Berita Ter HOT Hari Ini Yang Dikumpulkan dari Mainstream Dan Medsos,Perlu Anda Ketahui Dan Bagikan Ke Teman Anda

Gbr Liputan 6

20200814 Jumat Hari ini
Berikut ini Resume HOT Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream dan Media Sosial yang berkembang

1. Istana obral bintang tanda jasa. Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Tanda Jasa Medali Kepeloporan kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Namun Megawati tidak dating, dia hanya hadir secara virtual dalam upacara penganugerahan itu. Bintang Tanda Jasa Medali Kepeloporan juga dianugerahkan kepada Komjen Pol. (Purn) Ahwil Lutan Selaku Kepala Pelaksana Harian BKNN periode 1999-2001.

2 Kepala Negara, Jokowi juga menganugerahkan Bintang Tanda Jasa kepada 22 tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas menanggulangi Covid-19. Rinciannya, 9 tenaga medis menerima Bintang Jasa Pratama, sedangkan 13 lainnya menerima Bintang Jasa Nararya. Upacara penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8).
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk duka sekaligus penghormatan negara atas perjuangan tenaga medis dalam berperang melawan Covid-19.
Yang menarik, pemberian bintang tanda jasa kepada mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon menuai kritik dari masyarakat, karena kedua politisi Senayan beda partai itu sering mengkritik kebijakan Presiden Jokowi.

Namun keduanya tetap bertekad untuk mengkritik pemerintahan Jokowi bila kebijakannya dinilai merugikan masyarakat. “Ini bukan berarti saya berhenti mengkritik. Saya akan terus mengkritik karena presidennya menghargai kritik,” kata Fahri seusai menerima gelar bintang tanda jasa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/8).
Demikian juga dengan Fadli Zon, politisi Gerindra ini mengaku akan tetap mengkritik pemerintah meskipun telah dianugerahi bintang tanda jasa oleh Presiden Jokowi. Kalau ada kebijakan yang keliru, akan dia koreksi karena itu tugas anggota DPR.
Fadli menuturkan, Presiden Jokowi tidak keberatan terhadap kritik yang kerap dilontarkannya sejak menjabat Wakil Ketua DPR RI 2014-2019. Sikap itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada dirinya usai acara penganugerahan bintang tanda jasa di Istana Presiden. “Presiden menyampaikan perbedaan pendapat hal yang biasa, dan berlawanan politik sesuatu hal yang wajar dalam demokrasi. Saya kira kita punya pandangan yang sama,” kata Fadli.
Presiden Jokowi menyadari, pemberian bintang tanda jasa kepada dua politisi bandel, Fahri Hamzah dan Fadli Zon menuai kontroversi publik. Jokowi mengatakan, pemberian bintang tanda jasa kepada Fahri dan Fadli sudah melalui prosedur yang benar. Pemberian gelar tersebut sudah melalui pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Ini lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa,’’ kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/8).
Menurut Jokowi, kritik yang dilontarkan Fahri dan Fadli merupakan bagian dari demokrasi. Bagi presiden, berlawanan secara politik itu bukan berarti bermusuhan.(...teruskan baca di bawah ini.... )
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/berita-ter-hot-hari-ini-yang_14.html]

3 Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pemberian bintang tanda jasa kepada dua mantan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah sesuai aturan. Mahfud mengatakan, mantan ketua maupun wakil ketua lembaga negara hingga mantan menteri bisa mendapatkan Bintang Mahaputra Nararya jika sudah selesai tugas satu periode jabatan.
“Bahkan (sebelum ada masalah hukum) para mantan pejabat seperti Irman Gusman, Surya Darma Ali, Jero Wacik juga dianugerahi bintang tersebut. Malah jika pemerintah tidak memberikan bintang tanda jasa kepada para mantan pimpinan lembaga itu tanpa alasan hukum, itu justru melanggar aturan,’’ kata Mahfud MD.
 Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, para tenaga kesehatan yang meninggal saat bertugas memerangi Covid-19 sehingga meraih penghargaan bintang Mahaputra, berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.
“Kalau peraih bintang Mahaputera, dia berhak dikuburkan di taman makam pahlawan yang untuk tenaga medis ada 22 orang. Diputuskan pada bulan Mei, pada waktu itu yang meninggal semuanya masih ada 22 orang, dokternya 3, perawatnya 19,” kata Mahfud saat menggelar Konferensi Pers melalui Zoom Meeting dengan awak media, Kamis (13/8).
Mahfud menyebut dalam proses penyeleksian pemberian anugerah ini, ada sekitar 40 nama yang diusulkan. Namun, dalam proses seleksi, ternyata ada beberapa nama yang meninggal bukan karena pelayanan saat berjuang melawan Covid-19. “Dia tidak bertugas untuk covid lalu meninggal sendiri,” kata dia.


