Sejumlah 26 Artikel Menarik Di Antaranya Soal Desakan Masyarakat Agar Jokowi Menjabat 3 Periode Dan Masalah Internal Demokrat Kumpulan Mainstream Dan Medsos
20210315 HARI INI Senen Berita Aktual INFOTANGSEL.CO.ID
Salah satu Isue menggelitik hari ini adalah soal wacana masa jabatan presiden tiga periode yang terus menggelinding belakangan ini. Terkait hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menegaskan, masa jabatan presiden dua periode sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, sudah ideal dan tidak perlu diubah lagi. “Bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi,” tegasnya, Minggu (14/3).
Isue lain yang cukup menarik adalah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan mantan Wapres Jusuf Kalla di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (14/3). Dalam pertemuan tersebut AHY dan Kalla membicarakan soal isu politik terkini hingga dualisme di tubuh Demokrat. JK meminta AHY sabar menghadapi masalah dualisme ini.
Mensos, Tri Rismaharini menyambangi Jambi untuk ‘mengesahkan’ ribuan Orang Rimba menjadi Warga Negara Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, sebagian besar Orang Rimba Jambi belum pernah mengantongi KTP sehingga mereka kesulitan mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan pangan. “Pemerintah semangat dan mau jemput bola. Perekaman data dilakukan di desa terdekat, ini sangat membantu kelompok Orang Rimba,” kata Rudi Syaf Direktur KKI Warsi melalui pesan singkat, Sabtu (13/3).
Berita yang tak kalah panas adalah pernyataan Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar Front Pembela Islam (FPI) Abdullah Hehamahua yang menyatakan ada belasan kali percobaan pembunuhan terhadap mantan pimpinan FPI Rizieq Shihab. Ia menyebut laporan tersebut akan dimasukkan dalam buku putih yang akan diberikan kepada Presiden Jokowi. Namun, ia tidak merinci siapa atau pihak mana yang hendak melakukan percobaan pembunuhan itu.
*Berikut Isue selengkapnya :*
*1. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menegaskan, masa jabatan presiden dua periode sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945*, sudah ideal dan tidak perlu diubah lagi. Penegasan itu merespons soal mencuatnya wacana tentang masa jabatan Presiden tiga periode. “Bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi,” tegas Basarah dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3).
Wakil Ketua MPR ini juga menyatakan, hingga saat ini tak ada langkah-langkah politik yang diambil pihaknya untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. “Sejauh ini kami belum pernah memikirkan apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Demikian juga di MPR, kami belum pernah membahas isu masa jabatan presiden tersebut dan mengubahnya menjadi tiga periode,” ujar Basarah lagi.
Ketua Fraksi PDIP MPR ini menuturkan, yang diperlukan saat ini adalah kepastian tentang kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional, sehingga visi misi dan program pembangunan tidak berubah setiap adanya pergantian Presiden. “Atas dasar itu, yang dibutuhkan bangsa kita saat ini adalah perubahan terbatas UUD 1945 untuk memberikan kembali wewenang MPR menetapkan GBHN dan bukan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini,” ujar dia.
*2. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi menyatakan pihaknya juga menolak wacana masa jabatan Presiden tiga periode.* Menurut dia, hal itu bertentangan dengan cita-cita reformasi dan demokrasi yang telah dibangun. “Sejatinya 21 tahun lalu Reformasi dihadirkan dan UUD 1945 diamendemen justru untuk membatasi masa jabatan presiden maksimal dua kali saja,” kata Didi.
Ia mengatakan, pembatasan periode presiden sebanyak dua kali dapat mengurangi dampak buruk seseorang pemimpin negara yg berkuasa dalam jangka waktu lama. “Yakni, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh nyata di masa lalu Orde Baru dan Orde Lama telah membuat Indonesia terpuruk, baik secara ekonomi, politik, hak asasi dan keadilan,” ucap Didi.
*3. Mantan Ketua MPR Amien Rais meluapkan keresahannya terhadap kondisi perpolitikan Indonesia belakangan ini.* Salah satu kecurigaan Amien adalah ada upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Presiden Jokowi bisa kembali memimpin dalam tiga periode. “Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya,” kata Amien lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu (13/3).
