Sejumlah 16 Artikel Menarik, Sekitar KLB Di Sumut Dan Berita Sekitar Penanganan Suntik Vaksin,Kumpulan Media Mainstream dan Medsos Indonesia.
20210309 HARI INI Selasa INFOTANGSEL.CO.ID
Berita menarik terkait hari ini masih seputar soal KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyarankan, sebaiknya Moeldoko dicopot sebagai Kepala KSP agar pemerintah tidak terseret pada persoalan tersebut.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga Kepala KSP Moeldoko hanya tumbal dalam upaya pembelahan Partai Demokrat. Sebab, sangat aneh jika Moeldoko bersikap sembrono hendak maju di Pilpres 2024 dengan cara membajak partai lain.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan rombongan DPP Demokrat, Senin (8/3) kemarin mendatangi kantor Kemenkumham di Kuningan, Jaksel. AHY juga menyambangi gedung KPU dan kantor Kemenko Polhukam. Kedatangan AHY untuk menyampaikan keberatan dan meminta agar Menkumham menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Isu menarik lainnya adalah pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut, saat ini dunia memasuki masa perang artificial intelligence ( AI) atau kecerdasan buatan. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berlomba-lomba untuk dapat menguasai AI. Kita kejar-kejaran, siapa kuasai AI berpotensi kuasai dunia.
*Berikut Isue selengkapnya :*
1. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menanggapi terkait Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terlibat acara yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut. Ahmad Ali menyarankan agar Moeldoko dicopot sebagai Kepala KSP. “Harusnya demikian (dicopot),” kata Ahmad Ali saat dihubungi, Senin (8/3).
Ahmad Ali berpendapat, langkah pemecatan tersebut perlu dilakukan usai Moeldoko yang merupakan pihak eksternal terlibat KLB Partai Demokrat. Menurutnya ini juga agar pemerintah tidak terseret pada persoalan itu. “Iya, supaya pemerintah tidak terseret-seret dalam persoalan ini,” ucapnya.
2. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani sebelumnya juga meminta Moeldoko untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Hal itu lantaran Moeldoko telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. “Setelah ditetapkan sebaiknya Bapak Moeldoko mengundurkan diri saja dari KSP,” ujar Irma kepada wartawan, Sabtu (6/3). Irma mengatakan, perlunya Moeldoko mundur dari jabatan yang diembannya tersebut supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terseret dalam pusaran konflik Partai Demokrat. “Agar Presiden tidak terseret seret dengan masalah-masalah pribadi para pembantunya,” katanya.
*3. Partai Demokrat meminta Presiden Jokowi membuktikan ucapannya terkait tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan.* Partai Demokrat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari Istana. “Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan. Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain, Moeldoko harus out dari istana karena telah terlibat GPK PD,” kata Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, Senin (8/3).
Irwan menjelaskan, aksi Moeldoko yang terlibat KLB ilegal telah menjadi beban politik, sosial, hingga ekonomi bagi Presiden Jokowi. Terlebih posisi Indonesia yang saat ini tengah menghadapi pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi. Irwan menilai dengan perbuatan Moeldoko ini membuktikan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia dan itu bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia.
*4. Gerakan Pemuda Islam (GPI) DKI Jakarta melaporkan kasus kerumunan dalam kegiatan kongres luar biasa ( KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut ke Bareskrim Polri. GPI menduga kegiatan KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara itu melanggar protokol kesehatan Covid-19.*
“Jika pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang katanya ingin maju sebagai calon presiden 2024, maka tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri,” kata Pangi saat dihubungi, Senin (8/3). Pangi menuturkan langkah politik yang dilakukan Moeldoko dengan membajak Demokrat memang seolah membuka jalan bagi ambisinya. Namun secara bersamaan, citra negatif juga mencoreng muka Moeldoko lantaran dianggap telah lakukan tindakan yang tidak bermoral serta membahayakan demokrasi.
*5. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hanya tumbal dalam upaya pembelahan Partai Demokrat. Sebab, sangat aneh jika Moeldoko bersikap sembrono hendak maju di Pilpres 2024 dengan cara membajak partai lain. Menurutnya, hal itu akan meninggalkan citra negatif bagi Moeldoko jika hendak jmenadi calon presiden pada pilpres mendatang.*
*6. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan rombongan DPP Demokrat, Senin (8/3) kemarin mendatangi kantor Kemenkumham di Kuningan, Jaksel. AHY juga sambangi KPU dan kantor Kemenko Polhukam.* Kedatangan AHY untuk menyampaikan keberatan dan meminta agar Menkumham menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. “Hadirnya saya di sini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham beserta jajaran Kementerian Hukum dan HAM guna menyampaikan keberatan kami, Partai Demokrat agar Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB Deli Serdang,” ujar AHY.
AHY meminta Kemenkumham menyatakan KLB yang menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum ilegal dan inkonstitusional. Ia mengaku memiliki berkas lengkap dan otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB tersebut tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat. Ia menyebut peserta KLB Deli Serdang bukanlah kader-kader Partai Demokrat pemilik suara yang sah. “Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara yang sah. Prses pengambilan keputusannya pun tidak sah, kuorumnya tidak dipenuhi sama sekali, tidak ada unsur DPP,” ujar AHY saat tiba di Kemenkumham, Senin (8/3).(_*teruskan baca 13 artikel lainnya...*_👵ðŸ‘👪👇)
7. Mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun menyatakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak pernah berpikir menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Tetapi justru kader Demokrat yang menginginkan dia jadi ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB). “Bapak Jenderal Doktor Haji Moeldoko tidak pernah berpikir menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kenapa saya katakan begitu, karena kamilah yang datang meminang beliau,” kata Jhoni Allen dalam video, Senin (8/3).
