Berita Pengoprasian Kereta Rel Listrik (KRL) Jogya-Solo Dan Berita Pemimpin Daerah Terlibat Korupsi Di Indonesia Kumpulan Media Mainstream Dan Medsos.
Berita Pemimpin Daerah Terlibat Korupsi Di Indonesia Kumpulan
Media Mainstream Dan Medsos.
20210301 SENEN Hari Ini Berita Penting
Berita menarik yang cukup mendapat perhatian publik hari ini adalah statemen Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid yang mengkritik izin investasi minuman keras (miras) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Teman akrab Ketum PKB, Muhaimin Iskandar ini menyebut, regulasi tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara.
KPK jebloskan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ke Rutan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur. “NA (Nurdin Abdullah) ditahan di Rutan Cabang KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Minggu (28/2).
Berita lain yang cukup mengejutkan adalah meninggalnya anggota Dewas KPK Artidjo Alkotsar yang dijuluki algojo bagi para koruptor, kemarin siang. Ia meninggal dunia karena sakit jantung dan paru-paru. Informasi tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Minggu (28/2).
Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan pengoperasian kereta rel listrik (KRL) lintas Yogyakarta-Solo, hari ini, Senin (1/3). Kepala Negara sudah berada di Yogyakarta sejak Minggu (28/2) sore. Selain meresmikan pengoperasian KRL, Jokowi juga diagendakan meninjau vaksinasi massal bagi para pekerja publik di sejumlah lokasi di Kota Yogyakarta.
Mensos Tri Rismaharini menghentikan pemberian santunan Rp15 juta kepada keluarga korban virus corona (Covid-19) lantaran tak memiliki anggaran untuk program tersebut. Menurut Risma, program santunan kepada keluarga korban Covid-19 tak terdata dengan jelas. Ia menyatakan Kemensos tak memiliki anggaran untuk memberikan santunan tersebut sejak tahun lalu.
Berikut Isur selengkapnya :
1. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid mengkritik izin investasi minuman keras (miras) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Ia menyebut, regulasi tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara. “Saya selaku Wakil Ketua MPR menolak keras Perpres Miras sebab itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara [untuk] melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Jazilul kepada CNN Indonesia.com, Minggu (28/2).
Jazilul menyebut miras memiliki lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Jazilul pun mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bukan bangsa pemabuk. “Miras itu jalan setan, akan lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya,” katanya. Jazilul mengatakan, investasi miras tidak akan sebanding dengan kerusakan yang akan dihadapi bangsa ini di masa yang akan datang. Ia meminta pemerintah tidak menukar kesehatan masyarakat dengan nafsu mendapatkan uang dari investasi miras. “Kita sudah miskin, jangan dimiskinkan lagi dengan miras. Kita tahu Indonesia dalam krisis multidimensi, namun tolong jangan pertukarkan dengan miras. Celaka menanti kita,” tegas Waketum DPP PKB ini.
2. Anggota Komisi VI DPR yang membidangi investasi Amin AK mendesak Presiden Jokowi membatalkan kebijakan izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil di Indonesia. Izin investasi miras itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Ya mendesak agar Presiden Jokowi mencoret kemudahan izin investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut. Juga agar Badan Koordinasi Penanaman Modal mencoret industri miras dari daftar investasi positif yang dikeluarkannya,” pinta Amin pada Minggu (28/2).
3. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai langkah pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol bakal merusak dan merugikan masyarakat. “Semestinya pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan ke-mafsadat-an bagi rakyatnya,” kata Anwar Abbas dalam keterangan persinya, Jumat (26/2) lalu.
Anwar menegaskan aturan tersebut memperlihatkan pemerintah lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat. Ia menilai sangat aneh pemerintah membuat peraturan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya. ‘’Tampaknya manusia dan bangsa ini telah diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek eksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,’’ ujarnya.
