Sejumlah 22 Artikel Menarik, Masih Sekitar Perpanjangan Jabatan Presiden Dan Kisruh KLB Demokrat, Kumpulan Media Mainstream Dan Medsos
*Perpanjangan Jabatan Presiden Dan Kisruh KLB*
*Demokrat, Kumpulan Media Mainstream Dan Medsos*
20210317 HARI INI Rabu Berita Actual Infotangsel.co.id
*Sikap Presiden Jokowi yang merespon cepat isu jabatan presiden 3 periode, tapi kenapa diam soal* Moeldoko? Itulah yang menjadi isu kuat pagi ini. Publik bertanya, kenapa Presiden Jokowi tidak menyinggung anak buahnya, yakni Kepala Staf Kepresidenan, Moledoko yang tengah berupaya menguasai Partai Demokrat. Padahal munculnya isu jabatan presiden tiga periode seiring dengan upaya Moeldoko menguasai Partai Demokrat.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjawab soal itu. Ngabalin menyebutkan, ada perbedaan antara isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan KLB Demokrat yang melibatkan Moeldoko. Menurut Ngabalin, isu masa jabatan presiden tiga periode yang diembuskan Amien Rais itu berkaitan dengan konstitusi negara.
Menhub Budi Karya Sumadi berbeda pendapat dengan Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito soal mudik lebaran. Di satu sisi, Menhub pastikan , pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021 meskipun diprediksi masih dalam suasana pandemi Covid-19. Di sisi lain, Wiku Adisasmito mengatakan kebijakan mengenai mudik Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan. Jadi, keterangan keduanya tidak sinkron.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengkritik Kepala KSP Moeldoko yang terlibat manuver dalam gelaran kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Gatot menyampaikan kritikan itu melalui nyanyian dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (16/3).
Canda Gubsu Ajak Kejati-Kapolda ke Penjara Jika Kena OTT KPK. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi tak segan-segan bercanda soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sambil bercanda, Edy mengatakan akan mengajak Kapolda hingga Kajati ke penjara jika dia terjerat OTT KPK.
Kepala BNPB Doni Monardo menjadi sorotan anggota DPR gara-gara banyak baliho yang memampangkan wajahnya di jalan-jalan, misalnya di sepanjangg Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono menyangka Doni Monardo mau mencalonkan diri menjadi presiden.
*Berikut Isue selengkapnya :*
*1. Presiden Jokowi angkat bicara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.* Selang beberapa hari isu itu bergulir, Jokowi langsung menyampaikan bantahan. Ia mengaku tak berniat dan tak punya minat menjabat hingga tiga periode.
Kendati demikian Jokowi sama sekali tak menyinggung aksi anak buahnya, yakni Kepala Staf Presiden (Moeldoko) yang tengah berupaya menguasai Partai Demokrat. Padahal isu jabatan presiden tiga periode muncul seiring dengan upaya Moeldoko menguasai Partai Demokrat.
Mengenai hal ini, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memberikan alasan. Ia menyebutkan, ada perbedaan antara isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan KLB Demokrat yang melibatkan Moeldoko. Menurut Ngabalin, isu masa jabatan presiden tiga periode yang diembuskan Amien Rais itu berkaitan dengan konstitusi negara. “Karena dua hal yang berbeda. Kalau fitnah yang disebarkan oleh Amien Rais itu adalah bentuk daripada membenturkan presiden dengan urusan yang terkait dengan konstitusi UUD 1945,” kata Ngabalin, Selasa (16/3). Ngabalin mengatakan, pada akhir 2019, Jokowi telah angkat bicara terkait isu yang sama. Jokowi menyampaikan keengganannya atas wacana masa jabatan presiden tiga periode. Bahkan, ia meminta supaya tak ada pihak yang menjerumuskan dirinya atas isu tersebut.
*2. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut, Presiden Jokowi tak angkat bicara soal keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat lantaran hal itu merupakan urusan internal partai. Itu menjadi persoalan Moeldoko pribadi.* “Kalau masalah internal apa urusannya presiden harus sampai ke sana? Masih banyak yang harus presiden urus,” kata Ngabalin, Selasa (16/3).
