Berita Sangat Menghebohkan Sekarang Ini Adalah Peristiwa Penangkapan Menteri Oleh KPK, Ikuti Terus Berita Penting Selanjutnya
20201125 RABU Hari Ini.
HOT Isue hari ini adalah ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu dini hari. Selain itu, pengakuan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte soal kedekatan tersangka kasus korupsi dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi dengan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo serta Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Isu menarik lainnya adalah pujian Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terhadap China sebagai salah satu negara yang aktif memberikan bantuan untuk Indonesia saat pandemi Covid-19. Juga permintaan Megawati agar Mendikbud Nadiem Makarim menjadikan buku-buku karya Bung Karno sebagai buku bacaan siswa di sekolah, karena buku-buku karya Soekarno mengandung banyak pemikiran yang membuka wawasan.
Selebihnya tentang Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin takkan hadiri Munas MUI yang digelar hari ini hingga 27 Nopember 2020. Juga soal Polri sedang menelusuri video TikTok yang berisi hinaan kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani viral. Selain itu juga desakan Komisi X DPR agar pemerintah untuk mengeluarkan SK pengangkatan bagi tenaga honorer kategori 2 (THK-2) yang telah lulus seleksi PPPK 2019.
“Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara untuk memastikan guru eks THK-2 yang telah lulus menjadi PPPK untuk mendapatkan SK,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda saat membuka Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Selasa (24/11). Berikut isu selengkapnya.
1.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) dini hari. “Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Rabu pagi. Nawawi mengaku belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait penangkapan Edhy tersebut. “Maaf selebihnya nanti aja, saya masih dalam prjalanan ke kantor,” ujar Nawawi.
2. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada Rabu (25/11) dini hari. Edhy ditangkap sekitar pukul 01.23 WIB, bersama sejumlah orang termasuk keluarganya.
Tim yang menangkap Edhy disebut Nurul cukup banyak. Saat ini, Edhytelah berada di Kantor KPKuntuk pemeriksaan lebih lanjut. “Tunggu ekspose selanjutnya aja. Sekitar jam 1.23. Ada beberapa orang yang juga ditangkap baik keluargadan juga oranf kementerian KKP,” ujarnya.
Ghufron mengonfirmasikan, penangkapan Edhy terkait ekspor benur atau benih lobster. Saat ini rombonganEdhy Prabowo masih diperiksa di KPK. Penyidik senior KPK Novel Baswedan terlibat dalam operasi penangkapan ini. Saat rombongan dibawa ke gedung KPK, penyidik senior KPK Novel terlihat masih berada di sana.
3. Info yang beredar, Edhy Prabowo dan rombongan ditangkap KPK usai perjalanan ke AS. Mereka naik Pesawat ANA AIR dari San Fransisco Amerika Serikat transit Jepang. Landing di Soekarno-Hatta. Ada 13 orang dalam rombongan itu, di antaranya isteri Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
4. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya belum ingin berkomentar karena belum tahu duduk masalahnya. “Soalnya belum tahu masalahnya. Nanti kalau sudah tahu masalahnya kita baru berkomentar,” katanya.(teruskan baca 20an artikel lainnya di bawah..👇👇👇 )
5. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte membeberkan kedekatan antara Tommy Sumardi dengan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo serta Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Hal itu diungkapkan Napoleon saat menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra dengan terdakwa Tommy Sumardi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/11).
Napoleon awalnya bercerita perihal kedatangan Tommy Sumardi dan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo ke ruangannya di Gedung TNCC, Kompleks Mabes Polri, pada April 2020. Kemudian, Tommy meminta Prasetijo untuk keluar dari ruangan. Kepada Napoleon, Tommy lalu meminta penjelasan perihal status red notice Djoko Tjandra.
Dalam pertemuan di Gedung TNCC Lantai 11 Mabes Polri, April 2020, Napoleon mengatakan Tommy menyebut nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Bahkan dalam pertemuan itu, Tommy sempat menelepon Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan menyerahkan sambungan telepon dengan Aziz kepada dirinya.
