Berita Penting Soal Vaksinasi Untuk Masyarakat Indonesia Mulai Pertengahan Februari 2021 Dan Berita Lain Kumpulan Mainstream Dan Medsos Indonesia
20210128 HARI KAMIS Berita Penting.
_*Berita menarik hari ini adalah pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo*_ yang ingin mewujudkan citra polisi yang tegas tetapi humanis. Masyarakat menantikan terwujudnya janji tersebut.
Masyarakat mencermati bukti baru yang ditemukan KPK dalam kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP). KPK menyebut, sebagian uang hasil korupsi tersebut dibelikan wine dan sebagian lainnya diduga mengalir ke isteri Edhy Prabowo.
*Presiden Jokowi mengungkapkan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat akan dimulai* pada *pertengahan Februari 2021*. Pandemi COVID-19 belum usai, sudah muncul penyakit yang dikhawatirkan menjadi pandemi berikutnya. Yakni virus Nipah, yang berasal dari kelelawar. Virus ini pertama kali merebak di Malaysia pada 1998, di Kampung Sungai Nipah
*Badan kesehatan dunia (WHO) menyebut virus COVID-19 varian baru telah menyebar* dengan cepat di 70 negara. Dilansir dari AFP, Kamis (28/1), badan kesehatan PBB mengatakan varian baru COVID-19 yang disebut lebih menular ini pertama kali terlihat di Inggris pada 25 Januari 2021 lalu.
*Berikut Isue selengkapnya :*
*1.Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyatakan, dirinya akan mewujudkan citra kepolisian* yang tegas tetapi humanis. Hal itu disampaikannya usai dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1).
“Tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas, tetapi humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita menberikan pelayanan secada transparan dan bagaimaa mampu menberikan penegakan hukum secara berkeadilan,” tegas Kapolri.
*2.Presiden Jokowi menaikkan pangkat Listyo Sigit dari Komisaris Jenderal* menjadi Jenderal Polisi. Keputusan menaikkan pangkat itu dibacakan Sekretaris Militer Presiden, Marsma TNI Mohamad Tonny Harjono usai pelantikan Listyo di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
*3.KPK menemukan bukti baru. Uang hasil korupsi penetapan izin ekspor benur* yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dipakai untuk membeli wine. Temuan itu diperoleh penyidik usai merampungkan pemeriksaan terhadap eks caleg Partai Gerindra, Ery Cahyaningrum, Rabu (27/1) kemarin. Ery diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka kasus ini.
*4.KPK menyebut aliran uang kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur* mengalir ke istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Gerindra. Hal itu terungkap setelah penyidik memeriksa tenaga ahli Iis Rosita, Alayk Mubarrok, Rabu (27/1).
“Terkonfirmasi, posisi yang bersangkutan sebagai salah satu tenaga ahli dari istri tersangka EP [Edhy] yang diduga mengetahui aliran uang yang diterima oleh tersangka EP dan tersangka AM [Amiril Mukminin] yang kemudian diduga ada penyerahan uang yang diterima oleh istri tersangka EP melalui saksi ini,” ujar Plt. Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, kemarin.
Seperti diketahui, KPK telah mencegah Iis Rosita bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020, menyita lima mobil dan uang sebesar Rp16 miliar hasil penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi maupun tersangka.
*5.Anggota DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus dipanggil KPK untuk diperiksan* sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bansos, Rabu (27/1) kemarin. Namun yang bersangkutan tidak datang dengan alasan belum menerima surat panggilan. KPK segera menjadwal ulang. “Yang bersangkutan dipanggil menjadi saksi untuk tersangka AW (Adi Wahyono) tetapi tidak hadir,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, kemarin.
Seperti diberitakan, Tim penyidik KPK telah menggeledah rumah orang tua Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus yang berada di Jalan Raya Hankam, Nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur. Penggeledahan ini diduga terkait kasus korupsi bansos penanganan Covid-19 yang menjerat mantan Mensos Juliari P. Batubara.
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengonfirmasi penggeledahan tersebut. Selain rumah orang tua Ihsan, tim penyidik juga menyambangi rumah di Perum Rose Garden, Jatikramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. ( *_baca terus 12an berita menarik lainnya di bawah ini..._* 👮👴👵👸👇 )
6. ICW mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berani mengusut praktik korupsi di internal Polri. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, hal itu harus dilakukan Sigit dalam konteks menyokong agenda pemberantasan korupsi. “Dalam konteks menyokong agenda pemberantasan korupsi, ICW mendesak beberapa hal yang harus dilakukan oleh Kapolri. Pertama, dalam seratus hari ke depan, Kapolri harus berani untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum di internal kepolisian,” katanya, Rabu (27/1).
7. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Pangeran Khairul Saleh meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belajar dari masa lalu terkait rencana menghidupkan kembali PAM Swakarsa. Pasalnya, masyarakat masih trauma.
“Masyarakat umum masih dalam situasi traumatik atas PAM Swakarsa yang pernah ada tahun 1998-1999 yang secara historis memiliki catatan yang kurang baik, di mana terjadinya benturan dalam masyarakat sipil dan PAM Swakarsa,” katanya, Rabu (27/1).
8. Presiden Jokowi mengungkapkan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat akan dimulai pada pertengahan Februari 2021. “[Tahapan vaksinasi] ini sesuai yang saya sampaikan awal. Pertama prioritas tenaga kesehatan, dokter dan perawat. Ini prioritas. Kemudian berikutnya TNI, Polri dan pelayan publik serta masyarakat. “Saya kira Februari, nanti berbarengan, pertengahan bisa masuk ke sana,” kata Jokowi usai vaksinasi dosis kedua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1).
