Berita Menarik Desakan MAKI Untuk Menindaklanjuti Kasus Korupasi Dan Isu Menarik Lainnya Dari Kumpulan Mainstream Dan Medsos Di Indonesia.
*Berita Menarik Desakan MAKI Untuk Menindaklanjuti Kasus Korupasi* *Dan Isu Menarik Lainnya Dari Kumpulan Mainstream Dan Medsos Di* *Indonesia.*
20210211 KAMIS Hari Ini Berita Menarik Di Bawah Ini.
*Isue paling menarik pada pagi ini adalah langkah Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan* penyidik KPK yang menangani kasus korupsi bansos dan izin ekspor benih lobster ke Dewan Pengawas KPK. Boyamin menduga penyidik menelantarkan izin penggeledahan izin penggeledahan yang telah dikeluarkan Dewas KPK.
Berita menarik lainnya adalah Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa 1 Ramadhan 1442 jatuh pada 13 April 2021.
Publik mencermati kasus pencurian sertifikat tanah milik orang tua mantan Wakil Menlu RI, Dino Patti Djalal yang ada di Kemang dan Pondok Indah, Jaksel. Dino yang mantan Dubes RI di Amerika Serikat itu meminta polisi mengusut tunttas kasus tersebut serta menangkap pelaku dan dalang di balik kasus pencurian tersebut.
*Berita mancanegara yang menarik perhatian adalah pernyataan Presiden Amerika Serikat*, Joe Biden bahwa AS mengambil tindakan tegas terhadap militer Myanmar yang lakukan kudeta. Joe Biden menjatuhkan sanksi membekukan aset Myanmar yang berbasis di AS. Berita lainnya adalah Twitter tidak mengizinkan Donald Trump untuk membuat akun twitter bilamana dia mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) kembali.
*Berikut Isue selengkapnya :*
*1.Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengadukan* penyidik KPK yang menangani kasus korupsi bantuan sosial (bansos) dan izin ekspor benih lobster ke Dewan Pengawas KPK. Boyamin menduga penyidik tersebut telah menelantarkan izin penggeledahan yang telah dikeluarkan Dewan Pengawas KPK. Menurut dia, dengan penelantaran izin penggeledahan tersebut, maka penanganan perkara menjadi terhambat.
“Jika boleh menduga, kami memperkirakan adanya puluhan izin penggeledahan pada dua perkara tersebut. Namun, hingga saat ini belum dilakukan kegiatan penggeledahan sebagaimana mestinya,” kata Boyamin melalui keterangan tertulisnya, Rabu (10/2).(teruskan baca 15an Artikel lainnya di bawah ini .... 👵👴👳👇)
2. Transparency International Indonesia (TII) menilai komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Jokowi selama sekitar enam tahun terakhir hanya sebatas di atas kertas. “Kalau saya mau bilang begini, secara sarkas, ya komitmen di atas kertas saja begitu, karena faktanya data CPI (corruption perception index) kita juga enggak berubah banyak,” kata Manajer Riset TII Wawan Suyatmiko dalam diskusi daring, Rabu (10/2).
Transparency International Indonesia (TII) menilai penindakan terhadap dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang terjerat perkara dugaan korupsi dan suap yakni mantan Mensos Juliari Batubara dan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo belum dapat mendongkrak skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Hal itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai skor IPK adalah persepsi dan bukan fakta. Salah satu alasan Mahfud karena mengingat ada dua menteri yang dijadikan tersangka oleh KPK setelah data IPK rampung.
3. Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa 1 Ramadhan 1442 jatuh pada 13 April 2021. “Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zuhijah 1442 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Rabu (10/2).
4. Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi NasDem, Syarief Alkadrie merespon temuan KNKT soal anomali pada tuas pengatur tenaga mesin atau autothrottle Sriwijaya Air SJ182, dengan nomor registrasi PK-CLC yang jatuh di Kepulauan Seribu belum lama ini. Syarief menilai maskapai hingga pemberi regulasi harus bertanggung jawab terkait ini. “Iya saya kira ini kan yang harus kita pelajari dan menjadi evaluasi kita, karena kalau terjadi kerusakan seperti itu seharusnya sebelumnya pasti ada, sudah sampai terjadi fatal itu sebelumnya pasti ada rentetan itu yang harus kita ketahui, makanya untuk itu kan tidak mungkin tuh biasanya langsung rusak, tapi mungkin sudah terjadi,” kata Syarief Alkadrie, Rabu (10/2).
