Berita Paling Baru Tentang Omnibus Law Sudah Final Jangan Ribut Lagi Yaa, UU Cipta Karja Sangat Menguntungkan Kaum Buruh.
Pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim bahwa tidak ada yang pasti di masa depan menjadi salah satu isu yang diperbincangkan publik. Banyak yang mengira, masa depan gelap, apalagi Nadiem mengatakan, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memastikan yang akan terjadi di masa depan. Isu lainnya, soal unjukrasa buruh yang menolak UU Ciptaker dan protes terhadap statemen Presiden Prancis Emmanuel Macron masih terus melaju.
1. Presiden Jokowi resmi meneken Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang diunggah dalam Situs Setneg.go.id pada Senin (2/11) malam. Undang-undang tersebut diberi nomor 11 Tahun 2020 dan salinan UU yang berjumlah 1.187 halaman itu dibagikan kepada wartawan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. Dengan penandatanganan tersebut berarti mulai kemarin malam UU Cipta Kerja mulai berlaku.
2. Presiden Jokowi tegur Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia lantaran target investasi pada kuartal III-2020 mleset karena terkontraksi hingga minus 6 persen. Teguran itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11).
“Jadi investasi kita juga di kuartal III masih minusnya di atas 5. Tapi, nanti kita tunggu hitungan dari BPS. Kurang lebih nanti minus 6,” kata Jokowi. Ia mengatakan, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang positif. Sebab, ekonomi telah bergerak ke angka yang lebih baik.
3. Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk waspada dengan COVID-19 dan jangan teledor. Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengingatkan semua pihak agar taat menjalankan protokol kesehatan.
“Yang berkaitan dengan COVID, saya ingin menekankan sekali lagi hati-hati karena ini di Eropa muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis sekali. Jadi jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita,” kata Jokowi saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/11).
4. Presiden Jokowi meminta para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terus mempromosikan bidang wisata dan investasi Indonesia di luar negeri. Kata Jokowi, penerima LPDP mampu menjadi duta dan wajah Indonesia di luar negeri sehingga masyarakat dunia bisa mengenal Indonesia dan toleransi di dalamnya.
5. Mendikbud Nadiem Makarim : generasi yang dibutuhkan di masa depan adalah generasi yang memiliki kemampuan berkolaborasi, generasi yang mampu bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sebab, seiring dengan perkembangan yang begitu cepat, kolaborasi adalah cara yang efektif dilakukan untuk menyelesaikan tantangan terjadi.
6. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, perubahan di dunia terjadi begitu cepat, sehingga tidak ada satu pun yang pasti di masa depan. Bahkan, menurut dia, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan yang akan terjadi di masa depan. “Satu-satunya yang pasti mengenai masa depan adalah ketidakpastian mengenai masa depan kita, itu adalah satu-satunya yang menjadi kepastian,” ujar Nadiem Makarim dalam Ministerial Talk yang diselenggarakan LPDP, Senin (2/11).
7. Ribuan buruh dari KSPI dan KSPSI membawa karangan bunga duka cita dalam aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta, Senin (2/11). Karangan bunga itu dipajang di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. “Turut berduka cita atas matinya nurani dan jiwa kebangsaan para wakil rakyat dan penguasa. Buruh bukan tumbal investasi,” tulis buruh dalam karangan bunga itu.
Sementara dalam orasinya, Presiden KSPI Said Iqbal mengancam akan lakukan mogok nasional menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan kenaikan UMP 2021. “Di seluruh Indonesia lima ribu pabrik. KSPI lima ribu pabrik. Kita instruksikan dua Minggu nanti, tunggu instruksinya,” tegasnya.
8. Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea bertemu petinggi MK yang diwakili Sekjen MK Guntur Hamzah, Panitera Muda MK Triyono Budhiarto dan Juru Bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jakarta, Senin (2/11). Dalam pertemuan yang dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo itu Said Iqbal menyerahkan pernyataan sikap buruh terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja.
Said jelaskan, pernyataan sikap ini intinya meminta Hakim MK dapat memutuskan perkara gugatan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja dengan seadil-adilnya. Tidak hanya sekadar mengandalkan bukti materiil atau kata kata dalam UU, tapi juga melihat dan mempertimbangkan efek yang terjadi dari pasal-pasal UU Ciptaker yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional kaum buruh.
9. Ribuan massa dari PA 212, FPI, dan GNPF-U yang tergabung dalam massa Aksi 211 berdemo di sekitar Kedubes Prancis, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/11) untuk memprotes sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW dan umat Islam seluruh dunia. Dalam tuntutannya, mereka mendesak pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar Prancis di Indonesia dan memboikot produk-produk Prancis.
Mereka sempat membakar foto Presiden Prancis Emmanuel Macron di depan Kedubes Prancis. Mereka gagal bertemu pihak Kedubes untuk menyampaikan surat pernyataan yang berisi sejumlah tuntutan. Akhirnya mereka membubarkan diri dengan tertib usai shalat Ashar berjamaah.
