Berita Terkini Calon Kapolri Menjalani Fit And Propertest Di Komisi III DPR Dan Penggeledahan Kantor Pusat BPJS Jkt,Berita Lainnya Dari Mainstream Dan Medsos.
20210120 HARI INI Rabu Berita Penting.
*Isu menarik hari ini adalah calon Kapolri, Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo* yang menjalani proses fit and propertest di Komisi III DPR, hari ini. Salah satu pesaingnya yakni Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono ditunjuk menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sumardi.
Kejagung mulai memeriksa 20 pejabat dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan plat merah tersebut. “Berdasarkan jadwal yang tertera, akan dilakukan pemeriksaan pada 10 orang saksi pada Selasa (19/1) dan 10 orang saksi lagi pada Rabu (20/1),” kata Kapuspenkum Kejagun Leonard Eben Ezer Smanjuntak.
Pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada guru hingga dosen pendidikan formal mengenai materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain itu, para guru dan dosen akan diberi pelatihan tentang sistem belajar mengajar dengan metode pembelajaran berpikir kritis. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021. Jadinya, pencegahan terorisme masuk kurikulum sekolah.
*Joe Biden dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/1) hari ini*. Tugas Biden cukup berat karena banyak bencana yang terjadi di AS. Di antaranya, mengatasi pandemi Covid-19 yang menewaskan 4 ribu warga Amerika per hari, krisis ekonomi yang menyebabkan jutaan orang di-PHK, pemberontakan bersenjata di Gedung Capitol menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana Biden dapat menyatukan AS yang terancam pecah.
*Berikut Isue selengkapnya *:
*1.Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani fit and propertest* di Komsisi III DPR pada Rabu (20/1) hari ini. Kemarin, sekitar pukul 15.20 WIB, Kapolda Aceh Irjen (Pol) Wahyu Widada datang ke DPR untuk menyerahkan makalah calon Kapolri. Ia didampingi Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dan Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta.
*2.Kapolri Jenderal Idham Azis menaikkan pangkat luar biasa kepada 32 personel Polri* yang menangkap buron terorisme di Lampung, beberapa waktu lalu. Keputusan itu tertuang dalam surat telegram nomor STR/29/I/KEP./2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani Karobinkar AS SDM Polri Brigjen Bariza Sulfi.
*3. Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono ditunjuk jadi Wakil Komisaris Utama* PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sumardi. Hal itu tertuang dalam SK Menteri BUMN No. SK-17/MBU/01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad. Salinan surat itu diserahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pindad yang digelar secara daring, kemarin.
*4. Ketua Komisi III DPR Herman Hery berharap kebijakan Komjen Listyo Sigit Prabowo* ketika terpilih sebagai Kapolri lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Menurut Herman, harus ada perubahan paradigma bahwa kinerja petugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak melulu diukur dari banyaknya tersangka yang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman.(teruskan baca belasan artikal penting lainnya di bawah....👷👸👲👇 )
“Pendekatan restorative justice semestinya bisa lebih dikedepankan untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. Tentu saja pendekatan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat materiil dan formil serta berjalan dalam koridor profesionalisme dan penegakan hak asasi manusia,” tegasnya, Selasa (19/1).
5. Kejagung mulai memeriksa 20 pejabat dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan plat merah tersebut. “Berdasarkan jadwal yang tertera, akan dilakukan pemeriksaan pada 10 orang saksi pada Selasa (19/1) dan 10 orang saksi lagi pada Rabu (20/1),” kata Kapuspenkum Kejagun Leonard Eben Ezer Smanjuntak.
Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono mengatakan dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan mirip dengan kasus korupsi Jiwasraya, yakni berkaitan dengan pengelolaan dana investasi yang berasal dari uang negara. “Hampir sama dengan Jiwasraya, itu kan investasi juga. Dia (perusahaan) punya duit, investasi keluar,” katanya kepada wartawan, Selasa (19/1).
6. Penyidik Kejagung menggeledah kantor pusat PT BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, kemarin. Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di perusahaan pelat merah tersebut. “Tim jaksa penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan dan menyita sejumlah dokumen,” kata Leonard, Selasa (19/1).
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek siap memberikan keterangan terkait dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan investasi yang sedang didalami Kejaksaan Agung. Deputi Direktur Humas dan Antarlembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja mengungkapkan, pihaknya mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan di Kejagung. “Manajemen BP Jamsostek siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan,” ujar Utoh, Selasa (19/1).
7. Pemerintah bakal membentuk unit aduan khusus dugaan tindak pidana terorisme di lembaga penegak hokum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan. Hal itu termaktub dalam Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2021 yang diteken Presiden Jokowi pada 7 Januari lalu. Pemerintah menilai saat ini belum tersedia unit aduan khusus tersebut sehingga masyarakat kesulitan dalam melaporkan dugaan tindak pidana terorisme di sekitar lingkungan mereka tinggal.
8. Pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada guru hingga dosen pendidikan formal mengenai materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain itu, para guru dan dosen akan diberi pelatihan tentang sistem belajar mengajar dengan metode pembelajaran berpikir kritis. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021. Jadinya, pencegahan terorisme masuk kurikulum sekolah.
9. Ketidakterusterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah terpapar Covid-19, menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberikan contoh yang salah pada masyarakat terkait penanganan Covid-19 karena tidak pernah mengumumkan bahwa dirinya terpapar Covid-19. Menurut Agus, Airlangga seharusnya mampu memberi contoh yang baik terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan peran Airlangga sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Hal itu berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Agus menyebut, memang tidak ada undang-undang yang mengharuskan pejabat publik harus mendeklarasikan dirinya pernah terpapar Covid-19. Itu soal moral saja. Kalau menyuruh masyarakat tertib, ya dirinya harus tertib juga.