Amien mengaku menangkap adanya sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah pihak untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya melalui manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lain guna mencapai tujuan tersebut.
Manuver politik, kata Amien Rais, juga terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Namun, katanya, keinginan pemerintah itu didukung oleh kekuatan sumber daya politik dan keuangan yang sangat besar. “Yang lebih penting lagi yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangannya itu,” kata Amien.
Tak hanya itu, Amien Rais juga mencermati upaya memberlakukan masa jabatan presiden tiga periode. Kata dia, saat ini sedikit demi sedikit sudah mulai jelas terlihat lewat sejumlah manuver politik. Lewat manuver itu, pemerintah nantinya akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut nantinya akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga. “Sekarang ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rojiun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Amien lantas meminta agar skenario tersebut tak boleh terjadi. Ia menegaskan kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara. Amien mempertanyakan sikap semua lembaga negara, baik DPR, MPR, maupun lembaga negara lain terkait kemungkinan Presiden kembali terpilih di periode ketiga. (_*teruskan bac 23 artikel lainnya yang menarik di bawah ini...*_👬👪ðŸ‘👇 )
*4. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap dan menegaskan kembali penolakan wacana presiden dapat memimpin tiga periode.* Pernyataan Mardani sekaligus menanggapi kecurigaan mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menangkap gelagat pembahasan pasal presiden akan kembali terpilih tiga periode. “Wacana tiga periode perlu segera ditegaskan Pak Jokowi bahwa tidak akan ada tiga periode,” kata Mardani lewat pesan singkatnya, Sabtu (13/3).
Menurut dia, ide kepemimpinan Jokowi tiga periode merupakan sesuatu yang berbahaya. Ia khawatir hal itu justru akan menjadi tirani bagi masyarakat. Anggota Komisi II DPR itu tak menampik kecurigaan Amien soal potensi tiga periode presiden Jokowi. Apalagi, kecurigaan itu muncul di tengah konflik internal Partai Demokrat dengan melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. “Kembali pada tirani (presiden tiga periode). Tanda-tanda bisa saja berkembang. Apalagi ada cerita KLB Demokrat,” kata Mardani Ali Sera.
5. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui mantan Wapres Jusuf Kalla di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (14/3). Dalam pertemuan tersebut AHY dan Kalla membicarakan tentang isu politik terkini hingga dualisme di tubuh Demokrat. “Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini,” kata AHY dalam keterangan tertulisnya.
AHY menuturkan, Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah yang erat dengan JK. Pasalnya JK pernah mendampingi Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang waktu itu menjadi Presiden RI keenam. Kalla pun menyinggung polemik dualisme yang terjadi di Partai Demokrat antara kepemimpinan AHY dengan kubu yang kontra yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.
Kalla meminta AHY dan seluruh kader Demokrat bersabar menghadapi permasalahan dualisme tersebut. Kalla yang pernah menjadi Ketua Umum Golkar pun menceritakan partai berlambang beringin yang dipimpinnya dulu juga pernah mengalami dualisme.
6. Peneliti dari Australia National University Marcus Mietzner mengaku heran Presiden Jokowi dan pihak istana tak mengetahui pergerakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. “Kita semua di Australia tahu bahwa Moeldoko mau dijadikan ketum, begitu jadi (ketum Partai Demokrat), Presiden dan jubir presiden bilang bahwa kita semua kaget ‘kok tiba-tiba Moeldoko menjadi ketua umum. Padahal di koran sudah dibicarakan jauh-jauh sebelumnya,” kata Marcus dalam diskusi secara virtual, Jumat (12/3).
Marcus mengatakan, Presiden Jokowi akan dinilai buruk jika benar-benar tidak mengetahui pergerakan Moeldoko selaku bawahannya di KLB Partai Demokrat. Menurut dia, apabila Jokowi tak mengetahui manuver Moeldoko, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak bertanya langsung? “Kalau tidak tahu, kenapa dia tidak tahu? Tidak bertanya? Dan begitu sudah membaca, sudah melihat di televisi, kenapa dia tidak mengambil langkah?” ujarnya seraya mengatakan, baru kali ini ada presiden tidak mengetahui pergerakan anak buahnya. Apalagi, terkait dengan pengambilalihan partai politik.