4. Seperti diberitakan, Presiden Jokowi membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu. Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain industri minuman keras, Jokowi juga membuka investasi telekomunikasi atau sarana bantu navigasi pelayaran dan vessel traffic information system (VTIS). Kemudian, penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor. Lalu penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang angkutan darat, penyelenggaraan dan pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor, manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan tujuan pembukaan bidang usaha tersebut untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pengembangan bidang usaha.
*5. KPK jebloskan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ke Rutan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur. “NA (Nurdin Abdullah) ditahan di Rutan Cabang KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Minggu (28/2).*
Nurdin diduga menerima uang Rp2 miliar dari kontraktor untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. “Pada 26 Februari 2021 AS (tersangka) diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada Nurdin Abdullah melalui ER (Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan). Selain Rp2 miliar, KPK juga menduga Nurdin Abdullah menerima sejumlah uang dari kontraktor lainnya. Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta. Pertengahan Februari 2021 uang Rp1 Miliar. Awal Februari 2021, NA menerima uang Rp2,2 miliar,” ,” ujar Firli Bahuri.
Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni ER yang merupakan Sekretaris Dinas PUPR Sulsel, dan seorang kontraktor berinisial AS. Firli mengatakan ER ditahan di Rutan Cabang KPK pada Kavling C1 dan AS ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih.
Seperti diketahui, sebelum ditangkap KPK, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah melantik 11 kepala daerah di Baruga Karaeng Pattingaloang yang berada di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Jumat (26/2) siang. Nurdin berpesan kepada para kepala daerah yang dilantiknya untuk mengemban jabatan dengan sebaik-baiknya. “Saya percaya, bahwa saudara-saudari sekalian merupakan orang-orang pilihan di daerah ini, yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
*6. KPK menyita koper berisi Rp 2 Miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsesl) Nurdin Abdullah (NA). Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, koper tersebut akan diberikan oleh Direktur PT Agung Perdana Balaumba, Agung Sucipto (AS) kepada Nurdin* Abdullah, melalui orang kepercayaannya, yakni Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER). Firli menjelaskan, Agung bersama dengan Irfan (IF), sopir Edy, sebelumnya bertemu di rumah makan di Makasar Jumat (26/2) pada pukul 20.24 WIB. “Dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER. Sedangkan AS dan ER bersama dalam satu mobil milik AS menuju ke jalan Hasannudin,” kata Firli Bahuri.
Pada perjalanan tersebut, Agung kemudian menyerahkan proposal beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada Edy. “Sekitar pukul 21.00 WIB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil AS dipindahkan ke bagasi mobil milik Edy di jalan Hasanuddin,” terangnya.
Setelah pertemuan tersebut, sambung Firli, pada pukul 23.00 Wita, Agung diamankan oleh KPK dalam perjalanan menuju ke Bulukumba. Pada sekitar pukul 00:00 Wita, ER beserta uang dalam koper yang berjumlah sekitar Rp 2 Miliar turut diamankan di rumah dinasnya. Dua jam berselang setelah penangkapan Edy, KPK menangkap Nurdin di rumah jabatan dinas Gubernur Kalsel. Sebagai informasi, KPK menetapkan Nudin dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. “Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA, dan ER. Kedua, sebagai pemberi saudara AS,” jelas Firli, Minggu dini hari.
*7. KPK mengungkap adanya tawar-menawar fee antara Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto (AS) dengan Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat. Adapun Edy merupakan representasi dan orang kepercayaan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA).* Menurut KPK, tawar-menawar tersebut terjadi ketika keduanya berkomunikasi untuk memastikan agar Agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkan tahun 2021. “Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh AS,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers daring, Minggu (28/2).
Kemudian, pada awal Februari 2021, ketika sedang berada di Bulukumba, Nurdin bertemu dengan Edy serta Agung. Nurdin lalu menyampaikan kepada Edy bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh Agung. “Kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen Detail Engineering Design yang akan dilelang pada APBD TA 2022,” tuturnya. (_*teruskan baca 18an artikel lainnya di bawah ini....*_👪ðŸ‘👇 )
8. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) membantah terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021. Adapun dalam kasus ini, Nurdin menjadi tersangka bersama Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto (AS). “Ternyata Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu, demi Allah, demi Allah,” ujar Nurdin di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2).
