Berita Terkini Sidang Gugatan Praperadilan MRS Dan Penyelidikan Benda Berbentuk Rudal Kumpulan Mainstream dan Medsos

*Berikut ini Resume Hot Isue  yang menarik perhatian publik yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream  maupun Media Sosial yang berkembang pagi hari sampai sore ini, Senen,   4 Januari 2021*:

20210104 HARI INI SENEN.

Semua Isue itu adalah soal jalannya sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakpus yang digelar di Pengadilan Negeri Jaksel, hari ini. Sebanyak 1.610 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang tersebut.

Pihak Polri menjelaskan perihal poin 2 huruf d Maklumat Kapolri, Jenderal (Pol) Idham Azis No. Mak/I/I/2021 yang menuai protes dari berbagai kalangan. Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Argo Yuwono mengklaim, poin 2 huruf d pada Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam ( FPI) tidak ditujukan untuk pemberitaan media massa.

Isu menarik lainnya adalah statemen Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin yang meminta TNI AL lebih maksimal dalam mengamankan wilayah NKRI pasca ditemukannya drone pengintai yang diduga milik China. Drone berbentuk tabung itu memiliki banyak sensor dan transmitter jarak jauh di kedalaman laut Selat Malaka. Hari ini, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono akan menjelaskan hasil penyelidikan terhadap benda berbentuk rudal yang diduga sebagai kapal nirawak atau drone yang ditermukan di bawah Laut Selayar, Sulsel.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang PSBB Transisi selama dua pecan atau hingga 17 Januari 2021. Pemprov DKI mengklaim perpanjangan itu untuk menekan penambahan kasus akibat libur Nataru 2021. Perpanjangan PSBB Transisi ini tertuang dalam Kepgub No. 1295 Tahun 2020.

Para perajin tahu dan tempe lakukan mogok produksi selama 3 hari, karena kedelainya langka dan harganya naik drastis. Normalnya, harga kedelai berada di kisaran Rp 6.100-6.500 per Kg, namun kini harganya naik menjadi sekitar Rp 9.500/Kg. 

*Berikut Isue selengkapnya*.

1. Sebanyak 1.610 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Rizieq Shihab di PN Jaksel, Senin (4/1). Menurut Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono, personel yang diturunkan juga bertugas menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar pengadilan. “Ya, 1.610 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda disiagakan untuk pengamanan sidang praperadilan besok di PN Jakarta Selatan,” kata Argo Yuwono dalam keterangannya, Minggu (3/1).

Kepala Humas PN Jaksel Suharno mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan sidang yang diagendakan pada pukul 09.00 WIB. Salah satu yang diamankan adalah soal keamanan sidang. “Pengamanan (dari) pihak kepolisian. Kita tak ingin ambil resiko. Jadi jika ada hal yang tidak kita inginkan, kita persiapkan,” ujar Suharno. PN Jaksel telah menunjuk Akhmad Sahyuti sebagai hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan dan Agustinus Endri sebagai panitera pengganti..

2. Pihak Polri menjelaskan perihal poin 2 huruf d Maklumat Kapolri, Jenderal (Pol) Idham Azis No. Mak/I/I/2021 yang menuai protes dari berbagai kalangan. Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Argo Yuwono mengklaim, poin 2 huruf d pada Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam ( FPI) tidak ditujukan untuk pemberitaan media massa.

Adapun poin 2 huruf d tersebut berbunyi “masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial”. “Dalam maklumat tersebut di poin 2d, tidak menyinggung media. Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tak perlu risau karena dilindungi UU Pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional,” kata Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono dalam keterangannya, Minggu (3/1).

Sebelumnya, Kapolri, Jenderal (Pol) Idham Azis melarang masyarakat untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam (FPI), baik melalui situs maupun media sosial. Larangan itu tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/1/2020 tertanggal 1 Januari 2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI.

3. Komunitas Pers mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut poin 2d dalam maklumatnya tentang pelarangan penggunaan simbol Front Pembela Islam (FPI). Komunitas Pers menilai poin 2d tersebut tidak sejalan dengan demokrasi dan dapat mengancam tugas jurnalisme. Pernyataan sikap Komunitas Pers tersebut disepakati pada 1 Januari 2021. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

“Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Ketua AJI, Abdul Manan dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

4. Aliansi organisasi masyarakat sipil menilai Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI telah melanggar konstitusi dan membatasi hak asasi manusia. “Meski maklumat tersebut pada dasarnya semata-mata sebagai perangkat teknis implementasi kebijakan, namun beberapa materinya justru telah memicu kontroversi dan perdebatan, terutama dari aspek pembatasan hak asasi manusia,” kata Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhamad Isnur dalam keterangan resminya, kemarin.  