9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno meminta anggaran Rp 300 miliar untuk program vaksinasi Covid-19 dengan prioritas para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemulihan sektor ekonomi.
10. Kemenkes kembali menegaskan, biaya perawatan pasien Covid-19 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. “Pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk menanggung pembiayaan pasien atau masyarakat yang terkena dampak pada Covid-19 ini,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Masyarakat Abdul Kadir dalam diskusi daring, Rabu (27/1).
11. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan pemerintah masih berantakan menangani pandemi ovid-19. Kondisi ini membuat lonjakan kasus positif Covid-19 Indonesia telah mencapai satu juta lebih. “Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/1).
12. Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali menangis dalam sidang kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/1). Awalnya, Hakim Ketua IG Eko Purwanto mengumumkan penetapan jadwal sidang berikutnya dengan agenda pembacaaan putusan. Ia mengatakan, sidang perkara ini ditunda hingga Senin, 8 Februari 2021. Hakim Eko meminta jaksa penuntut umum kembali menghadapkan terdakwa Piangki dalam sidang pembacaan putusan. Sesudah itu, sambil menangis, Pinangki menyampaikan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim.
“Mohon izin Yang Mulia, ini kesempatan terakhir saya menyampaikan, besar atau kecil kesalahan saya nanti, saya tetap merasa bersalah dan merasa tidak pantas melakukan semua ini Yang Mulia. Saya hanya mohon belas kasihan dan keringanan Yang Mulia,” tuturnya sambil menangis. Hakim kemudian mengatakan hal itu sudah terangkum dalam nota pembelaan atau pleidoi Pinangki.
13. Komisi III DPR menstop proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung, Triyono Martanto. Keputusan itu diambil setelah Triyono diduga melakukan plagiat. Peristiwa itu bermula setelah Triyono memaparkan makalah yang dibawanya. Di tengah-tengah pemaparan itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) Ichsan Soelistio menyatakan Triyono telah melakukan plagiat dalam makalah tersebut.
14. Draf revisi undang-undang pemilu dan pilkada yang masuk dalam prolegnas prioritas DPR 2021 mengatur soal 2 jenis pemilihan umum di Indonesia, yakni Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Nasional nantinya akan diselenggarakan secara bersamaan. Pemilu Nasional digelar pada 2024 dan diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.
Sedangkan Pemilu Daerah adalah ajang kontestasi pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia secara serentak. Dengan kata lain, Pemilu Daerah di akan digelar di 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten dalam waktu yang bersamaan. Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada tahun 2027, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
Draf Revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada yang masuk prolegnas prioritas DPR 2021 mengatur bahwa syarat bisa maju sebagai calon presiden/wakil presiden hingga calon kepala daerah, wajib menjadi anggota partai politik.
Draf revisi Undang-undang (UU) tentang Pemilu yang masuk prolegnas prioritas DPR tahun 2021, mengatur larangan bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi calon peserta pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Draf revisi UU Pemilu membuka opsi pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu presiden, pemilu legislatif hingga pemilu kepala daerah menggunakan mekanisme elektronik atau e-Voting. Aturan itu sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU Pemilu sebelumnya hanya mengatur pemungutan suara secara manual dengan kertas suara.
15. Pandemi COVID-19 belum usai, sudah muncul sejumlah penyakit yang dikhawatirkan menjadi pandemi berikutnya. Salah satunya adalah virus Nipah, yang berasal dari kelelawar. Virus ini pertama kali merebak di Malaysia pada 1998, di Kampung Sungai Nipah. Dilaporkan, virus ini memiliki tingkat kematian yang tinggi dan sempat menyebar ke India hingga Singapura.
Terkait hal ini, Kemenkes ikut mewaspadai potensi virus Nipah menjadi pandemi baru. Pasalnya, angka kematian virus Nipah cukup tinggi, yakni berkisar 40 hingga 75 persen.
16. Badan kesehatan dunia (WHO) menyebut virus COVID-19 varian baru telah menyebar dengan cepat di 70 negara. Dilansir dari AFP, Kamis (28/1), badan kesehatan PBB mengatakan varian baru COVID-19 yang disebut lebih menular ini pertama kali terlihat di Inggris pada 25 Januari.
Varian itu adalah VOC 202012/01 dan telah terbukti lebih mudah menularkan daripada varian virus sebelumnya. Catatan seminggu terakhir ini, virus COVID-19 varian baru itu menyebar ke 10 negara lagi.
17. PM Inggris Boris Johnson mengatakan kebijakan lockdown di Inggris akan dicabut pada 8 Maret mendatang. Pemerintah akan membuka sekolah dan memberlakukan langkah-langkah baru untuk menekan penyebaran COVID-19.
“Karena itu kami berharap akan aman untuk memulai pembukaan kembali sekolah mulai Senin tanggal 8 Maret, dengan pembatasan ekonomi dan sosial lainnya dicabut (saat itu atau) sesudahnya, jika data memungkinkan,” kata Johnson kepada parlemen, seperti dilansir Reuters, Kamis (28/1).
Varian baru di Inggris yang sangat menular muncul di wilayah bagian tenggara Inggris sejak akhir tahun lalu. Virus ini telah menyebabkan peningkatan jumlah infeksi di seluruh wilayah Inggris.
Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID
Post a Comment