4 Mantan Ketua MPR Amien Rais tidak ada takutnya. Dia mengatakan, di era pemerintahan Presiden Jokowi, praktek politik partisan yang mementingkan kelompok tertentu masih sering terjadi. Menurutnya, politik partisan atau politik belah bamboo ini, cepat atau lambat, bisa membelah bangsa Indonesia.

“Politik belah bambu itu, menginjak sebagian dan mengangkat sebagian yang lain. Tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme,’’ kata Amien dalam sebuah video yang diunggah dalam akun Instagramnya yang dikutip Kompas.com atas seizin tim Amien Rais, kemarin.
Tokoh pendiri PAN ini menyebutkan, dalam perkembangan politik, semestinya pemerintah menganut paham Pro Bono Publico yaitu untuk kepentingan masyarakat umum. “Pilihan yang bersifat Pro Bono Publico, pilihan yang menguntungkan kepentingan orang banyak, sepantasnya jadi pilihan kita,” ujarnya.

5 Tokoh reformasi 1998 ini menilai, sejak pemerintahan Presiden Jokowi, perkembangan politik nasional semakin kurang demokratis. Bahkan, perkembangan politik di era Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Hal ini disampaikan Amien, “Sekarang ini perkembangan politik nasional bukan semakin demokratis, tetapi kian jauh dari spirit demokrasi, tidak berlebihan bila saya katakan hasil pembangunan politk di era pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Amien.

Pihak IstanaKepresidenanpun langsung menangkis tudingan Amien Rais karena dinilai tanpa dasar. “Presiden Jokowi mewakafkan hidupnya untuk perjuangan demokrasi dan reformasi berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945,” kata jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, kemarin.

6 Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Ardian menilai tuduhan Amien Rais tanpa dasar dan alasan yang jelas sehingga disangkal oleh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu sendiri. KSP menuturkan, masih bebasnya Amien Rais mengkritik Presiden Jokowi dan pemerintah merupakan bukti bahwa tudingan Amien Rais tak sesuai fakta.
“Tuduhan Amien Rais disangkal oleh kenyataan bahwa beliau sendiri bisa bebas mengkritik Jokowi.”Dalam demokrasi, oposisi biasa, tapi tidak lantas kemudian menjadi musuh yang dipojokkan, seperti tuduhan Pak Amien Rais. Pak Amien Rais sendiri kan bersuara kritis, tapi kan tidak kemudian dikriminalisasi, dipojokkan. Beliau sendiri selama ini kerap bersuara miring tapi tetap mendapatkan tempat, begitu. Jadi saya kira Pak Amien Rais harus berintrospeksi terhadap dirinya sendiri, karena beliau sendiri kritis tapi tidak pernah dipojokkan,” ujar Donny.


7 Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah hadir dalam geladi bersih Sidang Tahunan MPR 2020 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8). Sidang Tahunan MPR kali ini beda dengan tahun sebelumnya, karena harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, Sidang Tahunan MPR 2020 pada Jumat (14/8) pagi ini menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Semua yang masuk ruang sidang, tidak terkecuali Presiden Jokowi, Pimpinan MPR, Pimpinan DPR wajib lakukan tes usap atau swab test untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Indra Iskandar menjelaskan, jumlah kehadiran fisik pejabat publik dalam Sidang Tahunan MPR kali ini, dibatasi. Dari unsur DPR sekitar 176 orang, MPR dan DPD masing-masing sebanyak 50 orang.
Namun bagi anggota MPR dan tamu undangan yang tak bisa hadir secara fisik, tetap diundang untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR secara virtual. “Duta besar, mantan presiden, dan anggota yang tidak bisa hadir secara fisik diundang melalui virtual, bahkan tidak ada Githa Bahana Nusantara, sangat minimalis lah,” katanya, Kamis (13/8).


