Berita Yang Sangat Menggugah Hati,Petugas Hukum Melanggar Hukum,dihimpun dari Mainstream dan Medsos.
Selain itu, kampanye pilkada 2020 tampaknya mulai panas. Keponakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang jadi calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan diserang lewat foto kehamilannya. Isu hangat lainnya adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno masuk bursa Caketum PPP bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Kapolda Riau Irjen Agung Setya murka saat mengetahui oknum perwiranya terlibat penyelundupan sabu. Agung tak menganggap Kompol IZ sebagai anggota kepolisian lagi tapi sebagai pengkhianat bangsa. “Saya berharap hakim akan memutuskan hukuman yang layak bagi para pengkhianat bangsa ini,” pinta Agung Setya.
2. Mabes Polri menilai, mantan Kasie Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kompol IZ, yang menjadi kurir narkoba pantas diganjar hukuman mati. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, hal itu sesuai dengan komitmen pimpinan Polri dalam memberantas peredaran narkoba. Termasuk, menindak anggota kepolisian yang terlibat.
‘’Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis sangat jelas dan tegas. Anggota yang terlibat harus dihukum mati karena sebenarnya dia tahu Undang-Undang dan dia tahu hukum,” kata Argo melalui keterangan tertulis, kemarin.
3. Mantan Wapres Jusuf Kalla bilang Museum Nabi Muhammad SAW akan jadi ikon baru Jakarta. Bersama Sekjen Rabithah Alam Islamiyah atau Liga Dunia Islam Mohammad Abdul Karim Al Issa, JK menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama pendirian dan pembangunan Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam di Indonesia.
Penandatangan dilakukan antara Komjen Pol (Purn) H Syafruddin selaku Ketua Yayasan Sejarah Nabi Muhammad SAW dengan Abdul Rahman bin Muhammad Al Mathar selaku Deputi Eksekutif Liga Dunia Islam di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (24/10) malam waktu setempat. “Umat Islam di Indonesia sangat menantikan museum yang akan menyajikan sejarah Nabi Muhammad untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah dan keimanannya kepada Allah SWT,” ujar JK dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).
Bagi kader PPP, nama Khofifah tidak asing lagi lantaran dia pernah menjadi anggota DPR dari FPPP saat Matori Abdul Djalil menjabat Sekjen PPP. Bahkan, Khofifah pernah ditunjuk sebagai jurubicara PPP pada Sidang Istimewa MPR tahun 1999 untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Habibie soal Timtim.
Forum itu menjadi ajang perdana Khofifah di kancah politik nasional, dan berhasil. Dia tampil memukau saat membacakan pendapat akhir PPP dalam Sidang Istimewa MPR tersebut. Jadi, tak heran bila PPP Jatim mengajukannya sebagai Caketum PPP pada muktamar mendatang. PPP memang harus dipimpin oleh tokoh-tokoh mumpuni seperti Khofifah Indar Parawansa supaya tidak jadi partai gurem.
6. Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan, mayoritas responden setuju bahwa aparat semakin semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pandangan politik dengan penguasa. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, berdasarkan survei yang digelar 24 hingga 30 September 2020, sebanyak 19,8 persen responden menyatakan setuju bahwa aparat semakin semena-mena. Kemudian, 37,9 persen resmponden menyatakan agak setuju. “Jadi, kalau saya gabung (jawaban) yang setuju dan agak setuju, itu mayoritas,” ujar Burhanuddin dalam pemaparan hasil survei secara virtual, Minggu (25/10).
7. Politisi Demokrat Hinca Panjaitan minta Polri tak bertindak berlebihan dalam menangani demonstran. Permintaan itu merespon hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI) yang mengatakan, mayoritas responden setuju bahwa aparat semakin semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pandangan politik dengan penguasa.
“Orang boleh bilang bahwa iya, polisi harus keras terhadap demonstran, ya betul, karena tugas polisi menjaga. Tapi jangan sampai kemudian berlebihan,” ujar Hinca dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/10/2020). Hinca mengatakan, polri tak perlu mengkriminalisasi atau menangkap ketika pemikiran demonstran sendiri belum sempat disampaikan.
8. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra mengalami kenaikan sebesar 3,4 persen selama dua bulan terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, elektabilitas Gerindra pada Juli berada di angka 17,7 persen dan di September naik jadi 21,1 persen.
Burhanuddin menduga, keberhasilan menaikkan elektabilitas ini karena Gerindra sukses memainkan dua kartu, yakni sebagai bagian dari pemerintah dan partai pengkritik pemerintah. “Gerindra naik kencang. PDIP stagnan, masih menang unggul tapi yang paling tinggi (kenaikannya) Gerindra. Demokrat dan PKS juga naik,” kata Burhanuddin.
9. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengalahkan Menhan sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam survei elektabiltas capres 2024 yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Ganjar mengungguli Prabowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan dengan simulasi tertutup atas 15 nama bakal kandidat untuk Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas Ganjar dapat 18,7 persen, Prabowo 16,8 persen, dan Anies 14,4 persen.
10. Hasil survei IPI : 69,6 persen responden setuju publik kian takut sampaikan pendapat. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, 21,9 persen responden setuju bahwa warga Indonesia semakin takut menyampaikan pendapat. Publik yang merasa agak setuju dengan pendapat tersebut 47,7 persen dan 22 persen responden menyatakan kurang setuju. Sedangkan, responden yang tidak setuju sama sekali dengan pendapat tersebut mencapai 3,6 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 4,9 persen.
11. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rapor merah terhadap kinerja satu tahun Mendikbud Nadiem Makarim. Kebijakan yang dibuat Nadiem dinilai belum memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang mereka tentukan.
“Nilai di bawah 75, ini bisa dikatakan tidak tuntas atau kurang. Rata-rata nilai [Mendikbud] 68 kurang. Dalam kebiasaan pendidikan kalau ini nilainya merah menurut kami,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Mansur melalui konferensi video, Minggu (25/10).
12. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) diapresiasi banyak negara yang berinvestasi di Indonesia dan sejumlah lembaga internasional seperti World Bank dan IMF.
“UU Ciptaker ini tadi diapresiasi banyak negara yang investasi ke Indonesia dan juga lembaga international seperti World Bank, IMF,” kata Luhut dalam Dialog Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, Minggu (25/10).
13. Pemerintah mengklaim sudah mampu mengendalikan dan menekan pertumbuhan kasus baru virus corona ( Covid-19) di Indonesia. Khususnya di sembilan provinsi yang memiliki tingkat penularan tertinggi sebagaimana instruksi Presiden Jokowi kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Demikian disampaikan Luhut Panjaitan dalam Acara 4 Menko Satu Panggung : Dialog Satu Tahun Jokowi-Maruf (Pandemi, Resesi dan Demokrasi), di TVRI, Minggu (25/10). “Masalah Covid-19 ini memang betul kita harus serius. Penanganan sekarang pun saya pikir kita sudah mampu untuk melakukan pengendaliannya,” ujarnya.
14. COVID-19 diprediksi akan jadi endemik layaknya flu tahunan. Penyakit endemik merupakan penyakit yang selalu ada pada suatu daerah atau populasi tertentu. Seperti diketahui, Indonesia memiliki sejumlah penyakit endemik, di antaranya : DBD, hepatitis, kusta, dan kaki gajah.
15. Politisi NasDem Saan Mustopa usul, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold diturunkan jadi 15 persen. “Nasdem sendiri bersikap untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden. Jadi tidak lagi 25 persen parlemen, tapidi diturunkan sampai 15 persen,” ujar Saan dalam konferensi pers virtual Indikator Politik Indonesia (IPI), Minggu (25/10).
Saan menuturkan, permintaan diturunkannya ambang batas supaya melahirkan lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, polarisasi dalam Pilpres 2014 dan 2019 tidak terulang pada edisi pesta demokrasi Pilpres 2024.
16. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat menjalani sidang vonis di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakpus, Senin (16/10) hari ini. Keduanya akan mendengarkan putusan majelis hakim terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Post a Comment