Berita Terkini,Presiden JOKOWI Akan Menjadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Dan Penyerahan Sertifikat Tanah Rakyat,Kumpulan Mainstream Dan Medsos.
2021 HARI INI RABU Bahagia Utk Vaksinasi Pertama Indonesia.
Berita soal Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 pada Rabu (13/1) menjadi sorotan publik pagi hari ini. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi terhadap Presiden Jokowi baru akan dilakukan setelah izin edar darurat vaksin atau emergency use authorization (EUA) diterbitkan oleh BPOM. Tetapi hingga saat ini, BPOM belum menerbitkan EUA.
Presiden Jokowi menyerahkan 584.407 sertifikat tanah gratis kepada warga di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota. Sebagian sertifikat diberikan langsung, dan sisanya diberikan secara virtual. Ia berharap seluruh tanah bisa tersertifikasi pada 2025 mendatang. Jokowi mengaku akan mempercepat penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat.
Isu menarik lainnya adalah soal Mensos Tri Rismaharini alias Risma panen sindiran. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan masyarakat yang tinggal di kolong jembatan masih banyak ditemukan di Kota Surabaya. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Iman Satria juga menyindir, mungkin Risma merasa dirinya masih Wali Kota Surabaya, padahal sudah jadi Mensos.
Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membela Risma. Ia menilai, kegiatan blusukan Mensos Tri Rismaharini menunjukkan sikap seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Menurut dia, tradisi menyapa masyarakat secara langsung mesti jadi bagian dari kultur kepemimpinan nasional.
Berikut Isue selengkapnya :
1. Menkes, Budi Gunadi Sadikin menyatakan vaksinasi covid-19 perdana akan dimulai Rabu (13/1). Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin. Selain Jokowi, vaksin akan disuntikkan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. Budi menjelaskan vaksinasi juga dilakukan di 34 provinsi pada hari yang sama. Ia meminta kepala daerah mengikuti proses vaksinasi agar masyarakat percaya dengan vaksin Covid-19. “Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1), di Jakarta, oleh Bapak Presiden,” kata Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/1). ( ikuti terus berita penting 15 artikel lainnya di bawah ini .... 👳👴👯👇 )
Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan pelaksanaan vaksinasi virus corona di daerah akan dimulai pada 14-15 Januari 2021. Vaksinasi dilakukan secara serentak dengan prioritas tenaga kesehatan. Untuk itu Budi meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi menjadi dua tahap. “Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14-15 (red: Januari) kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi,” kata Budi Gunadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).
2. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, vaksinasi kepada Presiden Jokowi akan dilakukan setelah izin edar darurat vaksin atau emergency use authorization (EUA) diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM). Hingga saat ini, BPOM belum menerbitkan EUA tersebut. “Bapak Presiden juga akan menerima vaksin jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1 Wiku tak menyampaikan secara pasti kapan EUA vaksin Covid-19 bakal diterbitkan BPOM. Namun, ia berharap izin edar tersebur terbit secepatnya. Dengan demikian, vaksinasi dapat segera dimulai.
3. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang siap melakukan penyuntikan perdana vaksin Covid-19. Hasto mengatakan, sikap tersebut untuk meyakinkan rakyat bahwa vaksin Covid-19 aman. “Kami PDI Perjuangan menaruh apresiasi pada Pak Jokowi yang menjadi penerima pertama vaksin, guna meyakinkan bahwa vaksin tersebut aman dan sebagai upaya menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1).
4. Presiden Jokowi mengaku telah meminta agar program vaksinasi Covid-19 di Indonesia diselesaikan kurang dari setahun. Ia menyebut, vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia memakan waktu 3,5 tahun. Berdasarkan hitungan Menkes Budi Gunadi Sadikin, vaksinasi di Tanah Air akan selesai dalam 15 bulan. “Tapi masih saya tawar, kurang dari setahun harus selesai,” kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1). Jokowi mengatakan, seluruh pihak memang harus bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi. Ia pun berharap, program vaksinasi dapat mempercepat penanganan pandemi dan aktivitas bisa pulih seperti sedia kala.
5. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, pihaknya telah menerbitkan sertifikat lot release pada 1,2 juta vaksin Sinovac. Adapun pengujian lot release tersebut dilakukan di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. ‘’Lot release merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk memastikan kualitas vaksin. Lot release merupakan persyaratan dari World Health Organization (WHO), berupa proses evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Obat setiap negara terhadap hasil uji dan/atau review dokumen mutu lot/batch suatu produk vaksin untuk menjamin mutu setiap lot/batch vaksin tersebut,” ujarnya.
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap profesional dan objektif dalam mengeluarkan izin pakai penggunaan darurat (EUA) vaksin virus corona (Covid-19) buatan Sinovac meskipun telah diumumkan pelaksanaan vaksinasi pada 13 Januari. “BPOM (harus) bekerja profesional dan objektif menilai kelayakan vaksin tersebut. Diharapkan BPOM tidak terpengaruh pada tekanan pihak tertentu dalam memproses pemberian EUA,” kata Mulyanto, Selasa (5/1).
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh mengatakan, pihaknya sedang menuntaskan fatwa halal CoronaVac atau vaksin Covid-19 produksi dari perusahaan Sinovac. “Komisi Fatwa akan melaksanakan sidang pleno lomisi untuk membahas aspek syar’i setelah menerima laporan, penjelasan dan pendalaman dengan tim auditor,” kata Niam, Selasa (5/1)
8. Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan tak akan ada potongan terkait dana bantuan sosial tunai. Bansos tunai akan kembali disalurkan selama empat bulan ke depan atau hingga April 2021. Besaran dana yang disalurkan sebanyak Rp300 ribu rupiah dan akan diberikan melalui dua saluran yakni Bank Himbara dan pengantaran melalui PT Pos. Mantan menteri pendidikan itu berharap peran aktif dari masyarakat untuk berani melapor jika menemukan penyimpangan terkait penerimaan bansos tunai ini. “Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil,” kata Muhadjir, Selasa (5/1).
9. Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk membenahi dan mengintegrasikan semua basis data dan program bansos yang ada di seluruh kementerian/lembaga. Hal ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat bersama Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (5/1). Suharso yang juga Ketum PPP itu menyebut, tugas ini merupakan langkah awal dalam mereformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. “Bappenas ditugaskan oleh Pak Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial,” ujarnya.
10. Presiden Jokowi menyerahkan 584.407 sertifikat tanah gratis kepada warga di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota. Sebagian sertifikat diberikan langsung, dan sisanya diberikan secara virtual. Ia berharap seluruh tanah bisa tersertifikasi pada 2025 mendatang. Jokowi mengaku akan mempercepat penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat. “Hari ini saya akan menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota. Saya ingin agar dipegang semuanya,” ucap Jokowi dalam Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Se-Indonesia, Selasa (5/1).
Presiden Jokowi mengakui, penerbitan sertifikat tanah gratis meleset dari target yang dicanangkan. Pada tahun lalu, pemerintah menargetkan menerbitkan 11 juta lembar sertifikat tanah, namun realisasinya hanya 6,8 juta lembar. Namun, meski realisasinya di bawah target, angkanya tetap di atas rata-rata penerbitan sertifikat pemerintah sebelumnya yang cuma 500 ribu lembar per tahun. “Tadi Pak Menteri (Agraria Tata Ruang/ATR Sofyan Djalil) menyampaikan bahwa target 2020 sebenarnya 11 juta, tapi karena ada pandemi realisasinya bisa 6,8 juta sertifikat,” ungkap Jokowi dalam Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Se-Indonesia, Selasa (5/1).
11. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menegaskan proses vaksinasi corona harus tetap diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Keduanya harus berjalan beriringan. Ketum Golkar itu menekankan penerapan protokol kesehatan tetap berlaku meski proses vaksinasi akan dijalankan. Pasalnya, vaksinasi membutuhkan waktu hingga 15 bulan untuk 182 juta rakyat.
