Berita Setahun Pemerintahan Jokowi Dari Sumber Mainstream dan Medsos di Indonesia
Isu hangat pagi ini menyangkut soal genap setahunnya usia pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang jatuh pada Selasa (20/10) kemarin. Indonesia dapat kado, nama Presiden Joko Widodo diabadikan sebagai nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Klaim Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal arah kebijakan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf yang mengutamakan kesejahteraan rakyat juga jadi perbincangan masyarakat.
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap gelar Piala Dunia U-20 tahun depan. Jepang beri pinjaman pada Indonesia sebesar Rp 6,95 triliun untuk atasi Covid-19. Isu hangat lainnya terkait pengakuan anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto soal adanya dugaan penambahan atau penghilangan pasal atau ayat yang tertuang dalam draf Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dikirim ke Presiden Jokowi, termasuk bantahan dari Istana Kepresidenan.
1. Setahun usia pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin, bangsa Indonesia dapat kado besar. Nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi diabadikan sebagai nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Ini merupakan penghargaan dunia terhadap ketokohan Jokowi dan ini patut jadi perhatian Jokowi agar konsisten sebagai tokoh dunia.
Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis menerangkan, seremoni peresmian nama Jalan Presiden Joko Widodo itu dituliskan dalam bahasa Inggris: President Joko Widodo Street dan dalam bahasa Arab. Jalan Presiden Joko Widodo yang diresmikan itu berada di salah satu ruas jalan utama, yang membelah ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition Center) dengan Embassy Area, kawasan yang ditempati sejumlah Kantor Perwakilan Diplomatik.
‘’President Joko Widodo Street atau Jalan Presiden Jokowi berada di lokasi yang strategis. Jalanan ini berada di lokasi padat, bukan perkampungan,’’ ujarnya, kemarin.
2. Presiden Jokowi mengatakan, penobatan namanya menjadi nama jalan di Uni Emirat Arab (UEA) merupakan bentuk penghormatan terhadap Indonesia. “Jalan yang membelah kawasan Abu Dhabi National Exhibition Center dengan Embassy Area yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik itu menggunakan nama saya. Ini tentu sebentuk penghargaan dan kehormatan. Bukan untuk saya pribadi semata-mata, tetapi untuk Indonesia,” kata Jokowi pada akun resmi media sosialnya, Selasa (20/10).
Menurut Jokowi, peresmian namanya menjadi nama jalan di Abu Dhabi, merupakan gambaran tentang eratnya hubungan di antara dua negara yang kini bekerja sama dalam berbagai bidang.
3. Politisi muda NasDem yang duduk di Komisi I DPR, Willy Aditya menilai, pengabadian Joko Widodo sebagai nama jalan di Abudhabi, Emirat Arab merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
Willy yakin, pasti ada alasan kuat terkait penamaan Jalan President Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo Street di UEA tersebut, setidaknya ini semakin menguatkan hubungan bilateral kedua negara. ‘’Kita harus bangga presiden kita mendapat kehormatan semacam ini dari negara sahabat,’’ ujarnya, Selasa (20/10).
4. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menilai, penamaan itu merupakan bentuk apresiasi UEA terhadap Jokowi karena dianggap berjasa. Kata dia, bangsa Indonesia patut berbangga juga karena tokoh-tokoh besarnya jadi inspirasi bagi negara-negara sahabat. Ini menunjukkan Indonesia makin hebat di mata dunia.
“Saya rasa ini bentuk apresiasi negara sahabat terhadap pencapaian-pencapaian Pak Jokowi bukan hanya sebagai Presiden RI, tetapi juga sebagai tokoh dunia. Menurut saya, Indonesis sudah semakin hebat di mata dunia,’’ katanya, kemarin.
5. Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengapresiasi pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang mengabadikan nama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai nama jalan di Abu Dhabi. Ia menilai, itu sebagai simbol hubungan diplomasi yang baik di antara kedua negara. “Ini bentuk simbolisasi diplomasi yang baik antara dua negara. Tentunya kita sangat bangga,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (20/10).
6. Presiden Jokowi pastikan Indonesia siap jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Mei dan Juni 2021 mendatang. Meskipun pandemi Covid-19 saat itu diprediksi masih akan berlangsung, namun Indonesia akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan.
“Kita harus meyakinkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga sangat aman untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk penyelenggaraan U-20 2021,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (20/10).
7. Menpora Zainudin Amali menyatakan, pemerintah belum bisa memastikan kehadiran penonton dalam gelaran Piala Dunia U-20 yang berlangsung 20 Mei -12 Juni 2021. Sebab, pemerintah belum bisa memastikan situasi pada pertengahan 2021. Amali mengatakan, pemerintah baru bisa pastikan kehadiran penonoton pada laga olahraga tersebut pada awal Mei.
“Apakah ada penonton atau tidak, lihat situasi Mei dan Juni seperti apa. Apakah vaksin sudah merata, protokol kesehatan akan mengikuti Satgas Penanganan Covid. Di samping itu FIFA ada supervisi dan arahan-arahan penerapan protokol itu,” katanya usai ratas bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10).
