Berita Paling Ramai Hari Ini Di Indonesia Dikumpulkan Dari Media Mainstream Dan Medsos, Simak Terus.
Sikap Komut PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang membongkar borok-borok di Pertamina dan usul pembubaran Kementerian BUMN, komitmen Menhan Prabowo Subianto yang tak ingin Indonesia jadi negara boneka dalam konflik di Laut China Selatan, isu tentang BIN punya pasukan khusus, rencana preman pasar dilibatkan dalam penegakan protokol kesehatan, soal penikaman Syekh Ali Jaber, seragam Satpam yang diberi pangkat dan mirip seragam polisi sebagai HOT ISU yang menjadi perbincangan hangat pagi ini.
1.Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya dibubarkan. Alasannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol perusahaan pelat merah tersebut termasuk seorang presiden.
Menurut Ahok, sebaiknya Kementerian BUMN diganti menjadi superholding seperti Temasek yang ada di Singapura. Jadi, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tetapi menjadi Indonesia Incorporation.
2. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok juga mengungkapkan berbagai borok lain yang menempel di badan usaha milik negara itu. Aib-aib itu terkait manajemen Pertamina, mulai dari urusan ganti jabatan, persoalan gaji, direksi yang lobi ke kementerian, hingga utang perseroan. Ahok mengatakan bahwa kehadirannya di Pertamina telah mengganggu “keharmonisan” yang ada di perusahaan pelat merah tersebut.
Bahkan, katanya, dia menyebut dirinya sebagai pembuat kekacauan dan kekisruhan. “Pertamina sudah aman-aman, sudah nyaman-nyaman, kok Ahok masuk. Ini brengsek Ahok menganggu keharmonisan saja,” ujar Ahok dalam video tersebut.
3. Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dari jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Anak buah Prabowo Subianti ini menilai Ahok telah membuat gaduh di Pertamina.
“Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Karena ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh,” kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9).
Menjelaskan permintaannya agar Ahok dicopot dari jabatannya, Andre menyebut Antara lain soal pernyataan Ahok perihal aib manajemen Pertamina. Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik.
4. Menhan Prabowo Subianto memastikan tidak akan menjadikan Indonesia jadi negara proxy alias negara boneka bagi yang tengah berkonflik di Laut China Selatan. Indonesia tak akan terlibat dengan aliansi militer dan konflik di LCS dalam kondisi apapun. Walaupun, RI memiliki hubungan dagang yang baik dengan China, Prabowo tak akan bergabung dan ikut dalam pakta pertahanan negara lain.
Bahkan, kata Dahnil, Prabowo terus mendorong diplomasi agar kedua negara tak melakukan konflik berkepanjangan di wilayah itu. “Jadi dalam kondisi apapun, Indonesia tidak akan terlibat dalam aliansi-aliansi militer dan konflik di Laut China Selatan. Tapi tentu Indonesia, Pak Prabowo terus dorong diplomasi melalui Bu Menlu termasuk melalui Pak Prabowo sendiri,” kata Staf Khusus Mehan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin.
5. Deputi VII Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto membantah bahwa pihaknya memiliki pasukan khusus sebagaimana ramai diberitakan. Wawan menjelaskan, pasukan khusus Rajawali merupakan kode sandi untuk Pendidikan Intelijen Khusus (Dikintelsus). Tujuannya agar personel BIN memahami tugas dan dinamika di lapangan terkait intelijen tempur, taktik dan teknik intelijen di medan hutan, perkotaan, serta peningkatan kapabilitas SDM. “Ini bukan pasukan (unit) tersendiri, namun kepelatihan intelijen khusus yang diberikan kepada personel BIN yang bertugas di lapangan (bersama TNI, Polri),” kata Wawan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).
6. Deputi VII Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan, pasukan khusus Rajawali merupakan kode sandi untuk Pendidikan Intelijen Khusus (Dikintelsus). Tujuannya agar personel BIN memahami tugas dan dinamika di lapangan terkait intelijen tempur, taktik dan teknik intelijen di medan hutan, perkotaan, serta peningkatan kapabilitas SDM. “Ini bukan pasukan (unit) tersendiri, namun kepelatihan intelijen khusus yang diberikan kepada personel BIN yang bertugas di lapangan (bersama TNI, Polri),” kata Wawan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).
