Berita Penting Sekitar Warga Jerman Ke Markas FPI dan Penemuan Sarang Teroris Di Jateng Dan Lainnya Kumpulan Mainstream dan Medsos,Penting Bagikan.
20201228 HARI INI Senen berita penting.
Isue itu antara lain, statemen anggota Komisi I DPR M Farhan yang menyebut warga Jerman yang datang ke markas FPI di Petamburan, Jakpus beberapa waktu lalu adalah pegawai Badan Intelijen Jerman. Pakar Hukum Internasional dari UI, Hikmahanto Yuwana menyarankan Pemerintah Indonesia melakukan protes diplomatik kepada Pemerintah Jerman. Menurut Yuwana, klarifikasi yang disampaikan Dubes Jerman belum cukup untuk menyelesaikan masalah, bisa jadi kedatangan ke markas FPI adalah tindakan mata-mata.
Berita menarik lainnya adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak ingin populisme agama Islam merebak di Indonesia. Ia membeberkan beberapa perilaku yang dinilai sebagai cikal pembentukan gerakan populisme Islam di tanah air. Yaqut menyebut salah satunya adalah intoleransi yang cenderung menimbulkan sikap merasa benar atas apa yang diyakini kelompoknya, sedangkan kelompok berseberangan dinilai salah.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah berupaya seimbangkan antara menjaga tertib sosial dan kebebebasan sipil di 2021 dengan mengaktifkan polisi siber. Mahfud menyebut, tindakan tegas hanya akan dilakukan terhadap hal-hal yang kelewat batas yang jelas-jelas mengandung unsur ancaman atau merendahkan martabat.
Isu menarik yang tak luput dari perhatian public adalah seorang pengacara bernama Pitra Romadoni Nasution akan melaporkan sejumlah akun You Tube khususnya akun MY Asean ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara, yakni Pancasila dan Presiden pertama RI Sukarno.
Berikut Isue selengkapnya sebagai berikut : ( di bawah ini ...👮👇👇 )
1. Anggota Komisi I DPR dari NasDem, M Farhan menyebut warga negara Jerman yang menyembangi Markas Front Pembela Islam ( FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat, bukanlah diplomat, tetapi pegawai Badan Intilejen Jeman. Ia mengatakan, hasil penyelidikan Komisi I DPR menunjukan, warga Jerman tersebut bernama Suzanne Hall dari Bundesnachrichtendienst (BND) atau badan intelijen Jerman.
“Ternyata ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, si Suzanne Hall ini bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman, dia tercatat sebagai pegawai di BND atau Badan Intelijen Jerman,” kata Farhan dalam diskusi Teka-teki Telik Sandi di Markas FPI, Minggu (27/12).
Farhan menilai, apa yang dilakukan Kedutaan Jerman adalah sebuah pelanggaran berat. Karenanya, Duta besar Jerman dipanggil oleh Menlu Retno Marsudi dan diberi teguran khusus. “Bahkan dipaksa ‘untuk memberikan pernyataan bahwa kedutaan besar Jerman tidak ada hubungannya dengan FPI tidak akan ikut campur pada masalah menyangkut masalah hukum FPI dan orang Jerman tersebut sudah dikembalikan,” ujarnya.
2. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman meminta Front Pembela Islam ( FPI) tidak berkolaborasi dengan pihak asing menyusul adanya dugaan mata-mata Jerman yang mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta, beberapa waktu lalu. “Sudahlah, jangan mau diperalat. Tujuan kita bagus, amar ma’ruf nahi munkar. Jangan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang enggak tepat,” ujar Habiburokhman dalam webinar Teka-teki Telik Sandi di Markas FPI, Minggu (27/12) sembari mengatakan, berbagai kasus yang tengah dihadapi FPI bisa diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa melibatkan pihak luar.
3. Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyarankan Pemerintah Indonesia melakukan protes diplomatik terhadap Pemerintah Jerman untuk merespons datangnya salah seorang staf Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam ( FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. “Protes diplomatik harus dilakukan. Apakah ada tindakan berikutnya atau tidak, nah itu terserah sama pemerintah. Dikalkulasi untung dan ruginya seperti apa,” kata Hikmahanto, Minggu (27/12).
Menurut Hikmahanto, protes diplomatik penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah Indonesia. Ia menilai, pemanggilan dan klarifikasi yang disampaikan Duta Besar Jerman belum cukup untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab, bisa jadi, datangnya salah seorang staf Kedutaan Besar Jerman ke markas FPI merupakan tindakan mata-mata atau tindakan yang memuat kepentingan-kepentingan negara lainnya.