Beberapa organisasi yang ikut menandatangani keterangan resmi ini meliputi YLBHI, KontraS, LBH Pers, hingga lembaga advokasi ELSAM. Beberapa substansi maklumat yang disoroti meliputi larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI.

5. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid juga mengkritik maklumat Kapolri. Menurutnya, pembatasan hak harus melalui mekanisme undang-undang. Ia menilai, larangan tersebut memang menabrak aturan yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945. Sementara anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, poin 2d Maklumat Kapolri soal Front Pembela Islam (FPI) bersifat ‘karet’ sehingga perlu dilakukan perubahan atau pencabutan. Ia meminta Polri memperbaiki rumusan maklumat tersebut.

6. Penyelidikan benda berbentuk rudal yang diduga kapal nirawak (drone) bawah laut yang ditemukan di Laut Selayar, Sulawesi Selatan menemukan titik terang. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono akan menjelaskan masalah itu, pada Senin (4/1) hari ini di Ancol, Jakarta Utara. “Besok silakan hadir di Pushidrosal Ancol, pukul 08.30 WIB. Bapak Kasal yang akan berikan konferensi pers,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI, Julius Widjojono melalui pesan singkat, Minggu (3/1).

7. Wakil Ketua DPR Bidang Korpol, Azis Syamsuddin meminta TNI AL lebih maksimal dalam mengamankan wilayah NKRI setelah ditemukannya drone pengintai yang diduga milik China. Drone berbentuk tabung itu memiliki banyak sensor dan transmitter jarak jauh di kedalaman laut Selat Malaka.

“Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI, jangan sampai ini terulang kembali. Kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan. Mengapa drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia dan tidak terdeteksi dan cara ini merupakan ilegal,” tegas Azis Syamsuddin, kemarin.

8. Guru besar hukum internasional UI Prof Hikmahanto Juwana meminta Kemenlu RI melakukan protes diplomatik dan memberikan tindakan tegas terkait kapal nirawak (drone) yang ditemukan di laut Selayar, Sulsel. “Bila sudah diketahui asal usul negara yang memiliki drone tersebut, Kemlu harus melakukan protes diplomatik yang keras terhadap negara tersebut dan bila perlu tindakan tegas lainnya. Protes keras dan tindakan tegas ini dilakukan terlepas apakah negara tersebut adalah negara sahabat, bahkan adanya ketergantungan Indonesia secara ekonomi,” ujar Hikmahanto, Minggu (3/1).

9. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyebut, benda asing yang ditemukan di laut Selayar, Sulawesi Selatan menjadi PR Menhan Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. “Indonesia bisa melalukan kerjasama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang andal. Lebih dari itu pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi,” tuturnya.

10. Jubir Vaksin Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sesuai jadwal yang telah disusun pemerintah, vaksinasi Covid-19 akan dimulai pekan kedua atau ketiga Januari 2021. Pasalnya, pemerintah telah menargetkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air selama 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022. “Kami rasanya cukup optimistis untuk sesuai jadwal yang disusun bahwa vaksinasi ini dimulai pada minggu kedua atau ketiga Januari 2021,” katanya menambahkan,  Pemerintah RI telah menerima informasi dari uji klinis vaksin Sinovac di Brasi dan Turki yang hasilnya menunjukkan hal yang positif.

11. Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa rentang waktu yang ditargetkan Indonesia untuk vaksinasi Covid-19 adalah 15 bulan, bukan 3,5 tahun. “Kami ingin klarifikasi terkait pemberitaan yang muncul bahwa butuh waktu 3,5 tahun untuk merampungkan vaksinasi di Indonesia,” kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (3/1/2021). Sebelumnya, muncul pemberitaan bahwa Indonesia membutuhkan waktu selama 3,5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasi tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin. “Adapun yang dimaksud Bapak Menteri dalam waktu 3,5 tahun adalah proyeksi penyelesaian vaksinasi untuk seluruh dunia,” kata Nadia.