7. Ketua MPR Bambang Soesatyo meluruskan pernyataannya terkait keberadaan pasukan khusus di Badan Intelijen Negara ( BIN). Menurut Bamsoet, tidak ada pasukan khusus di institusi yang dipimpin oleh Budi Gunawan itu, seperti yang dipersoalkan dalam beberapa waktu terakhir. “Tidak ada pasukan khusus BIN yang diributkan. Video yang saya unggah di akun Instagram saya itu adalah demonstrasi para taruna-taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara ( STIN) yang baru selesai pendidikan dengan berbagai keahlian khusus,” katanya, Selasa (15/9).
Menurut Bamsoet, pasukan yang diberi nama Rajawali itu memang sengaja mempertunjukkan atraksi kepada para tamu undangan yang menghadiri kegiata Inagurasi Peningkatan Statuta STIN dan peresmian patung Bung Karno di STIN, Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.
8. Kepala Staf Keperesidenan Moeldoko mengikuti langkah Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk Syekh Ali Jaber di kediamannya, Selasa (15/9) kemarin. Moeldoko yang didampingi Deputi V KSP Jaleswari Jaleswari Pramodhawardhani antara lain memastikan, aparat keamanan saat ini sedang bekerja keras untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini secara transparan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Kepala BNPT, Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya tengah mendalami dugaan pelaku penyerangan Syekh Ali Jaber terafiliasi dengan kelompok terorisme. Hal ini disampaikan Boy dalam rapat kerja terkait anggaran tahun 2021 dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Boy mengatakan, pihaknya juga menyelidiki jejak digital pelaku penyerangan Syekh Ali Jaber.
Dijelaskan, informasi yang diterima dari keluarga menyebutkan bahwa pelaku memiliki gangguan jiwa selama lima tahun terakhir. Namun ia mengatakan, BNPT dan aparat penegak hukum tidak percaya begitu saja meski ada bukti kejiwaan tersangka yang bermasalah dari sebuah rumah sakit di Lampung pada 2016 “Tentunya kita tidak percaya begitu saja, kita telah bersama-sama dengan aparat melakukan pendalaman lebih lanjut terutama berkaitan dengan masalah apakah yang bersangkutan benar-benar gila atau pura-pura gila,” ujarnya.
10. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Siradj meminta, pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber harus diberi sanksi yang berat. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat sehingga kejadian serupa tidak akan terulang. “Harus mendapat sanksi yang berat supaya memberi pelajaran kepada yang lain sehingga tidak terulang lagi,” kata Said kepada wartawan, Selasa (15/9). Said menilai penusukan tersebut merupakan tindakan yang biadab dan tidak bermoral. Karenanya, pelakunya harus diberi hukuman sesuai aturan yang berlaku.
11. Sementara itu, penusuk Syekh Ali Jaber bernisial AA (24) telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan selama 48 jam. Dari pemeriksaan tersebut, tersangka belum memberikan informasi yang jelas mengenai motif penusukan. Ia hanya mengaku, merasa dihantui oleh korban. “Tersangka hanya mengakui dia merasa dihantui oleh Syekh. Itu kan keyakinan dia (tersangka). Nah ini membutuhkan analisis dan pendapat ahli,” tutur Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad.
12. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Polri menghitung secara cermat rencana pelibatan jeger atau preman di pasar dalam membantu menegakkan protokol kesehatan Covid-19. “Termasuk dampak psikologis bagi masyarakat secara luas khususnya pedagang di pasar, mengingat pemahaman publik selama ini bahwa hadirnya preman untuk beberapa kondisi sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa(15/9).
Bamsoet menyarankan, Polri menggandeng tokoh-tokoh yang lebih berpengaruh agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Tokoh-tokoh itu, bisa dari pimpinan Pasar Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh organisasi. “Mengingat peran tokoh-tokoh dinilai lebih efektif dan dibutuhkan di kalangan masyarakat,” ujarnya sembari mengingatkan, Polri tetap objektif dan selalu terukur dalam mengambil kebijakan dan mengayomi masyarakat.
