Berita Terkini Dugaan Petugas Menjual Senjata Ilegal Dan Penegakan Hukum Dan HAM, Kumpulan Dari Media Mainstream Dan Medsos Di Indonesia
*Berita Terkini Dugaan Petugas Menjual Senjata Ilegal*
*Dan Penegakan Hukum Dan HAM, Kumpulan Dari*
*Media Mainstream Dan Medsos Di Indonesia*
20210222 SENEN Hari Ini Berita Penting.
*Berita yang cukup mengagetkan publik pagi ini adalah dua orang anggota polisi Polresta Ambon* dan Pulau-Pulau Lease ditangkap setelah diketahui menjual senjata api dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bentuni, Papua Barat. Kompolnas minta para pelaku yang terlibat segera diproses secara pidana dan etik.
Komnas HAM mengkritik Polri soal penahanan empat perempuan bersama dua balita, warga Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua dari empat perempuan itu harus membawa anaknya yang masih balita ke tahanan karena masih menyusui.
Isu menarik lainnya adalah empat pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait banjir yang melanda Jakarta, Sabtu (20/2) lalu. Anies mengatakan pertama, genangan di Kemang-Sudirman Dampak Air Kiriman dari Bogor dan Depok. Kedua, masih Ada Kiriman Air dari Tangerang ke Jakarta Lewat Kali Angke. Ketiga, sudah mengantisipasi hujan lebat sejak tahun lalu. Keempat, banjir Jakarta satu hari kering.
Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dengan situasi era Orde Baru. Busyro menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme.
*Berikut Isue selengkapnya* :
*1.Dua anggota polisi Polresta Ambon dan Pp Lease ditangkap setelah diketahui menjual senjata api* dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bentuni, Papua Barat. “Masih dilakukan pengembangan, nanti akan diekspos terbuka,”Kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat, melalui pesan singkat, Minggu (21/2). Dijelaskan Ohoirat, penangkapan itu berawal saat Polres Bintuni Papua Barat menangkap seorang warga yang membawa senjata api. Dari hasil penyelidikan terungkap senjata api tersebut dibeli dari Ambon.
*2.Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyesalkan adanya 2 oknum polisi di Maluku* yang diduga menjual senjata dan amunisi ke KKB di Papua. Kompolnas minta para pelaku yang terlibat segera diproses secara pidana dan etik. “Kami sangat menyesalkan masih adanya anggota Polri yang menggunakan jalan pintas mendapatkan keuntungan dengan menjadi penjual senjata api dan amunisi. Lebih ironis lagi, senjata dan amunisi ini ternyata untuk dijual pada kelonpok kriminal bersenjata di Intan Jaya. Jika benar ada keterlibatan anggota-anggota Polri, maka mereka harus diproses pidana dan diproses kode etik guna pemecatannya,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, kepada wartawan, Minggu (21/2).
“Untuk pidananya, ada aturan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Kami berharap para pelaku dihukum berat agar ada efek jera,” tambah Poengky.(*baca 20an artikel lain di bawah ini...*👨👇 )
3. Komnas HAM mengkritik Polri soal penahanan empat perempuan bersama dua balita, warga Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua dari empat perempuan itu harus membawa anaknya yang masih balita ke tahanan karena masih menyusui. Mereka ditangkap karena melempari atap pabrik tembakau. Warga mengeluh sesak napas dan terganggu bau yang berasal dari pabrik tembakau tersebut.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsari mengatakan, empat perempuan itu tidak sepantasnya ditahan aparat penegak hukum karena sejumlah alasan. “Saya kira mereka tidak selayaknya ditahan karena alasan kemanusiaan dan juga tidak ada potensi melarikan diri,” ujar Beka, Minggu (21/2). Beka meminta supaya kepolisian berhati-hati dalam menangani kasus ini agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Ia berharap pihak kepolisian menerapkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif.
4. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, tindak pidana korupsi dalam kacamata peraturan internasional tak masuk kategori pelanggaran yang pelakunya bisa dihukum mati. “Hukuman mati hanya diizinkan pada tindak pidana the most serious crime (pelanggaran HAM berat). Itu ada genosida, kejahatan kemanusiaan, kemudian agresi, dan kejahatan perang. Korupsi, narkoba, dan lain-lain tidak termasuk,” ujar Taufik dalam diskusi virtual, Minggu (21/2). Pernyataan itu menanggapi mencuatnya wacana penerapan hukuman mati terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.
