Hot Isu Hari Ini Dari Berbagai Media Sosial

*Berikut  ini Resume  Hot Isu  yang dihimlmpun  dari berbagai  Sumber Media Mainstream  dan Media Sosial yang berkembang pada hari ini, Jumat (10/7/2020)* :

1. Menkumham Yasonna Laoly mengirim pesan kepada para buron bahwa mereka hanya bisa melarikan diri tetapi tidak bisa sembunyi dari kejaran aparat yang berwenang. “Saya katakan, you can run but you cannot hide,” tegasnya dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, kemarin.
2. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, ekstradisi buron tersangka pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa merupakan upaya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menutupi rasa malu atas masuknya buron terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra ke wilayah Indonesia tanpa terdeteksi hingga dapat mengajukan peninjauan kembali (PK).
“Ekstradisi Maria Pauline adalah menutupi rasa malu Menteri Yasona atas bobolnya buron Djoko Tjandra yang mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi, bahkan Djoko Tjandra mampu bikin e-KTP baru, pasport baru dan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Boyamin.
3. Boyamin Saiman mengusulkan agar pemerintah segera mencabut paspor milik para buronan. Menurutnya, pencabutan paspor diperlukan agar buronan tidak leluasa berpergian serta tidak enak-enakan menjalankan bisnis di luar negeri.
Selain itu pemerintah juga mesti meminta negara-negara lain yang telah memberikan paspor kepada buron untuk juga mencabut paspor yang mereka berikan.
4. Boyamin Saiman yakin pemerintah dapat menangkap para buron selama memiliki kemauan yang kuat. Buktinya, Menkumham bisa menangkap pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa setelah 17 tahun buron.
“Kasus ektradisi Maria Pauline Lumowa ini membuktikan jika pemerintah serius maka akan bisa menangkap buron. Saya yakin pemerintah bisa juga menangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan buron-buron kakap lainnya,” katanya.
5. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, ia menjemput langsung tersangka pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, dari Serbia untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum.
Yasonna mengatakan, dirinya sudah minta izin Presiden Jokowi ke Serbia untuk menjemput Maria dan Presiden mempersilahkan. ‘’Ini untuk menunjukkan bahwa kita committed untuk tujuan penegakan hukum,” ujar Yasonna.
6. Buron tersangka pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia dan tiba di Indonesia pada Kamis (9/7) kemarin. Proses ekstradisi dilakukan oleh delegasi pemerintah yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna Laoly saat kunjungan kerja ke Serbia.
“Dengan gembira, saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari Pemerintah Serbia,” kata Yasonna, kemarin.
7. Presiden Jokowi mengatakan, penambahan 2.567 kasus baru Covid-19 harus menjadi kewaspadaan bagi semua pihak karena ini sudah lampu merah. Ia menegaskan, sebaran kasus Covid-19 di seluruh Tanah Air sangat tergantung dengan bagaimana pemerintah daerah mengendalikannya. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan kepada Gugus Tugas Daerah untuk bekerja secara maksimal.
8. Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional. Hal itu dilakukan Presiden Jokowi usai meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalteng bersama Prabowo, Kamis (9/7).
Kepala Negara menyebut, Prabowo selaku leading sector akan didukung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. “Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati,” sambung Kepala Negara.
9. Wapres Ma’ruf Amin memastikan, proyek-proyek yang membutuhkan biaya besar ditunda pengerjaannya hingga 2022-2023 sebagai dampak pandemi Covid-19. “Proyek-proyek yang membutuhkan biaya besar, barangkali untuk sekarang ditunda sampai 2022 atau 2023,” ujar Ma’ruf saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta program pendidikan reguler angkatan (PPRA) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) angkatan 60 dan 61, kemarin.
10. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah memiliki target untuk meraih posisi high income country. “Saat ini pemerintah mencanangkan visi Indonesia Maju. Bila menggunakan ukuran kemajuan yang lazim digunakan, maka target yang hendak diraih adalah Indonesia tidak hanya berada pada posisi middle income country tapi meningkat menjadi high income country,” ujar Ma’ruf.
11. Bank Dunia baru saja menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income) dari sebelumnya negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Kenaikan status tersebut diberikan setelah berdasarkan assessment Bank Dunia terkini Gross National Income ( GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dollar AS dari posisi sebelumnya 3.840 dollar AS.
12. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan kelas tersebut bukan berarti Indonesia bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country. Pasalnya, banyak negara yang sudah lebih dari 30 tahun berada di posisi upper middle income tapi belum juga naik kelas jadi high income country.
13. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyarankan, bantuan sosial ( bansos) terkait pandemi virus corona ( Covid-19) sebaiknya dalam bentuk uang. Sebab, pemberian bansos dalam bentuk makanan atau sembako berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
14. Pembenahan regulasi merupakan salah satu program Susi Pudjiastuti ketika dipercaya Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Susi ingin membenahi regulasi supaya benar, sehingga semua orang punya kesempatan yang sama dalam berusaha.