8. Presiden Jokowi dan PM Jepang Yoshihide Suga membahas kerjasama kedua negara di bidang ekonomi saat pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (20/10). Jokowi meminta PM Suga memberi perhatian terhadap kendala izin impor produk Indonesia. “Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang, adanya kendala izin impor produk pertanian, produk kehutanan dan produk perikanan dari Indonesia,” ujar Jokowi dalam pernyataan pers bersama PM Suga, yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (20/10).
9. PM Jepang Suga Yoshihide menyatakan, pihaknya akan memberi pinjaman sebesar 50 miliar Yen atau Rp 6,95 triliun ke Indonesia untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Suga dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo usai pertemuan bilateral di Istana Bogor, Selasa (20/10).
10. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim arah kebijakan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin dalam setahun kepemimpinannya mengutamakan upaya menyejahterakan rakyat. Paket kebijakan itu terangkum dalam lima arahan program kerja Jokowi periode 2019-2024. Menurut Moeldoko, kebijakan tersebut focus utamanya pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
’’Pembangunan sumber daya manusia atau seluruh apa yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi adalah pro rakyat, tidak ada kemana-mana,” tegas Moeldoko, Selasa (20/10) malam.
11. Ketua DPR Puan Maharani meminta Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin bekerja lebih keras lagi. Puan mengamini bahwa awal kepemimpinan pada periode kedua ini, Jokowi dipaksa hadapi situasi pandemi virus corona, namun cucu Bung Karno itu yakin situasi tersebut justru membuat pemerintah berusaha lebih keras.
12. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memberi rapor merah pada aspek ekonomi dan demokrasi dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Krisis ekonomi yang dibarengi dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi penyebab buruh memberikan penilaian negatif terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. “Presiden tidak sanggup untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan kemudian Presiden mengesahkan UU Cipta Kerja, itu adalah prestasi buruk menurut kami,” ujar Wakil Ketua KPBI Jumisih, Selasa (20/10).
13. Kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di sektor pendidikan menuai kritik. Pasalnya, menurut pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji, tak satu pun inovasi pendidikan dihasilkan.
Indra menilai, kebanyakan program yang dicanangkan Kemendikbud hanya sekadar penggantian nama program yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, tak ada konsep baru yang melahirkan perubahan besar. Padahal, anggarannya cukup banyak.
14. Ketua Panitia Kerja (Panja) UU Cipta Kerja, Supratman Andi Agtas menjamin tidak ada pasal selundupan dalam draf final yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Saya pastikan tidak ada penyelundupan pasal, tidak ada penyunatan masal,” tegasnya, Selasa (20/10).
Politisi Gerindra ini mengatakan penyerahan draf UU tersebut sesuai dengan Pasal 95 UU No. 12 Tahun 2011, dimana draf yang disebarluaskan kepada masyarakat adalah draf final yang bakal diundangkan.
15. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mengklaim telah menemukan penambahan atau penghilangan pasal atau ayat yang tertuang di draf Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah dikirimkan ke Presiden Jokowi.
Temuan tersebut buah dari pemeriksaan sementara tim pemeriksa draf final UU Ciptaker yang berjumlah 812 halaman yang dibentuk fraksinya pada pekan lalu. “Temuan sementara kami ada beberapa pasal atau ayat yang hilang atau ditambah. Berdasarkan hasil Panja [Panitia Kerja] dibandingkan dokumen 812 halaman,” kata Mulyanto, Senin (19/10).
Mulyanto yang Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu menduga pihak Istana sempat mengajukan revisi draf RUU Cipta Kerja sebanyak 158 item. Revisi ini yang mengakibatkan jumlah halaman RUU Cipta Kerja menjadi berubah-ubah. “Sekretariat Negara mengusulkan perbaikan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 158 item dalam 88 halaman berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020. Sehingga dokumen dari 812 halaman menjadi 1.187 halaman,” kata Mulyanto.
16. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan menyatakan belum pernah mendengar revisi tersebut. “Diajukan revisi ke mana? Saya baru dengar ada revisi,” kata Ade, Selasa (20/10). Ade menyatakan tidak ada perubahan RUU Cipta Kerja setelah disahkan pada 5 Oktober lalu. Pada kesempatan itu, DPR dan pemerintah telah menyetujui RUU Ciptaker secara bersama-sama. “Setelah disahkan oleh DPR, tentunya substansi dan isi UU tidak dapat diubah lagi,” kata Ade.
17. Survey KPK pada gelaran tiga pemilihan kepala daerah (Pilkada) terakhir menemukan tren para calon kepala daerah patuh pada keinginan pihak ketiga atau sponsor alias cukong. Pada Pilkada 2018 misalnya, cakada yang patuh pada keinginan sponsor mencapai 83,80 persen. Sementara itu, berdasarkan catatan KPK, Firli menyebut angka korupsi lebih banyak terjadi pada gelaran Pilkada.