12. Mensos Tri Rismaharini alias Risma panen sindiran. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan masyarakat yang tinggal di kolong jembatan masih sangat banyak ditemukan di Kota Surabaya, Jawa Timur. “Kalau beliau datang ke Jakarta dan kemudian datang ke kolong dan sebagainya, ternyata di Surabaya masih banyak sekali atau masih banyak yang begitu. Apakah beliau sedang kangen-kangenan dengan Surabaya sehingga di Jakarta ke kolong juga?” katanya, Selasa (5/1).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Iman Satria juga menyindir aksi blusukan Risma di Jakarta. Menurutnya, Risma mungkin lupa telah menjadi menteri dan menganggap dirinya masih sebagai wali kota. “Mungkin Bu Risma lupa kalau dia udah jadi menteri. Dia pikir dia masih jadi wali kota, pengen jalan-jalan aja. Menteri harusnya kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia,” kata Iman saat dihubungi, Selasa (5/1).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membela Risma. Hasto menilai, kegiatan blusukan Mensos Tri Rismaharini menunjukkan sikap seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Menurut dia, tradisi menyapa masyarakat secara langsung mesti jadi bagian dari kultur kepemimpinan nasional. “Tradisi blusukan ini juga dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya ketika beliau menjadi gubenur, sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1).
13. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menunjuk Arwani Thomafi sebagai Sekjen PPP periode 2020-2025. Ia menjelaskan, Arwani merupakan kader PPP yang masih berusia muda dan dia telah bersedia untuk meninggalkan posisinya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. ‘’Sekjen PPP namanya Arwani Thomafi. Malam ini saya hanya akan mengenalkan Sekjen PPP 2020-2025,” kata Suharso saat berbicara dalam Harlah ke-48 PPP yang berlangsung secara daring, Selasa (5/1).
14. Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan Habib Rizieq seluruhnya. Sebab, dalil-dalil yang disampaikan termohon untuk dijadikan alasan mengajukan praperadilan tidak benar dan keliru. Untuk itu, tim kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menyatakan surat penyidikan kasus kerumunan yang menjerat Habib Rizieq sah. “Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui yang mulia hakim praperadilan yang memutus perkara tersebut kiranya memutus dengan, sebagai berikut: Dalam perkara, 1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar tim kuasa hukum Polda Metro Jaya di PN Jaksel, Selasa (5/1).
15. Front Pembela Islam (FPI) mendeklarasikan diri atau bertiwikrama menjadi Front Persatuan Islam setelah dilarang oleh pemerintah.”Namanya (berganti lagi) menjadi Front Persaudaraan Islam, insyaallah,” kata kuasa hukum FPI Aziz Yanuar, Selasa (5/1). Perubahan nama ini, kata Aziz, dilakukan karena organisasi kemasyarakatan (ormas) baru ini belum memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Aziz mengatakan perubahan nama menjadi Front Persaudaraan Islam ini hasil kesepakatan bersama dan masukan dari Habib Rizieq Shihab (HRS).
Terkait perubahan nama Front Pembela Islam (FPI) menjadi Front Persaudaraan Islam, pihak Polri mengingatkan agar ormas tersebut segera didaftarkan ke Kemendagri. “Tapi apabila dari FPI model baru, apa pun namanya, ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Bareskrim Mabes Polri, Jaksel, Selasa (5/1).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pergantian nama Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam sebagai ‘petak umpet’. “Ini namanya main petak umpet. Karena mau pemerintah tidak jelas. Aksi pada FPI tidak masuk ke substansi. Cuma administratif dan mungkin memang cuma itu yang dijadikan dalil,” ujar Mardani lewat pesan singkat, Selasa (5/1). Menurut Mardani, seluruh organisasi masyarakat (ormas) harusnya dibina, bukan dibinasakan. Pemerintah, kata Mardani, seharusnya mengajak dialog ormas-ormas, terutama yang mempunyai dampak positif bagi Indonesia.
16. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19 semakin menipis. Menurut dia, ini menjadi alarm bagi masyarakat bahwa kondisi pandemi di Indonesia sudah darurat. “Kondisi keterisian tempat tidur di ruang ICU maupun ruang isolasi di RS jika dilihat secara nasional ini semakin meningkat dan mengkhawatirkan,” ujar Wiku, Selasa (5/1).
17. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta posko Covid-19 di daerah kembali digiatkan untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan masyarakat. Sebab, kasus positif Covid-19 mengalami kenaikan di sejumlah daerah. “Mohon berkenan tahun anggaran baru, bapak dan ibu bupati, wali kota, dan juga gubernur bisa mengalokasikan dana untuk tersedianya posko, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak tingkat kelurahan. Syukur kalau anggarannya cukup bisa sampai tingkat RT dan RW,” kata Doni, Selasa (5/1).
Indonesia Maju
Post a Comment