Berita Terkini Tentang Kekayaan Menteri Jokowi dan Soal Penyebaran Covid-19 Yang Semakin Mewabah,Kumpulan Berita Mainstream Dan Medsos Indonesia.
20210209 SELASA HARI INI Berita Actual dan Menarik.
*Hot Isue yang menjadi perbincangan publik pagi ini adalah 5 Menteri Jokowi* yang memiliki kekayaan di atas Rp 1 triliun. Mereka adalah Sandiaga Uno dengan kekayaan sebesar Rp 5 triliun, disusul Erick Thohir Rp 2,3 triliun, Prabowo Subianto Rp 2 triliun, Sakti Wahyu Trenggono Rp 1,9 triliun, dan Nadiem Makarim Rp Rp 1,2 triliun.
Isu menarik lainnya adalah prediksi Ketum PMI Jusuf Kalla bahwa angka positif Covid-19 bisa mencapai 2 juta orang dalam kurun waktu tiga bulan mendatang. Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono memperkirakan, kasus positif Covid-19 di Indonesia bisa mencapai 1,7 juta kasus hingga akhir 2021.
*Jaksa Pinangki Sirna Malasari dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta* subsider 6 bulan kurungan dalam kasus korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya Pinangki dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.
Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, teknis pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di tingkat bawah dibagi berdasarkan zonasi daerah. Zonasi tersebut dibagi menjadi empat, yakni daerah zona hijau, daerah zona kuning, daerah zona oranya dan daerah zona merah.
*Berikut Isue selengkapnya :*
*1.Inilah daftar 5 menteri Jokowi paling tajir yang muncul di tengah-tengah isu reshuffle kabinet.* Adapun kelima menteri tersebut adalah pertama, Menparekraf Sandiaga Uno. Ia terbilang paling kaya dengan jumlah kekayaan bersih sebesar Rp 5 triliun. Harta kekayaan tersebut bukan berasal dari LHKPN terbaru, melainkan berasal dari LHKPN tahun 2018 silam saat dirinya maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019.
Kedua, Menteri BUMN Erick Thohir berada di peringkat kedua menteri Jokowi yang paling tajir. Total kekayaannya Rp 2,3 triliun. Erick melaporkan harta kekayaannya per tanggal 15 Januari 2019.
Ketiga, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menguntit di urutan ketiga menteri paling kaya dengan harta kekayaan berdasarkan LHKPN sebesar Rp 2 triliun. Prabowo terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019. Pelaporan harta dalam LHKPN dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.
Keempat, Sakti Wahyu Trenggono yang menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki kekayaan sebesar Rp 1,9 triliun. Wahyu melaporkan harta kekayaannya pada 16 Januari lalu.
Kelima, Mendikbud Nadiem Makarim berada di rangking kelima sebagai menteri Jokowi paling kaya. Harta kekayaannya mencapai sebesar Rp 1,2 triliun. Nadiem merupakan pendiri dari Gojek, salah satu operator transportasi online yang merajai Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2010, Nadiem mendirikan Gojek bersama Kevin Aluwi dan Michaelangelo Moran.(teruskan 19an artikel lainnya...di bawah ini ...👸👷👱👲👇 )
2. Ketua Umum Palang Merah Indonesia ( PMI) Jusuf Kalla memprediksi, angka positif Covid-19 bisa mencapai 2 juta orang dalam kurun waktu tiga bulan. Prediksi tersebut, bisa terjadi jika angka positif Covid-19 saat ini tak juga menurun. Menurut Kalla, dengan jumlah positif yang sudah mencapai 1,2 juta orang dan tren positif per hari sebanyak 12.000 orang seperti sekarang ini, maka bisa jadi pada akhir April mendatang, jumlah rakyat Indonesia yang terapapar Covid-19 mencapai 2 juta orang. Hal itu disampaikan Kalla saat menghadiri Aksi 1048 Donor Nasional Terapi Plasma Konvalesen BUMN di Kantor Pusat Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (8/2).