6. Terdakwa Tommy Sumardi menepis pengakuan eks Kadivhubinter Mabes Polri Irjen Napoleon Bonaparte perihal nama sejumlah pejabat negara terkait pengecekan status Red Notice atas nama Djoko Tjandra. Ia juga membantah pernyataan Napoleon yang menyebutkan dirinya mengusir Brigjen Prasetijo Utomo untuk membahas secara khusus mengenai Red Notice tersebut.
Tommy menegaskan dirinya telah menyerahkan uang senilai total Rp7 miliar kepada Napoleon terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Uang itu bersumber dari Djoko Tjandra. Sebelumnya, Napoleon dalam sidang membantah telah menerima uang dari Tommy Sumardi.
7. Status red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra disebut Irjen Napoleon Bonaparte sudah terhapus permanen pada Juli 2019. Status itu tidak bisa diperpanjang kecuali dengan pengajuan baru. Awalnya Napoleon mengaku menerima surat dari istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran, perihal permintaan penghapusan red notice. Dia lantas mengeceknya ke Interpol pusat di Lyon, Prancis.
“Yang dilaporkan sebagai berikut, Interpol kami ada situasi keluarga subjek red notice minta penghapusan, tapi yang bersangkutan masih dibutuhkan. Dijawab (Interpol) red notice nomor subjek sekian terbit 2009 sudah deleted by system 10 Juli 2014, kenapa Indonesia tidak pernah mengajukan permintaan perpanjangan,” ujar Napoleon saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Selasa (24/11).
8. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte mengaku kecewa karena jasanya kepada negara selama mengabdi puluhan tahun sebagai anggota kepolisian seakan terlupakan, setelah tersandung kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. “Saya paham mengapa saya ditempatkan di sini. Saya cuma kecewa, seakan-akan tidak pernah ada satu pun kebaikan yang saya baktikan kepada bangsa ini selama 32 tahun mengabdi,” ujarnya, kemarin.
9. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru saja bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan beberapa pejabat di sana. Menurut Luhut, mungkin baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, ada seorang pejabat RI yang sampai empat kali ke White House atau Gedung Putih dalam tiga hari. “Jadi dalam hari pertama itu saya sampai dua kali bolak balik ke sana, karena kami merundingkan banyak hal,” kata Luhut dalam acara CEO Networking 2020, Selasa (24/11).
10. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyebutkan di masa pandemi Covid-19, mau tidak mau, suka tidak suka, akan berpotensi menaikkan angka kemiskinan di Indonesia. “Seperti halnya yang terjadi di negara-negara lain, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Erick Thohir yang juga Menteri BUMN di Jakarta, Selasa (24/11).
11.Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memuji China sebagai salah satu negara yang aktif memberikan bantuan untuk Indonesia saat pandemi Covid-19. Menurut Megawati, di saat negara lain sibuk dengan urusan masing-masing, China telah membantu paling awal soal Covid-19. Mega memandang hubungan Indonesia dan China bagai pertemuan yang sudah ditakdirkan.
“Saat awal pandemi, di mana masing-masing negara sibuk dengan persoalan dalam negeri, Tiongkok (China) terlebih dahulu memberi bantuan yang konstruktif,” kata Megawati saat menyampaikan pidato dalam Understanding China Conference 2020, dikutip dari keterangan pers, Selasa (24/11/2020).
12. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara soal peristiwa tahun 1965 yang dianggap telah diputarbalikkan dari kisah semestinya. Ia pun meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berupaya meluruskan tulisan sejarah 1965 yang bertalian erat dengan mantan Presiden Soekarno di berbagai buku dan sumber bacaan lainnya.
“Sampai saya lihat ini mau diapain sih sejarah bangsa ini? Hanya permintaan saya itu bahwa tidakkah bisa diluruskan kembali? Seorang yang bisa memerdekakan bangsa ini,” kata Mega dalam Pembukaan Pameran Daring Bung Karno dan Buku-bukunya, Selasa (24/11).