Kendati demikian, Nurdin yang pernah meraih penghargaan anti korupsi ini mengaku akan tetap menjalani proses hukum tersebut dengan ikhlas. Nurdin pun meminta maaf kepada masyarakat Sulsel. “Saya ikhlas menjalani proses hukum karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita, saya mohon maaf,” ujarnya.
9. Kemendagri menunjuk Wagub Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman sebagai Plt Gubernur menggantikan Nurdin Abdullah yang jadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penunjukan Wagub Sulsel merujuk pada pasal 65 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Pemda). Beleid itu menjelaskan bahwa ketika Gubernur tak bisa menjalankan tugas-tugasnya, akan digantikan seorang Plt yang sebelumnya ialah Wakil Gubernur. “Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, tentu amanah dari Allah ini sebagai ujian dan setiap orang diantara kita akan diuji,” kata Andi kepada wartawan, Minggu (28/2).
10. Anggota Dewas KPK Artidjo Alkotsar yang dijuluki algojo bagi para koruptor meninggal dunia karena sakit jantung dan paru-paru, Minggu (28/2) siang. Informasi tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD melalui akun Twitter resminya. “Kita ditinggalkan lagi oleh seorang tokoh penegak hukum yang penuh integritas. Mantan hakim agung Artidjo Alkostar yang kini menjabat sebagai salah seorang anggota Dewan Pengawas KPK telah wafat siang ini. Inna Lillah Wainna Ilahi raji’un. Allahumma ighfir lahu,” ujar Mahfud MD pada akun Twitternya @mohmahfudmd, Minggu (28/2).
‘’Kita ditinggalkan lagi oleh seorang tokoh penegak hukum yg penuh integritras. Mantan hakim agung Artidjo Alkostar yg kini menjabat sbg salah seorang anggota Dewan Pengawas KPK telah wafat siang ini (Minggu, 28/2/2021). Inna lillah wainna ilaihi raji’un. Allahumma ighfir lahu,’’ kata Mahfud MD. Artidjo akan dimakamkan di Situbondo, Jatim yang merupakan tanah kelahirannya.
11. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Hakim Agung MA tersebut. Ia menganggap Artidjo sebagai orang tua dan tokoh panutan di lembaga antirasuah. “Kami keluarga besar KPK turut berduka cita sedalam dalamnya atas meninggalnya orang tua kami, panutan kami, Bapak Artidjo Alkostar. Mari kita doakan agar Pak Artidjo mendapatkan tempat mulia di sisi Tuhan dan meminta masyarakat Indonesia turut mendoakan almarhum. Kita banyak belajar dari sepak terjang beliau,’’ kata Firli Bahuri di kantornya, kemarin.
12. Presiden Jokowi, Senin (1/3) hari ini dijadwalkan meresmikan pengoperasian kereta rel listrik (KRL) lintas Yogyakarta-Solo. Kepala Negara sudah berada di Yogyakarta sejak Minggu (28/2) sore. “Hadirnya moda transportasi dengan rute tersebut akan meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, khususnya yang berada di Yogyakarta, Klaten, dan Solo,” kata Jokowi dalam siaran pers dilansir dari www.presidenri.go.id. Jokowi bertolak dari pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, sekitar pukul 16.00 WIB. Presiden dan rombongan lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman. Setibanya di Sleman, Jokowi langsung menuju Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, untuk bermalam.
Selain meresmikan pengoperasian KRL, Jokowi juga diagendakan meninjau vaksinasi massal bagi para pekerja publik di sejumlah lokasi di Kota Yogyakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke DIY, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Rencananya KRL Yogyakarta-Solo akan resmi beroperasi mulai 10 Februari 2021.
13. Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj mengusulkan agar Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin mengintruksikan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pengusaha mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen. Hal tersebut disampaikan Said dalam pidato sambutannya pada acara puncak Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-98 secara virtual, Sabtu (27/2). “Saya minta kepada pemerintah presiden, wakil presiden agar menginstruksikan semua pegawai negeri yang Islam, BUMN perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha muslim agar mengeluarkan zakat 2,5 persen,” kata Said seraya menambahkan, langkah tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung lembaga-lembaga zakat di seluruh daerah. Ia mengatakan, Badan Amil Zakat (Baznas) hanya mampu memobilisasi dana sebesar Rp 358 miliar. Padahal, Indonesia adalah negara muslim terbesar.
14. Presiden Jokowi meminta keluarga besar Nahdatul Ulama ( NU) mendukung program vaksinasi Covid-19 nasional. Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan pada puncak peringatan hari lahir ke-98 NU pada Sabtu (27/2) malam “Kami mohon dukungan para ulama dan keluarga besar NU untuk ikut membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi (Covid-19) nasional kita,” ujar Jokowi dalam tayangan video yang disiarkan NU Channel, Sabtu (27/2). “Dan mohon bantuan untuk memberikan informasi (vaksinasi) yang akurat kepada umat. Apalagi sekarang ini PBNU telah memiliki TV NU yang jaringannya sangat luas,” lanjutnya. Menurut Jokowi, televisi milik NU itu dapat dijadikan sarana dakwah yang menyejukkan bagi seluruh umat dan masyarakat Indonesia. Selain itu, dapat memperkuat toleransi dan persaudaraan serta membangkitkan optimisme dalam menghadapi setiap tantangan.
15. Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengusulkan agar daerah bisa secara mandiri melakukan penanganan pascabencana. Usulan itu pun sudah disampaikannya ke Presiden Joko Widodo. “Kemarin saya coba usulkan di DAK (dana alokasi khusus) 2022, mudah-mudahan bisa disetujui, saya juga sudah laporkan ke bapak Presiden supaya daerah mandiri,” kata Risma, di Surabaya, Minggu (28/2). Penanganan yang dimaksud adalah menyiapkan tenda, dapur umum, genset, alat berat serta peralatan lain. Hal itu diharapkan bisa secara mandiri dilakukan daerah, sebelum bantuan Kemensos datang. “jadi DAK untuk peralatan-peralatan untuk daerah bisa mandiri sebelum kami datang, termasuk juga untuk DAK alat berat,” ujarnya.
16. Mensos Tri Rismaharini menghentikan pemberian santunan Rp15 juta kepada keluarga korban virus corona (Covid-19) lantaran tak memiliki anggaran untuk program tersebut. “Dapat dari mana uangnya? Jadi enggak mungkin saya mengadakan juga dari mana,” kata Risma di sela penyerahan bantuan masker, di Balai Kota Surabaya, Minggu (28/2). Risma mengatakan program tersebut sebenarnya tak diizinkan karena melampaui kewenangan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos, Sunarti. “Sebetulnya itu enggak boleh, sudah melampaui kewenangan dari Direktur (Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos, Sunarti). Pertama, itu kesalahan administrasi,” ujarnya.
Menurut Risma, program santunan kepada keluarga korban Covid-19 tak terdata dengan jelas. Ia menyatakan Kemensos tak memiliki anggaran untuk memberikan santunan tersebut sejak tahun lalu. “Kedua, saat itu tidak dihitung berapa jumlah korban. Sehingga saat itu kurang duitnya. Untuk tahun lalu saja kurang [uang],” kata mantan Wali Kota Surabaya ini.
17. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tak bisa menunda program vaksinasi Covid-19, karena apabila program tersebut ditunda, ratusan ribu orang bisa meninggal dalam setahun. “Kita setiap hari wafat mencapai 300 orang sehari, dalam sebulan 9 ribu, kalau kita tunda [vaksinasi] setahun maka 108 ribu orang wafat,” kata Budi melalui kanal YouTube, Kemenkes, Minggu (28/2). Budi mengatakan percepatan vaksinasi juga untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. Upaya itu dapat tercapai apabila sekitar 60 sampai 70 persen penduduk Indonesia disuntik vaksin.