Ngabalin menegaskan, manuver Moeldoko di Partai Demokrat merupakan keputusan pribadi. Tak ada komunikasi antara Moeldoko dan Presiden terkait hal ini. Langkah Moeldoko itu menjadi hak politik individu yang tak bisa diganggu gugat. Hingga saat ini pun Presiden Jokowi tak punya wacana untuk mencampuri urusan Moeldoko. Ngabalin yakin mantan Panglima TNI itu bisa menyelesaikan urusan pribadinya.(_*baca terus 20 artikel lainnya sangat menarik di bawah ini....*_ ðŸ‘👪👮👇)
3. Menhub Budi Karya Sumadi pastikan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021 meskipun diprediksi masih dalam suasana pandemi Covid-19. Kepastian itu disampaikan Menhub dalam raker dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3) yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021. “Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik),” kata Budi seraya menambahkan, tidak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satgas Penanganan Covid-19. Pihaknya akan koordinasi dengan Satgas Covid-19 dalam hal tracing bagi masyarakat yang bepergian.
Di sisi lain, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan kebijakan mengenai mudik pada Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Menhub Budi Karya Sumadi yang memastikan pemerintah tak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran sebagaimana yang terjadi pada 2020. “Sejauh ini dengan kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait,” ujar Wiku dalam keterangan pers soal perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/3).
Wiku mengatakan, pemerintah masih membahas kebijakan terkait mudik lantaran tradisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus Covid-19 usai mudik. Wiku berharap, apapun keputusan pemerintah terkait mudik Lebaran hendaknya masyarakat menyikapi secara bijaksana.
4. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, tidak masalah jika pemerintah tidak memberlakukan larangan mudik Lebaran 2021. Namun, pemerintah (Menhub, red) harus menerima konsekuensi jika nanti terjadi kenaikan kasus Covid-19. “Jadi menurut saya, kalau mau nambah kasusnya boleh saja dibuka (dibolehkan mudik) kalau mau nambah (kasus Covid-19),” kata Miko, Selasa (16/3).
Miko mengatakan, memang dalam jangka waktu hingga Mei 2021 Indonesia akan kedatangan jutaan vaksin. Namun, ia tidak yakin jumlah orang yang divaksin akan memenuhi syarat untuk membantu menekan penularan. “Dampak terbesar itu kalau 100 juta orang akan ada dampaknya,” ujarnya lagi.
5. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengkritik Kepala KSP Moeldoko yang terlibat manuver dalam gelaran kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Gatot menyampaikan kritikan itu melalui nyanyian dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (16/3). Gatot awalnya berbicara terkait moralitas TNI. “Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat luas, para prajurit TNI dan purnawirawan TNI serta keluarganya semuanya untuk menilai ini dengan jernih. Mengapa? Bahwa bagi prajurit, masalah moral bukan sekadar ajaran tentang baik dan buruk,” kata Gatot.
“Lebih dari itu adalah kondisi moral prajurit terkait erat dengan kondisi mental yang membuat prajurit tetap berani, tetap bersemangat, karena motivasi sungguh-sungguh pantang menyerah, tabah, sabar dalam melaksanakan tugas pokoknya, apa pun rintangan yang dihadapi itulah yang dikatakan moral,” lanjutnya. Gatot Nurmantyo kemudian menyatakan, untuk membentuk, menjaga, dan memelihara moral TNI, ada upaya-upaya dari hal kepemimpinan, yel-yel, hadiah hukuman, doa, hingga lagu-lagu. Gatot lalu menyanyikan lirik lagi yang menurutnya benar-benar melekat dalam jiwa seluruh lulusan akademi TNI di berbagai matra.
Lirik lagu yang dimaksud Gatot adalah ‘Biar badan hancur lebur kita kan bertempur membela keadilan suci kebenaran murni. Di bawah Dwi Warna panji, kita kan berbakti mengorbankan jiwa dan raga membela Ibu Pertiwi. Demi Allah Maha Esa kami nan bersumpah setia membela nusa dan bangsa tanah tumpah darah’. Gatot menyebut dirinya mendapatkan lagu itu 40 tahun yang lalu ketika di akademi militer. “Yang ingin saya sampaikan adalah sangat penting untuk menjaga moral prajurit, baik dalam situasi perang maupun damai,” sebut Gatot.