“Jumlah penderita saat ini mencapai 1,2 juta oeang dengan tren positif per hari mencapai 12.000 orang. Kalau ini berjalan terus, tanpa ada upaya keras dari kita maka pada akhir April jumlah positif akan mencapai 2 juta orang. Rumusannya untuk mencapai 1 juta pertama kita hanya dibutuhkan waktu 10 bulan dan 1 juta kedua hanya butuh waktu 3 bulan,” kata JK sembari menambahkan, ‘’Jika hal itu terjadi, maka rumah sakit akan semakin kesulitan untuk menampung pasien Covid-19. Maka dari itu, saya minta masyarakat untuk lebih disiplin pada upaya 3M.’’
3. Terpisah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono memperkirakan, kasus positif Covid-19 di Indonesia bisa mencapai 1,7 juta kasus hingga akhir 2021. Adapun perkiraan tersebut didapat dari pengandaian apabila situasi penambahan kasus Covid-19 di Indonesia masih berjalan seperti sekarang. “Perhitungannya untuk tahun 2021 ini, kami melihat mungkin perkiraan total kasus positif itu ada sekitar 1,7 juta kasus di tahun 2021,” kata Dante dalam raker dengan Komisi IX DPR, Senin (8/2).
Dante menjelaskan, Kemenkes telah membuat estimasi perhitungan perkiraan kasus positif tersebut dengan menggunakan beberapa kriteria. Pertama, cara perhitungan diambil dari rata-rata kasus pada Juni sampai Oktober 2020 yaitu sebanyak 2.557 kasus. Kemudian, kriteria kedua yaitu rata-rata kasus November sampai 24 Januari 2021 sekitar 6.800 kasus.
4. Jaksa Pinangki Sirna Malasari dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Pinangki terbukti bersalah menerima uang dari Djoko Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang, serta melakukan pemufakatan jahat.
Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya Pinangki dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan adalah posisi Pinangki sebagai aparat penegak hukum yang malah membantu Djoko Tjandra menghindari eksekusi hukuman dalam kasus cessie Bank Bali. Selain itu, terdakwa dinilai menutup-nutupi keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Majelis hakim juga menilai terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tidak mengakui kesalahannya, serta telah menikmati hasil tindak pidana. Terakhir, Pinangki dinilai tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Jaksa Pinangki Sirna Malasari dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total nilai sebesar 375.229 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 5,25 miliar. “Jumlah keseluruhan uang yang ditukar dan dibelanjakan terdakwa mencapai 375.229 dollar AS,” kata majelis hakim yang diketuai Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2).
Uang tersebut berasal dari narapidana kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, yang diberikan terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Dari uang 500.000 dollar yang diserahkan Djoko Tjandra, Pinangki disebut menguasai 450.000 dollar AS. Dari jumlah tersebut, sebesar 337.600 dollar AS ditukar ke mata uang rupiah menjadi Rp 4.753.829.000,00 dengan menggunakan nama orang lain.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membeberkan bukti percakapan antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Anita Kolopaking di aplikasi WhatsApp pada 26 November 2019 terkait pengurusan grasi. “Ditemukan pula percakapan antara terdakwa terkait pengurusan grasi Annas Maamun,” kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2).
Eko menilai, percakapan itu menjadi bukti bahwa Pinangki sudah terbiasa mengurus perkara yang terkait dengan Kejaksaan Agung dan MA. “Selain terkait dengan kasus Joko Soegiarto Tjandra, terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan saksi Dr Anita Dewi Kolopaking, khususnya terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan MA,” tuturnya.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membenarkan adanya sosok ‘King Maker’ dalam kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk kepentingan terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Namun, hakim mengatakan sosok tersebut tidak dapat terungkap selama persidangan. Hakim menilai keberadaan ‘King Maker’ ditunjukkan berdasarkan bukti elektronik berupa komunikasi percakapan WhatsApp yang isinya telah dibenarkan oleh Terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari, saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, serta saksi Rahmat.
“Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menggali siapa sosok ‘King Maker’ tersebut dengan menanyakannya kepada Terdakwa [Pinangki] dan saksi Anita karena diperbincangkan dalam chat dan disebut oleh Terdakwa pada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Anita, saksi Rahmat, dan saksi Djoko Tjandra pada November 2020, namun tetap tidak terungkap di persidangan,” ujar Hakim IG Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2).
5. Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, teknis pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di tingkat bawah dibagi berdasarkan zonasi daerah. Zonasi tersebut dibagi menjadi empat, yakni daerah zona hijau, daerah zona kuning, daerah zona oranya dan daerah zona merah. “Penetapan indikator atau zonasi indikator adalah untuk provinsi, kabupaten dan kota tentu akan menerapkan tergantung dari 4 parameter, yakni tingkat kematian, tingkat kesembuhan, kasus aktif dan keterisian rumah sakit. Namun di tingkat mikro ada indikator yang lebih sederhana yakni zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah,” ujar Airlangga dalam konferejsi pers secara virtual, Senin (8/2).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan membebaskan pungutan biaya rapid tes antigen dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. “Penetapan PPKM Mikro di tingkat RT tersebut tentunya didorong untuk pengendalian kasus pelaksanaan testing, tracing, dan treatment. Untuk itu, pelaksanaan daripada 3T tersebut, testing dilakukan swab antigen secara gratis kepada masyarakat di desa atau kelurahan yang akan disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan Puskesmas di wilayah masing-masing,” ujar Airlangga dalam konperensi pers virtual, Senin (8/2).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara mikro bertujuan menekan kasus positif dan melandaikan kurva penularan Covid-19. PPKM mikro akan diberlakukan mulai Selasa (9/2) besok hingga 22 Februari 2021. Kata dia, dalam pelaksanaannya, pengendalian kasus Covid-19 akan difokuskan di level terkecil hingga tingkat desa, kelurahan, RT dan RW. Selain itu, nantinya akan dibentuk posko dan pos jaga di desa dan kelurahan. “Fungsinya untuk pencegahan penularan, mendukung operasional dari penanganan Covid-19,” lanjutnya.
Airlangga Hartarto menjelaskan beberapa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan teknis PPKM mikro yang lebih longgar jika dibandingkan dengan dua PPKM sebelumnya. Kata dia, ada empat pertimbangan pemerintah dalam menetapkan PPKM mikro yang mulai digelar hari ini, Selasa (9/2). Pertama, berdasarkan evaluasi kebijakan PPKM tahap pertama dan kedua, sudah terlihat bahwa angka kasus Covid-19 di sejumlah provinsi mulai landai.
Kedua, dari sisi bed occupancy rate atau tingkat keterisian rumah sakit, secara nasional telah mengalami penurunan. Ketiga, berdasarkan evaluasi mobilitas masyarakat secara nasional yang dipantau dari Google Mobility, sejumlah sektor mengalami penurunan mobilitas masyarakat.
Keempat, yang masih bergerak di level perkumiman, karenanya, pemerintah mengambil kebijakan PPKM secara mikro di mana pendekatannya di area tempat tinggal.
6. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menduga ada insentif yang diberikan Presiden Jokowi kepada partai-partai yang menolak pembahasan revisi Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab, partai-partai tersebut telah mendukung pemerintah dengan tak membahas revisi UU Pemilu.
Menurut Burhanudin, insentif paling nyata dalam hal dukungan terhadap sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu ialah jatah menteri partai koalisi yang tidak berkurang. “Insentif buat partai politik yaitu dukungan publik dan insentif buat presiden juga dukungan publik,” katanya, Senin (8/2).
7. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera memastikan Fraksi PKS tetap mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal itu disampaikannya menanggapi perubahan sikap Partai Nasdem dan Partai Golkar yang awalnya meminta revisi, kini berbalik arah mendukung agar UU Pemilu tidak direvisi. “PKS masih istiqomah mendukung revisi RUU Pemilu. Karena banyak mudharat jika semua disatukan di 2024,” kata anggota Komisi II DPR ini, kemarin.
8. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menyebut Indonesia memungkinkan untuk memproduksi pesawat tempur sendiri guna mendukung pertahanan dan keamanan sektor udara dalam negeri. “Kalau mungkin, pasti mungkin (produksi pesawat tempur dalam negeri). Tapi permasalahannya kan banyak hal yang jadi pertimbangan,” ujarnya, Senin (8/2).
Dalam pandangannya, setidaknya ada tiga pertimbangan yang mesti diwujudkan agar Indonesia benar-benar bisa mandiri dalam memproduksi pesawat tempur. Pertama, adanya keputusan strategis dari elit sebagai pengampu kebijakan. Kedua, perlunya kajian mendalam mengenai jenis pesawat tempur seperti apa yang akan disasar. Ketiga, perlunya regenerasi sumber daya manusia (SDM) yang umumnya saat ini sudah mulai memasuki masa pensiun.
9. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, KPK menggunakan tiga strategi untuk mencegah praktik korupsi di Tanah Air. Pertama yakni melalui jaringan pendidikan.Strategi kedua menyasar penyelenggara negara, partai politik, para politisi, termasuk juga calon aparatur penyelenggara negara. Target berikutnya yakni Badan Usaha Milik Negara baik itu pusat maupun daerah. Strategi ketiga, KPK tetap mengedepankan penindakan yang tegas, proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut dia, itu perlu dilakukan untuk memberi efek jera bagi para koruptor.
10. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah, tidak satu kata dengan perbuatan.Ia berpendapat, saat ini pemerintah justru antikritik di mana masyarakat yang melakukan kritik ditangkap dan disangkakan pidana. “Antikritik, banyak orang yang ditangkap dan dijebloskan ke bui hanya karena kritik pemerintah. Tidak satu kata dengan perbuatan. Omongnya tidak antikritik, tapi membiarkan polisi tangkap mereka yang kritik pemerintah,” kata Benny, Senin (8/2).
Benny melanjutkan, upaya pemerintah untuk membendung kritik dari masyarakat juga tidak hanya menangkap dan menjebloskan ke penjara. Menurut dia, sikap antikritik pemerintah juga ditunjukkan dari adanya buzzer atau pendengung yang dibuat dengan tugas melakukan perundungan atau bully terhadap mereka yang menyampaikan kritik. “Akibatnya, rakyat takut menyampaikan kritik,” ujarnya.
11. Eks Menparekraf, Wishnutama Kusubandio ditunjuk lagi menjadi Komisaris PT Tokopedia. Wishnu sempat menjabat komisaris perusahaan di e-commerce tersebut, tetapi ia mengundurkan diri dari jabatan itu karena ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“I’m back. Terima kasih banyak bro William @liamtanu dan @ tokopedia Semoga kita dapat memajukan Tokopedia dalam melakukan pemerataan ekonomi di Indonesia secara digital. Terutama di sisi pemberdayaan UMKM lokal yang tentu berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi kreatif negeri ini,” kata Wishnutama dikutip dari akun Instagram-nya, Senin (8/2).
12. Bareskrim Polri melimpahkan tiga berkas perkara Rizieq Shihab ke Kejaksaan Agung. Perkara itu meliputi kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Kemudian, kasus dugaan menghalang-halangi penanganan wabah terkait uji usap (tes swab) di RS Ummi Bogor. “Hari ini tanggal 8 Februari 2021, tanggung jawab tersangka beserta barang bukti itu telah diserahkan dari penyidik Bareskrim Polri kepada pihak Kejaksaan. Tentunya proses lanjut ditindaklanjuti Kejaksaan untuk tuntaskan kasus protokol kesehatan yang tiga tersebut,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/2).
13. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Dewi Asmara mengungkap adanya temuan insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat yang belum dibayarkan pada periode November sampai Desember 2020. Dewi mengatakan hal itu saat Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan jajarannya di Gedung DPR, Senin (8/2). “Kami temukan insentif tenaga medis dan kesehatan pusat belum dibayar untuk bulan November dan Desember 2020. Karenanya kami ingin dengar penjelasan rinci dan mendesak Pak Menkes untuk mengambil kebijakan mengenai insentif yang belum dibayarkan ini,” kata Dewi dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes, Senin (8/2) sore. Dewi melanjutkan, temuan tersebut didapat berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IX ke beberapa rumah sakit, 4 Februari 2021.
14. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dua juta data Covid-19 yang belum masuk ke dalam sistem rekap data pemerintah, sudah mulai disinkronkan. “Memang kita menyadari ada berbagai macam sistem informasi di kabupaten/kota dan provinsi serta di pusat. Ini yang harus kita sinkronisasi supaya data-data tersebut terlaporkan dengan baik,” kata Nadia dalam diskusi BNPB bertajuk ‘Evaluasi Pelaksanaan PPKM Tahap 2 di Provinsi Jawa-Bali’, Senin (8/2). Saat ditanya, apakah dua juta data Covid-19 tersebut kasus negatif, Nadia mengatakan, proses sinkronisasi data masih tengah berproses. “Ini proses cleaning data yang masih berproses,” ujarnya.
15. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan pihaknya belum berkuasa dengan mutlak di Indonesia. Ia meminta para kadernya tidak patah semangat. Prabowo, yang kini menjabat menteri pertahanan, mengklaim rakyat masih menaruh harapan besar kepada Gerindra. “Bahwa kita masih belum bisa berkuasa dengan mutlak, itu tidak menjadi sesuatu yang harus menurunkan semangat kita,” kata Prabowo dalam tayangan video yang diunggah di IG TV Partai Gerindra, Selasa (9/2).
Prabowo mengakui dirinya dan seluruh kader Gerindra masih memiliki keinginan untuk berkuasa sepenuhnya di Indonesia. Namun, kata Prabowo, kekuasaan itu harus mendapat izin rakyat. Mantan Danjen Kopassus itu ingin kekuasaan yang diraih nanti adalah hasil perjuangan secara konstitusional. “Kita ingin berkuasa dengan izin rakyat, kita ingin berkuasa dengan perjuangan yang baik. Tapi jangan pernah ragu bahwa kita terus punya keyakinan bahwa kita mampu memperbaiki bangsa ini,” ujarnya.
16. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda sepakat saling rukun dengan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai usai keduanya bertemu di Hotel Fairmont pada Senin (8/2) kemarin. “Sepakat untuk saling rukun guyub dan bersama membangun negeri,” kata Abu Janda dalam keterangannya, Selasa (9/2). Abu Janda bercerita pengalamannya berkunjung ke Wamena Papua kepada Pigai saat meletus kerusuhan di wilayah tersebut beberapa tahun lalu. Ia mengatakan kala itu sempat masuk ke kamp pengungsi di Jayapura untuk wawancara saksi mata meluruskan berita bahwa yang menyerang adalah orang tak dikenal. Menurutnya, warga Wamena justru menolong sembunyikan warga pendatang.
17. Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir mengatakan vaksin corona impor ‘sangat mahal’ dan ‘membebani pemerintah’ sebab itu dia berharap pada penggunaan vaksin merah putih buatan lokal untuk digunakan menanggulangi pandemi Covid-19 di dalam negeri. Saat ini Indonesia sudah mulai melakukan vaksinasi ke tenaga kesehatan secara gratis menggunakan vaksin impor yang dibeli negara. Erick menjelaskan pemerintah tak bisa terus-terusan melakukan impor vaksin seperti itu. “Ya nanti ke depannya vaksin merah putih, yang penting karena tidak mungkin kita beli vaksin terus, sangat mahal,” kata Erick saat menyampaikan pemaparan dalam Seminar Konvensi Nasional Media Massa HPN 2021 yang digelar secara daring, Senin (8/2).
