Sejumlah 17 Artikel Menarik Di Indonesia, Di Antaranya Menyoroti Kekisruhan KLB Partai Demokrat Di Sibolangit Kumpulan Media Mainstream Dan Medsos Indonesia
20210306 HARI INI Sabtu Berita Aktual:
Berita menarik hari ini adalah soal penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumut yang menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Peristiwa tersebut menuai kritik dari banyak pihak. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengritik, manuver Moeldoko untuk menduduki jabatan Ketua Umum Demokrat sudah terbaca sejak awal. Ia menilai, cara mainnya kurang cantik dan tindakannya tidak etis. SBY pun turun gunung melawannya.
Publik juga mencermati penegasan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono yang menyebut, Polri tidak mengeluarkan izin untuk gelaran kongres luar biasa (KLB) atas nama Partai Demokrat yang digelar kubu kontra Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumut.. “Polri tidak mengeluarkan izin,” kata Argo saat dihubungi wartawan, Kamis (5/3).
Berikut Isue selengkapnya :
1. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan, manuver yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk menduduki jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sudah terbaca sejak awal kekisruhan yang menyeret nama mantan Panglima TNI tersebut. “Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya,” kata Firman, Jumat (5/3).
Firman menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional. Ia mengatakan, kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka pintu untuk mantan Panglima TNI tersebut. “Untuk Pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu,” ujar Firman. Ia mengatakan, Moeldoko kali ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya. Firman heran kenapa Moeldoko malah lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.
2. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, Polri tidak mengeluarkan izin untuk gelaran kongres luar biasa (KLB) atas nama Partai Demokrat yang digelar kubu kontra Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumatera Utara. “Polri tidak mengeluarkan izin,” kata Argo saat dihubungi wartawan, Kamis (5/3).
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan acara KLB itu akan dipantau pihak berwnang. Menurut dia, ada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Polda setempat yang mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam acara itu. “Di sana ada Satgas yang menangani itu semua. Kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya akan dipantau oleh polda setempat,” tuturnya.
3. Ketua Majelis Tinggi Partai Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku merasa bersalah dan malu karena pernah mengangkat Moeldoko menjadi Kasad dan Panglima TNI ketika masih menjadi presiden. Seperti diketahui, dalam era kepemimpinan Presiden SBY, Moeldoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD). Tiga bulan kemudian, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu diusulkan SBY sebagai calon Panglima TNI ke DPR menggantikan Agus Suhartono. “Rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu,” ujar SBY dalam konfrensi pers yang digelar di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jumat (5/3).
4. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Partai Demokrat tengah berkabung atas diselenggarakannya kongres luar biasa (KLB) dari kubu kontra kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/3) sore. Ia menilai, KLB Sibolangit tidak hanya membuat Demokrat berkabung, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. “Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji,” kata SBY.
SBY menyatakan, KLB yang digelar di Sumatera Utara tersebut tidak sah dan tidak legal. Ia bahkan menyebut KLB yang memutuskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu abal-abal. “KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat, alias pihak eksternal partai, menjadi Ketum Partai Demokrat,” ujar SBY. Menurut SBY, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketum Demokrat sah yang diduduki oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal, kepemimpinan AHY sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.
5. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan upaya merebut kepemimpinan partai melalui kongres luar biasa (KLB) yang digelar pada Jumat (5/3). “Benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji,” kata SBY dalam konferensi pers di Cikeas, Jumat (5/3).
Menurut SBY, apa yang dilakukan oleh Moeldoko tersebut merupakan tindakan yang jauh dari sikap kesatria. Bahkan, tindakan mantan Panglima TNI itu membuat malu para prajurit atau perwira yang pernah bertugas di bawah kepemimpinan Moeldoko. “Termasuk, rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu,” ucap SBY.
SBY tak pernah menyangka Partai Demokrat akan diperlakukan atau ditimpa isu kudeta oleh pihak eksternal. “Tak pernah terlintas dalam pikiran saya, bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan. Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama 10 tahun saya pimpin Indonesia dulu, baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain, seperti yang kami alami saat ini,” ujarnya.
Di sisi lain, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mengatakan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumut melanggar protokol kesehatan sehingga berpotensi menambah kasus Covid-19.
6. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bukan sikap dan perilaku seorang kesatria. Moeldoko telah memungkiri pernyataannya selama ini yang menyebut dirinya tidak terlibat dalam upaya makar atau pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat. “Jadi, sekali lagi saya mengatakan, apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri, melalui kesediannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal vesi KLB ilegal,” tegas AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Jumat (5/3).