Taufik mengatakaan, aturan di Indonesia memang memberikan ruang penerapan hukuman mati, salah satunya berkaitan dengan kasus narkoba. Berdasarkan hasil judicial review pada 2007, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Akan tetapi, ujar Taufik, penerapan hukuman mati di Tanah Air bisa mengundang kontroversi, terutama dari dunia internasional.
5. Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan 4 statemen terkait banjir yang melanda Jakarta, kemarin. Pertama, genangan di Kemang-Sudirman Dampak Air Kiriman dari Bogor dan Depok. Kedua, masih Ada Kiriman Air dari Tangerang ke Jakarta Lewat Kali Angke. Ketiga, sudah mengantisipasi hujan lebat sejak tahun lalu. Keempat, banjir Jakarta satu hari kering.
Anies menyebut kesiagaan jajarannya membuat sebagian genangan bisa kering dalam satu hari. Ia bersyukur karena banjir yang melanda kawasan Jakarta bisa surut dalam kurun 1 hari. Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran jajaran Anies yang sudah bersiaga mengantisipasi banjir. “Alhamdulillah antisipasi itu sudah dilakukan dari kemarin. Atas izin Allah satu hari kering. Kenapa? Karena jajaran dalam posisi siaga,” ujar Anies saat ditemui di Kemang Raya, Jakarta Selatan, Minggu (21/2).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, pemerintah provinsi DKI telah bersiaga dan menyiapkan diri sejak tahun lalu guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, termasuk prediksi hujan deras pada 23-24 Februari mendatang. Ia mengklaim pihaknya terus menegakkan protokol kesehatan di tempat pengungsian, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Kami sudah bersiaga selama persiapan dari tahun-tahun kemarin,” kata Anies saat melaporkan update penanganan banjir Jakarta di Pintu Air Manggarai, Minggu (21/2).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penjelasannya juga menyebut sejumlah pengungsi banjir terkonfirmasi positif covid-19 setelah menjalani pemeriksaan swab antigen. Anies mengatakan tim medis telah menempatkan pengungsi tersebut di tenda isolasi. “Ada beberapa lokasi memang ditemukan warga ketika dites antigen hasilnya positif lalu mereka ditempatkan di tenda isolasi,” ujar Anies di Pintu Air Manggarai, Minggu (21/2).
Anies menuturkan pihaknya telah melakukan pengetesan lebih lanjut kepada pengungsi banjir yang dinyatakan positif tersebut. Dia berkata pengungsi tersebut akan dipindahkan ke tempat isolasi khusus atau dirujuk ke rumah sakit bila dibutuhkan. Ia mengakui, hingga Minggu siang, masih terdapat 17 RW yang terendam banjir. Jumlah ini menurun dari data sebelumnya yakni 113 RW.
6. Mensos Tri Rismaharini memamerkan keberhasilannya dalam menangani banjir saat jadi Wali Kota Surabaya. Hal itu ia sampaikan merespons banjir di Jakarta akhir pekan ini. Risma percaya banjir bisa ditangani dengan baik jika pemerintah daerah bekerja keras. Ia menyebut pernah melakukannya di Surabaya dan berhasil. Risma berbagi tips soal penanganan banjir. Menurutnya, aliran sungai tidak boleh diganggusupaya air bisa mengalir lancar dari hulu hingga hilir. “Semua harus bergerak untuk bagaimana mengelola lingkungan, juga pemda. Dan itu saya percaya bisa karena saya juga dulu Surabaya 52 persen (daerah banjir) sejak awal-awal wali kota. Sekarang relatif klir. Gresik, Sidoarjo banjir, kami (Surabaya) relatif tidak,” kata Risma dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2).
7. Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna meminta Pemprov DKI Jakarta tidak mengendurkan status siaga mereka hingga sepekan ke depan. Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di Jakarta hingga 25 Februari 2021.
Menurut Yayat, Pemprov DKI Jakarta perlu melipatgandakan jumlah aparat dan peralatan mereka. Pasalnya, dengan cuaca ekstrem, potensi banjir pada 25 Februari bisa lebih besar daripada yang sekarang ini. “Yang harus dilakukan menjelang 23-25 adalah melipatgandakan jumlah aparat, jumlah peralatan, tingkat kesiagaannya. Karena kita tidak tahu apakah terjadi tanggal 23-25 itu,” ujar Yayat sembari menyarankan, Pemprov DKI harus lebih taktis dalam menghadapi situasi cuaca ekstrem. Misalnya, membuat panduan dalam menghadapi potensi cuaca dan prakiraan cuaca.
8. Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang rumahnya kebanjiran menyebut, kinerja Anies dalam mengatasi banjir belum terlihat, padahal telah menjabat gubernur sejak 2017. “Pak Gubernur, Pak Anies ini harus kita bantu karena kerja tiga tahun ini masih belum kelihatan. PDI Perjuangan sepakat untuk bisa membantu rakyat DKI sebetulnya,” sindirnya, Minggu (21/2).
Djarot menyinggung kondisi Waduk Cincin di Jakarta Utara. Menurutnya, waduk yang terkoneksi dengan Ciliwung itu tidak dirawat dengan baik. Dia menyebut tak ada pengerukan dasar waduk sejak 2017. Djarot berkata waduk ini selalu dibersihkan dan dirawat Pemprov DKI saat ia menjabat. Bahkan, waduk saat itu dijadikan lokasi wisata air.
9. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut, banyak faktor penyebab banjir di ibu kota, bukan karena limpahan air dari Bogor. Menurut dia, sebagian lokasi di Jakarta sudah tergenang banjir. Itu artinya volume air di Jakarta sudah tinggi. Bima Arya mengaku telah mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai hasil ekspedisi kali Ciliwung mulai dari Kota Bogor hingga Pintu Air Manggarai, Jakarta pada 10-11 November 2020. Dalam suratnya Bima mengusulkan penanganan masalah daerah aliran sungai Ciliwung dilakukan bersama-sama, secara komprehensif dan terintegrasi.
10. Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dengan situasi era Orde Baru. Busyro menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme. “Ada kesamaan situasi Orde Baru itu dengan saat ini. Sekarang orang termasuk saya menilai, sudah mulai bergerak kepada neo otoritarianisme,” kata Busyro dalam acara Mimbar Bebas Represi yang disiarkan akun YouTube Amnesty International Indonesia, Sabtu (20/2).
Busyro Muqoddas menuturkan, pernyataannya itu didasarkan pada tiga indikator. Pertama, masifnya buzzer atau pendengung di media sosial. Kedua, adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. Nusyro mencontohkan kasus teror kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden.
Ketiga, terdapat penilaian bahwa UU ITE seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. “Undang-Undang UTE ini sesungguhnya memiliki karakter, karakternya apa? Yaitu sebagai wujud pelembagaan buzzer, jadi buzzer yang dilegalkan melalui Undang-Undang ITE, sudah banyak korbannya,” kata Busyro. Mantan pimpinan KPK itu pun mempertanyakan di mana posisi polisi serta negara dalam kondisi tersebut. “Ini pertanyaan serius, jika maunya jujur dengan Pancasila maka tegakkan norma-norma jiwa Pancasila itu dengan menjunjung tinggi demokrasi, menegakkan keadilan sosial, menegakan prinsip musyawarah,” ujar Busyro.
11. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, sebetulnya DPR memiliki niat untuk melakukan revisi UU ITE. Menurut Baidowi, revisi UU ITE sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, tetapi belum menjadi prioritas. ” Revisi UU ITE sudah kami masukkan dalam Prolegnas 2020-2024, jangka menengah. Artinya, dalam masa periode DPR lima tahun ini, kami akan melakukan revisi UU ITE,” kata Baidowi, Sabtu (20/2) kemarin.
Ia menjelaskan, revisi UU ITE belum masuk dalam prolegnas prioritas tahunan karena DPR belum menyiapkan naskah akademik dan drafnya. Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor
12 Tahun 2011, tiap RUU yang masuk prioritas harus memiliki naskah akademik dan draf. “Sementara RUU ITE itu usul inisatif DPR. DPR baru sebatas keinginan, belum mempersiapkan naskah dan draf RUU. Karena menyusun naskah akademik dan draf butuh waktu,” tutur Baidowi. Karena itu, Baidowi memahami keputusan pemerintah yang akhirnya membentuk tim pembahas pedoman interpretasi UU ITE dan tim pembahas rencana revisi UU ITE.