5. Anggota Komisi I DPR Al Muzzamil Yusuf mengungkit kasus dugaan rasialisme dan penistaan agama yang menjerat Permadi Arya alias Abu Janda, dalam rapat paripurna DPR, Rabu (10/2) kemarin. Pada momen tersebut, politisi PKS ini menanyakan apakah Abu Janda merupakan influencer yang dibayar pemerintah dengan duit APBN? “Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada public, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN?” tanya Al Muzzamil dalam siaran akun Youtube DPR RI, kemarin.
6. Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) menempatkan program sertifikasi tanah elektronik ( sertifikat-el) sebagai dokumen cadangan dari sertifikat fisik. “Hendaknya diarahkan sebagai back up dan menguatkan sertifikat tanah secara fisik sebagai bukti kepemilikan,” ujarnya, Rabu (10/2).
Politisi PAN ini mengatakan, sertifikat-el tersebut idealnya hanya berfungsi sebagai komponen cadangan atas bukti kepemilikan tanah. Dengan posisi seperti itu, justru akan menguatkan bukti kepemilikan tanah. Karena itu, Guspardi mengingatkan agar sertifikat fisik yang selama ini dikeluarkan BPN harus dipertahankan. “Sertifikat fisik yang selama ini dikeluarkan BPN sebagai dokumen yang sah terhadap kepemilikan tanah tetap dipertahankan,” tegasnya.
7. Pencurian sertifikat tanah milik orang tua mantan Wakil Menlu RI, Dino Patti Djalal yang ada di Kemang dan Pondok Indah, Jaksel viral di media sosial. Dino yang mantan Dubes RI di Amerika Serikat itu meminta polisi mengusut kasus tersebut serta menangkap pelaku dan dalang di balik kasus pencurian itu. Dino menyebut, ibunya telah menjadi korban pencurian sertifikat rumah sebanyak lima kali sejak 2019 dan baru mengetahui kejadian itu satu tahun sesudahnya.
8. Polisi telah mengantongi identitas pelaku mafia tanah yang mencuri sertifikat tanah milik orang tua Dino Patti Djalal. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, pihaknya sedang melakukan pengejaran. “LP pertama masih berjalan yang daerah Pondok Indah. Tersangkanya sudah diketahui tapi masih dilakukan pengejaran,” ujarnya Rabu (10/2) sembari menyebutkan, pada laporan kedua polisi telah mengetahui tersangkanya dan saat ini tersangkanya telah ditahan.
9. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin memastikan fraksinya menarik dukungan atas pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aziz menegaskan, Golkar mendukung Pilkada serentak pada 2024 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016.
Azis mengatakan, keputusan tersebut dibuat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Menurutnya, akan lebih baik apabila saat ini pemerintah mengutamakan masalah penyelesaian penyebaran Covid-19. “Daripada harus menguras keringat membahas draf RUU Pemilu yang tentunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat final dan mengikat,” ujarnya.
10. Partai Demokrat menilai demokrasi di Indonesia akan berjalan semakin mundur jika pilkada tetap digelar pada tahun 2024, bukan tahun 2022 atau 2023. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, apabila pilkada tetap digelar pada 2024 maka akan ada 272 pejabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah yang tidak memiliki legitimasi. “Kredibilitas dan legitimasi kepala daerah di era demokrasi muncul karena dipilih oleh rakyat. Sedangkan jika ditunjuk langsung oleh Presiden melalui Mendagri, kredibilitas dan legitimasinya di mata rakyat yang dipimpinnya tentu sangat lemah,” kata Herzaky, Rabu (10/2).
Herzaky menuturkan, publik mungkin masih bisa menerima jika penjabat kepala daerah hanya menjabat beberapa bulan, tetapi jika pilkada digelar 2024 maka penjabat kepala daerah akan menjabat 1-2 tahun.
11. Mantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman disebut menerima fee sebesar Rp21 miliar terkait pengurusan perkara gugatan cerai harta gana-gini di tingkat peninjauan kembali. Hal itu terungkap saat Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Direktur PT Benang Warna Indonusa, Freddy Setiawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/2).Dalam BAP itu Freddy menceritakan sempat meminta bantuan pengacara Rahmat Santoso yang saudara ipar Nurhadi untuk mengurus perkara gugatan cerai harta gana-gini melawan mantan istrinya, Cendrawati Gunawan, di Mahkamah Agung (MA).
12. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyampaikan, Kodam Jaya siap mendukung dan mensukseskan program Kemenkes dalam menyiapkan personel vaksinator dan tracer Covid-19 untuk melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Dijelaskan, personel yang disiapkan sudah melakukan pelatihan dan terverifikasi vaksinator TNI sehingga mengikuti SOP yang dikeluarkan Kemenkes. Dudung memaparkan, vaksinator dan tracer nantinya akan ditugaskan hingga ke level paling kecil tingkat RT. “Nantinya ditempatkan di desa-desa atau fokus kepada RW atau RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Dudung, Rabu (10/2) kemarin.
13. Ketua DPP Partai NasDem Amelia Anggraini meminta Kominfo memblokir situs jasa penyelenggaraan pernikahan Aisha Weddings. Menurutnya, situs wedding organizer (WO) itu telah melanggar UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena menawarkan paket pernikahan untuk perempuan dengan rentang usia 12 hingga 21 tahun.
“Saya meminta Kominfo segera menutup situs tersebut. Jelas WO tersebut melanggar aturan” kata Amel dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/2). Menurut dia, perkawinan di bawah umur menabrak sejumlah regulasi mulai dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
14. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan wedding organizer (WO) Aisha Weddings ke polisi atas dugaan telah mempromosikan perkawinan anak di bawah umur. “KPAI melaporkan dugaan pelanggaran terkait hak anak di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun UU Perkawinan,” kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawat, Rabu (10/2) sore. Rita menjelaskan kronologi awal mengapa KPAI akhirnya melaporkan Aisha Weddings ke polisi atas dugaan melanggar UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan.
15. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyatakan, AS mengambil tindakan tegas terhadap militer Myanmar yang melakukan kudeta. Joe Biden memberikan sanksi kepada militer Myanmar termasuk membekukan aset yang berbasis di AS. “Hari ini saya kembali menyerukan kepada militer Burma (Myanmar) untuk segera membebaskan para pemimpin politik demokratis dan aktivis yang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint. Militer harus melepaskan kekuasaan,” kata Biden dilansir AFP, Kamis (10/2).
Biden mengatakan bahwa pemerintah AS akan memutus akses para jenderal terdapat aset sebesar USD 1 M yang ada di Amerika Serikat dan akan segera menyampaikan sanksi baru. “Saya telah menyetujui perintah eksekutif terbaru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang melakukan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta keluarga mereka,” kata Biden.
16. Twitter tidak akan mengizinkan Donald Trump untuk membuat akun twitter bilamana dia mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) kembali. Hal itu diungkapkan oleh kepala keuangan twitter, Ned Segal. “Cara kerja kebijakan kami, ketika anda dihapus dari platform, Anda dihapus dari platform, apakah anda seorang komentator, CFO atau pejabat publik saat ini atau sebelumnya,” kata Ned Segal dalam sebuah wawancara televisi CNBC seperti dilansir AFP, Kamis (11/2).
Seperti diketahui, penghapusan platform Donald Trump di Twitter terjadi setelah pemberontakan dengan kekerasan oleh para pendukungnya yang menyebabkan pengepungan yang mencengkam di Gedung Capitol pada 6 Januari lalu. Facebook dan jejaring sosial lainnya juga melarang Trump untuk menggunakan aplikasi setelah insiden itu. “Kebijakan kami dirancang untuk memastikan bahwa orang tidak menghasut kekerasan,” kata Segal.
Indonesia Maju
Post a Comment