Presiden Jokowi dengan menggunakan masker dan pelindung wajah, menyaksikan dengan seksama geladi kotor peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/8).

Prosesi geladi kotor tersebut dimulai dengan masuknya pasukan berjumlah 20 orang dari matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian ke lapangan upacara,  kemudian diikuti oleh perangkat upacara lainnya secara terbatas.
Untuk pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) misalnya, hanya akan ada delapan orang yang bertugas. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota paskibraka yang bertugas mencapai 68 orang.

Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga merekomendasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dihentikan pembahasannya karena berpotensi melanggar. Selain itu, potensi perusakan lingkungan sangat besar dan proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta.

“Saya pertegas, Komnas HAM merekomendasikan kepada presiden dan DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja ini dengan pertimbangan potensi pelanggaran HAM sangat besar,” kata Sandrayati dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/8).

8. Ada 10 kesimpulan dari kajian yang dilakukan Komnas HAM terhadap RUU Cipta Kerja, di antaranya prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
RUU Cipta Kerja membutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif. Sehingga berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

9. Komnas HAM akan menyampaikan berkas kesimpulan pengkajian terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi dan pimpinan DPR. “Selain kami sebarluaskan melalui media, juga akan kita sampaikan langsung kepada Bapak Presiden dan pimpinan DPR,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/8).

10. Kemenkumham memberikan remisi atau pengurangan hukuman kepada 142.545 orang warga binaan alias narapidana pada HUT ke-75 RI tanggal 17 Agustus 2020. Hal itu disampaikan oleh Ahli Utama Dirjen PAS Kemenkumham, Yunaedi dalam webinar bertajuk “Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan: Akankah Tahanan Nurani Mendapat Amnesti”, Kamis (13/8).

11. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, jumlah tempat tidur di rumah sakit atau bed ocupancy rate (BOR) untuk merawat pasien Covid-19 masih mencukupi. Saat ini okupansi tempat tidur khusus pasien Covid-19 mencapai 66 persen, berarti masih terkendali karena angka maksimal BOR 80 persen.
‘’Masih ada buffer sekitar 14 persen menuju 80 persen, dan tentunya ini adalah BOR rumah sakit dengan bed-bed khusus untuk pasien Covid,” katanya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/8)

12. Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengaku terus memantau perkembangan kondisi daya tampung rumah sakit yang menangani Covid-19. Kemenkes siap lakukan penambahan kuota daya tampung RS rujukan jika terjadi lonjakan pasien Covid-19. “Kita pasti ada persiapan untuk itu. Saat ini kita sedang monitoring terus kondisi daya tampung RS rujukan kalau saja ada penambahan yang luar biasa,” ujar Abdul Kadir, Kamis (13/8).

13. Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengapresiasi Polri dan Kejaksaan Agung yang mau menindak aparatnya yang lakukan pelanggaran maupun perbuatan pidana dalam kasus pelarian Djoko Tjandra. Namun demikian KPK tetap KPK akan tetap mensupervisi penyidikan yang dilakukan Polri dan Kejagung, salah satunya dengan mengikuti gelar perkara yang dilakukan Polri pada Jumat (14/8) hari ini.
“Diundang atau tidak diundang, kami dating untuk mengikuti gelar perkara karena punya kewajiban supervise. Nah besok kami hadir dalam gelar perkara, kami akan melihat bagaimana penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri,” ujar Karyoto, Kamis (13/8).
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/berita-ter-hot-hari-ini-yang_14.html]

14. Kuasa hukum Djoko Tjandra, Otto Hasibuan mengaku, kliennya belum pernah bercerita soal aliran dana ke Jaksa Pinangki Sirna Malasari maupun pihak lain. Djoko juga belum pernah menceritakan perihal Jaksa Pinangki. Otto berjanji akan menanyakan masalah itu kepada kliennya, Jumat (14/8) besok.
Sementara itu isu yang berkembang menyatakan, Djoko Tjandra diduga menjanjikan uang untuk Pinangki sebesar 10 juta dollar AS atau sekitar Rp 145 miliar yang disamarkan dalam bentuk pembelian aset pembangkit listrik milik seorang pengusaha yang ditawarkan kepada Djoko Tjandra. Pemberian uang tersebut diduga sebagai imbalan untuk Pinangki agar membereskan persoalan hukum yang menjerat Direktur PT EGP itu.