7. Politisi Perempuan Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago kembali meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mundur dari jabatannya itu setelah terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat menurut hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang. Irma mengatakan, Moeldoko sebaiknya mundur agar Presiden Joko Widodo tidak terseret-seret dalam kisruh Partai Demokrat. “Betul (mengusulkan Moeldoko mundur). Memang kenapa? Karena saya tidak ingin presiden keseret-seret KLB. Kasihan presiden nanti kena fitnah lagi,” kata Irma, kemarin.
Irma meyakini manuver Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat merupakan keinginan pribadi mantan panglima TNI tersebut. Ia meyakini Jokowi tidak ikut campur soal keterlibatan Moeldoko serta tidak dapat mengintervensi polemik yang tengah terjadi di Partai Demokrat. “Saya tahu betul Presiden tidak ada urusan soal ini, ini murni keinginan pribadi Moeldoko, presiden tidak boleh intervensi pada kedua belah pihak karena itu di luar kewenangan presiden. Biar institusi terkait yang menentukan,” kata dia.
8. Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) menyebut ada belasan kali percobaan pembunuhan terhadap mantan pimpinan FPI Rizieq Shihab. Ketua TP3 Abdullah Hehamahua menyebut laporan tersebut akan dimasukkan dalam buku putih yang akan diberikan kepada Presiden Jokowi. Namun, ia tidak merinci siapa yang hendak melakukan percobaan pembunuhan itu. “Berapa kali HRS coba dibunuh. Ada datanya, belasan. Ya, Anda tahulah siapa, di buku putih saya jelaskan,” kata Abdullah dalam diskusi virtual di YouTube Medcom.id, Minggu (14/3).
Abdullah menilai bahwa konflik antara polisi dan enam anggota FPI sebenarnya adalah buntut dari permasalahan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengklaim, saat itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta karena peran Rizieq Shihab. “Kalau mau lihat persoalannya, itu bermula dari Pilkada DKI. Secara teoritis Ahok harus menang. Tapi kalah, kenapa kalah? Karena HRS dan 212 turun ke Masjid dan ke Mushola. Dan di situ persoalan bermula,” ungkap Abdullah. Abdullah menambahkan, polisi seharusnya menggunakan seragam lengkap jika diperintahkan membuntuti Rizieq Shihab. Namun yang terjadi, polisi tidak menggunakan seragam, sehingga enam laskar FPI melakukan perlawanan.
Ketua TP3 Abdullah Hehamahua menjelaskan, buku putih tersebut berisi berbagai bukti penemuan terkait penembakan enam orang laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. Buku putih tersebut, lanjutnya, memperkuat dugaan bahwa penembakan enam laskar FPI itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. “Kalau kita tahu pelanggaran HAM berat ada indikator, terstruktur, sistematis dan masif. Dan kami Insya Allah, data-data kami itu ada. Kami sedang susun dalam buku putih dua jilid,” jelas Abdullah pada diskusi virtual di YouTube Medcom.id, Minggu (14/3/2021).
Selain kepada Presiden Jokowi, kata Abdullah, buku tersebut akan diserahkan juga kepada Kapolri Lisyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung, Komnas HAM. dan instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri. Abdullah mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi pada 9 Maret, pihaknya mengajukan dua permintaan.Pertama, pihaknya meminta kasus ini ditangani secara terbuka, transparan dan akuntabel. Kedua, dirinya dan TP3 meminta kasus tersebut disidangkan di pengadilan HAM, bukan di pengadilan biasa.
9. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya tidak menemukan bukti pelanggaran HAM berat dalam penembakan 6 laskar FPI oleh pihak kepolisian. Ia menegaskan, Komnas HAM hanya menemukan perintah dari pihak kepolisian untuk melakukan penguntitan. “Ada perintah penguntitan kami temukan, bukan penyerangan dan pembunuhan pada masyatakat sipil. Kalau itu (perintah penguntitan) diakui. Polda Metro Jaya juga tunjukan pada kami surat perintahnya,” papar Taufan. Ditanya soal dua mobil yang mencurigakan pada saat bentrok antara polisi dan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Km 50, Taufan menyatakan, dua mobil tersebut tidak dapat menjadi bukti penguat adanya tindakan pelanggaran HAM
10. Presiden Jokowi telah meminta Komnas HAM menyelidiki kematian terhadap enam anggota laskar FPI di Tol Cikampek pada Desember 2020. Permintaan itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pertemuan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) dengan Presiden Jokowi pada Selasa (9/3) lalu. “Presiden menyatakan, sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independensi serta menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah,” ujar Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, pemerintah terbuka jika ada pihak yang memiliki bukti bahwa peristiwa penembakan yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) merupakan pelanggaran HAM berat. Sebab, berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa itu tak termasuk pelanggaran HAM berat, melainkan pelanggaran HAM biasa. ‘’Saya katakan, pemerintah terbuka, kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana sampaikan sekarang, atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden,” kata Mahfud.