6. Apa hubungan cerita Gatot Nurmantyo tersebut dengan KLB Partai Demokrat yang melibatkan Moeldoko yang mantan Panglima TNI itu? Gatot menyebut Moeldoko kini dalam sorotan luas. “Ada mantan prajurit yang kebetulan mantan panglima TNI yang mendapat sorotan publik yang luas, baik dari dalam maupun luar negeri karena tindakannya yang dianggap melanggar moral dan etika,” sebut Gatot. “Saya ingatkan bahwa dengan niat untuk tetap menjaga moral dan kehormatan prajurit TNI, saya sungguh ingin membuat garis batas yang tegas dalam hal ini. Saya ditanya waktu itu kan saya tidak jawab. Sebenarnya bukan karena apa-apa, sebenarnya hanya karena hampir saya tak percaya bahwa akan kejadian dan beliau mau,” ujar Gatot lagi.
7. Penggagas KLB Demokrat, Darmizal membela Moeldoko. “Nggak apa-apa, saya hanya perlu merasa kasihan ke orang-orang yang tidak memahami substansi, kemudian orang-orang yang ingin mencari panggung di tengah kerumitan yang ada. Kami sih easy going aja, enjoy aja,” kata Darmizal, ketika dihubungi, Selasa (16/3/2021).
“Kan masyarakat bisa menilai siapa yang ngomong, apa yang diomongkan, semua kan ada catatan digitalnya, sekarang ini sudah jelas, siapa yang berkelompok kesana siapa yang membela,” lanjut Darmizal. Lebih lanjut, Darmizal berpesan kepada pihak-pihak yang belum mengerti terkait permasalahan dasar di Partai Demokrat untuk tidak sembarang berpendapat. Dia meminta pihak luar tersebut untuk mempelajari terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan.
“Tapi begini, ada pepatahnya ya sejahat-jahatnya manusia ketika di dihadapkan pada kebenaran maka hati nuraninya pasti bicara. Nah saya ingin orang-orang, saudara saya, para pakar, para ahli, para pengamat sebelum bicara cobalah pelajari dulu anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat yang mereka buat secara serampangan di luar kongres tahun 2020. Coba lah baca pelajari baru kemudian diutarakan, apakah dengan hujatan atau dengan cara yang baik, silakan saja, tapi sampaikan yang benar adalah benar, bayangkan dia nggak tau substansinya hanya sekadar membaca berita kemudian bernyanyi di musik yang salah. Kan sayang jadinya,” lanjut Darmizal.
8. Canda Gubsu Ajak Kejati-Kapolda ke Penjara Jika Kena OTT KPK. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi tak segan-segan bercanda soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sambil bercanda, Edy mengatakan akan mengajak Kapolda hingga Kajati ke penjara jika dia terjerat OTT KPK. Candaan itu disampaikan Edy dalam acara pisah-sambut Kapolda Sumut dari Irjen Martuani Sormin ke Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Edy awalnya bercerita perihal kedekatannya dengan mantan Irjen Martuani Sormin. “Itulah saya kemarin, baru merasakan sekali mulai Pak Sormin bahwa saya punya Kapolda, karena harus komunikasi saya dengan Kapolda,” kata Edy dalam sambutannya, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Selasa (16/3).
Kedekatan dengan Martuani ternyata membuat Edy sering lupa bahwa Martuani adalah Kapolda. Buktinya, Edy sering memanggil Martuani hanya dengan sebutan nama. Tapi, memanggil dengan sebutan nama itu bukanlah satu perilaku yang tidak sopan. Karena itu, Gubsu berharap juga bisa memiliki kedekatan dengan Kapolda Sumut yang baru, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. “Inilah Medan, harus tahu panggil nama itu adalah keakraban. Eh Sormin, eh Regar, gitu ngomong,” sebut Edy.