12. Vaksin Covid-19 buatan Sinovac mulai didistribusikan ke 34 provinsi pada Minggu (3/1). “Betul, jadi mulai hari ini vaksin akan mulai kita distribusikan ke 34 provinsi,” kata Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari PT Biofarma Bambang Herianto dalam konferensi pers secara virtual, kemarin. Bambang menuturkan, proses distribusi vaksin tersebut melibatkan seluruh pihak, termasuk dalam menyiapkan sistem rantai dingin atau cold chain sampai vaksin diterima oleh fasilitas kesehatan.

13. Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tenaga kesehatan (nakes) akan menjadi kelompok pertama yang akan menerima vaksinasi Covid-19. Hal ini mengingat tingginya risiko mereka terpapar Covid-19. “Kemenkes sudah memetakan berapa banyak nakes yang akan disuntik. Terbanyak di Jawa Tengah,” ujarnya, kemarin. Dia mengatakan, pemerintah segera lakukan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat secara gratis. Namun, program vaksin tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, pemerintah mulai mengirimkan SMS secara serentak kepada penerima vaksin Covid-19 yang telah terdaftar pada tahap pertama.

14. Presiden Jokowi meneken PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak. Beleid tersebut diteken Jokowi pada 7 Desember 2020 lalu. Adapun PP tersebut merupakan peraturan turunan dari Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

15. Presiden Jokowi akan memimpin peluncuran penyaluran program Bantuan Sosial (Bansos) 2021 pada awal bulan ini. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Tubagus Achmad Choesni mengatakan, rencana peluncuran program bansos tersebut akan dilaksanakan pada 8 Januari 2021 atau paling lambat pertengahan Januari 2021. “Peluncuran penyaluran Bansos 2021 akan dilakukan secara offline dan online, langsung dipimpin Presiden dan diikuti para menteri, kepala lembaga, dan pihak terkait lainnya,” ujar Choesni saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 membahas Bansos Tahun 2021 secara daring, Minggu (3/1).

16. Komnas HAM berencana membeberkan hasil penyelidikan beserta kesimpulan peristiwa bentrok antara anggota laskar Front Pembela Islam ( FPI) dengan polisi paling lama pekan kedua Januari 2021. “Kami akan umumkan (laporan lengkap hasil penyelidikan dan kesimpulan) maksimal minggu kedua Januari,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Minggu (3/1). Komnas HAM juga akan mengumumkan hasil uji balistik terhadap tujuh butir proyektil dan empat butir selongsong dari tempat kejadian perkara (TKP).

17. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang PSBB Transisi selama dua pecan atau hingga 17 Januari 2021. Pemprov DKI mengklaim perpanjangan itu untuk menekan penambahan kasus akibat libur Nataru 2021. Perpanjangan PSBB Transisi ini tertuang dalam Kepgub No. 1295 Tahun 2020. “Berdasarkan penilaian dari BNPB maupun FKM UI, kami memutuskan untuk memperpanjang PSBB Masa Transisi hingga 17 Januari 2021,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Minggu (3/1).

18. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membatalkan rencana pembelajaran tatap muka di sekolah mulai bulan ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan meneruskan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada semester genap 2020/2021.

19. Para perajin tahu dan tempe lakukan mogok produksi selama 3 hari, karena kedelainya langka dan harganya naik drastis. Normalnya, harga kedelai berada di kisaran Rp 6.100-6.500 per Kg, namun kini harganya naik menjadi sekitar Rp 9.500/Kg. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin menyebutkan harga kedelai naik karena perkembangan pasar global. Dijelaskan, kebutuhan kedelai di Indonesia dipasok kedelai impor, sehingga harganya mengikuti pasar global.

20. Seperti diketahui, sejak Januari hingga Oktober 2020, Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 2,11 ton dengan total transaksi sebesar US$ 842 juta atau sekitar Rp 11,7 triliun. Negara pemasok kedelai adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Malaysia. Total impor kedelai dari AS mencapai 1,92 juta ton dengan nilai transaksi US$ 762 juta atau sekitar Rp 10,6 triliun. Kanada mensuplai 190 ribu ton kedelai dengan jumlah transaksi mencapai US$ 77 juta, disusuk Malaysia sebanyak  6.342 ton kedelai, dengan total transaksi US$ 3 juta.

Indonesia Maju !!

INFOTANGSEL.CO.ID