Menurut Mega, rentetan sejarah 1965 telah banyak dipotong dan disambung semaunya. Mega berharap para sejarawan bersuara untuk meluruskan kekeliruan sejarah tersebut. “Tahun ’65 begitu, menurut saya seperti sejarah itu dipotong, disambung, dan ini dihapus. Itu menurut saya. Bagaimana para cendekiawan tidak visa menyuarakan hal ini yang menurut saya padahal itu tonggak sejarah perjuangan bangsa,” ujarnya.
13. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada Mendikbud Nadiem Makarim agar buku-buku karya mantan Presiden Soekarno menjadi kurikulum membaca siswa di sekolah. Menurut Mega, buku-buku karya Soekarno mengandung banyak pemikiran-pemikiran yang membuka wawasan. Ia menyebut sejumlah buku, di antaranya “Indonesia Menggugat” dan “Di Bawah Bendera Revolusi”. Mega mengatakan akan sangat disayangkan jika pemikiran-pemikiran Soekarno tidak dikenal lebih jauh oleh publik.
“Menurut saya, membaca buku Bung Karno, selain membuka jendela dunia, dengan beliau bertemu tokoh-tokoh dunia itu juga mengekstraksi pikiran-pikiran dari banyak tokoh dunia yang dikenal oleh beliau melalui buku-bukunya,” kata Mega dalam Pembukaan Pameran Daring Bung Karno dan Buku-bukunya, Selasa (24/11).
14. Pakar hukum tata negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar menegaskan pembuatan aturan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan banyak mengubah konsep UU tersebut. Menurutnya, PP tak lebih dari sekedar aturan yang memberikan detail kejelasan baru yang sifatnya tetap mengamini UU karena tidak mungkin bertentangan dengan isi dalam UU.
“Saya mengatakan, PP ini tidak mungkin bisa dipakai untuk memperbaiki konsep UU, tidak mungkin. Karena sifatnya, PP tidak boleh bertentangan dengan UU,” kata Zainal dalam forum diskusi daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BEM KM UGM, Selasa (24/11).
15. Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai, pentingnya menggabungkan pendekatan pidana dengan pendekatan ekonomi karena pelaku white collar crime memiliki rasio yang tinggi dan modus pelaku makin canggih. “Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah, jelas korupsi merupakan kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru yaitu keserakahan itu indah atau greedy is beautiful,” kata Burhanuddin.
Dengan dua pendekatan ini, ia memastikan ada hal positif yang dapat diperoleh yakni perampasan aset ingin memberikan pesan yang kuat kepada para pelaku korupsi bahwa kejahatan yang mereka lakukan tidak memberikan nilai tambah finansial, melainkan justru memiskinkan.
16. Polri menyebut putri-mantu pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, Syarifah Najwa Shihab-Muhammad Irfan Alaydrus, rugi sendiri karena tidak memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait kerumunan dalam pernikahan mereka, Sabtu (14/11).
“Tentunya, orang yang dikirimkan undangan klarifikasi tidak bisa hadir ya itu rugi sendiri, karena kesempatan. Klarifikasi itu kesempatan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/11).
17. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan 5 Pemprov yang wilayahnya tercatat memiliki kasus aktif virus corona tertinggi, yakni DKI Jakarta, Riau, Jawa Timur, Yogyakarta dan Sulawesi Tengah. Wiku mewanti-wanti bahwa kondisi wabah yang kian mengkhawatirkan. “Saya mohon perhatian dengan sangat untuk Pemda kelima provinsi ini untuk mengambil langkah konkret peningkatan kasus karena ini sudah sangat serius,” tutur Wiku di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11).
18. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengaku tak dapat menghadiri Munas MUI yang digelar pada 25-27 Nopember 2020. “Dengan menyesal dan memohon maaf, karena alasan tertentu, saya tidak dapat menghadiri Munas,” ujar Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11).
