Berita Terhangat Soal Anies Diperiksa Dan Berita Menarik Lainnya Kumpulan Dari Mainstream dan Medsos Di Indonesia
Berita menarik lainnya adalah pengakuan jujur Menkes Terawan Agus Putranto bahwa dirinya belum dapat memastikan kapan vaksin Covid-19 tersedia dan bisa didistribusikan untuk masyarakat. Sementara BPOM juga memastikan, vaksinasi COVID-19 akan tertunda, karena izin baru ke luar Januari 2021.
Publik juga menyimak penilaian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Juga pernyataan KJRI Jeddah bahwa Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini masih menghentikan sementara penerbitan visa umrah bagi jemaah asal Indonesia.
Polisi mengungkapkan, Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A memiliki rekening untuk menampung aliran dana yang ia kuras dari nasabahnya. Kepala Cabang Maybank Cipulir tidak memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada nasabah, yakni atlet e-Sport Winda D Lunardi alias Winda Earl. Terakhir, Amien Rais mencipta sendiri lagu mars Partai Ummat yang didirikannya. Berikut isu selengkapnya.
1. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa hampir 10 jam di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11). Ia masuk Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum pukul 09.45 WIB dan baru keluar pukul 19.20 WIB. Anies dicecar 33 pertanyaan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, pekan lalu.
‘’Saya tadi sudah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi. Ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan. Semua saya jawab sesuai fakta yang ada, adapun detail isi klarifikasi nanti jadi bagian dari pihak Polda untuk meneruskan dan menyampaikan,” kata Anies kepada wartawan, Selasa (17/11) malam.
2. Mabes Polri memutuskan tidak akan memberikan izin kegiatan Reuni Persatuan Alumni 212 (PA 212) yang rencananya digelar di Monumen Nasional. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, keputusan itu sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Idham Azis melarang setiap kegiatan yang memicu kerumunan massa. “Kami tidak mengizinkan, tidak mengeluarkan izin keramaian,” kata Awi kepada wartawan, Selasa (17/11).
3. Front Pembela Islam (FPI) bersama GNPF Ulama dan PA 212 menunda Reuni 212 yang rencananya akan digelar di Monas 2 Desember mendatang. Sebagai penggantinya, FPI akan menggelar dialog nasional dengan melibatkan 100 tokoh/ulama yang dihadiri Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.
4. Mendagri Tito Karnavian akan membuat instruksi khusus untuk para kepala daerah agar tidak melanggar aturan yang dibuat sendiri terkait penegakan protokol kesehatan pencegahan virus corona.
“Instruksi Mendagri yang akan dikeluarkan hari ini atau besok supaya kepala daerah mematuhi perda dan perkada yang dibuatnya sendiri, sehingga proses yang kita jalankan, zonasi yang tinggi bisa kita turunkan, termasuk di DKI Jakarta,” kata Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal Safrizal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/11).
Safrizal membantah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan tidak ada penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada 2020. Ia mengatakan data penindakan selalu dipaparkan dalam setiap rapat evaluasi pilkada.
“Kalau Gubernur DKI Jakarta mengatakan tidak ada teguran terhadap pelanggaran protokol kesehatan, ini datanya ada. Memang Aceh dan Jakarta tidak ikut Pilkada sehingga kita tidak paparkan di hadapan Aceh dan DKI,” kata Safrizal di Kantor Kemendagri, Selasa (17/11).
5. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku telah menginstruksikan jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk lakukan tracing atau pelacakan kontak di daerah Petamburan, Jakarta Pusat usai terjadi kerumunan massa di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, pekan lalu. “Sudah kami minta Dinkes untuk melakukan tracing di Petamburan,” ujar Riza seraya menambahkan, dari hasil pelacakan dan pengetesan, untuk sementara belum ditemukan kasus positif.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tidak pernah menerima permintaan izin dari FPI terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Petamburan, Jakpus, pekan lalu. “Izinnya enggak ke kami. Urusan Maulid enggak ada izin ke Pemda,” ujarnya seraya menekankan, sesuai aturan perundang-undangan, izin keramaian merupakan kewenangan pihak kepolisian.