Kata Mahfud MD, dalam kunjungannya, TP3 menyampaikan keyakinan mereka bahwa pembunuhan terhadap 6 laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya, mereka meminta agar perkara ini dibawa ke pengadilan HAM. Namun demikian, Mahfud mengatakan, untuk menyelidiki perkara ini yang diperlukan merupakan bukti, bukan keyakinan. “Bukti, bukan keyakinan, karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C kalau keyakinan,” ujarnya. Mahfud menyebut, berdasar hasil penyelidikan Komnas HAM yang disampaikan ke Presiden, tak ditemukan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penembakan 6 laskar FPI itu. Peristiwa itu dinyatakan sebagai pelanggaran HAM biasa.
11. Jubir Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan soal vaksin Sinovac yang disebut akan kedaluwarsa pada 25 Maret 2021. Ditegaskan, vaksin yang akan kedaluwarsa itu adalah vaksin CoronaVac (produksi Sinovac) batch pertama, yakni sejumlah 1,2 juta dosis dan 1,8 juta dosis. Vaksin tersebut telah digunakan untuk memvaksin 1,45 juta tenaga kesehatan dan 50.000 orang pemberi pelayanan publik. Saat ini, vaksin tersebut sudah habis digunakan.
12. Ketua Tim Uji Klinis Nasional Vaksin Covid-19 Kusnandi Rusmil mengatakan, vaksin Covid-19 asal Sinovac, China memiliki masa kedaluwarsa dua tahun. “Itu 2 tahun biasanya dan vaksin ini kan sudah dibikin mungkin sudah hampir 2 tahun (yang lalu) karena kita dapatnya kiriman dari Wuhan, China,” kata Kusnandi dalam diskusi virtual bertajuk “Memahami Covid-19 dan Mutasi Virus”, Sabtu (13/3). Oleh karena itu, vaksin Covid-19 yang saat ini siap suntik harus segera dihabiskan. “Vaksin ini secepat-cepatnya dipakai karena udah hampir 2 tahun. Jadi dipakai dulu sekarang ini, yang baru nanti dibikin lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kusnandi memastikan, vaksin Covid-19 yang ada bisa melawan mutasi virus corona B.1.1.7 asal Inggris sehingga produsen belum perlu mengganti vaksin yang sedang dikembangkan. “Kalau (mutasi virus Corona) berubah kita harus cari vaksin yang baru, karena mutasinya berbeda, tapi setahun ini kita belum perlu ganti vaksin Covid-19, dia masih bisa,” ujarnya.
13. Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap, terbatasnya vaksin Covid-19 di Tanah Air harus dihadapi dengan sabar. Sebab ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia menjadi kendala dan tidak seimbang dengan jumlah orang yang akan divaksin. “Artinya mesti sabar, mesti ada prioritas di semester pertama. Semester 2 akan ada akslerasi dan kita harus benar-benar keroyokan,” kata Budi di acara webinar bertajuk Aku Siap Divaksin yang digelar KAGAMA, Minggu (14/3).
Ia mengatakan, pemerintah merencanakan mendapatkan dosis vaksin Covid-19 sebanyak 426 juta untuk dapat memenuhi kekebalan kelompok 70 persen dari populasi penduduk Indonesia atau 181,5 juta orang. Jumlah tersebut untuk dua kali vaksinasi Covid-19 terhadap satu orang. Namun dengan jadwal vaksinasi dari Januari hingga Juni 2021, hanya ada 80 juta dosis yang diberikan kepada masyarakat. “Berarti hanya 40 juta rakyat bisa kita vaksin dari 181,5 juta, karena vaksinnya cuma ada segitu. Saya minta sabar sampai Juni, kita cuma dapat 24 persen. Baru di semester 2 akan dipercepat,” kata Menkes.
14. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, kembali berulah. Kali ini, 30 anggota KKB menyandera pilot dan penumpang Susi Air. Beruntung, dalam insiden itu, pilot dan tiga penumpangnya selamat. Penyanderaan itu terjadi di Lapangan Terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (12/3) pagi.
Dalam aksinya, KKB meminta agar pesawat Susi Air tidak membawa penumpang dari aparat TNI-Polri. KKB juga menyampaikan kekecewaannya kepada kepala kampung yang tidak memberikannya dana desa. Setelah negosisai, pesawat kembali terbang dan berhasil mendarat di Terminal UPBU Bandara Moses Kilangin Timika.
Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengatakan, kejadiannya berawal saat 30 anggota KKB mendatangi Lapangan Terbang Wangbe pada pukul 06.20 WIT dengan membawa dua pucuk senjata. Menurut Suriastawa, pesawat Susi Air dikemudikan oleh pilot Captain Ian John Terrence Hellyer yang merupakan warga Selandia Baru.
Dijelaskan, pesawat membawa tiga orang penumpang yaitu Arikala Dolame, Ricky Dolame dan Arike Wandikbo. Tiba-tiba, puluhan anggota KKB menyandera pilot dan tiga penumpang. Suriastawa menerangkan, selama dua jam KKB menyandera pilot dan tiga penumpang. Saat penyanderaan, KKB sempat menodongkan senjata ke arah mereka hinga membuat pilot dan tiga penumpang ketakutan.
15. Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 kepada seluruh umat Hindu di Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan Jokowi lewat akun Instagram pribadinya, Minggu (14/3). Jokowi meminta umat Hindu untuk merenungkan karunia hidup Sang Pencipta dalam keheningan Nyepi. Presiden juga berpesan agar umat Hindu yang tengah merayakan Nyepi dapat meluruhkan semua amarah dan dengki di dalam hati. “Dalam hening dan sepi, kita menyelam ke lubuk hati, merenungkan karunia hidup dari Sang Pencipta. Maka meluruhlah amarah, dendam, dan rasa dengki. Dan kita pun bangkit dengan penuh semangat dan optimisme,” kata Jokowi.
Dalam cuitannya, Jokowi juga mengunggah sebuah gambar bertuliskan ‘Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943’ dan ‘Presiden Joko Widodo’. Unggahan tersebut telah mendapatkan likes lebih dari 143 ribu dan 1.000 komentar saat dilihat pukul 11.22 WIB. Tiap tahunnya, Umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi.
16. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pedoman ibadah selama bulan Ramadan 1442 Hijriah/2021 di tengah pandemi Covid-19 yang masih merebak di Tanah Air. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar mengatakan, bulan Ramadhan 1442 H yang akan dilewati umat Islam di tahun 2021 ini tidak jauh beda dengan Ramadhan 1441 H, karena masih berlangsung di tengah pandemi
“Meskipun di awal bulan Maret terjadi penurunan jumlah orang terpapar Covid-19, namun penurunan jumlah terpapar Covid-19 pada bulan Maret bukanlah suatu yang berarti, karena itu penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan ketat,” kata Syamsul dalam keterangan resminya, Minggu (14/3). Terkait hal itu, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan beberapa tuntunan. Di antaranya, Puasa Ramadhan wajib dilakukan kecuali bagi yang sakit dan kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik.
17. Mensos, Tri Rismaharini menyambangi Jambi untuk ‘mengesahkan’ ribuan Orang Rimba menjadi warga Negara Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, sebagian besar Orang Rimba Jambi belum pernah mengantongi KTP sehingga mereka kesulitan mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan pangan. “Pemerintah semangat dan mau jemput bola. Perekaman data dilakukan di desa terdekat, ini sangat membantu kelompok Orang Rimba,” kata Rudi Syaf Direktur KKI Warsi melalui pesan singkat, Sabtu (13/3). Problem Orang Rimba selama ini, belum terdaftar dalam sistem kependudukan warga negara. ini juga yang menghambat Orang Rimba bisa mengakses program pemerintah.