Menkes Budi Gunadi Sadikin bersyukur pemerintah Indonesia bisa mendapatkan empat jenis vaksin Covid-19 dari negara produsennya sehingga bisa dipakai untuk imunisasi bagi masyarakat. “Kita beruntung bisa dapat duluan,” kata Budi dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Minggu (28/2). ” Vaksin pemerintah ada empat, yaitu Sinovac, AstraZeneca dari London Inggris, Pfizer Jerman-Amerika, Novavax Amerika,” sambungnya. Ia mengatakan, langkah Indonesia tergolong baik bisa mendapatkan empat vaksin yang tersedia karena banyak negara belum bisa memperolehnya. “Empat vaksin ini masalah pada suplainya, seluruh dunia rebutan. ASEAN belum semua dapat, Australia baru dapat, Jepang baru mulai, tetangga kita belum mulai,” kata Menkes.
18. Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) alias OPM di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Minggu (28/2) dini hari. Kontak senjata tersebut terjadi ketika pasukan TNI berpindah lokasi. Dua orang dari KKB menembak rombongan dari arah belakang. Satu orang KKB tewas dalam insiden tersebut. “Satu orang berhasil dilumpuhkan, sedangkan satu orang lagi lari meninggalkan temannya sambil membawa senjata, dan dari pihak TNI tidak ada korban” kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa dalam keterangannya, Minggu.
19. Sekjen PDIP Hato Kristiyanto menyatakan, partainya mendukung keputusan pemerintah terbitkan Permen Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 secara mandiri, karena yakin vaksinasi mandiri dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi secara nasional. “Program vaksinasi ini kami dorong juga agar perekonomian dapat segera pulih,” katanya, Minggu (28/2).
20. Kemenkes menargetkan program vaksinasi gotong royong alias mandiri dilaksanakan mulai April mendatang, sementara kedatangan vaksinnya akhir Maret mendatang. “Tunggu saja, vaksinasi mandirnya April ya kemungkinan,” kata Jubir Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi sembari mengatakan, pemerintah memilih PT Bio Farma (persero) sebagai satu-satunya perusahaan yang mengimpor vaksin untuk vaksinasi mandiri. Dijelaskan, penunjukan Bio Farma berdasarkan konsultasi Kementerian Kesehatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
21. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono membeberkan alasan Bareskrim Polri tidak menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Antiketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) terkait kerumunan saat penyambutan Presiden Joko Widodo. Seperti diberitakan, dua ormas tersebut melaporkan Presiden Jokowi ke Bareskrim terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur. Namun, laporan keduanya ditolak oleh polisi. “Sebenarnya bukan ditolak, akan tetapi didahului proses konsultasi antara petugas SPKT Bareskrim dengan pihak yang akan membuat laporan,” kata Rusdi, Minggu (28/2). Dari konsultasi tersebut, Rusdi menuturkan, didapat kesimpulan bahwa kegiatan Presiden tidak bisa dikenakan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Menurutnya, masyarakat datang berkerumun karena ingin melihat Jokowi dan bukan atas dasar undangan atau ajakan berkumpul. Maka dari itu, polisi menilai unsur ajakan tidak terpenuhi untuk disangkakan jerat pidana tersebut. “Atas dasar kesimpulan tersebut, petugas SPKT Bareskrim tidak memproses dalam sebuah laporan polisi,” ujar Rusdi.
22. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai, kerumunan yang terjadi ketika Presiden Jokowi tiba di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa waktu lalu merupakan bentuk spontanitas warga. Menurut dia, hal ini wajar lantaran warga sudah lama ingin bertemu Presiden. “Jadi bayangkan warga di Indonesia Timur sudah lama ingin bertemu presidennya, pemimpinnya, ya tentu saja ada spontanitas, ada euforia yang meluap-luap, jadi saya kira itu wajar,” katanya.
Donny mengaku, pihak protokoler Presiden sebenarnya telah mengatur agar kedatangan Jokowi sesuai dengan protokol kesehatan. Namun, antusiasme warga tidak terduga. Oleh karenanya, peristiwa ini akan dijadikan pelajaran agar ke depan kejadian serupa bisa diantisipasi dan dimitigasi.
Indonesia Maju
Post a Comment