4. Densus 88 Antiteror Polri membongkar sasana atau pusat latihan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) dalam sebuah vila berlantai dua di Semarang, Jawa Tengah. Vila tempat latihan kelompok JI ini ditemukan saat Densus 88 membongkar aktivitas terorisme di Jawa Tengah. Sekelompok anak muda dilatih menguasai bela diri dan persenjataan untuk menjalani simulasi penyerangan orang yang dianggap very very important person (VVIP).
Salah satu pelatih mereka adalah Joko Priyono alias Karso. Ia ditunjuk sebagai pelatih oleh amir atau pemimpin JI, Parawijayanto. Karso ditangkap pada 2019 dan telah berstatus narapidana dengan masa hukuman 3,8 tahun penjara. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, di pusat latihan tersebut sudah disiapkan beberapa pelatih untuk membentuk para anggotanya terampil dalam membela diri menggunakan pedang, samurai, penyergapan, hingga perakitan bom.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) mengincar anak cerdas dari pondok pesantren dengan ranking 1 hingga 10. Anak muda tersebut masuk target incaran dengan tujuan bisa melahirkan pemimpin baru di tubuh JI. “Target jaringan tersebut mendapatkan anak cerdas dengan ranking 1-10 di ponpes-nya untuk dijadikan pemimpin masa depan JI,” ujarnya, Sabtu (26/12).
Dijelaskan, ketika anak muda tersebut berhasil direkrut, mereka kemudian dibawa ke berbagai daerah di Jawa dan di luar Jawa. Setiap perekrutannya, JI mempunyai kuota calon anggota sebanyak 10 sampai 15 anak muda. Setelah berhasil direkrut, mereka dibawa ke sejumlah daerah di Jawa Tengah untuk menjalani pelatihan.
5. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membeberkan beberapa perilaku yang dinilai sebagai cikal pembentukan gerakan populisme Islam di tanah air. Yaqut menyebut salah satunya adalah intoleransi yang cenderung menimbulkan sikap merasa benar atas apa yang diyakini kelompoknya, sedangkan kelompok berseberangan dinilai salah. Populisme Islam sendiri, menurut Yaqut, adalah upaya menggiring nilai agama menjadi sebuah norma konflik yang dikhawatirkan mengganggu tatanan negara.
“Kita sekarang atau tahun-tahun belakangan ini, kita merasakan bagaimana agama itu sudah atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Dalam bahasa paling ekstrem, siapapun yang berbeda keyakinannya, maka dia dianggap lawan atau musuh, yang namanya musuh atau lawan ya harus diperangi. Itu norma yang kemarin sempat berkembang atau istilah kerennya populisme islam,” kata Yaqut dalam Webinar Silaturahmi Nasional lintas Agama yang disiarkan melalui Kanal YouTube Humas Polda Metro Jaya, Minggu (27/12).
6. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak ingin populisme agama Islam merebak di Indonesia. Ia juga tak menghendaki kelompok yang mengatasnamakan Islam menggiring nilai agama menjadi norma konflik. “Saya tidak ingin, kita semua tentu saja tidak ingin populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan menghadapinya,” kata Yaqut dalam Webinar Silaturahmi Nasional Lintas Agama yang disiarkan YouTube Humas Polda Metro Jaya, Minggu (27/12).
Menurut Yaqut, populisme Islam adalah upaya menjadikan agama sebagai norma konflik. Dalam bahasa paling ekstrim, kata dia, siapapun yang berbeda keyakinannya akan dianggap lawan atau musuh. Yaqut mengajak semua pihak menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Menurutnya, pemikiran tersebut memiliki makna filosofis bahwa antarpemeluk agama harus saling menghormati dan menghargai.
Ketua Umum GP Ansor itu tak ingin Kementerian Agama dalam masa kepemimpinannya justru menjadi institusi yang memberikan contoh buruk terhadap kehidupan beragama. “Mari menjadikan agama sebagai sumber inspirasi bukan sebagai aspirasi agama. Karena aspirasi agama ini kalau salah orang bisa sangat berbahaya,” ujarnya.
7. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah berupaya seimbangkan antara menjaga tertib sosial dan kebebebasan sipil di 2021 dengan mengaktifkan polisi siber. Mahfud menyebut, tindakan tegas hanya akan dilakukan terhadap hal-hal yang kelewat batas yang jelas-jelas mengandung unsur ancaman atau merendahkan martabat.
“Bagi pemerintah itu harus bisa mengambil tindakan-tindakan yang seimbang untuk itu. Yang ditindak itu memang yang keterlaluan, yang sudah jelas secara visual, bukan karena ekspresi yang murni. Yang mengandung unsur pengancaman, merendahkan martabat, itu yang diambil yang seperti itu,” katanya, Sabtu (26/12).