Kemensos berencana membuka akses internet untuk masyarakat yang tinggal di kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) demi memperkuat pemberdayaan sosial masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, Mensos Tri Rismaharini telah menjajaki kemungkinan meningkatkan akses kawasan 3T, khususnya pembangunan akses jalan dan jaringan internet bersama Menkominfo Jhonny G. Plate. “Pak Menteri Kominfo sudah menyanggupi untuk membantu menyediakan sambungan internet untuk daerah-daerah terpencil yang nanti akan kami tentukan bersama. Jadi nanti di kawasan Suku Anak Dalam di Jambi akan dibuka sambungan internet. Selanjutnya juga akan dibuka di NTT dan di Papua,” ujar Risma, kemarin.
18. Sejumlah makam di pemakaman khusus pasien Covid-19 di Kelurahan Lemoe, Kota Parepara, Sulawesi Selatan dibongkar dan mayatnya dicuri orang tak dikenal. Kasat Reskrim Polres Parepara Iptu Asian Sihombing mengatakan, polisi sudah mulai lakukan penyelidikan terhadap pencurian mayat ini pada Jumat (12/3). “Kami belum bisa memastikan berapa makam yang mayatnya hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal itu,” kata Asian, Minggu (14/3).
Menurutnya, beberapa kuburan yang dibongkar hanya menyisakan peti mati, sedangkan jenazahnya hilang. Ada pula makam lain yang terlihat amblas. Diduga makam itu sudah digali untuk diambil jenazahnya, kemudian ditutup kembali lubangnya. Asian menyebut, sejumlah saksi sudah diperiksa terkait dugaan pencurian mayat ini. Polisi sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kota Parepare untuk minta keterangan penggali kubur di tempat pemakaman khusus itu.
19. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpandangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan kehilangan panggung politik jika Pilkada DKI Jakarta digelar pada 2024. “Kalau pun toh misalnya Pilkada tetap 2024, menurut saya Anies tidak kehilangan panggung. Mengapa? Karena dia selesai kurang lebih September 2022,” kata Burhanuddin dalam diskusi daring bertajuk “Implikasi Batalnya Revisi UU Pemilu” pada Sabtu (13/3).
Burhanuddin menilai, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, Anies masih berkesempatan meraih panggung politik dengan mengikuti konvensi Partai Nasdem yang rencananya digelar 2022 atau awal 2023. Ia menjelaskan, konvensi Capres Partai Nasdem kemungkinan selesai pada pertengahan 2023.
Pada saat itulah, calon presiden yang terpilih berdasarkan konvensi akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2024. “Jadi sebenarnya, kalau misalnya ada alasan yang mengatakan (Pilkada) ditaruh ke 2024 supaya Anies kehilangan panggung, saya kira enggak, dia tetap punya panggung. Jadi karena tadi, masa jabatannya berakhir menjelang akhir 2022 dan setelah itu ada konvensi,” jelasnya.
20. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta pemerintah menimbang ulang keputusan mengeluarkan limbah batu bara dari kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Pasalnya, limbah batu bara sangat berbahaya bagi aspek kesehatan masyarakat, bahkan lingkungan. “Karena limbah batu bara sangat berbahaya buat masyarakat, untuk itu hal ini benar-benar perlu dipikir ulang,” kata Daniel.
Untuk menguatkan argumennya itu, Daniel mengatakan Komisi IV DPR akan memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, Komisi IV akan meminta penjelasan secara detail dari KLHK terkait keputusan pemerintah mengeluarkan limbah batu bara dari kategori berbahaya. Apa dasar pertimbangannya dan mana data kajian ilmiahnya.
21. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menilai masyarakat sekitar pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) semakin kesusahan akibat kebijakan baru Presiden Jokowi mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Menurut Merah masyarakat sekitar PLTU adalah yang paling sering merasakan dampak dari limbah jenis bottom ash dan fly ash (FIBA). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, dua jenis limbah itu tak lagi dimasukkan dalam kategori limbah B3.
