Isu Berita Terpenting Soal Reshuffle Kabinet Indonesia Maju dan Tindak Tanduk Kedutaan Besar Jerman Kumpulan Mainstream Dan Medsos Indonesia
Berbagai Issue itu adalah rapat empat mata Jokowi-Ma’ruf Amin membahas rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kata Kasetpres Heru Budi Hartono, Presiden Jokowi akan memanggil calon menteri dan memperkenalkan kepada publik. Berita ini menjadi perhatian serius, masyarakat ingin tahu siapa saja yang di-reshuffle dan apakah para menteri baru tersebut kredibel.
Berita menarik lainnya adalah Kedutaan Besar Jerman di Jakarta akan memulangkan staf diplomatiknya yang mendatangi markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Kamis (17/12) lalu. KPK memastikan akan mengawal program vaksinasi Covid-19 agar tidak menjadi menjadi lahan korupsi.
Selain itu, Bareskrim Polri mengambil alih tiga kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Banten, dan Polda Jawa Barat. Dua dari tiga kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Sekretaris Umum FPI Munarman dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sekelompok orang yang menamakan diri Barisan Kesatria Nusantara atas dugaan penghasutan dan berita bohong. Juga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan kebijakan khusus terkait perayaan libur Nataru, salah satunya tempat wisata air dilarang beroperasi.
Berikut Isue selengkapnya.
1. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju makin santer dan akan dilakukan dalam waktu dekat. Senin (21/12) kemarin, Presiden Jokowi menggelar rapat empat mata dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Merdeka Jakarta.Jubir Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan Presiden dan Wapres rapat empat mata, tidak melibatkan para menteri. Rapat membahas situasi terkini, hingga reshuffle kabinet.
2. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan Jokowi akan memanggil calon menteri dan memperkenalkan ke publik. Namun waktunya akan ditentukan Jokowi. “Tentunya akan diperkenalkan kepada publik oleh Bapak Presiden yang waktunya menyesuaikan waktu Bapak Presiden, bisa pagi atau siang,” kata Budi lewat pesan singkat, Senin (21/12). Saat ditanya, apakah Presiden akan lakukan reshuffle, Rabu (23/12), Heru menjawab tidak tahu.
3. Isu reshuffle yang beredar luas di masyarakat menyebutkan, kursi Mensos yang kosong akan diisi oleh salah satu dari dua kandidat kuat dari PDIP yakni Tri Rismaharini (Walkot Surabaya) dan FX Hadi Rudyatmo (Walkot Solo). Sedangkan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan akan diduduki oleh Wahyu Sakti Trenggono (Wamenhan) atau Syahrul Yasin Limpo (Mentan merangkap Menteri Kelautan dan Perikanan).
Dalam reshuffle nanti posisi Menkes, kabarnya akan digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin, Kalau Syahrul Yasin Limpo jadi pindah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka posisinya akan diganti Rahmat Pambudi. Kalau Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, maka posisinya di Wamenhan akan diganti oleh Herindra. Menteri Perdagangan akan diganti oleh Mahendra Siregar, sedangkan Menteri Agama akan digantikan oleh Yahya Cholil Staquf atau Agus Maftuh Abegebriel.
4. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah menyebut, sampai saat ini belum ada kader Nasdem yang dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk diminta kesediaan sebagai calon menteri pengganti di kabinet Indonesia Maju. Nasdem, juga tak diminta Jokowi untuk mengajukan nama-nama kader potensialnya sebagai calon menteri.
5. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membantah anggapan bahwa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi jatah partainya. Menurutnya, tak ada istilah jatah partai politik dalam penunjukan menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin. Gerindra tidak mau berspekulasi dan mengintervensi masalah perombakan kabinet.
6. Kedutaan Besar Jerman di Jakarta akan memulangkan staf diplomatiknya yang mendatangi markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Kamis (17/12). Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta saat dimintai klarifikasi oleh Kemlu RI.
“Kedubes Jerman menyampaikan, staf diplomatik tersebut telah diminta kembali segera (ke Jerman) untuk mempertanggung-jawabkan tindakan dan memberikan klarifikasi kepada pemerintahnya,” demikian siaran pers Kemlu RI dalam situs resminya, Senin (21/12)
7. Kedubes Jerman membantah mendukung Front Pembela Islam lewat kedatangan staf diplomatiknya ke markas Front Pembela Islam (FPI) Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam siaran pers resminya, Kemenlu RI menyatakan telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi sekaligus menyampaikan protes atas tindakan staf Kedubes Jerman di Jakarta yang mendatangi markas FPI.
“Kepala Perwakilan Kedubes Jerman memastikan, insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah Jerman. Kedutaan Besar Jerman juga menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf Kedubes tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tersebut (FPI),” demikian siaran pers Kemenlu RI, Senin (21/12).
8. Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha meminta agar staf Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman di Jakarta yang mendatangi Markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat, dipulangkan ke negara asalnya. Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan Kedubes Jerman sebagai bentuk permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia. “Sebagai bentuk permintaan maaf dari Embassy Jerman di Indonesia, Ambassador Jerman sebaiknya memulangkan diplomat tersebut ke negaranya,” kata Tamliha, Senin (21/12).