18. Mabes Polri membenarkan Soni Eranata atau akrab dikenal dengan sapaan Ustaz Maaher At-Tahuwailibi meninggal dunia pada Senin (8/2) malam saat sedang menjalani masa penahanannya di rumah tahanan negara (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan Maaher memang sempat mengeluhkan sakit sebelum menjalani pelimpahan tersangka dan berkas perkara (tahap dua) terkait kasus yang menjeratnya saat ini ke Kejaksaan. Argo mengklaim Maaher sudah mendapat perawatan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat meninggal pun, Maaher sudah berstatus sebagai tahanan jaksa lantaran proses pelimpahan itu sudah dilakukan.
19. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menganggarkan dana sebesar Rp637 miliar untuk penelitian terkait perkembangan virus corona (SARS-CoV-2). Langkah itu bakal ditempuh demi deteksi dini kemungkinan berbagai mutasi baru virus corona. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, dana tersebut akan diberikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). “Penelitian tadi sudah saya sampaikan, ada genome sequencing untuk melihat mutasi yang ada dan mungkin akan bervariasi karena kita tahu virus ini virus yang gampang untuk bermutasi,” kata Dante dalam rapat kerja dengan Komisi IX di DPR RI, Senin (8/2).
20. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI siap laksanakan vaksinasi Covid-19 terhadap orang lanjut usia (lansia). Namun, keputusan untuk melaksanakan vaksinasi tersebut berdasarkan keputusan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). “Jadi kami merujuk ke sana, apabila Badan POM mengizinkan lalu IDI juga merekomendasikan, maka kami di pemerintahan siap untuk melaksanakan,” kata Anies dalam diskusi virtual, Senin (8/2). Anies menjelaskan, di Jakarta kegiatan vaksinasi murni merupakan keputusan dari tim medis dan tidak berkaitan dengan keputusan politis.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah Pemprov DKI telah angkat tangan atau menyerah dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 di ibu kota. Anies mengatakan pihaknya hanya ingin pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta meningkatkan kapasitas perawatan bagi pasien Covid-19. “Ingat saat itu sempat ramai disebutkan Jakarta angkat tangan atau apa. Sama sekali bukan, Jakarta menginginkan agar daerah-daerah itu juga meningkatkan kapasitas untuk perawatan,” kata Anies dalam diskusi daring yang diselenggarakan Jaringan Masyarakat Siber Indonesia, Senin (8/2). Anies mengatakan untuk meningkatkan kapasitas itu, yang bisa membantu Pemerintah Daerah di sekitar DKI adalah pemerintah pusat. Pemprov DKI pun, kata dia, selama ini juga dibantu oleh Pemerintah Pusat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta kembali diperpanjang terhitung mulai Senin (8/2) ini hingga dua pekan ke depan atau 22 Februari 2021. “Di Jakarta juga sejak hari ini sudah diperpanjang untuk dua pekan ke depan,” kata Anies dalam diskusi virtual, kemarin.
Anies mengatakan, pembatasan kegiatan masih sama seperti PSBB sebelumnya yang diterapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Dia mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro sudah diterapkan DKI Jakarta jauh hari sebelumnya. Itulah sebabnya, lanjut Anies, DKI Jakarta tidak perlu banyak menyiapkan PPKM berbasis mikro karena satgas di tingkat RT/RW masih terus aktif. “Tahun lalu ada gugus tugas di tingkat RW yang terus masih aktif dan terus kami aktifkan,” kata Anies.
Indonesia Maju.
Post a Comment