18. Mantan Panglima TNI, Jenderal (Pur) Gatot Nurmantyo yang kini menjabat Ketua Presidium KAMI mengkritik penanganan pandemi Covid-19. Ia meminta pemerintah dan DPR lebih serius menangani pandemi. Alasannya, kata dia, masyarakat kebingungan dengan kebijakan pemerintah menangani pandemi.
Ketika awal pandemi, pemerintah justru menarik wisatawan ke Indonesia, padahal penangan Covid-19 pada masa awal ini menurutnya sangat menentukan. Selain itu, pemerintah tidak membekali Gugus Tugas Covid-19 yang ketika itu dipimpin Doni Monardo ‘persenjataan’ kuat. Seperti, kewenangan untuk menghentikan transportasi, bidang keimigrasian, dan sebagainya.
19. Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan vaksin virus corona (Covid 19) tidak akan diberikan terlebih dahulu kepada kelompok usia 0-17 dan 60 tahun ke atas. Alasannya, demi keamanan. Dia khawatir ada efek negatif yang tidak diduga. “Dalam memberikan apapun keamanan nomor satu,” kata Terawan dalam webinar HUT Partai Golkar di Slipi, Jakbar, Selasa (20/10).
Seperti diketahui, pemerintah akan mendatangkan tiga jenis vaksin virus corona dari China, yaitu Sinovac, CanSino, Sinopharm. Rencananya, vaksin tersebut akan diberikan kepada kelompok usia 18-59 tahun.
20. Aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja berlangsung di sejumlah kota pada Selasa (20/10) yang bertepatan dengan setahun pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin. Selain di Jakarta yang berpusat di kawasan sekitar Patung Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat, aksi penolakan omnibus law juga terjadi di Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.
Massa yang demo di Patung Kuda, membubarkan usai dibujuk aparat. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman ikut turun ke lapangan guna memastikan massa benar-benar sudah bubar. Situasi Jakarta kembali kondusif. ‘’Alhamdulillah Demo Tertib, Meski Ada Sedikit Lempar-lemparan,’’ kata Kapolda Metro Jaya.
Di Surabaya, demo berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi. Massanya terdiri dari buruh, mahasiswa, dan petani yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur. Dalam aksi tersebut, aparat kepolisian mengamankan 169 orang pengunjuk rasa.
21. Kompolnas akan meminta klarifikasi kepada Irwasum Polri terkait dugaan jenderal yang terlibat kasus LGBT tersebut. “Kami baru mengetahui informasi tentang jendral yang diduga tersandung LGBT dari pemberitaan media massa. Oleh karena itu, kami akan tindaklanjuti dengan klarifikasi kepada Irwasum Polri tentang kebenarannya,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dihubungi, Selasa (20/10).
Sebelumnya diberitakan, Polri telah menjatuhkan sanksi kepada Brigjen EP, jenderal polisi yang diduga terlibat LGBT. Bentuk sanksinya adalah tidak diberi jabatan hingga pensiun. Polri mengaku sedang lakukan pembenahan terhadap sistem penilaian personelnya.
“Kami mulai menghidupkan penilaian kompetensi, khususnya kompetensi rohani, psikologi, kesehatan dan kesamaptaan. Semoga dengan sistem nilai tersebut dapat mengurangi (pengaruh LGBT di lingkungan kepolisian, red),” kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Sutrisno Yudi Hermawan, kemarin.
22. Usai lakukan kunjungan kerja ke AS, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto langsung terbang ke Wina, Austria, Selasa (20/10) untuk bertemu Menhan Austria, Klauder Tanner. Prabowo ingin meningkatkan hubungan kerja sama bilateral di bidang pertahanan. “Kunjungan Menhan RI tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara kedua negara,” ujar KBRI Wina, kemarin.
23. Mendagri) Tito Karnavian menceritakan pengalamannya saat menjadi polisi ketika penyelenggaraan Pilkada. Ia mengaku pernah menemukan para calon kepala daerah menaruh orang kepercayaan di KPU serta Bawaslu agar bisa menang Pilkada.
Menurut Tito, praktik-praktik tersebut bisa dilakukan karena KPU dan Bawaslu tidak memiliki seperti TNI-Polri yang satu komando sampai tingkat paling bawah. KPU-Bawaslu, kata Tito, memiliki proses rekrutmen ad hoc.
24. Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/10) hari ini. “Agenda sidangnya adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi kami,” kata kuasa hukum Pinangki, Kresna Hutauruk, Selasa (20/10) kemarin.
25. Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo membantah telah membuat surat jalan palsu untuk membantu Djoko S Tjandra keluar-masuk Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10). Tim kuasa hukum Prasetijo mengatakan, yang membuat surat jalan palsu adalah Kaur TU Ro Korwas PPNS Bareskrim Polri Dodi Jaya.
Tksh, Salam, 🙏🌷😇🇮🇩
Post a Comment