12. Menkominfo Johnny G Plate menyatakan, wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) tetap berlanjut meski pemerintah juga akan menyusun pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE. Pernyataan ini merespons arahan Presiden Jokowi bahwa pemerintah akan tetap mengkaji kemungkinan merevisi UU ITE. “Pemerintah mengkaji keduanya, pedoman tafsir menjadi acuan bagi aparat penegak hukum agar tidak multitafsir, dan sekaligus pemerintah melakukan kajian untuk revisi UU ITE tersebut,” tegas Johnny.
13. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei terkait vaksinasi COVID-19. Hasilnya, sebanyak 54,9 persen warga bersedia divaksinasi, sedangkan 41 persen warga tidak atau kurang bersedia. Padahal survei tersebut dilakukan setelah Presiden RI Jokowi divaksinasi COVID-19 sehingga, menurutnya, Jokowi kurang berpengaruh terhadap peningkatan orang yang bersedia divaksinasi. “Yang mengagetkan secara pribadi meskipun surveinya sudah dilakukan setelah presiden menjadi orang pertama untuk di vaksin itu masih banyak yang gak bersedia total itu 41 persen, rinciannya 32,1 kurang bersedia, sangat tidak bersedia 8,9 persen,” ujar Muhtadi di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (21/2).
Burhanuddin menyebut, jika membandingkan survei Indikator bulan Desember dengan survei terbaru, jumlah warga yang tidak bersedia divaksinasi hanya turun 2 persen. Dengan demikian, perlunya tokoh-tokoh lain yang mempromosikan vaksin tersebut. “Survei kami di bulan Desember yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia 43 persen jadi turun hanya 2 persen, efek Presiden Jokowi ada, tapi efeknya cuma 2 persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia. Tetapi yang kurang bersedia atau sangat tidak bersedia ini terlalu besar karena masih ada 4,2 persen yang nggak mau jawab,” ujarnya.
14. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak menganggap remeh hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menemukan 41 persen warga tidak atau kurang bersedia divaksinasi Covid-19. “Jadi menurut saya ini adalah temuan yang serius di mana ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin dan itu jumlahnya 41 persen. Karena itu saya kira temuan ini tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah,” kata Saleh kepada wartawan, Minggu (21/2).
Dia menyebut temuan dalam survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah, kata dia, harus berupaya melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 secara serius dan masif kepada masyarakat. “Berarti yang kemarin-kemarin dikampanyekan pemerintah belum masuk sepunuhnya, belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Makannya mereka tadi takut nggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham,” ucap Saleh.
15. Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada beberapa rambu yang harus diperhatikan dalam program vaksinasi gotong royong atau mandiri sebagai upaya percepatan pengendalian pandemi Covid-19. Salah satu rambunya, kata dia, adalah vaksin gotong royong tidak dapat diperjualbelikan untuk individu. “Vaksinasi gotong royong merupakan vaksinasi yang sifatnya korporasi, sehingga memang tidak akan diperjualbelikan untuk individu,” katanya dalam webinar yang disiarkan YouTube PB IDI, Minggu (21/2).
16. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sejak beberapa hari terakhir merendam 14.340 rumah di 33 desa per Minggu (21/2). Sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, banjir akibat tingginya curah hujan dan meluapnya sejumlah sungai di wilayah itu menyebar ke 15 kecamatan. Sejumlah sungai di Karawang yang meluap adalah Sungai Citarum, Cibeet, Cikaranggelam, Cikareteg, dan Sungai Cilamaya.
Sebanyak 14.754 KK atau 52.527 jiwa di Karawang dilaporkan terdampak bencana banjir. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 3.393 KK atau 19.092 jiwa. Plh Bupati Karawang Acep Jamhuri memaparkan 15 kecamatan di Karawang yang kini dilanda banjir adalah Rengasdengklok (enam desa), Telukjambe Barat (tiga desa), Ciampel (satu desa), Pangkalan (satu desa), Cikampek (dua desa), Karawang Barat (lima desa), Tirtamulya (satu desa), serta Kecamatan Jatisari (satu desa).
17. Presiden Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diteken Jokowi pada 2 Februari 2021. Dilihat dari salinan dokumen PP yang diunduh lewat JDIH Kementerian Sekretariat Negara, ketentuan tersebut mengatur tentang upah buruh minimum. ‘’Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu,” demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021.
18. Pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yakni, 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Karo Humas Kemensekneg Eddy Cahyono Sugiarto dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2) mengatakan, pelaksanaan UU Cipta Kerja membutuhkan sejumlah peraturan pelaksanaan teknis yang antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kemudian, perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha, penataan ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pertanahan, serta sektor ketenagakerjaan.
