Berita Untuk Tetap Tenang Dihimpun Dari Media Mainstream Dan Medsos Indonesia.
Isu menarik yang menjadi perbincangan hangat masyarakat hari ini adalah masifnya penolakan masyarakat berbagai wilayah terkait pengesahan omnibus law UU Ciptaker. Hari ini, BEM SI demo di depan Istana Merdeka, Jakarta. Di Surabaya, sekitar 30 ribu orang demo di Gedung Grahadi, juga di beberapa kota lainnya. Juga soal Menhan Prabowo Subnianto yang diizinkan memasuki wilayah AS lagi, oknum penyuap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, soal ancaman La Nina, dan sebagainya.
1. Politisi PKS Tifatul Sembiring mendesak Presiden Jokowi segera bersikap terkait masifnya penolakan masyarakat di berbagai daerah terkait pengesahan omnibus law UU Ciptaker. Menurut dia, kondisi Indonesia sedang genting usai DPR mengesahkan UU Ciptaker. Ia khawatir, bila Jokowi tak segera bersikap, akan terjadi gelombang demonstrasi massa secara besar-besaran.
“Iya kalau menurut saya ini keadaan genting, presiden harus berikan sikap, pernyataan yang mengademkan. Karena ini [penolakan] bukan hanya di Jakarta, di Bandung, Tangerang, di Bekasi, tapi di mana-mana. Ini bisa menjalar,” kata Tifatul, Rabu (7/10).
2. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) besok (8/10). Menurut Sekretariat Presiden (Setpres), kunker Jokowi ini tidak berkaitan dengan rencana demo buruh di Istana Kepresidenan.
3. BEM seluruh Indonesia, akan menggelar demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja di Istana Merdeka hari ini. Koordinator Media Aliansi BEM SI, Andi Khiyarullah memprediksi, sekitar 5.000 mahasiswa dari 300 kampus akan turun ke Istana.
Andi mengatakan mahasiswa yang turun ke jalan hari ini berasal dari berbagai wilayah, dari Sumatera hingga Sulawesi. Aksi menolak UU Cipta Kerja ini menuntut diterbitkannya Perppu Ciptaker.
4. Di sisi lain, Polda Metro akan menerjunkan 9.346 personel gabungan TNI-Polri untuk melakukan pengamanan. “Kan udah ngomong saya tadi, (pengamanan besok) sama aja, nggak ada, kemarin nggak ada juga kita masih aman juga, tetap 9 ribu personel kan, tetap kan saya ngomong, sama aja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/10).
5. Di Surabaya, puncak demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja akan digelar Kamis (8/10). Demo yang akan diikuti lebih dari 30 ribu orang itu, akan terpusat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Untuk menghindari kemacetan, Dishub Surabaya telah melakukan rekayasa lalu lintas. Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, pihaknya mem-back up jajaran kepolisian dari sisi keamanan.
Selain di Surabaya, kota-kota di Jatim juga akan terjadi demo penolakan RUU Citaker, hari ini. Di antaranya Sidoarjo, Blitar, Lamongan, Lumajang, Malang, Bondowoso, Mojokerto, dan sebagainya.
6. Polda Lampung menangkap 11 orang dalam aksi damai menolak omnibus law UU Cipta Kerjdi kantor DPRD Lampung yang berujung ricuh, Rabu (7/10). Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad mengatakan kesebelas orang yang ditangkap itu merupakan pelajar, mahasiswa, dan warga.
7. Polda Metro Jaya mengamankan 200 orang diduga kelompok anarko yang hendak melakukan demo di DPR, Jakarta Pusat. Polisi menemukan barang bukti batu hingga cat dari ratusan orang yang diamankan tersebut.
“Ada beberapa bukti yang kita temukan dari HP, maupun juga dari barang yang dia bawa, ada yang bawa batu, ada yang bawa cat memang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/10).
8. Enam mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis pasca bentrok dengan polisi saat demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (7/10).
“Enam orang dalam kondisi cukup kritis, satu mahasiswa masih dalam tindakan serius karena terus mengalami pendarahan,” ujar Humas Universitas Pelita Bangsa, Nining Yuningsih, kemarin.
9. Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zaenal Arifin Mochtar menyatakan penolakan terhadap omnibus law UU Ciptaker perlu diiringi dengan desakan atau tekanan dari publik secara meluas karena tak sedikit pihak yang dirugikan oleh peraturan tersebut.