13. Ketua DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ( IKAPPI) DKI Jakarta, Miftahudin mengatakan, Wakapolri tidak perlu sejauh itu (melibatkan preman pasar, red) untuk membantu aparat keamanan mengawasi aktivitas warga dalam menjalankan protokol kesehatan di pasar. “Tak perlu sejauh itu, jauh lebih efektif bila pengawasan itu dilakukan oleh paguyuban atau ketua-ketua blok pasar. Keterlibatan pedagang justru memperkuat disiplin para pedagang,” katanya, kemarin.
14. Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan pernyataannya terkait pelibatan “jeger” atau preman dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan di pasar. Dalam rapat dengan Komisi III DPR, kemarin, Gatot menjelaskan, pelibatan preman akan diawasi oleh TNI- Polri. Ia mengatakan, pihaknya tidak hanya melibatkan preman, tetapi seluruh komunitas masyarakat yang memiliki pemimpin formal dan informal seperti komunitas perkantoran, hobi, dan pasar.
“Kita menegakkan Perda. Jadi nanti Polri, TNI dengan unsur terkait akan membantu dan mendampingi melaksanakan (penegakan hukum mengenai protokol kesehatan),” tegas Gatot dalam rapat tersebut.
15. Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengubah seragam satuan pengamanan atau Satpam, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Ia menggagas, seragam Satpam berwarna coklat mirip seragam anggota kepolisian dan nantinya seragam tersebut juga disertai dengan pangkat.
“Untuk filosofi seragam satpam yang warna coklat muda untuk baju dan coklat tua untuk celana, dengan makna coklat identik dengan warna tanah atau bumi, kayu, dan batu, yang berarti warna alami,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, kemarin.
16. Presiden Jokowi menerima Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo di Istana Bogor, Selasa (15/09). Dalam pertemuan itu, tim kajian ketahanan pangan nasional Lemhannas RI memberi masukan kepada Jokowi seputar ketahanan pangan. Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaaan Lemhannas RI Edi Permadi yang ikut dalam pertemuan itu membeberkan lima masukan yang disampaikan ke Jokowi.
Di antaranya menyangkut soal lahan pangan atau food estate. Ia menyebut, food estate dapat mendorong terciptanya rantai ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, food estate perlu didukung pembiayaan pertanian yang feasible dan digitalisasi pasar.
17. Presiden Jokowi meminta sejumlah menteri bekerja sama dan memantau langsung perkembangan penanganan Covid-19 di 9 provinsi. Kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian.
18. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo meminta para penyidik bijaksana dalam menindak pelanggar protokol kesehatan selama pandemi corona. Arahan itu disampaikan Listyo kepada 421 jajaran reserse dan kriminal di seluruh Indonesia secara virtual, Selasa (15/9) kemarin. Ia meminta jajarannya berkoordinasi dengan instansi terkait guna membahas sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut.
“Terhadap pelanggar protokol kesehatan agar penyidik cermat dan teliti menentukan jenis pelanggaran administrasi, pidana pemilihan, pidana umum,” ujar Listyo.
19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengaku khawatir terhadap munculnya klaster pilkada di Depok di tengah pandemi Covid-19. Ia berharap agar semua pihak saling mengawasi penerapan protokol kesehatan selama masa kampanye.
Secara spesifik, RK menyorot Wali Kota Depok Mohammad Idris yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Depok 2020. “Saya titip protokol kesehatan masa kampanye. Saya titip karena Pak Wali (Idris) akan berkontestasi lagi. Mudah-mudahan akan berkampanye dengan protokol kesehatan,” kata RK dalam lawatannya ke Depok, kemarin.
20. Kejaksaan Agung berharap kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari disidangkan dalam waktu dekat lantaran berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21). Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.
“Kami (penyidik) berharap, agar mungkin secepatnya juga kami dorong untuk segera ke pengadilan. Dalam satu atau dua hari inilah, karena sudah P-21,” kata dia, kepada wartawan, Selasa (15/9). Febrie masih enggan untuk menjabarkan secara rinci mengenai pasal yang akan digunakan dalam surat dakwaan Jaksa nantinya. Terkait peristiwa penerimaan gratifikasi oleh Jaksa Pinangki akan dijelaskan secara rinci dan terbuka saat persidangan.
21. Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Brigjen TNI M Saleh tak membantah antrean ambulans di Wisma Atlet seperti terekam dalam video yang beredar di pesan singkat WhatsApp.