“Bagi kami sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria. Bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bagi generasi muda,” katanya. AHY lalu menyinggung soal dirinya dan Moeldoko yang sama-sama mantan prajurit TNI AD. Dalam dunia keprajuritan, ujar AHY, seorang junior harus menghormati seniornya. Namun, dengan sikap yang ditunjukan Moeldoko, maka tidak semua senior di dunia keprajuritan bisa menjadi teladan.
7. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh sejumlah mantan kader Partai Demokrat, tidak sah secara konstitusional Partai Demokrat. “KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional,” kata AHY lagi. Ia menilai, KLB Sibolangit tidak sesuai atau tidak berdasarkan pada konstitusi partai yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. ‘’KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah,’’ tegasnya.
”Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing. Punya AD/ART masing-masing. Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal,” tegasnya. Baca juga: Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat untuk menyelenggarakan
Persyaratan KLB, ujarnya, harus disetujui dan didukung oleh 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan dihadiri oleh 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Selain itu, penyelenggaraan KLB harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.
8. Wakil Ketua DPD Demokrat Jabar Asep Wahyu Wijaya mengatakan, peserta yang hadir dalam KLB Partai Demokrat di Sibolga, Sumut merupakan “gerombolan liar” yang tidak mewakili partai. “Mereka gerombolan liar, jadi kita sama sekali tidak tahu siapa yang berangkat ke situ. Kita merasa dan sadar orang-orang yang datang ini tidak beridentitas, bodong, bukan kader partai aktif apalagi pengurus,” ujarnya.
Asep juga mengatakan KLB Demokrat di Sumut merupakan orang-orang yang telah dipecat partai, bukan kader aktif meski memakai jas partai. “Penggagasnya ini orang pecatan, senior yang sudah dipecat, bahkan sudah ada yang pernah pindah partai. Terus yang mereka dorong jadi Ketum-nya aja Pak Moeldoko bukan anggota Demokrat,” kata Asep. “Penggagas dan kandidatnya tidak punya KTA. Kalau sekedar pakai baju Demokrat, di Pasar Senen juga banyak, beli jaket Golkar juga di sana banyak,” ungkapnya.
9. Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan Presiden Jowi harus mengevaluasi aksi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko selaku anak buahnya yang dinilai telah merusak sistem kepartaian. Ia menilai Moeldoko telah menunggangi Partai Demokrat yang tengah berkonflik untuk kemudian menduduki posisi ketua umum lewat KLB yang diselenggarakan kubu yang kontra terhada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Presiden harus mengevaluasi. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden”, kata Umam, Jumat (5/3).
Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat pada dirinya saat ini. Umam mengatakan, jika Presiden Jokowi mendiamkan tindakan bawahannya yang terang-terangan mengacak-acak rumah tangga Partai demokrat, maka bisa ditafsirkan presiden memberi restu politiknya. “Jika memang presiden berkomitmen pada prinsip dasar demokrasi, presiden harusnya selamatkan Demokrat,” tegas Umam.
10. Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, kongres luar biasa (KLB) yang digelar oleh sejumlah eks kader Partai Demokrat telah merusak demokrasi dan partai, apalagi Kepala KSP Moeldoko ikut terlibat di dalamnya. “Partai oposisi diserang dengan politik belah bambu, apalagi kuat dugaan campur tangan kekuasaan disana. Ini merusak demokrasi dan partai,” jelas Pangi, Jumat (5/3). Menurut dia, keributan yang terjadi di internal Demokrat akan mengganggu kinerja mesin partai karena keributannya akan berlangsung cukup panjang. “Nanti berlanjut ribut di sekretariat, di pengadilan, dan Menkumham, kapan partai bisa fokus untuk mempersiapkan kemenangan, soliditas kader juga sangat terganggu,” paparnya.
11. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan menerima keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kontra AHY yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3) yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Penerimaan itu disampaikan Moeldoko lewat sambungan telepon yang diperdengarkan kepada peserta KLB yang hadir. “Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum,” kata Moeldoko.
12. Kepala Staf Presiden Moeldoko tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam (5/3) sekitar pukul 21.30 WIB. Setibanya di arena kongres, Moeldoko diberikan jaket Partai Demokrat berwarna biru. Dia lalu mengepalkan tangan ke atas seraya tersenyum semringah.
Moeldoko sendiri sudah ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut pada Jumat siang. Saat ditetapkan, Moeldoko tidak hadir di tempat. Dia hanya memberikan pernyataan lewat sambungan telepon yang diperdengarkan kepada forum KLB. Kongres Luar Biasa di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara sendiri diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat. Mereka ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai.