9. Kepala BNPB Doni Monardo menjadi sorotan anggota DPR gara-gara banyak baliho yang memampangkan wajahnya di jalan-jalan, misalnya di sepanjangg Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono menyangka Doni Monardo mau mencalonkan diri menjadi presiden. “Sedikit Pak Doni, saya ingat anggaran komunikasi publik, sedikit saya mau Tanya, kenapa terlalu banyak di TV-TV setiap jalan itu gambar-gambar Pak Doni itu? Apakah mau nyalon presiden atau apa itu Pak? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?” kata Rudi dalam raker di DPR, Selasa (16/3).
Menanggapi pernyataan itu, Doni Monardo mengatakan tidak tahu menahu adanya foto dirinya yang muncul dalam iklan di televisi. Ia menegaskan iklan terkait prokes tidak menggunakan uang anggaran sepeser pun. “Saya tidak tahu pak, kalau mereka menayangkan ada foto saya video saya karena kita tidak pernah membayar secara langsung untuk program yang sifatnya itu sukarela pak, termasuk di televisi itu tidak bayar pak. Jadi kalau bapak melihat dari awal, tidak ada 1 rupiah pun anggaran pemerintah untuk televisi, itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi pak,” ujar Doni Monardo.
10. Kemenkes Jamin Tak Gunakan Vaksin Covid-19 yang Sudah Kedaluwarsa. Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa kepada masyarakat. “Kita tidak akan memberikan vaksin Covid-19 yang masa simpannya habis kepada teman-teman sasaran vaksin ya,” kata Nadia dalam konferensi pers, Selasa (16/3).
Nadia menyampaikan, vaksin Covid-19 Sinovac batch 1 yang terdiri dari 1,2 juta dosis vaksin memiliki masa simpan sampai 25 Maret 2021. Sedangkan 1,8 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac memiliki masa simpan hingga Mei 2021. Ia meyakinkan, 3 juta dosis vaksin Covid-19 ini sudah habis dipakai untuk tenaga kesehatan. “Dan sebagian petugas pelayanan publik yang kita ketahui kita melakukan percepatan di akhir ataupun di minggu ketiga Februari,” ujar dia.
11. Kemenkes perkirakan Vaksin AstraZeneca siap didistribusikan 2-3 pekan lagi. Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi memperkirakan, vaksin Covid-19 AstraZeneca siap didistribusikan dalam waktu 2-3 pekan ke depan. Ia mengatakan, persiapan distribusi telah dilakukan sambil menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Kalau kita melihat kurang lebih dua atau tiga minggu lagi semua proses quality control kemudian pengepakan dan persiapan distribusi itu akan selesai,” kata Nadia, Selasa (16/3).
Nadia meminta masyarakat tidak panik dengan adanya laporan pembekuan darah setelah disuntik vaksin AstraZeneca. Ia meyakinkan, penyuntikan vaksin Covid-19 AstraZeneca dapat diselesaikan sebelum Mei 2021. “Karena saat ini kan kemampuan penyuntikan kita itu sudah 300.000 lebih per hari. Kalau kemudian kita mungkin pada populasi tertentu kita anggap, misalnya 200.000 saja per hari akan selesai dalam 5 hari,” ujar Nadia.
12. Menko Polhukam Mahfud MD ingin membangun budaya bahari, rukun, seperti melihat laut. Penuh ombak tapi terlihat damai, rukun. Begitulah kira-kira. Mahfud mendorong terciptanya budaya bahari dengan modal luasnya perairan Indonesia. Keininan itu disampaikan Mahfud usai menghadiri Rapim Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (16/3). “Kita bangun budaya bahari, budaya kelautan. Apa itu? Budaya egaliter. Budaya kerja sama, rukun. Seperti kita melihat laut dari jauh meski ombaknya besar tapi dilihat dari jauh laut tuh rukun,” ujar Mahfud di Mabes Bakamla, Jakarta.
Budaya Bahari, kata Mahfud, sudah seharusnya diimplementasikan karena 2/3 wilayah indonesia adalah lautan. Ia meminta masyarakat agar tak melulu mengikuti budaya daratan yang berakar di Eropa. “Jangan ikut budaya kontingen. Karena budaya kontingen, budaya daratan, itu budaya Eropa. Di mana orang bermusuhan, cari menang-kalah dan sebagainya. Enggak ada kerukunan,’’ tegasnya.
13. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya sudah memproses pemberhentian Jhoni Allen Marbun dari anggota DPR Fraksi Partai Demokrat. Menurut dia, Demokrat sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait pemberhentian tersebut. “Partai memang telah memproses pemberhentian Jhoni Allen selaku anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Surat resmi telah kami kirimkan ke pimpinan DPR. Kita menunggu surat tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi. Sebab, presiden yang memiliki kewenangan memberhentikan secara resmi anggota DPR,” kata Herzaky, Selasa (16/3).
14. Selasa (16/3) kemarin, Jhoni Allen Marbun yang telah dipecat secara tidak hormat dari Partai Demokrat menghadiri rapat kerja Komisi V DPR dengan Menhub Budi Karya Sumadi. Kehadiran Jhoni Allen langsung disambut meriah peserta rapat. Mereka mengucapkan selamat kepada Jhoni Allen yang telah ditetapkan sebagai Sekjen Demokrat versi KLB Medan. “Pak Sekjen, selamat datang Pak Sekjen KLB. Ini asli ini,” kata salah seorang anggota Komisi V DPR.
15. Mendag M. Lutfi memperkirakan, harga daging sapi akan meningkat menjelang puasa hingga Lebaran mendatang. Kenaikan ini sebagai imbas dari tingginya harga sapi di Australia. Stok sapi di negara tersebut sedang terganggu karena kebijakan regenerasi populasi sapi, setelah terjadinya kebakaran hutan ekstrem 2019 lalu. Adapun Indonesia merupakan importir sapi terbesar dari Australia. “Harga ini (daging sapi) akan naik, tetapi mudah-mudahan dengan persiapan Kemendag kenaikan, kenaikan itu bisa lebih dijangkau, karena memang situasi dunia yang tidak menentu,” ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, kemarin.
M. Lutfi juga menjanjikan stok gula di pasaran akan terjaga sepanjang bulan puasa hingga Lebaran. Kata dia, harga komoditas ini akan stabil pada 2021. Hal itu karena dilakukannya impor gula sebanyak 680.000 ton gula mentah (raw sugar) sejak awal tahun sebagai stok pegangan (idle capacity). Sampai sejauh ini sebanyak 148.000 ton yang telah digiling dan sebanyak 88.000 ton telah didistribusikan. Artinya baru sekitar satu per delapan dari total impor tersebut yang sudah dikeluarkan.
16. Terdakwa kasus dugaan menghalang-halangi petugas Covid-19, Rizieq Shihab lakukan walk out dari proses persidangan virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (16/3). Rizieq bersikeras ingin hadir ke persidangan dan menolak adanya sidang virtual. “Kalau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang, saya mohon maaf,” ujar Rizieq lewat tele konferensi dari Bareskrim Polri.
Rizieq Shihab mengaku sudah melayangkan surat permohonan ke sejumlah pihak agar dirinya mengikuti sidang secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. “Kami sudah melayangkan surat ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, dan juga ke majelis hakim sendiri, permohonan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan,” ujar Rizieq saat mengikuti sidang secara daring dari Bareskrim Polri, Selasa (16/3). Dalam pandangan Rizieq, sidang secara daring merugikan dirinya sebagai terdakwa. Salah satu alasannya karena suara dan gambar tidak jelas atau terputus. Peralatan audio menjadi kendala pada sidang hari ini. Rizieq berharap permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim. “Saya yakin, kehadiran saya di ruang persidangan Insya Allah itu akan lebih mempercepat proses. Karena di sini tadi saja pengacara bicara saya tidak dengar,” tutur Rizieq Shihab.
17. Dalam catatan BNPB, ada 818 bencana yang terjadi di Indonesia sejak 1 Januari 2021 hingga 15 Maret 2021. Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, bencana yang terjadi dalam kurun waktu itu didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, dan tanah longsor.
Dari data yang dipaparkan Doni, terdapat 357 kejadian banjir, 200 kejadian puting beliung, dan 156 kejadian tanah longsor yang terjadi sepanjang 2021 hingga 15 Maret 2021. Bencana lain yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan (78 kejadian), gempa bumi (14), gelombang pasang dan abrasi (12), serta kekeringan (1). Doni melanjutkan, bencana yang terjadi sepanjang 2021 ini juga menyebabkan ada 4.129.67 yang terdampak dan mengungsi, 12.412 orang luka-luka, 275 orang meninggal dunia, dan 12 orang hilang.
