Berita Semakin Jelas Dibalik Kerusuhan Jakarta Dan Sekitarnya Dikumpulkan Dari Media Mainstream Dan Medsos Indonesia,Bagikan Ya.
Jenderal (Pur) Gatot Murmantyo dan Din Syamsuddin terlibat cekcok mulut dengan polisi di Gedung Bareskrim Polri. Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai kirim surat ke Kapolri agar Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengamankan aksi demonstrasi. Dewas KPK menolak mobil dinas, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kembali panggil mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko dalam kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal.
2. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, akan melanjutkan aksi unjuk rasa dalam rangka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. “Ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang,” kata Said dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10). Said juga mengatakan, pihaknya berencana untuk mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi ( MK) dan meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.
3. Mabes Polri mengungkap ada skenario membuat kerusuhan seperti 1998 silam dalam grup WhatsApp KAMI Medan. Temuan itu adalah hasil pemeriksaan terhadap empat tersangka demonstrasi menolah Omnibus Law UU Ciptaker yang berujung rusuh di Medan, 8 Oktober lalu. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut keempat tersangka itu adalah KA, JG, NZ, WRB. Mereka dijerat pasal ujaran kebencian dalam UU ITE dan Pasal 160 KUHP.
4. Polri menetapkan Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kota Medan Khairi Amri sebagai tersangka pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait kericuhan demo Omnibus Law Cipta Kerja. Polisi juga menetapkan tiga tersangka lain berinisial JG, NZ, WRB dan langsung ditahan.
“Ada beberapa kegiatan yang saya sampaikan dari Medan. Kita menemukan dua laporan polisi, ada empat tersangka kita tangkap dan penahahan, inisial KA, JG, NZ, WRB,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10).
5. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan alasan pihaknya tak mengizinkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan sejumlah elit KAMI menjenguk Jumhur Hidayat dan kawan-kawan yang ditahan sejak beberapa hari lalu.
Argo mengatakan para tersangka tersebut masih menjalani pemeriksaan sehingga tak bisa dijenguk. Ia meminta semua pihak menghargai penyidik yang masih bekerja. “Itu di sana karena masih dalam pemeriksaan. Kita sama-sama saling menghargai, penyidik masih bekerja. masih memeriksa, dan sebagainya,” kata Argo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (15/10).
6. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan banyak pihak termasuk pemerintah membangun persepsi yang menuding KAMI sebagai dalang demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang akhirnya sejumlah petinggi KAMI ditangkap.
“Ya, saya pikir itu suatu persepsi orang, betapa KAMI itu hebat sehingga disampaikan gitu,” kata Gatot dalam Channel Youtube resmi milik Refly Harun, Kamis (15/10).
7. Presidium KAMI, Din Syamsuddin angkat bicara terkait sejumlah deklarator KAMI yang jadi tersangka ujaran kebencian. Din menilai apa yang dilakukan mereka sebagai bentuk kritik kepada pemerintah sebagai koreksi adanya penyimpangan dalam kehidupan bernegara. Din menuding ruang kritik sudah tertutup di Indonesia.
Din juga menyebut bukti-bukti yang dikemukakan Polri bersifat artifisial. “Saya mengikuti konpers Mabes Polri, dan saya menilai bukti dan alasan yang dikemukakan bersifat artifisial dan masih bisa dikritisi,” katanya, Kamis (15/10).
8. Sejumlah petinggi KAMI, Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin merapat ke Bareskrim Polri, Kamis (15/10) untuk bertemu Kapolri Jenderal Idham Azis sekaligus membezuk sejumlah pimpinan dan anggota KAMI yang ditangkap polisi. Namun rombongan Gatot tak bisa masuk ke gedung Bareskrim dan sempat terlibat adu mulut dengan polisi yang bertugas.
9. Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai kirim surat ke Kapolri Jenderal Idham Azis agar mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis dalam mengamankan aksi demonstrasi. Ombudsman meminta anggota Polri tak represif saat mengawal masyarakat yang turun ke jalan.
“Selain itu juga melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap komandan satuan kepolisian. Juga perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan,” kata Amzulian, Kamis (15/10).
10. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memanggil mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko dalam kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal yang menjeratnya pada 2019. Polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Soenarko pada Jumat (16/10) hari ini. “Pemanggilan kembali tersangka Soenarko terkait kasus kepemilikan senjata api pada tahun 2019,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo, Kamis (15/10).
11. Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku tak pernah mengusulkan rencana pembelian mobil dinas untuk tahun 2021. Kalaupun rencana itu ada, Tumpak akan menolaknya.”Kami tidak tahu usulan dari mana itu. Kalau pun benar, kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut,” katanya, Kamis (15/10) malam.
12. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengkritik rencana pengadaan mobil dinas pimpinan, dewan pengawas dan pejabat struktural KPK pada 2021. Organisasi antikorupsi itu menilai kesederhanaan punggawa KPK sudah pudar dengan adanya rencana pengadaan mobil dinas ini.
Plt Jubir KPK Ali Fikri membenarkan bahwa KPK telah memasukkan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, Dewan Pengawas KPK, dan pejabat struktural lembaga dalam rencana anggaran tahun 2021. Ia mengaku telah mendapat informasi bahwa rencana anggaran tersebut telah disetujui DPR.
13. JPU Kejagung tuntut Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komut PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat masing-masing hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subside 1 tahun penjara. Jaksa menilai keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya. Khusus untuk Benny Tjokro, jaksa juga menuntut dia untuk membayar uang pengganti Rp 6 triliun.
14. Jampidsus Kejagung Ali Mukartono mengatakan, penilaian maladministrasi Ombudsman RI dalam kasus Djoko S Tjandra kurang tepat. Pihaknya sudah mempertimbangkan berbagai aspek sehingga tidak lagi meminta status pencegahan kepada Djoko Tjandra saat masih berstatus buronan kala itu.
“Kurang tepat itu, kami jelaskan seperti itu. Bahwa, kenapa tidak dilakukan perpanjangan [pencegahan] itu karena sudah diketahui berdasarkan perlintasan Kemenkumham, dia [Djoktjan] sudah mencoba stay (diam) di luar negeri,” kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (15/10).
15. Direktur Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia menyatakan tiga kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia tidak menunjukkan efek samping serius. Ketiga vaksin tersebut antara lain vaksin produksi Sinovac, Sinopharm (G42), dan CanSino. Hal itu diketahui dari hasil inspeksi BPOM ke China pada beberapa waktu lalu.
16. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dapat direalisasikan mulai November hingga Desember mendatang. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan 2021 mendatang.
Sultan juga mendorong agar pihak appraisal segera memberikan hasil penilaiannya sehingga pemerintah secepatnya membicarakan kesepakatan harganya. Karena, pematokan lahan sudah selesai dilakukan, cuma nilai pastinya belum diketahui sebab belum ada finalisasi harga.
17. Jubir Kedutaan Besar AS untuk Indonesia Mike Quinlan memastikan, Menhan Prabowo Subianto diundang secara khusus ke Pentagon, ia akan dijamu di Pentagon oleh Dephan AS. Jamuan itu sekaligus untuk mempererat kerja sama bilateral antara AS – Indonesia. Prabowo Subianto juga dijadwalkan berkunjung ke Wina, Australia, Selasa (20/10), diantaranya terkait wacana pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter milik Negara Eropa tersebut.
18. Dua prajurit, Praka P dan Pratu M Pratu M dipecat secara tidak hormat dari TNI karena melakukan seks sesama jenis. Pengadilan Militer II-10 Semarang juga memvonis Praka P dengan hukuman 1 tahun penjara karena ulahnya itu.
Berdasarkan informasi putusan Pengadilan Militer Semarang yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), P diketahui menjadi prajurit TNI pada 2008. Kelainan seksual P mulai muncul pada 2017.
19. Di tengah ketegangan yang memuncak antara China dengan Amerika Serikat (AS) dan China dengan Taiwan, Presiden China, Xi Jinping, menyerukan kepada tentaranya untuk siap perang. Seruan itu disampaikan Presiden Xi mengunjungi pangkalan milter China di Provinsi Guangdong, Selasa (13/10) lalu.
Post a Comment