6. Menkes Terawan Agus Putranto belum dapat memastikan kapan vaksin Covid-19 tersedia dan bisa didistribusikan untuk masyarakat. Menurut Terawan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu kedatangan vaksin setelah seluruh tahap uji klinis selesai. Ia janji, jika vaksin sudah tersedia, segera diberitahukan ke DPR.
“Kalau ada kami informasikan dan pimpinan negara pasti akan memberitahukan. Kami memang dalam posisi wait and see kapan datangnya,” kata Terawan dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11). Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pada akhir November 2020. Namun demikian, Jokowi mengatakan, vaksin tidak bisa langsung disuntikkan ke masyarakat.[ https://www.infotangsel.co.id/2020/11/berita-terhangat-soal-aies-diperiksa.html ]
7. BPOM pastikan vaksinasi COVID-19 bakal tertunda, karena izinnya baru ke luar Januari 2021. Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut beberapa data tidak bisa dilengkapi hingga Desember mendatang. Data tersebut meliputi seluruh pelaporan uji klinik vaksin COVID-19 fase 1 dan 2 Sinovac, analisis interim, serta data keamanan vaksin COVID-19 50 persen.Akibatnya, rencana pemberian EUA (emergency use of authorization) terpaksa mundur dari rencana awal minggu ketiga Desember 2020, menjadi minggu ketiga Januari 2021.
“Kami sudah menyampaikan pada Bapak Presiden dalam hal ini bahwa data tidak bisa didapatkan minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan emergency use authorization pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020,” paparnya dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).
8. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar atas arahan pimpinan tertinggi. Donny menambahkan pencopotan tersebut merupakan langkah objektif akibat terjadinya kerumunan massa di acara pernikahan anak Pimpinan FPI Rizieq Shihab di Jakarta dan acara di Megamendung, Kabupaten Bogor Jawa Barat.
“Ya pasti ini arahan dari pimpinan tertinggi. Yang jelas, Presiden sangat menyesalkan bahwa ada kelompok yang seolah-olah bisa mengesampingkan protokol kesehatan. Artinya ada kelompok yang seolah di atas hukum,” kata Donny, Selasa (17/11) saat ditanya apakah pencopotan kedua Kapolda tersebut atas perintah Presiden Jokowi.
9. Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memerintahkan para Kasatwil (kepala satuan wilayah) untuk segera membubarkan kerumunan massa dalam rangka menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Kapolri juga menyampaikan agar para kasatwil tidak ragu-ragu dalam menindak tegas pelanggaran protokol kesehatan, termasuk, tidak akan mengeluarkan izin keramaian.
“Kalau masih ada pihak-pihak yang mengumpulkan orang, pimpinan sudah jelas memerintahkan untuk segera membubarkan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).
10. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ( LP3ES) menilai demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut telah diprediksi LP3ES dalam outlook yang diterbitkan pada akhir 2019 lalu. Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto mengatakan, situasi demokrasi saat ini makin suram dan pemerintah cenderung mengarah ke otoritarianisme karena beberapa hal.
“Pada akhir 2019 LP3ES menerbitkan outlook demokrasi yang mengabarkan kemunduran demokrasi dan kecenderungan putar balik ke arah otoritarianisme,” kata Wijayanto dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi di Masa Pandemi, Selasa (17/11).
11. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan pihaknya ogah ajukan judicial review Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ke MK. Nining mengaku akan terus menggelar aksi demonstrasi mendesak Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Ciptaker. “Aksi hari ini kami tidak menuntut judicial review tapi kami mendesak kepada pemerintah mengeluarkan Perppu di mana UU sejak dari awal tidak dikehendaki oleh rakyat,” kata Nining di sela-sela aksi buruh di depan Gedung DPR/MPR, Selasa (17/11).
12. Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Endang Jumali memastikan pihak Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini masih menghentikan sementara penerbitan visa umrah bagi jemaah asal Indonesia. Alasannya, karena pemerintah Saudi sedang mengevaluasi berbagai kebijakan dan protokol kesehatan terkait ibadah umrah.