Mereka yang dipecat antara lain Jhoni Allen Marbun, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto dan Syofwatillah Mohzaib, Marzuki Alie serta Ahmad Yahya. Dalam forum KLB, Jhoni Allen Marbun yang menjadi pimpinan mencabut surat pemecatan tersebut. Forum KLB menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum dan Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina.
13. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, DPP Partai Demokrat telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam. Adapun tindakan inkonstitusional yang dimaksud adalah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan mengatasnamakan Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3).
Menurut Herzaky, pelaksanaan KLB itu ilegal dan inkonstitusional. “Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam,” pinta Herzaky dalam keterangannya, Jumat (5/3). Surat yang dikirimkan ke sejumlah pejabat tersebut ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.
*14. Mantan Ketua DPR Marzuki Alie didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina versi Kongres* Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Bersama Moeldoko, Marzuki yakin Partai Demokrat bakal mendulang kemenangan pada Pileg maupun Pilpres 2024. “Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan Pilpres,” ujar Marzuki melalui pesan singkat, kemarin.
Menurut Marzuki, hasil KLB di Deli Serdang itu mutlak dan harus diikutinya karena merupakan keputusan tertinggi partai. “Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi,” tambah mantan Ketua DPR ini. Marzukie mengatakan, hasil dari KLB Sibolangit akan membubarkan Majelis Tinggi (MT) yang selama ini dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan tersebut diambil karena Majelis Tinggi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan partai. Karenanya Ketua MT akan dicabut.
*15. Pimpinan sidang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun mengatakan* pihaknya segera mendaftarkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah satu hasil KLB tersebut adalah mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. “Tahapan berikutnya itu. Jadi normatif, termasuk untuk mendaftarkan ke Kemenkumham. Oleh karena itu kita kerja keras untuk membuat Demokrat menjadi partai demokratis, terbuka dan modern,” ujar Jhoni, Jumat (5/3). Jhoni yakin, hasil KLB Demokrat akan disahkan kementerian yang dipimpin Yasonna H. Laoly. “Jadi, pemerintah akan melihat apakah KLB ini memenuhi standar AD/ART atau tidak. Tapi saya yakin, hasil KLB akan disahkan pemerintah,” ujarnya.
*16. Polda Sumatera Utara memastikan tak ikut campur dalam urusan internal Partai Demokrat,* termasuk soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3). Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan, personelnya hanya melaksanakan tugas menjaga keamanan di lokasi KLB. “Kami tidak mencampuri urusan internal partai, yang kami jaga adalah situasi kamtibmas agar tetap kondusif, tentu dengan melakukan langkah-langkah Polri yang Presisi agar tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan Polri bertanggungjawab akan hal itu,” kata Hadi melalui keterangan tertulis, Jumat (5/3).
*Hadi menegaskan, tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab kepolisian.* Itu sebabnya, personel dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut pun diterjunkan untuk bersiaga di lokasi selama KLB berlangsung. “Kami bekerja secara profesional dan proporsional yang sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia,” ujarnya. Lebih lanjut, Hadi menyebut selama KLB berlangsung, situasi berjalan aman dan kondusif. Ihwal informasi bahwa sempat terjadi bentrokan, Hadi membantahnya. Ia menyebut kondisi itu hanya kesalahpahaman saja.
*17. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pihaknya sangat prihatin atas perpecahan di internal Partai Demokrat. Ia berharap, kisruh di tubuh Partai Demokrat dapat diselesaikan secara elegan dan tetap menjaga kehormatan partai.* “Kami berharap segala kemelut dan masalah yang menyertainya bisa segera diselesaikan dengan baik, elegan, dengan tetap menjaga kehormatan partai,” ujar Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3).
Surya Paloh menyayangkan konflik yang terjadi di Partai Demokrat karena partai ini pernah menjadi pemenang pemilu dan memiliki kedaulatan. “Partai yang pernah memenangkan salah satu momentum pemilu nasional kita. Partai yang pernah menjadi fenomena dalam kehidupan politik nasional kita,” kata Surya Paloh. “Bagaimana pun, Demokrat adalah partai yang telah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi kita. Demokrat memiliki kedaulatannya yang oleh karena itu, jangan sampai, masalah atau kemelut yang terjadi tidak mengindahkan norma dan kewibawaan partai,” katanya.
Surya Paloh berharap Partai Demokrat segera lepas dari masalah yang terjadi dan terhindar dari perpecahan. “Kita berharap Partai Demokrat bisa melalui semua cobaan ini dengan baik dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua dari perpecahan,” katanya sedih.
Indonesia Maju (_*lanjutkan baca 14 artikel lainnya penting di bawah ini ....*_👪👫👮👇 )
Post a Comment