10. Sebelum membubarkan diri, Jubir PA 212 Haikal Hassan menitipkan surat pernyataan sikap umat Islam Indonesia kepada Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kombes Hirbak Wahyu Setiawan untuk disampaikan ke Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. “Jadi dari Pak Haikal Hasan menitipkan surat kepada kita untuk diserahkan kepada Kedubes Prancis,” kata Hirbak kepada wartawan, kemarin.
11. Polisi menangkap 10 orang dalam aksi demo 211 di sekitar Kedutaan Besar Prancis, Jakarta Pusat, Senin (2/11). Kapolres Metro Jakpus Kombes Heru Novianto menyebut, mereka ditangkap karena bukan bagian dari massa aksi 211. Umumnya mereka berusia 17 tahun dan berstatus pelajar.
12. Sembilan politisi Golkar di DPR, dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin lakukan kunker ke Ukraina di tengah pandemi corona. Mereka adalah Ketua Komisi I Meutya Hafid, anggota Komisi I Bobby Adityo Rizaldi, anggota Komisi II Bambang Patijaya, anggota Komisi III Supriansa, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi XI Putri Anetta Komaruddin, dan Mukhamad Misbakhun.
Dalam keterangan pers, Senin (2/11), Azis memuji pelaksanaan Pilkada di Ukraine yang berjalan sukses di tengah pada pandemi Covid-19. “Pemerintah Ukraina berhasil menjalankan Pilkada serentak secara nasional di 22 provinsi di masa pandemi Covid-19. Suatu keberhasilan yang luar biasa dan menjadi optimisme bagi penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia pada bulan Desember depani,” ujarnya.
13. Jaksa Pinangki Sirna Malasari lakukan perjalanan luar negeri sebanyak 23 kali terkait perbantuan penanganan perkara yang menjerat terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.Ia gunakan 2 paspor untuk bepergian ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada PN Jakpus, Senin (2/11).
14. Didakwa menyuap dua jenderal polisi, mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigen Prasetijo Utono untuk pengurusan penghapusan daftar buronan atas nama Djoko Tjandra, pengusaha Tommy Sumardi malah ajukan status justice collaborator (JC) kepada hakim.
“Terdakwa Tommy Sumardi turut serta melakukan dengan Joko Soegiarto Tjandra yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah Sin$200 ribu dan US$270 ribu kepada Irjen Napoleon Bonaparte selaku Pegawai Negeri,” ujar Jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Senin (2/11).
15. Mantan Kadivhubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte sempat menyinggung adanya ‘petinggi’ dalam pengurusan penghapusan daftar buronan atas nama Djoko Tjandra. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11). Dalam perkara korupsi ini, Napoleon didakwa menerima suap sebesar SGD200 ribu atau sekitar Rp2.145.743.167 dan US$270 ribu atau sekitar Rp3.961.424.528 dari Djoko Tjandra.
16. Mantan Karo Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo meminta jatah uang karena ikut membantu menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar buronan Interpol. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan itu saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11).
17. Jaksa menuturkan, hal itu berawal ketika pengusaha Tommy Sumardi menuju kantor Irjen Napoleon Bonaparte bersama Prasetijo pada 27 April 2020. Atas perintah Djoko, Tommy membawa uang US$100 ribu untuk diberikan kepada Napoleon. “Di dalam mobil Prasetijo berujar, ‘Banyak banget ini Ji buat beliau? Buat gw mana?'” ujar jaksa menirukan ucapan Prasetijo.
18. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bantah keputusannya menaikkan UMP 2021 untuk modal Pilpres 2024. “Saya menaikkan dengan pertimbangan PP (Peraturan Pemerintah) dan setelah mendengar dari para pihak buruh, Apindo, dan dewan pengupahan,” katanya, Selasa (3/11/2020). Ganjar menambahkan, keputusan menaikkan UMP ini demi iklim industri yang kondusif. Soal keterpilihan politik di 2024, itu tidak masuk pertimbangan.
19. Ustaz Muhamad Zaid Maulana (36) ditusuk saat menyampaikan ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh Tenggara. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan tiket umrah untuk Zaid sebagai bentuk keprihatinan.
“Pak Ketum menyampaikan rasa prihatin yang sebesar-besarnya, baik atas nama pribadi dan Partai Golkar atas kejadian yang menimpa ustad Zaid,” kata Anggota DPR asal Aceh, M Salim Fakhry dalam keterangan tertulis, Senin (2/11).
20. Penyidik Bareskrim Polri berencana memeriksa Direktur Utama PT APM berinisial R, salah satu tersangka kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung, Selasa (3/11). Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, penyidik akan menggali keterangan R terkait proses tender untuk cairan pembersih merek TOP Cleaner. “Informasi dari penyidik bahwasanya saat menang tender terkait perawatan gedung Kejaksaan itu menggunakan bendera atau meminjam bendera orang lain, jadi didalami lagi terkait informasi tersebut,” tutur Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (2/11).
Post a Comment