Dijelaskan, 49 aturan ini telah diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2 Februari 2021. Kini, 49 aturan tersebut dapat diunduh melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara www.jdih.setneg.go.id.
19. Presiden Jokowi mengatakan, vaksinasi Covid-19 akan tetap berjalan saat puasa Ramadhan nanti. Namun, jadwal vaksinasi rencananya akan diubah menjadi malam hari. “Pada bulan puasa, kemungkinan kita akan tetap vaksinasi, yaitu di malam hari. Yang di siang hari daerah-daerah nonmuslim,” kata Jokowi di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2). Terkait program vaksinasi, Jokowi mengatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 masih menjadi masalah utama dalam pelaksanaan program vaksinasi. Sebab, jumlah vaksin yang tersedia masih sedikit jika dibandingkan kebutuhan nasional. Jokowi memprediksi, ketersediaan vaksin Covid-19 baru akan memadai pada pertengahan tahun 2021.
20. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia berebut vaksin Covid-19 dengan 215 negara di dunia. Menurutnya, Indonesia memiliki target vaksinasi yang harus dicapai pada akhir 2021, yakni sebesar 182 juta jiwa. “Tapi sekali lagi vaksin yang ada di dunia ini menjadi rebutan 215 negara semuanya pengen dapat vaksin,” kata Jokowi dalam acara Imlek Nasional 2021 yang disiarkan melalui siaran YouTube, Sabtu (20/2). Jokowi menambahkan, Indonesia sudah memiliki 39.000 vaksinator karena itu, jika tidak ada masalah dalam memperoleh vaksin, target vaksinasi 182 juta penduduk bisa selesai akhir tahun ini. Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus berusaha mendapatkan vaksin Covid-19 untuk masyarakat.
21. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, lebih dari 5.000 anggota TNI dan Polri siap ditugaskan sebagai tenaga tracer terkait Covid-19. Budi mengatakan, para aparat TNI dan Polri itu akan melengkapi 5.000 tenaga tracer yang sudah dipersiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Insya Allah di hari Senin nanti sudah lebih dari 5.000 TNI dan Polri aparatnya yang sudah kita train untuk menjadi tracer, melengkapi atau menambahkan sekitar 5.000 tracer yang sudah dipersiapkan oleh BNPB,” kata Budi dalam konferensi pers, kemarin. Budi menyampaikan apresiasinya kepada Pangima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo yang telah mengerahkan personelnya.
22. Presiden Jokowi mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro yang dilaksanakan mulai 9 Februari 2021 berhasil menurunkan kasus Covid-19. Presiden menjelaskan, penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional mulai turun di angka 8.000 atau 9.000. “Tiga minggu lalu masih di angka 14.000, 15.0000. Sekarang, minggu terakhir kemarin ini sudah di angka 8.000, 9.000. Hanya kemarin ke 10.000. Ini menunjukkan bahwa PPKM mikro ini kalau dilakukan secara serius, akan memberikan hasil,” kata Jokowi dalam siaran di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2).
23. Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah berusaha keras untuk memulihkan ekonomi nasional meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19. Adapun yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi antara lain dengan membangkitkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Oleh karena itu pemerintah bekerja keras untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional,” kata Jokowi dalam acara Imlek Nasional 2021, Sabtu (20/2) kemarin. Jokowi mengatakan, pemerintah membangkitkan UMKM agar bisa berproduksi kembali. Selain itu, pemerintah memberikan prioritas belanja pemerintah untuk pembelian produk produk dalam negeri, serta membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi baru serta kebangkitan usaha skala besar.
24. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM skala mikro di Jawa dan Bali mulai 23 Februari sampai 8 Maret 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM mikro itu meliputi 123 kabupaten/kota di tujuh provinsi. “Perpanjangan waktu diputuskan untuk dua minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Sabtu (20/2) seraya menjelaskan soal beberapa peraturan PPKM mikro yang tidak jauh berbeda dengan yang berlaku sebelumnya.
Indonesia Maju
Art 1
*Catet: _Sepanjang Video Ini Tidak Ada Instrupsi Iklan._*
*Celaka Kritik Di Ruang Demokrasi,*
*Rocky Gerung Kebablasan*
Post a Comment