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan beberapa ancaman yang harus diperhatikan pada 2021. Pertama, ancaman keamanan yang bisa menimbulkan ketegangan politik. Kedua adalah serangan siber. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengaktifkan secara sungguh-sungguh polisi siber di 2021.
Ketiga, ancaman terorisme juga harus diperhatikan karena ekskalasinya akan meningkat melalui teknologi digital. Keempat, pandemi Covid-19 juga masih menjadi ancaman besar hingga beberapa bulan pertama pada 2021. Oleh karena itu, penanganan pandemi Covid-19 tetap menjadi program utama tahun depan.
Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan selalu menggandeng KPK untuk mengawasi kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Ditegaskan, Presiden Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada KPK untuk menindak pejabat yang lakukan korupsi di tengah pandemi Covid-19. “Kami meminta KPK awasi, tetapi jangan dicari-cari salahnya. Ambil yang besar-besar, kalau perlu menterinya ditangkap tangan. Bukan hanya itu, kepala daerah, DPRD kan terus digarap oleh KPK. Kami tidak menghalangi KPK lakukan itu,” ujar Mahfud lagi.
8. Seorang pengacara bernama Pitra Romadoni Nasution akan melaporkan sejumlah akun You Tube khususnya akun MY Asean ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara, yakni Pancasila dan Presiden pertama RI Sukarno. ‘’Iya, saya hendak melaporkan. Saat ini masih dalam konsultasi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya,” ujar Pitra, Minggu (27/12).
Seperti diketahui, video itu diunggah oleh akun MY Asean yang diduga berlokasi di Malaysia. Pemilik akun juga menampilkan bendera Malaysia. Video diunggah dengan judul “Indonesia Raya Instrumental (Parody+Lyrics Video)”. Video itu diunggah sekitar dua pekan lalu dan unggahan video itu telah dilihat sekitar 44 ribu akun.
Dalam video itu, lirik lagu kebangsaan Indonesia diganti dengan kalimat-kalimat ejekan dan penghinaan terhadap Indonesia dan Sukarno. Pada video berdurasi 1.31 menit itu, gambar Garuda Pancasila diubah jadi gambar ayam. Kemudian, ada gambar kartun dua anak kecil di antara ayam yang sedang buang air kencing ke arah bendera Merah Putih.
9. Pemerintah Indonesia membawa parodi lagu Indonesia Raya ke ranah hukum. Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia telah melaporkan parodi tersebut ke Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Malaysia.
“KBRI di Kuala Lumpur telah melaporkan ke kepolisian Malaysia dan mereka tengah melakukan penyelidikan,” kata Teuku, Minggu (27/12). Teuku belum memberi banyak komentar. Ia juga belum bisa memastikan apakah video tersebut dibuat dan diunggah warga negara Malaysia. “Masih diselidiki oleh kepolisian Malaysia, ditunggu saja hasilnya,” ujarnya.
10. Presiden Jokowi meminta umat Kristiani di Indonesia tidak putus asa meski harus merayakan Natal dengan berbagai keterbatasan di tengah pandemi Covid-19. Ia menyadari Natal tahun ini tak bisa digelar secara meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Presiden mengingatkan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umat-Nya. “Umat Kristiani yang saya hormati, sebagai umat beriman, beban yang berat ini tidak boleh membuat kita cepat putus asa,” kata Jokowi dalam pidato yang ditampilkan akun YouTube Setpres, Minggu (27/12).
11. Staf Ahli Menteri Kesehatan Alexander Kaliaga Ginting memastikan agenda serah terima jabatan (sertijab) Menteri Kesehatan dari Terawan Agus Putranto ke Budi Gunadi Sadikin akan berlangsung sebelum akhir 2020. “Sertijab setelah libur natal, mungkin sebelum akhir tahun,” katanya, Minggu (27/12).
Menurutnya, sertijab tak langsung dilaksanakan usai Budi Gunadi Sadikin dilantik di Istana Negara, Rabu (23/12), karena saat itu Terawan masih meninjau sejumlah fasilitas kesehatan di beberapa daerah. “Ke luar kota, ada acara peninjauan di Semarang dan Yogyakarta, dan lanjut libur Natal. Hari ini Minggu [Terawan] masih di Solo,” ujarnya.
12. Kemenkes mengatakan alat pendeteksi virus corona (Covid-19) lewat hembusan napas GeNose produksi UGM, telah kantongi izin edar sejak Kamis (24/12) lalu. Direktur Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, saat ini pihaknya tengah mengkaji kemampuan GeNose untuk diagnosis kasus Covid-19. “Izin edar sudah ada, terkait penggunaan sebagai screening ataukah diagnosis Covid-19 masih harus dibahas dulu tentunya dengan para ahli,” kata Nadia, kemarin.