9. KPK memastikan akan mengawal program vaksinasi Covid-19 agar tidak menjadi menjadi lahan korupsi. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bilang, KPK akan mendampingi program vaksinasi tersebut mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaa di lapangan.
Ia menuturkan, sejak awal Maret 2020, KPK telah terjunkan 10 tim Satgas untuk mencegah praktik korupsi terkait penanganan Covid-19. Dia mengatakan, bukan hanya penanggulangan dampak ekonomi dan akibat Covid-19 yang menjadi perhatian KPK tetapi juga penanggulangan dampak kesehatannya.
10. Penyidik Kejagung memeriksa seorang saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi perpanjangan kerja sama pengoperasian dan pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dengan PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT), Senin (21/12). “Saksi yang diperiksa hari ini yaitu saudara S,yakni public account pada Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Suherman dan Surya Jakarta,” ujar Kepala Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin (21/12).
11. Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan, kualitas keluarga turut menentukan baik atau buruknya suatu negara. Karena itu, pemerintah dukung pembangunan keluarga berkualitas melalui pendidikan keluarga yang berkualitas pula. Dia menyebut keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah bangsa sehingga harus mendapatkan perhatian demi melahirkan SDM yang berkualitas.
12. Bareskrim Polri mengambil alih tiga kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Banten, dan Polda Jawa Barat. Dua dari tiga kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. ‘’Penarikan ini bertujuan untuk mempermudah upaya kepolisian menuntaskan kasus hukum terhadap ketiga kasus tersebut. “Untuk mempermudahkan dan mengefektifkan penyidikan, kasus kita tarik ke Bareksrim,” kata Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (21/12).
13. Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo mempersilakan masyarakat untuk memberikan informasi apabila mengetahui peristiwa tewasnya enam laskar Front Pembela Islam ( FPI) di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Listyo Sigit mengatakan, kepolisian terbuka menerima masukan atau informasi dari masyarakat supaya proses penyelidikan terhadap kasus tersebut benar-benar sesuai fakta yang ada. Di sisi lain, langkah ini sebagai upaya kepolisian menjamin obyektivitas dalam penanganan perkara ini.
14. . Bareskrim Polri masih menunggu langkah Komnas HAM dalam menyelidiki tewasnya enam anggota Laskar Front Pembela Islam ( FPI). Kabareskrim Listyo Sigit pRabowo menghargai inisiatif Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan independen atas kematian enam laskar FPI. Ia juga menyatakan, pihaknya secara terbuka bersedia memberikan informasi yang diperlukan Komnas HAM.
15. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar memastikan, pihak keluarga mengizinkan Komnas HAM lakukan autopsi jenazah 6 Laskar FPI. Ia menegaskan, autopsi yang akan dilakukan Komnas HAM bukan autopsi ulang, karena pihak keluarga tidak pernah memberikan persetujuan autopsi yang dilakukan aparat kepolisian. “Kita serahkan (ke Komnas HAM) untuk autopsi, bukan autopsi ulang ya karena dari keluarga tidak mengakui autopsi,” ujar Aziz di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakpus, Senin (21/12).
16. Sekretaris Umum FPI Munarman dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran acapkali menyebut bahwa enam laskar yang tewas dalam bentrokan dengan polisi, tidak membawa senjata api. Ia dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri Barisan Ksatria Nusantara atas dugaan penghasutan dan berita bohong. “Maka dari itu keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat maka itu harus dibuktikan dengan hukum,” kata Ketua Barisan Kstaria Nusantara, Zainal Arifin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12).
17. Kemendagri membantah telah menggelar rapat terkait rencana pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Pernyataan itu merespons salinan surat rapat koordinasi penanganan FPI yang beredar di media sosial. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan mengakui ada rapat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri bersama Badan Kesatuan Bangsa san Politik (Kesbangpol) 34 provinsi. Namun rapat itu tak membahas soal FPI. “Iya (tidak ada rapat soal pembubaran FPI). Hanya analisis dan evaluasi pilkada saja,” kata Benny Senin (21/12).
18. Tim penyidik KPK menyita lima mobil dan uang senilai Rp16 miliar dari kasus korupsi penetapan izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Pelaksana Harian Deputi Penindakan KPK, Setyo Budiyanto di kantornya, Senin (21/12) menerangkan, bahwa uang yang disita itu berasal dari penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi maupun tersangka. Total ada 48 pemeriksaan terkait perkara ini.
19. Komnas Ham akan mendalami kesaksian dari polisi dan empat anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dinyatakan kabur dalam insiden bentrokan di Tol Jakarta-Cikampek. “Semua nanti kami periksa, jadi kami butuh keterbukaan dari semua pihak. Bukan hanya yang di dalam mobil, tapi juga semua polisi, supaya terang benderang,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12).
20. Kasus positif COVID-19 di Jatim terus meningkat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan kebijakan khusus terkait perayaan libur Nataru. Salah satunya, tempat wisata air dilarang buka. Selain itu, Khofifah juga mengeluarkan kebijakan terkait rapid test di hotelFX dan tempat wisata selama perayaan Nataru.
INDONESIA Maju.
Post a Comment