPK sedang mendalami temuan BPK soal dana APBN Rp 71 M masuk rekening pribadi pejabat di 5 kementerian/lembaga. KPK lakukan penelusuran untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana korupsi.
“BPK telah melansir bahwa ada kementerian/lembaga yang dalam pengelolaan keuangan negara masuk ke rekening pribadi. KPK bagaimana merespon ini? KPK akan mendalami apakah ada indikasi itu, ada perbuatan pidana atau kesalahan administrasi,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, kemarin.
Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebut ada limainstitusi kementerian dan lembaga yang diketahui menggunakan rekening pribadi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat penggunaan rekening pribadi pada lima kementerian/lembaga untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp 71,78 miliar. Temuan yang kita temukan di situ adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten),” ujarnya, Selasa lalu.
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membenarkan adanya temuan anggaran negara yang disimpan di dalam rekening pribadi salah satu pejabat KLHK. Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Nugraha mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan KLHK tahun anggaran 2019.
“Atas dasar rekomendasi tersebut, Menteri LHK menginstruksikan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) untuk memerintahkan Kepala Balai Besar Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Timur untuk melakukan koordinasi dengan para pihak terkait untuk memperoleh kejelasan proses hukum kasusnya. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar juga telah memerintahkan dirjen dan irjen direktorat terkait untuk mengawal penyelesaiannya,’’ ujarnya.
Nunu mengatakan, kejadian tersebut bermula pada tahun 2003 yaitu terkait kasus tangkapan ekspor kayu ilegal berupa 7 kontainer kayu jenis ulin S2S. Selanjutnya, barang bukti dari kasus tersebut dilelang pada tahun 2004 oleh Kantor Lelang Negara Surabaya. Hasil bersih lelang tersebut sebesar Rp 121.869.000 dan disimpan dalam rekening atas nama Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur dan Bendahara Penerima saat itu.
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) mempersilakan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu mengajukan diri sebagai saksi pelaku atau Justice Collaborator (JC), itu hak yang dijamin oleh undang-undang.
Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan, sejak kasus ini mencuat pada Januari silam, LPSK secara proaktif telah menawarkan sejumlah pihak yang terjerat menjadi JC. Namun, pihaknya tidak bisa memaksa karena prinsip perlindungan yang dijalankan oleh LPSK bersifat kesukarelaan.
11. KPK ajukan banding atas vonis pengadilan yang membebaskan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dari tuntutan pencucian uang. “Setelah JPU melakukan analisis terhadap putusan majelis hakim, KPK hari ini Rabu (22/7) melakukan upaya hukum banding terhadap putusan atas nama terdakwa TCW,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Ali menuturkan, KPK mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Selain itu, KPK juga tidak sependapat dengan pertimbangan yuridis majelis hakim. “Utamanya soal pertimbangan-pertimbangan tentang tidak terbuktinya dakwaan TPPU,” ujar Ali.
12. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, partainya akan melakukan regenerasi total pada 2024. Hal itu ia sampaikan saat meresmikan 20 kantor DPD/DPC PDI-P yang disiarkan Rabu (22/7/2020). “Kita akan melakukan sebuah regenerasi. Dapat dikatakan total pada 2024,” kata Megawati, kemarin.
Terkait Pileg dan Pilpres 2024, Megawati mengingatkan bahwa kantor-kantor partai sejatinya merupakan rumah rakyat. Ia ingin keberadaan kantor PDI-P di daerah dapat memperkuat konsolidasi partai. “Saya instruksikan dan perintahkan, rumah partai, rumah rakyat ini harus dijaga, dipelihara untuk bisa terus berlangsung kegiatan-kegiatan baik rapat partai. Sudah saya intsruksikan bahwa rapat partai harus dilakukan di bawah rapat DPP sehingga konsolidasi partai terus mengalir dan berjalan dengan baik,” ujar Megawati.
13. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons isu dinastik politik setelah menerbitkan rekomendasi untuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo 2020. Hasto mengatakan, meskipun Gibran putra Presiden Jokowi, tetapi hak-hak politiknya sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih tidak hilang.
“Mas Gibran memang anak Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstisusi, setiap anak warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan. Jadi, nggak ada dinasti politik,” kata Hasto dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring dari kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (22/7).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ( PDI-P), Hasto Kristiyanto menegaskan, seluruh keputusan soal calon presiden-calon wakil presiden berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan hingga saat ini partai belum menyentuh pembahasan soal Pilpres 2024.
“Kongres telah menetapkan Ibu Ketua Umum yang nanti menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 yang akan datang,” kata Hasto menjawab pertanyaan soal tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjara Pranowo dalam survei tentang calon presiden yang dirilis Survei Indikator Politik Indonesia di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (22/7).
14. Menpora Zainudin Amali mengaku Presiden Jokowi telah merestui penggunaan lahan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), sebagai lokasi pelatnas berbagai cabang olahraga.
Lahan di Hambalang, menurut Zainudin, nantinya bakal dimanfaatkan sebagai lokasi penempatan atlet lanjutan yang telah menyelesaikan pembinaan di Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Cibubur, Jakarta.
15. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendesak Kemendikbud membuka kriteria standar kelulusan organisasi yang lolos dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Komisi X meminta Kemendikbud transparan terhadap kriteria kelulusan sejumlah organisasi dan CSR.
Syaiful menilai pengunduran diri Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU dari Program Organisasi Penggerak patut dipertanyakan. Menurutnya, dengan mundurnya dua ormas tersebut ada indikasi ketidakberesan Kemendikbud dalam menyeleksi.
INFOTANGSEL.CO.ID
Tksh 🙏😇🌷
Post a Comment