Berita Terpenting Hari Ini Dihimpun Dari Sumber Media Mainstream Dan Medsos Seluruh Indonesia.
Hal lain yang menjadi perhatian menarik adalah munculnya iklan penjualan gedung DPR di medsos yang dianggap sebagai sindiran agar DPR mau mendengarkan suara rakyat. Selain itu, Wapres Ma’ruf Amin dijadwalkan menggelar rapat intern dengan Presiden Jokowi membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Jumat (9/10) pagi ini.
1. Aksi demo penolakan Omnibus Law UU Ciptaker di Jakarta dan beberapa daerah, pada Kamis (8/10) berlangsung ricuh. Di Jakarta, sejumlah pos polisi dan halte bus Transjakarta terbakar. Setidaknya ada tiga pos polisi dan dua halte bus Transjakarta yang terbakar, yakni Pos Polisi Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Pos Polisi di Tugu Tani, Pos Polisi di Harmoni, serta halte bus Bundaran HI, dan halte bus Sarinah.
Massa mencoba menerobos barikade polisi untuk menuju Istana Kepresidenan. Namun aparat tetap bertahan sambil melontarkan gas air mata dan menembakkan water cannon untuk membubarkan massa. Massa yang lakukan aksi unjuk rasa di simpang Harmoni, Jakarta Pusat mulai melempari aparat kepolisian dengan batu, kayu, hingga petasan.
Mereka marah karena tak diizinkan masuk ke depan Istana Negara, Jakarta. Awalnya perwakilan mahasiswa melakukan negosiasi dengan polisi. Mereka meminta diizinkan menuju seberang Istana, tetapi polisi tidak mengizinkan massa melewati blokade. Massa pun geram, mereka mulai melempari polisi dengan batu dan kayu serta petasan.
Sampai pukul 21.20 WIB tadi malam, masih terjadi ketegangan di kawasan Semanggi. Puluhan aparat keamanan yang berjaga di sekitar kolong jembatan Semanggi, membentuk barikade untuk mengantisipasi massa dari arah Senayan. Sempat terjadi aksi lempar batu dari arah massa ke aparat polisi. Polisipun menembakkan gas air mata untuk memukul mundur mereka.
2. Polisi memastikan, para perusuh yang membuat kericuhan dalam aksi penolakan Omnibus Law UU Ciptaker bukan dari kelompok buruh maupun mahasiswa. Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk membuat kerusuhan. Mereka lakukan pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas umum di DKI.
“Sebelum demo kita lakukan razia dan memang mereka ini bukan orang-orang yang mau demo, bukan buruh maupun mahasiswa. Mereka ini orang-orang yang memang anarko, pengangguran semua, orang-orang jalanan itu yang kita temukan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Kamis (8/10).
3. Pihak kepolisian mengaku telah meringkus hampir 1.000 orang yang diduga menjadi perusuh dalam aksi demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di wilayah Jakarta. Kabid Humas Polda Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut perusuh yang ditangkap itu adalah bagian dari kelompok anarko. “Sudah hampir seribu yang kita amankan, itu adalah anarko-anarko itu, perusuh-perusuh itu,” kata Yusri kepada wartawan, Kamis (8/10).
4. Polisi juga menangkap 634 pengunjuk rasa menolak Omnibus Law UU Ciptaker di Surabaya dan Malang. Polisi juga menangkap 16 relawan medis demo Omnibus Law di Surabaya. Massa yang diamankan tersebut bakal menjalani rapid test dan jika hasilnya reaktif, mereka akan dites swab.
“Total untuk kejadian di Surabaya dan Malang sebanyak 634 orang. Kita lihat dari berbagai perannya, yang pertama tentu kita lihat ada berbagai pengerusakan fasilitas umum atau pagar Gedung Grahadi,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, kemarin.
6. Aksi Jogja Memanggil untuk menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Gedung DPRD DIY, Kamis (8/10), berakhir ricuh. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol. Yuliyanto mengatakan, sedikitnya 45 orang ditangkap pihak kepolisian lantaran diduga terlibat dalam kerusuhan dan aksi perusakan di beberapa titik.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilahkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk para buruh menggelar aksi demonstrasi menentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pada 6 – 8 Oktober 2020. Ia mengimbau agar aksi unjuk rasa maupun mogok nasional itu dilakukan dengan tertib supaya tidak menimbulkan masalah.
7. Gubernur Jabar Ridwan Kamil kirim surat ke Presiden Jokowi agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10). Pengiriman surat bernomor 560/4395/Disnakertrans itu untuk menyampaikan aspirasi serikat buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” demikian bunyi paragraf kedua surat RK yang dikirim ke Presiden Jokowi, hari ini (Jumat, 9/10).
8. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan perusuh dalam demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Bandung bukan berasal dari kalangan buruh. “Tadi buruh menyatakan bahwa mereka menyampaikan aspirasi, murni dan tidak mau ditunggangi pihak lain. Jadi mereka merasa tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal anarkisme, kerusuhan yang terjadi pada hari sebelumnya karena dalam pandangan mereka itu 100 persen bukan perwakilan buruh,” ujar pria yang karib disapa Emil itu di Gedung Sate, Kamis (8/10).
9. Politisi wanita Partai Demokrat Andi Nurpati meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih. “Pemerintah harus mengambil suatu keputusan dan kebijakan. Solusinya, satu adalah mengeluarkan Perppu membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja tersebut,” kata Andi dalam diskusi secara virtual bertajuk ‘UU Cipta Kerja, Nestapa Bagi Pekerja’, Kamis (8/10).
10. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, dirinya tak pernah terlibat langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengatakan, dirinya tak pernah mendapat pemberitahuan apapun terkait pembahasan RUU omnibus law tersebut. Padahal, sesuai salinan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019, namanya tercantum sebagai Satgas untuk konsultasi publik omnibus law.
“Saya tidak pernah mendapat surat pemberitahuan tentang itu saya juga tidak pernah diundang untuk rapat dan saya tidak pernah terlibat dalam diskusi otomatis,” kata Anies usai meninjau fasilitas umum yang rusak akibat demo penolakan omnibus law di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10).
11. Bupati Bandung Barat Aa Umbara turun ke jalan bergabung dengan massa aksi buruh yang menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Ia bahkan sampai naik ke atas mobil komando. Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, Pemkab dan DPRD Bandung Barat menolak UU Cipta Kerja.
12. Kapolrestabes Palembang Kombes Anom Setyadi menyatakan, pihaknya menangkap sekitar 360 orang yang diduga menjadi provokator yang membuat ricuh dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di wilayahnya. Sebagian besar orang yang ditangkap adalah pelajar.
“Untuk penyelidikan sedang dilakukan pemeriksaan digital forensik. Dari handphone seluruhnya bisa kami simpulkan sudah ada rencana rusuh. Belum ada yang ditetapkan tersangka kecuali dua orang perusak tadi, masih kita pilah peran-perannya. Yang mengkoordinir mobilisasinya pun masih kami selidiki,” ujarnya, Kamis (8/10).
13. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menindak tegas pelaku dan aktor-aktor yang menunggangi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah. Tindakan tegas itu dilakukan demi menciptakan ketertiban umum.
“Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang berbentuk tindakan kriminal,” katanya menanggapi gelombang aksi penolakan terhadap UU Ciptaker yang berlangsung ricuh di sejumlah daerah, Kamis (8/10).
14. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dibuat pemerintah guna merespon keluhan masyarakat, termasuk buruh. Ia menuturkan, selama ini aspirasi masyarakat kerap menyebut pemerintah lamban bekerja dalam menangani proses izin usaha. Bahkan tak sedikit yang menyebut peraturan yang ada di Indonesia selama ini tumpang tindih.
Atas dasar keluhan itu, pemerintah membuat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Dijelaskan, undang-undang ini telah lama dibahas, baik di tingkat pemerintah maupun DPR.
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan masyarakat bisa menempuh jalur konstitusi andai tak puas dengan UU Cipta Kerja. Selain pembuatan perpres hingga perkada, ketidakpuasan juga bisa dilakukan dengan mekanisme pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja telah direncanakan. Menurutnya, gerakan tersebut dimobilisasi tanpa tahu isinya sebelum undang-undang tersebut disahkan.
16. Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyampaikan dua kejanggalan terkait pengesahan Omnibus Law RUU Ciptaker di rapat paripurna DPR, Senin (5/10) lalu. Pertama agenda pengesahan RUU tersebut dimajukan secara mendadak, yakni dari tanggal 8 Oktober menjadi 5 Oktober 2020. Kedua, sampai saat ini pihaknya belum menerima naskah RUU. Padahal lazimnya, naskah RUU dibagikan kepada anggota DPR sebelum disahkan menjadi UU di rapat paripurna.
“Pada rapur 5 Oktober 2020, sebagai anggota DPR RI saya tidak terima naskah RUU. Biasanya dibagikan dan dicerna dulu. Jadi, saya tak tahu naskah apa yang disahkan kemarin,” kata Fadli Zon, Kamis (8/10).
17. Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi menjawab kritik Fadli Zon. Ia beralasan, Pimpinan Baleg tidak cukup waktu untuk mencetak naskah Omnibus Law RUU Ciptaker dan membagikannya saat paripurna. Ia mengatakan penyerahan naskah RUU yang akan disahkan di paripurna kepada anggota DPR bukan menjadi sebuah kewajiban. “Terkait UU Ciptaker, hard copy terkendala pencetakan yang nggak sanggup dalam waktu singkat,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/10).
18. Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsari meminta pemerintah cepat merespon demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang eskalasinya terus meningkat. Menurutnya, ini penting dilakukan karena demonstrasi berlangsung di tengah pandemi Covid-19. “Saya kira pemerintah harus segera merespon. Menentukan sikap seperti apa? Kita serahkan ke pemerintah. Tapi respon itu mungkin bisa dengan membuat kanal-kanal dialog,” katanya, kemarin.
19. Satgas Covid-19 mengingatkan massa demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) untuk memperhatikan protokol kesehatan. Pasalnya, aksi unjuk rasa dinilai dapat menjadi klaster baru penyebaran Corona.
“Saat ini terdampak kelompok masyarakat yang berinisiatif menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah, dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi klaster COVID-19,” ujat Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Sasmito, Kamis (8/10).
20. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Ada empat aspek yang dibahas meliputi pengadaan, pelaksanaan, pendanaan, hingga dukungan dan fasilitas vaksinasi Covid-19.
21. Pasca pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker, DPR jadi sasaran tangan-tangan jahil. Dalam dua hari terakhir, DPR diganggu penayangan iklan penjualan gedung DPR lewat situs jual beli online. Diduga, situs web dpr.go.id mengalami peretasan. Dalam iklan itu, gedung DPR ditawarkan seharga Rp 5.000 hingga Rp 99.000. Disebutkan, gedung 80% masih bagus minus isinya sudah bobrok.
Menanggapi hal itu, Sekjen DPR Indra Iskandar menilai candaan menjual gedung DPR itu sebagai sesuatu yang tidak lazim karena gedung DPR adalah milik negara. “Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu kan joke-joke semacam itu kan bagian dari proses pendewasaan kita semua lah. Kan juga nggak lazim, karena ini kan semua BMN (Barang Milik Negara), milik negara, jadi kalau ada yang joke-joke semacam itu, itu sangat insinuatif, itu urusan Kementerian Keuangan lah sama yang bersangkutan, sama unsur kepolisan lah kalau ini,” kata Indra di gedung DPR, kemarin.
22. Gedung Nusantara I DPR akhirnya dilockdown setelah 18 anggotanya terpapar COVID-19. Lockdown dimulai Senin 12 Oktober hingga Minggu 8 November 2020. Hal itu disampaikan Sekjen DPR Indra Iskandar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).
“Karena berkaitan dengan sterilisasi ruang anggota dewan, tentu yang akan kami lockdown mulai Senin (12/10) nanti adalah zonasi Nusantara I. Kita akan lakukan sampai dengan masa persidangan akan datang sampai 8 November,” ujar Indra.
23. Wapres Ma’ruf Amin dijadwalkan menggelar rapat intern dengan Presiden Jokowi membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Jumat (9/10) pagi ini. Rapat tersebut akan dilakukan melalui video konferensi dari kediaman dinas Wapres, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, sejak UU Ciptaker disahkan, baik Presiden Jokowi maupun Wapres Ma’ruf Amin belum bersuara terkait penolakan keras masyarakat atas UU sapu jagat tersebut.
24. Demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja yang berlangsung ricuh mendapat sorotan media asing. Sejauh ini ada dua media asing yang memberitakan kericuhan tersebut, yakni BBC dan Al Jazeera, sedangkan dua media asing lain yaitu Reuters dan New York Times menyoroti pengesahan UU setebal 905 halaman tersebut.
Di artikel BBC terbitan Kamis (8/10), tertulis puluhan ribu massa turun ke jalan di hari ketiga unjuk rasa menentang undang-undang kontroversial yang oleh para kritikus dinilai bakal merugikan pekerja dan buruh. “Unjuk rasa terjadi di seluruh negeri. Ratusan orang ditahan di Jakarta. Ratusan lainnya ditahan saat kerusuhan dan protes di kota-kota lain pekan ini,” tulis BBC.
25. Sebanyak 432 akademisi perguruan tinggi dalam dan luar negeri mendesak Presiden Jokowi segera terbitkan Perppu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (8/10) malam, para akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi untuk Tolak Omnibus Law menjelaskan pentingnya penerbitan Perppu tersebut.
Salah seorang perwakilan akademisi Herdiansyah Hamzah mengatakan, perppu pembatalan UU Cipta Kerja diperlukan sebagai langkah konstitusional yang diberikan wewenangnya UUD 1945. “Sekaligus memberikan kepastian hukum dan memperlihatkan kepekaan pemerintah dalam mendengar aspirasi rakyat,’’ ujarnya.
26. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menyayangkan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kalimantan Tengah di saat buruh menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Jumisih menuding, Presiden menghindar dari buruh. Jumisih mengatakan, di momen inilah semestinya Presiden mendengar aspirasi masyarakat. Menurut dia, kunker ke daerah seberapa pentingnya bisa ditunda karena tuntutan sejumlah elemen masyarakat yang mendesak.
Post a Comment