Dalam video berdurasi 29 detik itu nampak antrean ambulans di kompleks RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Namun Saleh menegaskan antrean itu bukan karena banyak pasien masuk hingga tak mendapat kamar. Dia berkata antrean terjadi karena banyak pasien masuk harus melakukan registrasi untuk masuk ke RSD Wisma Atlet.
22. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman menilai isolasi terpusat terhadap pasien Covid-19 tanpa gejala merupakan kebijakan yang tepat. Dia mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal isolasi terpusat untuk mengurangi beban rumah sakit dan mencegah klaster keluarga ketika isolasi mandiri di rumah. “Ini penting untuk mencegah beban di RS dan juga untuk mencegah timbulnya kluster keluarga,” ujar Dicky, Selasa (15/9).
Dicky menuturkan China dan Korea Selatan telah lebih awal menerapkan isolasi terpusat terhadap pasien Covid-19 tanpa gejala. Kedua negara itu juga menyediakan lokasi khusus untuk karantina rumah sakit yang ditujukan untuk pasien dengan gejala ringan dan sedang.
23. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut 78 perawat pasien Covid-19 telah meninggal dunia. Muhadjir pun menekankan pentingnya peran perawat dalam penanganan pandemi Covid-19.
24. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya 48 tenaga perawat di masa pandemi virus corona. Ia mengatakan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat memiliki risiko tertular yang tinggi. Atas dasar itu, Terawan meminta kepada para tenaga medis untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pada setiap tindakan, termasuk dari mulai dari penjemputan pasien sampai pelepasan pasien, sehingga para temaga medis aman dari Covid-19.
“Rasa dukacita mendalam juga saya sampaikan atas gugurnya 48 perawat dalam perjuangannya memberikan pelayanan kepada pasien untuk melawan Covid-19, paling banyak dari wilayah Jawa Timur. Semoga jasa-jasa para pahlawan kesehatan diterima di sisi Tuhan YME,” ujarnya dalam konferensi pers Doa Perawat untuk Negeri, di kanal YouTube BNPB, Selasa (15/9).
25. KPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap seorang arsitek bernama Lo Jecky dalam kasus dugaan suap/gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016 yang menjerat eks Sekretaris MA, Nurhadi Abdurrachman (NHD). Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa penyidik mendalami aliran uang Nurhadi yang diduga digunakan untuk mendesain rumah di kawasan Hang Lekir dan Patal Senayan.
“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan profesi saksi sebagai arsitek yang mendesain rumah milik Tersangka NHD yang berada di kawasan Hang Lekir dan Patal Senayan yang diduga bahwa dana yang dibayarkan oleh Tersangka NHD untuk mendesain kedua rumah tersebut berasal dari suap dan gratifikasi yang diterimanya,” ujar Ali Fikri, Selasa (15/9).
26. Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperingatkan soal masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2020 mendatang. Wapres menyebut netralitas ASN merupakan penyakit lama yang tidak kunjung sembuh. Tak hanya di Pilkada, netralitas ASN di pusat dan daerah juga selalu dipertanyakan ketika Pilpres. Karena itu, Ma’ruf meminta KASN lakukan pengawasan ekstra terhadap para ASN.
“Netralitas ASN dalam pilkada ini kayaknya penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh, belum sembuh. Masalah netralitas itu jadi cacatnya demokrasi kita dalam pelaksanaan pilkada,” kata Ma’ruf Amin seperti dilansir Antara, Rabu (16/9).
27. Menko PMK, Muhadjir Effendy mengaku melapor ke Presiden Joko Widodo terkait terlalu banyaknya tangan kementerian yang mengurus soal stunting sehingga malah tidak terurus.
“Tantangannya adalah, jumlah kasus stunting di negara kita ini masih sangat tinggi. Bukan hanya itu, yang mengurusi soal stunting terdapat 17 kementerian,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/9).
28. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi meminta DPR tidak memasukan klaster pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, tetapi dibuat Omnibus Law sendiri di bidang pendidikan. Menurut dia, UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan Kedokteran dapat menjadi Omnibus Law di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
Unifah mengatakan, RUU Cipta Kerja merupakan “sapu jagat” yang menghimpun 79 undang-undang (UU) menjadi 1 UU. Selain itu, lebih dari 1.000 pasal dipadatkan menjadi hanya 174 pasal. Sehingga, pada banyak pasal menimbulkan berbagai persoalan .
Post a Comment