22. Pihak Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan, meski limbah batu bara dengan kategori fly ash dan bottom ash tidak masuk dalam golongan limbah berbahaya dan beracun (B3), namun bukan berarti bisa dibuang secara sembarangan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam diskusi daring, Jumat (12/3). “Mereka tetapi harus mengelola standar, kemudian bagaimana pengangkutan dan lain-lain itu tetapi harus mereka lakukan dengan baik,” kata Vivien.
Saat ini, pemerintah memang mengeluarkan limbah batu bara fly ash dan bottom ash dari kategori B3, kecuali limbah yang dihasilkan stoker boiler. Vivien mengatakan fly ash dan bottom ash yang menggunakan sistem pembakaran chain grade stoker tidak lagi digolongkan dalam kategori limbah B3 karena limbahnya bisa bermanfaat jika diolah. Oleh karena itu, nantinya limbah batu bara itu tetap tidak boleh dibuang sembarangan dan harus dikelola dengan baik.
23. Manajer Kampanye Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Dwi Sawung menilai, pemerintah kian mengabaikan lingkungan hidup dalam membuat sebuah kebijakan. Sawung mengungkapkan hal itu menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam lampiran 14 PP 22 Tahyn 2021 itu, pemerintah menghapus jenis limbah batu bara fly ash dan bottom ash (FABA) dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). “Memang dari UU Cipta Kerja ini banyak mengabaikan soal lingkungan, PP ini kembali menegaskan soal pengabaian lingkungan,”ujar Sawung seraya menambahkan, pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat yang terdampak dalam menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Ketentuan itu tertuang dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan lampiran 14 PP No. 22 Tahun 2021 disebutkan, jenis limbah batu bara yang dihapus dari kategori limbah B3 adalah fly ash dan bottom ash. Dengan catatan, dua jenis limbah itu bersumber dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stocker boiler dan/atau tungku industri.
24. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa seorang warganegara Australia sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi di PT Asabri, Jumat (12/3). Saksi berinisial DAM itu diperiksa selaku Direktur PT Danmar Explorindo. “Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, kemarin.
25. Inisiator Partai Ummat, Amien Rais mengkritik sikap Mahfud MD yang dianggapnya berubah sejak menyandang jabatan Menko Polhukam dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Sayangnya Amien tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk dan sebab perubahan sikap tersebut. Amien hanya memaparkan dan membandingkan sejumlah pernyataan yang pernah disampaikan Mahfud. “Mahfud yang sekarang ini memang sudah berubah ya. Mengapa demikian? Wallahualam Bissawab. Jadi, sekarang menjadi the wrong man for the wrong job. Ya ini kritik saya,” tutur Amien seperti dikutip dalam rekaman video yang diunggah melalui akun resmi di YouTube Amien Rais Official, Minggu (14/3).
Menjelang usianya 77 tahun, Amien Rais mengatakan dirinya tak ingin menjadi apa-apa alias tidak punya ambisi politik lagi. Hal ini diungkap Amien terkait kritik yang dilontarkannya mengenai situasi politik akhir-akhir ini. Misalnya, soal ancaman matinya demokrasi lewat manuver pemerintah dengan membungkam suara-suara kritis publik maupun oposisi. “Ini kekhawatiran saya, tolong diperhatikan. Saudara sekalian, saya sudah 77 tahun, besok April. Sudah tua saya. Jadi saya nggak ingin jadi apa-apa. Kecuali ingin, sebelum I close my eyes for God, before I die, saya ingin melihat negeri ini makin bagus, jangan makin rusak,” kata Amien Rais lewat akun YouTube pribadi, Sabtu (13/3) malam.
26. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Bogor, Sabtu (13/3) kemarin. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan pertemuan kedua Menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut membicarakan pelbagai hal strategis pemerintahan. Pembahasan kata Muzani berkisar antara geo-politik sampai isu internasional lain yang dapat mempengaruhi perekonomian serta pertahanan. “Keduanya sepakat bahwa kita harus tetap mempertahankan politik luar negeri Bebas dan Aktif, politik yang mengedepankan kepentingan nasional, dan menjaga keamanan dan stabilitas kawasan,” tutur Muzani dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3).
Muzani menambahkan, Prabowo dan Airlangga juga sepakat bawah salah satu cara yang dapat meningkatkan kekuatan perekonomian adalah menyukseskan program food estate atau proyek lumbung pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi. (HPS).
Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID
Post a Comment