Susi menggencarkan perang terhadap aktivitas penangkapan ikan secara illegal, karena program ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi bahwa laut adalah masa depan bangsa. “Kalau laut mau dijadikan masa depan bangsa, kita harus jaga benar,” ujar Susi.
15. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, saat ini jumlah lobster dengan ukuran besar di Indonesia sudah mulai jarang, karena benih atau bibit lobster diekspor ke luar negeri.
Susi mengaku sering sampaikan kritik pada pemerintah, namun tidak tahu apakah kritikannya itu didengar atau tidak. Kendati demikian, Susi akan tetap memberikan masukan dengan berbagai macam cara pada pemerintah.
16. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah mengingatkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan agar tidak menyamaratakan seluruh daerah dalam penerapan pembelajaran jarak jauh. Anita meminta Kemendikbud memberikan perhatian khusus bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
17. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Desy Ratnasari, meminta Kemendikbud berpikir panjang sebelum bicara pembelajaran berbasis teknologi. Desy mengatakan, jika Kemendikbud berencana menjadikan pembelajaran campuran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka harus bersifat jangka panjang. Ia berharap kebijakan pembelajaran berbasis teknologi ini tidak akan berubah-ubah seiring pergantian kepemimpinan.
18. Sekjen Kemendikbud, Ainun Na’im mengatakan pembelajaran berbasis teknologi akan terus digunakan pasca pandemi Covid-19. Ia memprediksi pandemi Covid-19 ini turut mendorong terjadinya perubahan struktural dalam dunia pendidikan.
19. Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno, mengakui, para siswa mengalami kesulitan belajar dari rumah. Hal itu berdasarkan dua kali survei tentang pembelajaran dari rumah terhadap para guru dan siswa yang dilakukannya. “Mayoritas mengalami kesulitan memahami pelajaran,” kata Totok, kemarin.
20. Fraksi PDI-P di DPR memberhentikan Rieke Diah Pitaloka dari posisi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Penggantinya adalah M. Nurdin, purnawirawan Polri berpangkat Komjen. Alasannya adalah beban kerja ke depan yang semakin berat dan PDIP membutuhkan sosok yang lebih menguasai banyak bidang.
“Kalau kita lihat, Omnibus Law sudah mendekati titik yang krusial. Selain Omnibus Law, tentu saja RUU Haluan Ideologi Pancasila,” kata Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto.. PDI-P pun membutuhkan sosok yang lebih menguasai banyak bidang.
21. Komisi Pemilihan Umun (KPU) melonggarkan batasan jumlah alat peraga kampanye ( APK) yang boleh dibuat oleh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2020. Pada Pilkada sebelumnya, KPU membatasi jumlah APK yang dapat dicetak paslon maksimal 150 persen dari jumlah APK yang dicetak KPU.
Di Pilkada tahun ini, paslon boleh mencetak APK paling banyak 200 persen. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 61 huruf b Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yang terbit pada 7 Juli 2020.
22. Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut bahwa pihaknya belum punya rencana menggelar pemungutan suara secara elektronik atau e-voting, termasuk pada Pilkada 2020.
Menurut Arief, ada sejumlah pihak yang mengusulkan supaya Pilkada tahun ini digelar menggunakan e-voting karena adanya pandemi Covid-19. Tetapi, KPU berpandangan bahwa metode ini akan menghilangkan kultur pemilihan secara langsung.
23. Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung menjadi klaster baru virus corona Covid-19. Komplek Secapa AD kini dijaga ketat, karena pemerintah tak ingin ada penularan Covid-19 keluar kompleks
“Kita dapatkan keseluruhan yang positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang. Ini terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih di sana,” kata Ahmad Yurianto sembari menambahkan, ‘’Dari 1.262 yang positif, hanya ada 17 orang yang kini dirawat dan diisolasi di rumah sakit karena mengalami demam, batuk, dan gangguan pernapasan.’’
24. Kakesdam III/Siliwangi Kolonel Ckm Purwo Setyanto membenarkan, saat ini terdapat 1.262 orang di Sekolah Calon Perwira TNI AD ( Secapa AD) di Bandung, Jawa Barat, yang dinyatakan positif Covid-19. Kejadian ini membuat Secapa AD menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Jawa Barat.
25. Menko PMK Muhadjir Effendy melihat ada kesan layanan kesehatan dan rumah sakit tidak yakin dengan ventilator buatan dalam negeri. “Saya kira ini masalah mental. Kalau memang kabelnya belum serapi daripada produk luar mohon dimaklumi. Ini memang masih dalam taraf perancangan awal,” tuturnya.
26. Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan memberi sanksi tegas kepada rumah sakit (RS) yang mematok tarif tes cepat atau rapid test di atas Rp 150.000, menanggapi surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengatur batas maksimal tarif rapid test sebesar Rp 150.000.
