Kumpulan Berita Terkini Dan Terpenting Dihimpun Dari Media Mainstream Dan Medsos Di Seluruh Indonesia,Bagikan Dan Penting Anda Baca
20210107 HARI KAMIS Berita Terpenting.
Rencana Pemerintah menerapkan PSBB di Jawa-Bali pada 11-25 Januri 2021 yang disampaikan Menko Perekonomian merangkap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto menjadi hot isu pagi ini. Publik menyadari langkah itu untuk menekan penularan Covid-19 yang terus meningkat.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan para tenaga kesehatan sudah letih menangani pandemi covid-19 yang tak kunjung usai. Ia merespon kebijakan PSBB Jawa-Bali serta kondisi rumah sakit yang semakin penuh dengan pasien terinfeksi virus covid-19 sebagai imbas libur panjang akhir tahun.
Isu menarik lainnya adalah soal blusukan yang dilakukan Mensos Tri Rismaharini. Kendati panen sindiran, Risma (panggilan akrab Tri Rismaharini, red) tidak ambil pusing. Mantan Wali Kota Surabaya itu terus lakukan aksi blusukan di Jakarta. Pada Rabu (6/1) pagi kemarin, Risma blusukan di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menyebut, blusukan yang dilakukan Risma di Jakarta untuk pencitraan saja.
Berita yang tak kalah menarik adalah soal Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menangis tersedu-sedu seolah menyesali perbuatannya yang menyebabkan dirinya tercebur dalam pusaran kasus Djoko Tjandra. “Saya sangat menyesal Yang Mulia, tidak sepantasnya saya berbuat seperti ini. Saya meminta belas kasihan penuntut umum agar tuntutannya berbelaskasihan dan agar Yang Mulia sekiranya bisa memutuskan dengan belas kasihan,” ujarnya terbata-bata.
Berikut isu selengkapnya.
1. Pemerintah tetapkan PSBB Jawa – Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021 untuk menekan penularan Covid-19 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. “Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Rabu (6/1).
Empat parameter yang telah ditentukan antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. Selanjutnya, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.
Airlangga Hartarto menegaskan, selama PSBBi, aktivitas bekerja di kantor diperketat dengan sistem work from home (WFH). “Penerapan pengetatan pembatasan itu meliputi membatasi tempat kerja, work from home 75 persen, dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat,” katanya, Rabu (6/1). Pembatasan lainnya yakni belajar mengajar secara daring, jam operasional di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 WIB, kapasitas restoran 25 persen.Kemudian tempat ibadah hanya 50 persen, fasilitas umum dan kegiatan sosial dihentikan sementara, hingga pengaturan kapasitas dan jam operasi moda transportasi.
2. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1), Presiden Jokowi menyinggung soal antisipasi karantina wilayah atau lockdown usai Indonesia memiliki kasus aktif virus corona lebih dari 110 ribu. Jokowi mengatakan sejumlah negara telah menempuh kebijakan itu. Jokowi meminta para menterinya bekerja keras menangani pandemi agar Indonesia tak memilih jalan yang sama. “Dua hari lalu London lockdown, Tokyo sama. Bangkok yang dekat-dekat kita juga lockdown. Terakhir, kemarin bukan hanya London saja, tapi Inggris juga. Hati-hati, jadi catatan kita semuanya jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis sehingga kita dipaksa untuk melakukan,” kata Jokowi
3. Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mematuhi pengetatan PSBB di seluruh Pulau Jawa dan Bali demi keselamatan tenaga kesehatan yang menangani pasien virus corona (Covid-19). Budi mengatakan beban kerja rumah sakit dan para tenaga kesehatan semakin berat setiap hari, lantaran kasus positif Covid-19 semakin meningkat. “Sudah cukup 500 orang yang wafat. Jangan lebih banyak lagi. Tolong bantu mereka, kurangi mobilitas teman-teman sejak tanggal 11 selama dua minggu,” kata Budi usai Rapat Terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1).
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan para tenaga kesehatan sudah letih menangani pandemi covid-19 yang tak kunjung usai. Ia merespon kebijakan PSBB Jawa-Bali serta kondisi rumah sakit yang semakin penuh dengan pasien terinfeksi virus covid-19 sebagai imbas libur panjang akhir tahun. Budi menjelaskan, kasus positif Covid-19 selalu naik 30-40 persen usai momen libur panjang. Ia menuturkan, kasus aktif ini semakin memberikan tekanan pada para nakes yang selama ini menangani pasien covid-19. Padahal, tercatat sudah lebih dari 500 nakes yang meninggal dunia akibat tertular covid-19.
Menkes, Budi Gunadi Sadikin, membuka opsi untuk menggratiskan biaya swab test Polymerase Chain Reaction (PCR) guna melandaikan kurva penyebarab Covid-19. Budi menyebut pihaknya saat ini masih melakukan hitung-hitungan untuk merealisasikan opsi tersebut. “Saya memiliki rencana walaupun harus dihitung dulu anggarannya, untuk test PCR yang sesuai dengan strategi kesehatan untuk flattening the curve itu kita coba hitung,” katanya, Rabu (6/1) malam.
Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah belum bisa mendeteksi secara pasti soal mutasi baru virus corona dari Inggris yang masuk ke Indonesia. Ia mengakui, pihaknya saat ini memang belum lakukan deteksi untuk melacak keberadaan virus tersebut di Indonesia, karena keterbatasan infrastruktur. “Kemarin musuhnya baru, yang masuk di Indonesia ada apa enggak, saya jawab enggak tahu. Karena memang kita nggak pernah tes,” ujarnya.
4. Dokter emergency sekaligus relawan Lapor Covid-19 Tri Maharani memaparkan laporan data kondisi keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit rujukan pasien covid-19 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) terisi 100 persen. Kondisi itu, kata Tri, terjadi karena pasien covid-19 di Jabodetabek dengan gejala berat meningkat sehingga membutuhkan perawatan khusus serta membutuhkan peralatan medis cukup seperti ventilator. “Ada 100 persen ICU di RS seluruh Jabodetabek sudah penuh, sudah 100 persen. Kalau Unit Gawat Daruratnya ada 80 persen sudah terisi,” kata Tri Maharani, Rabu (6/1).
5. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat soal rencana pembatasan aktivitas sosial di Jawa-Bali 11-25 Januari mendatang. Emil meminta agar masyarakat dan semua pihak tak terburu-buru menyimpulkan bahwa pembatasan tersebut merupakan PSBB. “Istilahnya ini tolong jangan segera disimpulkan bahwa ini PSBB,” pintanya di Surabaya, Rabu (6/1).
6. Presiden Jokowi membuka ruang biaya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat miskin gratis. Peluang itu tertuang dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian RI. Dalam Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada 21 Desember 2020 itu, mengatur ada 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kepolisian RI.
Jenis PNBP itu antara lain, Pengujian untuk penerbitan SIM baru, Penerbitan perpanjangan SIM, Pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi, Penerbitan STNK, Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor, Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor, Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor, Penerbitan BPKB, Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah, Penerbitan SKCK
7. Mabes Polri menjelaskan, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak semerta-merta membuat semua layanan kepolisian seperti, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) digratiskan.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan, pihaknya masih menggodok Peraturan Kepolisian untuk menindaklanjuti aturan pemerintah pusat itu. “Jadi,dijelaskan dengan pertimbangan tertentu. Artinya ada pertimbangan sehingga dia harus 0 bukan semua pelayanan itu 0. Nah pertimbangan apa itu yang masih digodok atau dikaji,” kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/1).
8. Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah mengupayakan pemulangan 335 warga negara Indonesia (WNI) karena pelanggaran keimigrasian atau overstayer di tengah pembatasan pergerakan orang akibat pandemi COVID-19. Ia berjanji, pemulangan itu dilakukan dalam waktu sepekan.
Rombongan WNI itu tersebut dipulangkan dalam tiga kelompok penerbangan (kloter). Kloter terakhir berjumlah 50 orang yang diterbangkan Rabu, (6/1) lewat Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi. “Semula jumlahnya yang dipulangin hari ini 52 orang, tapi dua kena COVID. Akhirnya nggak jadi berangkat,” kata Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Eko Hartono dalam keterangannya, Kamis (7/1). (...teruskan baca puluhan artikel menarik lainnya....😁👮👇 )
9. Kendati panen sindiran, Mensos Tri Rismaharini alias Risma terus melakukan aksi blusukan di Jakarta. Pada Rabu (6/1) kemarin, Risma blusukan di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan. Dalam blusukan kali ini, Risma berhasil mengajak 3 orang terlantar untuk tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. Salah satu orang yang diajak oleh Risma adalah seorang pemulung botol bekas yang dulunya pernah bekerja di supermarket.
10. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya tidak enjoy dengan blusukan Risma di lorong-lorong Ibu Kota, utamanya soal tunawisma atau pengemis di Jalan Sudirman-Thamrin. Karenanya Anies memerintahkan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk memeriksa pengemis yang ditemukan Risma di kawasan Sudirman-Thamrin.
Wakil Gubernur DKI Jakarta , Ahmad Riza Patria juga heran terhadap temuan Risma di Jalan Sudirman-Thamrin. Ia mengatakan, sudah puluhan tahun hidup dan tinggal di Jakarta, tapi baru pertama kali mendengar adanya tunawisma berada di jalan protokol tersebut. “Saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur empat tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Thamrin,” ujar Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/1/2021).
11. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menyebut, kegiatan blusukan yang dilakukan Risma di DKI Jakarta hanya untuk pencitraan. Dirinya meminta Risma fokus melaksanakan tugas di Kementerian Sosial. “Sebaiknya mensos fokus dulu menyelesaikan PR di Kemensos, jangan terlalu sibuk dengan pencitraan,” katanya, Rabu (6/1). Politisi PKS ini menduga, Risma sedang mengincar elektabilitas untuk Pilkada DKI Jakarta 2022 lewat blusukan ke sejumlah titik di Ibu Kota.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio juga berpendapat, bisa jadi Risma mengincar kursi gubernur DKI Jakarta dengan sering melakukan blusukan di wilayah Ibu Kota. “Arahnya ke Pilgub (DKI),” katanya, Rabu (6/1). Hendri menilai wajar apabila sejumlah pihak mengaitkan langkah Risma itu dengan politik pencitraan dan mencari panggung. Untuk menjawab berbagai tuduhan tersebut, Hendri menyarankan Risma lakukan blusukan di daerah lain.
12. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membela Risma. Menurut dia, blusukan yang dilakukan Risma harusnya menjadi motivasi Pemprov DKI Jakarta dan daerah lainnya dalam menangani masalah sosial di daerahnya. Mantan Wagubnya Ahok itu menuturkan, apa yang dikerjakan Risma, merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial. Djarot menegaskan, kegiatan Risma tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pilkada DKI Jakarta pada 2022 mendatang. “Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang akan dilaksanakan di tahun 2022,” tegasnya, Rabu (6/1).
13. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menangis tersedu-sedu seolah menyesali perbuatannya yang terlibat pusaran kasus Djoko Tjandra. Ia kini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di MA. Pinangki diduga menerima suap dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa tersebut. “Hancur pekerjaan saya, pasti dipecat yang mulia, terus saya pisah sama anak saya, terus saya…,” kata Pinangki tersedu-sedu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/1). “Saya sangat menyesal Yang Mulia, tidak sepantasnya saya berbuat seperti ini. Saya meminta belas kasihan penuntut umum agar tuntutannya berbelaskasihan dan agar Yang Mulia sekiranya bisa memutuskan dengan belas kasihan,” ucapnya terbata-bata.
Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku telah melaporkan keberadaan Djoko S Tjandra di Malaysia kepada Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikannya saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/1). “Saya tidak tahu siapa (jaksa eksekutor) yang menangani yang bersangkutan. Tapi saya menyampaikan kepada Kasi Uheksi Kejagung, bahkan saya menyampaikan kepada yang bersangkutan, Pak Djoko ada temen saya namanya Aryo. Dan pada saat itu Aryo mengatakan memang Direktorat Uheksi sudah memantau keberadaan Djoko di Malaysia,” kata Pinangki menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum.
14. KPK meminta Mahkamah Agung memberi perhatian khusus terhadap banyaknya terpidana kasus korupsi yang mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Hal itu disampaikan Plt Jubir KPK Ali Fikri menanggapi permohonan PK yang diajukan eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan eks Gubernur Jambi Zumi Zola. “Dengan banyaknya para koruptor mengajukan upaya hukum PK akhir-akhir ini seharusnya pihak MA membacanya sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus,” kata Ali, Rabu (6/1).
15. Menlu Retno Marsudi khawatir rivalitas antarnegara besar kembali berlanjut pada tahun 2021 sehingga dapat menghambat upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pertumbuhan perekonomian global. “Kita masih melihat kekhawatiran berlanjutnya rivalitas antara negara besar. Jika tidak terdapat niatan negara-negara tersebut untuk mengurangi rivalitas dan lebih memajukan kerjasama,” kata Retno dalam pernyataan pers yang disiarkan secara virtual, Rabu (6/1).
Menlu Retno Marsudi kembali menegaskan sikap Indonesia yang tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ia mengatakan, hingga kini Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut. “Penghujung tahun 2020, santer terdengar berita seolah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa hingga saat ini, tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegasnya.
16. Tim Kuasa Hukum Front Persaudaraan Islam, Aziz Yanuar, menyatakan siap bila kepolisian membubarkan kegiatan mereka karena tidak mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat (ormas). “Biarin aja [kegiatan dibubarin],” kata Aziz, Rabu (6/1). Aziz menegaskan, Front Persaudaraan Islam tak akan mendaftarkan diri sebagai organisasi masyarakat (ormas) agar mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah. Ia menganggap, proses pendaftaran organisasinya ke pemerintah tidak terlalu penting.
17. Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam insiden bentrok antara polisi dengan Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Desember 2020. Kabag Penum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan, pihaknya masih mendalami sejumlah keterangan dari saksi-saksi terkait peristiwa itu.
Ditegaskan, meskipun sejauh ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sudah memeriksa puluhan saksi, termasuk anggota polisi yang terlibat, namun tersangkanya belum ditetapkan. “Sampai saat ini saksi yang telah diperiksa ada 83 ya. Dari 83 tersebut, empat di antaranya adalah anggota Polri,” kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (6/1).
Indonesia Maju
Post a Comment