13. Polisi mengungkapkan, Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A memiliki rekening untuk menampung aliran dana yang ia kuras dari nasabahnya. A merupakan tersangka kasus raibnya uang miliaran rupiah di rekening Maybank Indonesia milik atlet e-sport Winda D Lunardi alias Winda Earl. “Tersangka A mengakui mempunyai rekening untuk menampung uang aliran dana pembayaran atau pengembalian uang yang pernah dipinjam oleh tersangka kepada nasabah-nasabah,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen (Pol) Helmy Santika dalam keterangan pers, Selasa (17/11).
14. Kepala Cabang Maybank Cipulir yang berinisial A tidak memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada nasabah yakni, atlet e-sport Winda D Lunardi alias Winda Earl. A merupakan tersangka kasus raibnya uang miliaran rupiah di rekening Maybank Indonesia milik Winda serta ibunya. “Nasabah diberi buku dan kartu ATM namun oleh tersangka tidak diberikan kepada nasabah, Winda,” kata Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Helmy Santika, dalam keterangannya, Selasa (17/11).
15. Pendiri PAN Amien Rais yang kini memimpin Partai Ummat mencipta lagu mars Partai Ummat. Rilis lagu tersebut diunggah melalui akun YouTube Amien Rais Official, Selasa (17/11/2020). Dalam kolom keterangan. tertulis lagu tersebut diciptakan oleh Amien Rais. Video berdurasi 2.41 menit itu menampilkan lirik dan logo Partai Ummat. Logo partai berbentuk perisai dengan gambar bintang di tengahnya. Warna emas mendominasi logo tersebut.
16. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku langsung menghubungi pemerintah pusat ketika Undang-undang Cipta Kerja mendapat respon negatif di masyarakat. Ia sepakat bahwa terdapat keteledoran eksekutif dan legislastif dalam menyusun UU Sapu Jagad itu. “Siapa yang teledor, ya pemerintah dan DPR salah. Titik. Mau kita marah ya marah saja. Nah sekarang kita carikan solusinya,” katanya dalam talkshow bertajuk “Telaah UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” yang digelar secara daring, Selasa (17/11).
17. Terdakwa kasus surat jalan palsu, Djoko S Tjandra, mempertanyakan bagaimana saksi ahli mendapatkan nomor ponselnya. Ia meragukan keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) yakni penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKP Adi Setya. Menurut Djoko Tjandra, nomor telepon genggam yang diperoleh saksi ahli sudah tidak dipakai selama puluhan tahun.[ https://www.infotangsel.co.id/2020/11/berita-terhangat-soal-aies-diperiksa.html ]
“Saya meragukan informasi yang dipaparkan oleh saudara saksi. Karena pada BAP tanggal 7 bulan Agustus, saudara menyatakan bahwa nomor HP (handphone) yang ada dalam BAP ini nomor telepon saya di Indonesia, di Sydney, di Beijing, maupun di Singapura dan Malaysia,” ucap Djoko Tjandra di PN Jakarta Timur, kemarin.
18. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, masyarakat Indonesia kerap menutup mata akan banyaknya kemajuan yang telah dicapai negara. Hal ini ia sampaikan saat membahas tentang perpanjangan pemberian fasilitas generalized system of preferences (GSP) dari pemerintah Amerika Serikat ke pemerintah Tanah Air dalam diskusi daring yang digelar Selasa (17/11).
19. Presiden Jokowi tidak pernah memaksa anak dan menantunya mengikuti jejaknya untuk berpolitik. Menurut Jokowi, anak-anaknya memiliki hak politik yang sama seperti tiap warga negara lainnya, yaitu hak untuk dipilih dan memilih. “Saya tidak pernah memaksakan kepada anak-anak saya untuk mengikuti saya atau terjun ke politik. Ndak ada. Itu hak politik tiap warga negara, termasuk anak-anak saya memiliki juga hak politik,” kata Jokowi, Senin (16/11) malam lalu.
20. Presiden Jokowi menilai tak ada masalah dengan majunya Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020, karena keduanya mengikuti proses pemilihan yang demokratis. Jokowi mengatakan baik Gibran maupun Bobby bisa saja kalah. “Ingat bahwa ini bisa menang atau kalah. Masyarakat kita sudah pintar. Kalau dipilih oleh rakyat ya berarti bisa, kalau tidak dikehendaki ya tidak menang. Artinya ini proses demokrasi yang kita jalankan,” kata dia.
Post a Comment