“Saya menawarkan bahwa kita harus teriakkan bersama UU ini. Pembangkangan sipil barangkali atau apa istilahnya, silakan dipikirkan itu,” tegas mantan Direktur Pukat FH UGM ini, kemarin.
10. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menganggap, pengesahan omnibus law UU Ciptaker pada 5 Oktober 2020 lalu patut diperingati sebagai kejahatan terhadap konstitusi atau UUD 1945.
“Kedaulatan agraria rakyat dan bangsa resmi dipangkas. Sebab itu, 5 Oktober 2020 menjadi Hari Kejahatan Terhadap Konstitusi oleh DPR RI yang seharusnya menjadi Penjaga dan Penegak Konstitusi,” kata Dewi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (7/10).
11. Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) memprediksi, ribuan buruh, mahasiswa, seniman, hingga NGO di Yogyakarta akan turut bergabung dalam aksi #JogjaMemanggil, pada Kamis (8/10). Humas ARB, Revo Lusi mengungkapkan, ada ratusan elemen gerakan yang nantinya akan bersama-sama menyuarakan penolakan atas pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja. Sementara itu, aksi unjuk rasa mahasiswa Makassar yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja di depan pintu masuk Gedung DPRD Sulsel, Rabu (7/10) berlangsung ricuh.
12. Menteri LHK dari NasDem Siti Nubaya Bakar menyebut omnibus law Undang-undang Cipta Kerja memudahkan pemerintah mencabut izin usaha perusahaan perusak lingkungan. UU ini, katanya, menggabungkan pengurusan izin Amdal dengan pengurusan izin usaha, sehingga jika perusahaan melanggar, pemerintah bisa mencabut kedua izin sekaligus.
Siti membantah Omninbus Law UU Cipta Kerja kemunduran terhadap lingkungan. Menurut dia, tidak ada perubahan terhadap dasar aturan amdal. UU ini menyederhanakan perizinan. Pemerintah hendak memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
13. Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan DPR bersama pemerintahan Presiden Jokowi bertujuan untuk mempermudah masuknya investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak menyerap langsung berita hoax yang kini menyebar luas.
“Di luar sana berkembang berbagai propaganda, hoax, missinformasi, maupun disinformasi yang mendiskreditkan UU Cipta Kerja. Sebagai contoh, ada isu yang menyatakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS) dihapus. Padahal tidak seperti itu,’’ ujarnya, Rabu (7/10).
14. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, 82,3 persen calon kepala daerah dibantu pendanaannya oleh pihak swasta. Hal itu merujuk pada kajian KPK terhadap kontestasi Pilkada 2017 dan 2018 lalu. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang maju Pilkada di seluruh Indonesia dibiayai cukong.
“KPK lakukan kajian. Pilkada dibiayai sponsor. Rata-rata 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pilkada. Di 2017 itu 82,6 persen disokong sponsor, lalu 2018 70.3 persen disokong sponsor juga,” kata Firli, Rabu (7/10).
15. Sidang perdana kasus surat jalan palsu Djoko S Tjandra, terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali akan digelar di PN Jaktim, Selasa (13/10) pekan depan. Hal itu disampaikan Humas PN Jaktim, Alex Adam Faisal, kemarin.
16. Mensos Juliari Batubara telah menegur sejumlah kepala daerah yang menunda penyaluran bansos kepada warga di daerah yang menggelar pilkada. Ia meminta para petahana tidak lakukan politisasi penyaluran bansos pada Pilkada 2020.
Mensos mengatakan penundaan penyaluran bansos dengan alasan daerah tersebut tengah menggelar pilkada, tidak relevan. “Ya, kita sudah tegur beberapa kepala daerah, saya minta teman-teman kepala daerah jangan mempolitisasi penyaluran bansos,” katanya di Surabaya, Rabu (7/10).
17. Presenter Najwa Shihab angkat bicara terkait laporan Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya setelah dirinya mewawancarai ‘kursi kosong’ yang dia anggap seolah-olah Menkes Terawan Agus Putranto.
“Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu,” kata Najwa dalam keterangannya, kemarin.
18. Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembardo laporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya karena mewawancarai ‘bangku kosong’ sebagai ganti Menkes Terawan dalam program Mata Najwa. Menurut Silvia, aksi Najwa Shihab wawancara ‘kursi kosong’ itu merupakan tindakan cyber bullying.
“Tindakan yang dipersangkakan adalah cyber bullying karena narasumber tidak hadir saat diwawancarai kemudian dijadikan parodi. Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara, khususnya menteri,” kata Silvia kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/10). Namun laporan Silvia ditolak polisi. Polisi mengarahkan Silvia untuk melapor ke Dewan Pers karena Najwa Shihab adalah seorang jurnalis, yang dilindungi oleh UU Pers.
19. Siapa sih yang coba-coba menyuap Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebanyak 100 ribu dolar Singapura? Boyamin tidak mau sebutkan nama. Ia meyakinkan, yang jelas bukan dari Djoko Tjandra atau orang yang terkait dengan Djoko Tjandra. Juga bukan dari para tersangka yang sudah ditetapkan Bareskrim atau Kejagung.
“Istilah gampangnya, uang tersebut diduga dari calon saksi yang mulai ketar-ketir hatinya sehingga perlu menaklukkan Boyamin untuk menghindari dirinya dipanggil sebagai saksi,” jelasnya.
Boyamin mengatakan oknum yang menyerahkan uang itu meminta agar dia mengurangi pemberitaan. ‘’Kalimatnya cuma gini ‘tolong dikurangi beritanya’. Aku tidak mau dalami apa maksudnya berita yang mana karena sudah mulai agak malas karena ternyata ada maksudnya,” tutur Boyamin.
20. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki kasus penembakan di Timika, Papua, hari ini (Kamis, 8/10) bergerak menuju Sugapa, Intan Jaya. Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Benny Mamoto mengatakan, tim sudah berada di Timika untuk mencari fakta penembakan yang menewaskan 2 TNI, 1 warga sipil, 1 pendeta.
“Kami hari ini bergerak menuju Sugapa untuk mulai mengambil keterangan-keterangan kasus penembakan di Intan Jaya,” kata Ketua TGPF Benny Mamoto saat ditemui di Hotel Horison, Timika, Papua, Kamis (8/10).
21. Berdasarkan laporan Politico — media Amerika Serikat (AS), red –, Menhan Prabowo Subianto telah diizinkan lagi untuk masuk ke AS dan akhir Oktober 2020 ini, kabarnya Prabowo akan berkunjung ke AS. Sebelumnya, Ketum Gerindra ini dilarang berpergian ke Amerika Serikat.
Dalam laporan tersebut, wartawan Politico Nahal Toosi mengutip sumber Departemen Luar Negeri AS soal pemberian visa ke Menhan Prabowo. “Departemen Luar Negeri AS telah memutuskan untuk memberikan visa kepada Menteri Pertahanan PRABOWO SUBIANTO untuk memasuki AS, menurut seseorang yang mengetahui tindakan departemen tersebut,” tulis laporan itu.
22. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan seluruh pimpinan daerah terkait dampak La Nina. Berdasarkan laporan BMKG, kata Luhut, peningkatan curah hujan akibat La Nina bisa sampai 40 persen.
“Saya mendapatkan informasi dari Kepala BMKG bahwa peningkatan curah hujan akibat La Nina ini bisa sampai 40%. Jadi tolong ini disikapi secara serius. Semua pimpinan K/L, Gubernur, Bupati wajib meningkatkan kewaspadaan, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19,” tegas Luhut, dalam keterangan tertulis yang dirilis BMKG, Rabu (7/10).
23. Ratusan warga yang tinggal di sekitar Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung panik dan beramai-ramai mengungsi ke tempat tinggi. Mereka panik dan mengungsi lantaran isu akan terjadi tsunami.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Tulungagung Galih Nusantoro mengatakan kepanikan warga Sine berawal saat beberapa warga melihat fenomena ikan-ikan kecil yang terdampar ke bibir pantai.
“Kemudian kejadian itu dikait-kaitkan dengan hasil penelitian ITB tentang potensi tsunami di pesisir selatan Jawa dan dikaitkan dengan gempa yang terjadi di Lumajang,” ujar Galih kepada detikcom, Rabu (7/10).
Tksh, Salam, Indonesia Maju🇮🇩
Post a Comment