Ketua tim pengembang GeNose Kuwat Triyana memastikan dengan izin edar yang telah dikantongi, GeNose siap diproduksi massal dan akan segera didistribusikan. Kuwat menyebut, saat ini telah ada 100 unit GeNose yang diproduksi UGM pada tahap pertama dan akan segera didistribusikan. Ia berharap 100 alat ini setidaknya mampu melakukan tes terhadap 12 ribu orang per hari.
13. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan fasilitas kesehatan (faskes) dan alat kesehatan (alkes) penunjang penanganan virus corona (Covid-19) di Ibu Kota masih aman dan tersedia. Faskes tersebut meliputi rumah sakit (RS), ruang ICU, dan laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).
Sedangkan alkes meliputi masker, vitamin, obat, dan alat pelindung diri (APD). Riza mengatakan sejauh ini salah satu tempat rujukan pasien covid-19 di Jakarta seperti Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran masih dapat menampung pasien Covid-19.
14. Wagub Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta siap menarik rem darurat penanganan Covid-19 dengan cara memperketat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. Upaya itu akan dilakukan jika kasus Covid-19 terus meningkat.
Ia mengaku pihaknya terus memantau peningkatan kasus usai libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021. Ia menyadari terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir. “Kita akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 Januari apakah dimungkinkan nanti Pak Gubernur, apakah ada emergency brake atau yang lain. Nanti kami akan lihat sesuai dengan fakta dan data,” katanya usai menghadiri Seminar Silaturahmi Nasional Lintas Agama di Polda Metro Jaya, Minggu (27/12).
15. Menparekraf Sandiaga Uno meminta masyarakat menghentikan perdebatan isu wisata halal. Menurutnya, perdebatan soal wisata halal justru kontraproduktif. Sebab Indonesia sedang bekerja keras membenahi sektor wisata sejak pandemic corona. Ia percaya pariwisata dan ekonomi kreatif bisa jadi jalan keluar Indonesia dari krisis akibat pandemi. Karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama. ‘’Perdebatan di media sosial mengenai pariwisata berbasis religi, spiritual, halal, atau syariah itu sangat tidak perlu,” kata Sandi, Minggu (27/12).
Sandiaga Uno menekankan, vaksin virus corona akan diprioritaskan untuk wisatawan Nusantara. Para wisatawan kelas menengah akan mendapatkan vaksin untuk mendongkrak pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Minggu (27/12).
“Vaksin menurut Pak Luhut, segera akan hadir 120 juta di kuartal pertama. Diharapkan dengan program kita 2021 akan tercipta herd immunity. Tapi sebelum itu, yang harus menjadi fokus kita adalah wisatawan Nusantara, di mana ada 55 juta kelas menengah Indonesia yang rencananya menjadi target pasar wisatawan Nusantara,” kata Sandi lagi.
16. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menilai, Presiden Jokowi berusaha kembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah dengan memilih menteri yang sudah terbukti integritasnya di masyarakat. Dipilihnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Mensos, ujarnya, adalah contoh dari upaya presiden Jokowi kembalikan kepercayaan masyarakat. Ia juga melihat Jokowi masih mengutamakan stabilitas dukungan partai politik dalam menentukan pembantu-pembantunya di Kabinet.
17. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia, Dicky Budiman menilai, memasifkan tracing, testing, and treatment (3T) dan penerapan protokol kesehatan saja tidak cukup untuk meminimalisasi potensi ledakan kasus Covid-19 di awal 2021. Menurut dia, selain memasifkan 3T dan penerapan protokol kesehatan pemerintah juga harus melakukan pembatasan mobilitas penduduk.
Dicky memprediksi akan terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Hal itu, terlihat dari berbagai indikator Covid-19 di Indonesia yang kian meningkat. “Ada sinyal serius seperti indikator angka kematian, angka hunian rumah sakit, kasus harian, tes positivity rate, semuanya meningkat,” ujarnya.
18. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma lakukan perjalanan darat dari Surabaya ke Jakarta pada Minggu (27/12) untuk memulai tugas barunya sebagai Menteri Sosial pada Senin (28/12) hari ini. Saat balik Surabaya Risma juga lewat jalur darat. Ia ingin sambil turun ke desa-desa untuk mengecek langsung wilayah yang membutuhkan bantuan dari Kemensos.
19. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham) Cahyo R Muzhar meminta perusahaan penerbangan raksasa asal Eropa, Airbus, memenuhi kompensasi melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) kepada negara-negara korban penyuapan.
“Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara,” ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).
Untuk diketahui, kasus Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia menjadi salah satu skandal terbesar belakangan ini. Peristiwa itu juga melibatkan maskapai penerbangan di negara/yurisdiksi selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.
Indonesia Maju
Post a Comment