Berita Menarik Tentang Acara Penganugerahan Tanda Penghormatan Bintang Mahaputera Adipradana.
Masyarakat juga mencermati penilaian Guru Besar Hukum Tata Negara dari Unpar Bandung, Asep Warlan bahwa penganugrahan Bintang Mahaputera kepada 6 hakim MK bisa menimbulkan tafsir sebagai bentuk pengkondisian politik balas budi dalam judicial review UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Isu menarik lainnya adalah aksi tutup mulut pendiri PAN Amien Rais usai bertemu dengan Pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab (HRS) di kediamannya, Rabu (11/11) siang. Juga kesediaan HRS untuk rekonsiliasi dengan pemerintah. Termasuk anggota TNI AU yang ‘jadi korban’ usai membuat video penyambutan kedatangan Habib Rizieq Syihab yang viral di media sosial. Terakhir, pidato Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden yang menyampaikan pesan kepada para pemimpin dunia bahwa Amerika Serikat telah kembali.
1. Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 71 tokoh plus 23 tenaga kesehatan yang gugur di masa pandemi Covid-19 di Istana Negara, Rabu (11/11). Rinciannya, sebanyak 14 Bintang Jasa Pratama diberikan kepada 14 dokter dan perawat serta 9 Bintang Jasa Nararya diberikan kepada 9 dokter dan perawat.
2. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (GN) tidak jadi datang ke Istana Negara untuk menerima Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Jokowi. GN lalu kirim surat ke Presiden Jokowi atas ketidakhadirannya itu.
3. Menko Polhukam Mahfud MD buka-bukaan soal surat Gatot Nurmantyo. “Di suratnya, Pak Gatot bilang menerima penghargaan itu sebagai penghargaan negara kepada dirinya dan kepada TNI. Pada alinea tiga, GN menyatakan tidak bisa hadir hari ini karena pertimbangan harus konsentrasi menangani COVID-19,” katanya secara live melalui akun YouTube Setpres, Rabu (11/11).
Mahfud memastikan penganugerahan Bintang Mahaputera Adipradana itu tetap akan diberikan kepada Gatot dan akan dikirim lewat Sekretaris Militer. “Oh, iya nanti dikirim melalui Sekretaris Militer,” ujar Mahfud MD.
4. Namun Kepala Sekretariat Presiden Heru Hartono mengatakan, karena Gatot Nurmantyo tidak hadir, maka tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi mungkin saja tidak diberikan. “Tidak (dapat tanda jasa). Jadi kalau enggak hadir ya mungkin tanda jasaya diserahkan ke negara lagi,” ucap Heru, Rabu (11/11).
5. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan menilai, penganugrahan Bintang Mahaputera kepada enam hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) bisa menimbulkan tafsir sebagai bentuk pengkondisian uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Ini bagian dari pengkondisian dari kemungkinan ada JR (uji materi) di MK. Jadi membaca itu memang seperti itu,” kata Asep, Rabu (11/11).
6. Pakar hukum tata negara pada Universitas Andalas Feri Amsari menilai penganugerahan bintang mahaputera bagi enam hakim konstitusi dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Feri berpendapat, tanda kehormatan tersebut idealnya diberikan kepada hakim konstitusi yang sudah tidak menjabat, bukan kepada hakim konstitusi yang masih aktif.
“Menurut saya tidak ada masalah memberi hakim penghargaan cuma waktu saja tidak tepat. Sebaiknya penghargaan diberikan pada saat pensiun untuk menghindari konflik kepentingan,” katanya, Rabu (11/11) seraya menambahkan kekhawatirannya bahwa pemberian tanda kehormatan tersebut bisa mengganggu independensi hakim MK dalam menangani sengketa.
Seperti diketahui, tiga dari enam hakim MK yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Aswanto, menerima gelar Bintang Mahaputera Adipradana. Sedangkan tiga hakim lainnya yaitu Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Manahan M.P. Sitompul diberi gelar Bintang Mahaputera Utama.
7. Presiden Jokowi menyampaikan sambutan secara virtual dalam acara ulang tahun kesembilan Partai Nasdem, Rabu (11/11). Di hadapan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan sejumlah fungsionaris serta kader NasDem, Jokowi menyebut Nasdem telah menjadi partai besar yang disegani.
Jokowi menyebutkan, seluruh rakyat Indonesia mengingat semangat Nasdem tentang restorasi Indonesia. Semangat tersebut merupakan semangat pemulihan dari masalah dan perbaikan untuk mencapai Indonesia maju yang dicita-citakan. Semangat ini sejalan dengan pemerintahan yang tengah Jokowi pimpin.
8. Politisi senior Amien Rais kemarin siang bertandang ke kediaman Habib Rizieq Syihab (HRS) di Petamburan, Jakarta Pusat. Tidak seperti biasanya, mantan Ketua MPR ini tutup mulut saat masuk dan keluar dari rumah Rizieq Syihab.
Deklarator KAMI Marwan Batubara yang juga bertandang ke rumah HRS menjelaskan, tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan Amien-Rizieq Syihab, selain mengucapkan syukur atas kedatangan Rizieq. Amien berharap pemimpin FPI itu tetap menyuarakan kebenaran.
9. Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengatakan pihaknya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah, namun stop dulu kriminalisasi ulama. Rizieq mendesak dibukanya pintu dialog untuk membicarakan rencana rekonsiliasi tersebut.
“Ada yang teriak-teriak rekonsiliasi, tapi mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting,” kata Rizieq dikutip dari video di kanal YouTube FrontTV, Rabu (11/11).
Rizieq Syihab siap mendukung pemerintah jika dilakukan revolusi akhlak. Rizieq mengatakan ulama akan mengapresiasi kebijakan pemerintah yang bermanfaat dan akan mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat.
10. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut kedatangan Habib Rizieq Syihab ke Tanah Air. Ia berharap kepulangan pimpinan FPI dapat memperkuat persatuan bangsa. “Kepulangan Habib Rizieq diharapkan bisa menambah kekuatan persatuan kita, beliau orang yang mencintai bangsanya, dan negaranya,” ujar Ahmad Muzani, Rabu (11/11).
11. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mendukung revolusi akhlak yang dicetuskan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai konsep perjuangan yang diusung di Indonesia ke depan. Menurutnya, konsep revolusi akhlak ala Rizieq memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan Negara yang saat ini tengah terpuruk.
12. Seorang prajurit TNI AU, Serka BDS ditahan POM TNI AU atas tindakannya membuat video penyambutan terhadap kedatangan Habib Rizieq Syihab di Tanah Air. Dalam video berdurasi 24 detik yang viral di media sosial itu, Serka BDS terlihat bernyanyi dengan memakai pakaian dinas lapangan (PDL) TNI dengan pet biru khas TNI AU. Pihak TNI AU menilai, Serka BDS telah melanggar disiplin militer.
‘’Sekarang sudah ditahan di POM, sedang didalami untuk kita tahu apa hukuman yang sesuai dengan yang perbuatannya,” kata Kadispen TNI AU (Kadispenau) Marsma Fajar Adriyanto, Rabu (11/11).
13. Penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa dua pejabat PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dalam kasus dugaan korupsi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Kedua pejabat ini bertugas sebagai kepala tim yang melakukan evaluasi dan negosiasi terhadap proposal perpanjangan kerja sama Pelindo II pada 2013.
“Pemeriksaan terhadap dua saksi, yaitu Fati Farini selaku Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Negosiasi Proposal Perpanjangan Kerja sama dengan PT JICT Tahun 2013 dan Sugeng Mulayni selaku ketua Tim Evaluasi dan Negosiasi Proposal Perpanjangan Kerja sama dengan PT JICT Tahun 2013,” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, Rabu (11/11).
14. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK segera menelusuri sosok “king maker” di kasus dugaan korupsi kepengurusan fatwa MA untuk Djoko S Tjandra. Desakan itu dilakukan usai istilah “king maker” disebut dalam sidang terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11) lalu.
Dugaan adanya sosok “king maker” itu sudah pernah dilaporkan MAKI ke KPK pertengahan September lalu disertai sejumlah dokumen. Bahkan, menurut Boyamin, tak lama setelah dirinya membeberkan soal “king maker” tersebut, ia mendapat uang sebesar 100.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 1 miliar. Uang itu telah ia sampaikan ke KPK sebagai dugaan gratifikasi. Boyamin menilai, KPK sudah mengantongi bukti yang cukup untuk menelusuri “king maker”.
15. Setali tiga uang. Setelah Djoko S Tjandra mengatakan tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam kepengurusan fatwa di MA untuk kasusnya, maka dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga mengklaim tidak pernah memberikan satu sen pun kepada pengacara Anita Kolopaking sebagai fee atas pengurusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra.
16. KPK tetapkan politisi PPP Irgan Chairul Mahfiz sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP 2018. Mantan anggota DPR ini dijebloskan ke tahanan hingga 20 hari ke depan.
17. Mendikbud Nadiem Makarim menganggarkan dana hingga Rp3 triliun untuk program digitalisasi sekolah mulai tahun anggaran 2021. Anggaran tersebut untuk pengadaan laptop dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Digitalisasi sekolah itu bukan hanya penyediaan sarana TIK, tetapi juga mempermudah guru memilih apa yang paling cocok untuk anak didiknya,” kata Menteri Nadiem seraya menambahkan, program digitalisasi sekolah ini sudah disetujui Presiden Jokowi dan akan dibantu oleh Kementerian Kominfo.
18. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia masih memiliki persoalan besar dalam bidang layanan jasa keuangan berbasis teknologi atau teknologi finansial ( financial technology/ fintech). Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech 2020 secara virtual yang ditayangkan melalui kanal YouTube Setpres, Rabu (11/11). “Kita masih punya PR (pekerjaan rumah) besar dalam mengembangkan teknologi finansial,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, Indeks Inklusi Keuangan berada di angka 76 persen pada 2019. Angka ini lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di ASEAN, misalnya Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen dan Thailand 82 persen. Tak hanya itu, tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan digital juga masih sangat rendah, baru sekitar 35,5 persen masyarakat yang tahu soal keuangan digital.
Post a Comment