Din berharap MUI menjadi tenda besar bagi seluruh organisasi dan lembaga umat Islam. Menurutnya, tidak baik bila MUI hanya dikuasai oleh satu atau dua organisasi. Kepemimpinan MUI perlu mengakomodasi seluruh potensi umat islam.
19. Polri sedang menelusuri video TikTok yang berisi hinaan kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani viral. Video tersebut awalnya diunggah oleh akun TikTok @acygacalfarucha. Dalam video viral itu menampilkan foto Jokowi dan Puan. Jokowi terlihat bersama Wapres Maruf Amin dan Seskab Pramono Anung, sedangkan Puan terlihat sedang bersama sejumlah orang. Di tiap foto disisipkan tulisan bernada hinaan.
20. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti sejumlah kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat struktural pemerintahannya atau DPRD setempat. Menurut Alex, perlu ada aturan yang melarang kepala daerah memiliki hubungan keluarga dengan pejabat struktural di pemerintahannya dan DPRD setempat. Ia lalu menyinggung eks Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar, yang kena OTT KPK beserta istrinya Encek UR Firgansih, yang diketahui menjabat Ketua DPRD Kutim.
“Ini OTT awal tahun, Bapak-Ibu sekalian, bupati, ketua DPRD, Bapak-Ibu pasti sudah tahu. Bupati dan ketua DPRD-nya itu suami-istri, Bapak-Ibu sekalian. Jadi apa yang Bapak-Ibu bayangkan ketika hal itu terjadi, APBD mungkin selesai di tempat tidur pembahasannya,” katanya dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 yang diikuti oleh calon kepala daerah (cakada) dari Provinsi Jambi, Jawa Tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, Selasa (24/11).
21. Nasib ratusan ribu tenaga kerja honorer kategori 2 (THK-2) yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) pada akhir Januari 2019 hingga kini belum ada kejelasan. Sebanyak 34.954 guru honorer yang lolos PPPK masih menanti turunnya Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari pemerintah.
Terkait kondisi tersebut, Komisi X DPR mendesak pemerintah untuk mengeluarkan SK pengangkatan bagi tenaga honorer kategori 2 (THK-2) yang telah lulus mengikuti seleksi PPPK 2019. “Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara untuk memastikan guru eks THK-2 yang telah lulus menjadi PPPK untuk mendapatkan SK,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda saat membuka Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Selasa (24/11).
22. Pemerintah berupaya mempercepat program vaksinasi massal Covid-19 dengan harapan dapat segera mengakhiri pandemi dan krisis ekonomi yang menjadi dampak lanjutan. Presiden Jokowi menagih kerja nyata jajarannya dalam menyiapkan rencana vaksinasi Covid-19, saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
Sikap Jokowi yang buru-buru menagih rencana program vaksinasi bukan tanpa sebab. Jokowi belum menerima laporan terkait peta jalan vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan. “Saya minta laporan yang pertama mengenai vaksin, ini sampai di tangan kita kapan karena ini sudah (berjalan) prosesnya. Mestinya proses administrasi, pembayaran sudah dilakukan,” kata Jokowi saat membuka rapat.
23. Peneliti Formappi Lucius Karus menyoroti keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut dia, DPR harus mengevaluasi UU tersebut jika menginginkan penguatan demokrasi pada bangsa. Ia menyarankan, hapus UU ITE karena menimbulkan banyak korban.
“Kalau sudah tidak banyak manfaatnya, dan kita konsisten ingin memperkuat demokrasi. Pilihannya yang paling tepat ya menghapus UU ITE agar tidak selalu menjadi pasal karet yang bisa menjerat orang kapan saja atas alasan yang subyektif dari pemerintah maupun penguasa,” kata Lucius dalam Webinar bertajuk “Potret Kinerja Legislasi 2021 di Tengah Ancaman Pandemi Dan Kemunduran Demokrasi” Selasa (24/11).
Salam, 🙏😇🌷🇮🇩 Indonesia Maju
Post a Comment