Jhoni mengatakan, pihaknya merasa perlu meminang Moeldoko karena ada krisis kepemimpinan dan demokrasi dalam tubuh Partai Demokrat. Mantan Kepala Sekretariat Kebon Binatang Ragunan, Jaksel ini menegaskan, terpilihnya Moeldoko dalam KLB di Deli Serdang tidak berkaitan dengan jabatan Moeldoko di pemerintahan. “Lebih kepada kepribadiannya yang sangat simpati, menghargai orang, bahkan menghargai bawahannya padahal beliau seorang bintang empat, bintang yang tertinggi di dalam karir kemiliteran,” ujar Jhoni Alen.
8. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta tindakan Kepala KSP Moeldoko yang menerima hasil kongres luar biasa ( KLB) Partai Demokrat tidak dihubungkan dengan sikap istana atau Presiden Jokowi. Menurutnya, tindakan Moeldoko merupakan keputusan pribadi. “Istana maupun Presiden, tidak ada tendensi (intervensi ke partai). Keputusan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko adalah keputusan Pribadi,” ujar Ngabalin, Senin (8/3).
9. Presiden Jokowi menyebut, saat ini dunia memasuki masa perang artificial intelligence ( AI) atau kecerdasan buatan. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berlomba-lomba untuk dapat menguasai AI. Kita kejar-kejaran, siapa Kuasai AI berpotensi kuasai dunia. “Persaingan dalam menguasai AI sudah sama dengan kayak space war di era perang dingin. Siapa yang menguasai AI dia yang akan berpotensi menguasai dunia. Ini kita kejar-kejaran,” kata Jokowi saat membuka Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/3).
10. Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso mengaku pernah mengeluarkan uang Rp 1 miliar yang berasal dari fee vendor bantuan sosial ( bansos) Covid-19 untuk oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu diungkapkan Joko saat bersaksi untuk dua terdakwa penyuap mantan Mensos Juliari Peter Batubara, yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3). “Ada dana operasional untuk BPK Rp 1 miliar Pak melalui Pak Adi (kuasa pengguna anggaran),” ujar Joko kepada jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK.
11. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta pimpinan instansi baik pemerintah, BUMN maupun swasta mengawasi para pegawainya agar tidak bepergian ke luar daerah selama 11-14 Maret 2021. Doni mengingatkan, ada risiko peningkatan kasus harian dan kasus aktif Covid-19 apabila mobilitas masyarakat meningkat saat libur panjang. “Pada saat libur yang akan datang yakni pada 11 Maret dan pada 14 Maret pemberlakuannya sama pada aturan sebelumnya,” ujar Doni dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (8/3) malam.
12. Menpan RB Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN) Selama Hari Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi Covid-19. Dalam SE tersebut, ASN dan keluarganya dilarang melalukan kegiatan bepergian ke luar daerah sejak 10 Maret hingga 14 Maret 2021. “Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 10 Maret sampai 14 Maret,” kata Tjahjo, pada Senin (8/3).
Menpan RB Tjahjo Kumolo meminta pejabat pembina kepegawaian melaporkan penerapan Surat Edaran (SE) Nomor 06 Tahun 2021 yang mengatur larangan bepergian keluar kota bagi aparatur sipil negara ( ASN) pada 10-14 Maret 2021. “Pejabat Pembina Kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri PAN RB melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat 17 Maret 2021,” ujar Tjahjo Kumolo, Senin (8/3).
13. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ditemukan lagi empat kasus positif Covid-19 varian baru B.1.1.7 di empat provinsi di Tanah Air. Yakni di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Namun demikian, dari hasil tracing yang dilakukan pemerintah terhadap keempat orang pasien tersebut, tidak ditemukan adanya penularan pada keluarga atau orang dengan kontak erat. “Sampai saat ini dari proses pelacakan kasus yang kita lakukan, tidak ada keluarga atau kontak erat yang kemudian positif setelah kasus ini dinyatakan positif sebelumnya,” kata Nadia dalam konferensi pers virtual Kementerian Kesehatan, Senin (8/3).
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim meminta pihak sekolah dan perguruan tinggi membentuk satuan kerja pencegahan kekerasan seksual. Hal itu menurut dia diperlukan demi menanggulangi satu dari tiga dosa di dunia pendidikan yakni kekerasan seksual. “Mekanisme terbaik untuk mendorong sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk satuan kerja pencegahan kekerasan,” tutur Nadiem dalam acara yang disiarkan melalui YouTube Kemendikbud RI, Senin (8/3).
Nadiem mengatakan kementeriannya tengah merancang aturan untuk membasmi tiga dosa di dunia pendidikan antara lain intoleransi, kekerasan seksual dan, perundungan. Kemendikbud, tegas Nadiem, tengah menggodok peraturan menteri terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
15. Putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep memberikan klarifikasi terkait heboh kabar putusnya hubungan dengan Felicia Tissue. Ia menyebut dirinya dan Felicia sudah putus sejak pertengahan bulan Januari. “Jadi gini, Mas, aku sebenarnya sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan Januari, dan di waktu itu juga aku dimaki-maki,” ujar Kaesang dalam sebuah video yang diterima media.
Dalam video berdurasi 56 detik, Kaesang tidak banyak memaparkan kondisi hubungannya dengan Felicia meski pewawancara menilai putra bungsu presiden itu perlu meluruskan informasi yang beredar di publik. Kaesang menutup wawancara dengan pernyataan “Yowis lah aku diem aja”.
16. Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di wilayah Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mencopot Yoory menyusul penetapan tersangka oleh KPK. Plt Jubir Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tengah melakukan penyidikan setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. “Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup. Saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019,” kata Ali Fikri.
Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID
Post a Comment