18. PN Jakpus akan menggelar sidang perdana terkait kisruh Partai Demokrat, hari ini, Rabu (17/3). Sidang pertama ini mengadili gugatan Jhoni Allen Marbun kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jhoni Allen dipecat karena terlibat dalam penyelenggaraan KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut.
Selain AHY, Jhoni Allen juga menggugat Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Ketua Dewan Kehormatan Hinca IP Pandjaitan. Dalam gugatan ini Jhoni meminta hakim menyatakan : AHY, Teuku Riefky dan Hinca telah lakukan perbuatan melawan hokum dan menyatakan pemecatan dirinya tidak sah dan/atau batal demi hokum.
19. Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku yakin Menkumham Yasonna Laoly tidak akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko. Pasalnya, KLB Deli Serdang, Sumut yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat cacat hukum dan prosedur.
“Jika diperiksa secara objektif sudah hampir pasti hasil KLB ilegal Deli Serdang sulit untuk diproses karena cacat hukum dan cacat prosedur. Saya yakin Kemenkumham tidak akan mengorbankan integritas dan kredibilitasnya, dan akan menolaknya,” kata Khaeron kepada wartawan, Selasa (16/3).
20. Menpan RB Tjahjo Kumolo mengeluhkan pengajuan formasi seleksi 1 juta guru pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak mencapai target. Sebab dari jatah 1 juta, hingga pertengahan Maret 2021 ini, formasi guru yang diajukan pemerintah daerah baru mencapai separonya yakni 568.238 orang. “Mulai tahun ini saja kami ingin rekrut PPPK guru dengan mendiknas (menteri pendidikan dan kebudayaan) 1 juta (orang). Itu saja baru separuh yang kita dapatkan,” tuturnya dalam acara diskusi bertajuk “Improving the Knowledge & Innovation Ecosystem for a Better Indonesia, Selasa (16/3).
21. Seratus hari tewasnya 6 Laskar FPI, Amien Rais Cs gelar tahlil nasional di KM 50 Jalan Tol Japek, Selasa (16/3). Ia berdoa kepada Allah SWT agar mencabut kekuasaan dari para penguasa di negeri ini apabila tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. “Ya Allah, kalau masih bermanfaat kekuasaan dari para otoritas negeri ini, ya tetap berikanlah kepada mereka. Tetapi kalau tidak, tolong dicabut,” kata Amien menirukan doa yang sudah diucapkan sebelumnya. Amien menilai, doa tersebut bermakna sangat dalam. Ia meminta kepada seluruh umat Islam agar terus berdoa untuk penyelesaian perkara pembunuhan ini “Intinya adalah berikan keadilan, bukan hanya kepada enam laskar, tapi kepada bangsa Indonesia ini dan juga mudah-mudahan kezaliman bisa pelan-pelan berlalu,” ucapnya lagi.
Mantan Ketua MPR itu meyakini bahwa enam Laskar FPI tersebut dianiaya dan dibantai oleh para pelaku. Sehingga, dia mendesak agar perkara tersebut dapat segera dituntaskan. Sementara Pimpinan TP3 yang lain, Abdullah Hehamahua mengatakan, pihaknya sepakat untuk merintih dan mengadu kepada Allah agar segera campur tangan dalam perkara ini. “Hari ini kami sepakat, merintih, kami mengadu, mengetuk pintu langit untuk Allah campur tangan,” kata Abdullah.
22. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menyatakan vaksinasi Covid-19 di siang hari saat bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Fatwa tersebut merupakan keputusan rapat pleno Komisi Fatwa MUI. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan cara injeksi intramuscular.
Intramuskular sendiri merupakan teknik vaksinasi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Tindakan ini, boleh dilakukan pada siang hari saat Ramadan dengan catatan tidak menimbulkan bahaya. “Hukum melakukan vaksinasi Covid-19 bagi umat Islam yang sedang berpuasa dengan cara injeksi intramuscular adalah boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar),” kata Asrorun dalam keterangannya. (HPS)
Indonesia Maju
Post a Comment