“Berkaitan dengan surat edaran dari Menkes tentang batas maksimum harga rapid test. Pasti kalau ada RS yang mengenakan biaya di atas itu, ya pasti ada sanksinya. Pasti itu,” katanya.
27. Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengatakan, pemerintah harus memfasilitasi biaya rapid test bagi masyarakat, karena hasil rapid test tersebut juga dibutuhkan pemerintah untuk pengawasan dan pemetaan penanganan Covid-19.
28. Bareskrim Polri tak langsung menggarap tersangka kasus pembobolan Bank BNI yang buron selama 17 tahun, Maria Pauline Lumowa karena baru tiba di Indonesia pada Kamis (9/7) setelah diekstradisi dari Serbia.
“Untuk saat ini yang bersangkutan istirahat. Kita berikan hak dari pada ini untuk istirahat. Tentunya setelah nanti, kira-kira dicek dokter kesehatan dan dinyatakan fit akan kita lakukan pemeriksaan,” ujar Kepala Divis Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono.
29. Koalisi Advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi mendukung DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP). Perwakilan Koalisi Advokasi RUU PDP, Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan, DPR dan pemerintah perlu membuat aturan tentang pembentukan Komisi Independen dalam RUU PDP. Sebab, pengawasan terhadap data pribadi tidak akan efektif bila diserahkan kepada pemerintah.
30. Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, putusan MA yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak mungkin dilaksanakan. Karena kedua pasangan capres sudah menerima hasil pilpres 2019.
Ray Rangkuti mengatakan, legitimasi Presiden Jokwi tidak terdampak oleh putusan Mahkamah Agung ( MA) yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019.
31. Juri Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono menyatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019 tak berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Ia mengatakan, perolehan suara yang diperoleh pasangan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, yang ketentuannya juga tertuang dalam Pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
32. Penyidik KPK periksa eks Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas Rizky Ferianto sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada PT DIrgantara Indonesia. Penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang dari mitra penjualan PT DI.
33. Penyidik KPK memeriksa Wira Setiawan, Marketing Officer District 8 SCBD untuk mendalami aset-aset yang dimiliki eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono yang berada di kawasan SCBD Jakarta.
Penyidik juga memeriksa Direktur PT Multitrans Logistic Indonesia, Henry Soetanto dan seorang karyawan swasta bernama Hamzah Nurfalah.”Penyidik mengkonfirmasi dugaan kepemilikan aset milik Tersangka NHD (Nurhadi) dan Tin Zuraida (istri Nurhadi) serta kantor milik Tersangka RHE (Rezky) yang berlokasi di kawasan SCBD,’’ kata Jubir KPK Ali Firli.
34. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Kamis (9/7/2020), mendatangi Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas pembagian bantuan sosial atau bansos untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19.
35. Kejaksaan Agung periksa Kepala Bidang Inspeksi Umum PT Sucofindo Dadang Sulfandri, Inspektur pada PT Sucofindo Cabang Batam David Maulana dan Direktur CV Kahuripan Jaya Mahayo Pudjiarto sebagai saksi kasus dugaan korupsi impor tekstil Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai tahun 2018-2020.
Kejaksaan Agung ( Kejagung) memeriksa 21 orang saksi, beberapa di antaranya adalah pengurus maupun karyawan perusahaan Manajemen Investasi dan karyawan Jiwasraya terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jilid II yang berlangsung di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (9/7).
36. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, Masjid Istiqlal tidak menggelar shalat Idul Adha 1441 Hijriah/2020 Masehi. Keputusan ini diambil setelah mencermati perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Fachrul menyebutkan bahwa keputusan ini diambil karena alasan kesehatan.
37. Menko PMK Muhadjir Effendy mengingatkan jangan sampai ada klaster baru dari penyelenggaraan shalat Idul Adha. Untuk itu, pelaksanaan shalat Idul Adha akan dilakukan seperti pelaksanaan shalat Idul Fitri kemarin dengan mempertimbangkan zonasi daerah berdasarkan tingkat penularan Covid-19.
38. Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan, partainya merekomendasikan keponakan Prabowo Subianto yang juga politisi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020. Terkait hal itu, DPP PDIP sudah melayangkan surat kepada DPC PDI-P Tangerang Selatan.
39. Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor pemenuhan rapid test, PCR, alat pelindung diri, masker, hingga obat-obatan. Mengingat kemampuan produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional dalam menangani pandemi Covid-19.
Pengurus ARDIN Indonesia yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Firmandez, Wakil Ketua Umum Berry, Wakil Bendahara Umum Yogi, Wakil Sekretaris Jenderal Nasfi, Ketua Bidang Hubungan Lembaga Siswaryudi, Ketua ARDIN Jakarta Oster dan Sekretaris ARDIN Jakarta Andin. ***
---------