10. Pihak Istana Kepresidenan mengaku tak tahu menahu soal Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah terpapar Covid-19. Kasetpres Heru Budi Hartono mengaku belum pernah ada pemberitahuan resmi terkait hal ini. Heru mengatakan, hal ini semestinya dijawab langsung oleh pihak Kemenko Bidang Perekonomian.. “Harusnya yang bersangkutan menyampaikannya sendiri bahwa seseorang yang terpapar kena Covid harus dari yang bersangkutan. Harus dari Kemenko, jubirnya yang harus sampaikan ke publik,” ujarnya.
11. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut jumlah tes terkait paparan virus corona yang dilakukan Indonesia telah melampaui target Badan Kesehatan Dunia (WHO). Diketahui, WHO menargetkan jumlah tes per minggu adalah 1:1.000 populasi. Dengan rasio itu, Indonesia harus menggelar 267 ribu tes setiap pekan.
“Pada tanggal 10 Januari 2021, jumlah orang yang diperiksa mingguan sudah mencapai angka 290.764 orang atau sudah melebihi target WHO sebesar 107,69 persen,” kata Wiku dalam keterangan pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (19/1). Meski begitu, Wiku mengatakan tes massal di Indonesia masih menyimpan masalah. Pasalnya, jumlah tes tersebut tidak merata di seluruh wilayah.
12. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pemerintah pusat turun tangan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah penyangga Ibu Kota. Menurut Riza, ketersediaan fasilitas kesehatan di Jakarta makin berkurang bila kapasitas rumah sakit di Bodetabek tak ditingkatkan. Terlebih, kasus positif Covid-19 di DKI belum melandai. “Harapan kami, mudah-mudahan fasilitas daerah-daerah lain ditingkatkan. Khususnya di daerah sekitar Jakarta,” kata Riza di Balai Kota, Selasa (19/1).
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, kasus kematian mingguan Covid-19 naik 37,4 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Sedangkan zona merah penyebaran Covid-19 bertambah menjadi 108 Kabupaten/Kota pekan ini. Sebelumnya berjumlah 70 Kabupaten/Kota.
13. Menkeu Sri Mulyani (SMI) ungkapkan, hingga akhir Desember 2020, masih ada Rp 94 triliun dana daerah yang mengendap di bank. Ngendonnya uang triliunan itu diungkap SMI dalam rapat kerja secara virtual bersama Komite IV DPD RI pada , Selasa (19/1). “Pada akhir November lalu saya sampaikan jumlah account atau simpanan pemerintah daerah di bank masih Rp 218,6 triliun. Tapi pada akhir Desember kondisinya sudah menurun jadi Rp 94 triliun,” kata Sri Mulyani.
14. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang beruntung karena sudah mendapatkan akses pengadaan vaksin COVID-19. Bahkan Indonesia sudah melakukan vaksinasi meskipun baru di tingkat pejabat negara. “Jadi kita beruntung karena telah bisa mengamankan suatu jumlah vaksin yang dibutuhkan. Indonesia bisa mendapatkan apa yang disebut herd immunity,” kata Sri Mulyani.
15. KPK mendapat kabar soal surat tugas dan surat edaran KPK palsu yang beredar di Provinsi Papua. Plt Jubir KPK Ali Fikri menegaskan, pihaknya tidak pernah menerbitkan surat-surat tersebut. “KPK menyatakan dengan tegas bahwa surat tugas dan surat edaran tersebut palsu,” kata Ali, Selasa (19/1).
16. Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Zubairi Djoerban mengingatkan masyarakat agar tidak panik terhadap kondisi pandemi Covid-19. “Kita tidak usah terlalu panik. Mengapa? Karena bagaimanapun Indonesia itu negara besar, negara dengan penduduk nomor empat di dunia setelah China, India, Amerika, Indonesia. Sekarang ini, ranking Indonesia berada di ranking 19, jumlah yang terjangkit Covid-19 masih di bawah 1 juta,, ujarnya dalam diskusi daring, Selasa (19/1).
17. Pengacara yang juga kerabat eks caleg PDI-P Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, meminta kliennya segera menyerahkan diri ke KPK. Harun adalah tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR tahun 2019-2024 dan berstatus sebagai buron KPK sejak Januari 2020 lalu. “Dari saya pribadi karena masih saudaranya, meminta Harun segera menyerahkan diri supaya ada kepastian bagi dia dan bagi keluarga,” kata Daniel di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/1).
18. Joe Biden dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/1) hari ini. Sebagai pengganti Donald Trump, tugas Biden cukup berat karena banyak bencana yang melanda negaranya. Di antaranya, mengatasi pandemi Covid-19 yang menewaskan 4 ribu warga Amerika sehari, krisis ekonomi yang menyebabkan jutaan orang di-PHK, pemberontakan bersenjata di Gedung Capitol menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana Biden dapat mulai menyatukan AS yang terancam pecah.
“Yah, paling tidak, ini adalah momen yang melelahkan, dan jelas belum pernah terjadi. Tingkat ancaman yang dilaporkan di Washington DC dan seluruh negara ini menjadi keprihatinan besar. Juga ada kekhawatiran tentang orang-orang yang tidak hanya menolak hasil pemilu, tapi juga tidak mengakui pemerintah sebagai entitas yang seharusnya dapat mereka hormati. Semua itu sangat menyulitkan bagi seorang presiden yang baru menjabat,” kata Karen Hult, pakar politik dari Virginia Tech, yang juga anggota White House Transition Project non-partisan.
Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID
Post a Comment