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak berharap Kejagung melibatkan KPK dalam mengusut kasus dugaan suap yang menjerat oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pelibatan KPK diyakini dapat memulihkan nama baik Kejaksaan Agung yang kini tengah mendapat sorotan tajam dari publik.
Menurut dia, pelibatan KPK diperlukan karena yang tengah disidik dan hendak dituntut melibatkan oknum jaksa. “Jadi perlu dibuktikan ke publik bahwa Kejaksaan terbuka untuk melakukan koreksi dengan melibatkan KPK,” tegas Barita, Kamis (13/8).

15. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengumpulkan para Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk untuk ikut mensosialisasikan kebiasaan baru. ). “Perlu kami informasikan juga bahwa Panglima TNI mengumpulkan Babinsa untuk membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan adaptasi kebiasaan baru, kata Subbid Pam dan Gakkum Satgas Penanganan Covid-19, Kolonel Aloysius Agung di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (13/8).

16. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendaftarkan diri sebagai relawan uji klinis vaksin Covid-19. “Kami ingin menyampaikan kabar penting bahwa Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendaftarkan diri sebagai relawan uji klinis vaksin Covid-19,” kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito lewat kanal YouTube Setpres, Kamis (13/8).
Sikap Doni Monardo ini bertolak belakang atau berbeda dengan sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang tidak bersedia menjadi relawan uji klinis vaksin dengan alasan memberikan kesempatan lebih dahulu kepada masyarakat untuk jadi relawan vaksin.

17. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kepada para pengusaha bahwa uji coba vaksin virus corona (Covid-19) hanya akan berlaku untuk masyarakat yang berusia 18-59 tahun. “Jadi vaksin (Covid-19) yang sekarang ini berlaku bagi orang umur 18 sampai 59 tahun. Kalau Mas Hariyadi (Ketum Apindo) masih masuk. Pak Benny, enggak masuk itu. Vaksin itu baru aman untuk yang umur 18-59 tahun tadi,” katanya dalam Rakerkornas Apindo secara daring, Kamis (13/8).

18. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, banyak negara yang terkejut begitu mendengar Indonesia melakukan uji klinis tahap III vaksin Covid-19 yang dilakukan PT Bio Farma (Persero). Penyuntikan vaksin perdana telah dilakukan kepada para relawan di Bandung pada Selasa (11/8) lalu.
Erick menambahkan, vaksin tersebut nantinya akan disuntikkan ke 1.620 relawan yang telah mendaftarkan diri. Jika produksi itu aman, maka pada akhir 2020 vaksin Covid-19 akan diproduksi secara massal. Ia yakin vaksin produk Cina itu aman dan halal.

19. Wapres Ma’ruf Amin perintahkan kementerian/lembaga membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah mampu menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran di kementerian/lembaganya.

“Mari kita membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dengan sistematis, evidence-based (berdasarkan bukti) dan ilmiah,” tegas Ma’ruf Amin saat memimpin rapat perkembangan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, Kamis (13/8).

20. Menlu Retno Marsudi prihatin karena kasus kematian anak buah kapal (ABK) WNI dari kapal China kembali terjadi. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Kemenlu, Judha Nugraha, menyatakan Menlu telah bertemu dengan Dubes China pada Kamis (30/7) membahas kematian empat ABK WNI di kapal Han Rong 363 dan Han Rong 368.
“Ibu Menlu menyampaikan keprihatinan Indonesia yang sangat mendalam atas berulangnya kasus yang menimpa awak kapal indonesia di kapal berbendera RRT dan meminta agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh dan dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” kata Judha dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (13/8).

Menlu Retno Marsudi mengatakan, Indonesia telah menyepakati kerja sama perjalanan bisnis dengan Korea Selatan. Retno menyatakan, peraturan tentang perjalanan bisnis RI-Korsel itu mulai berlaku 17 Agustus 2020. “Pada hari ini saya umumkan bahwa Essential Business Travel Corridor Arrangement dengan Korea Selatan telah disepakati dan akan berlaku mulai Senin (17/8), bertepatan dengan peringatan kemerdekaaan RI ke-75,” kata Retno dalam konferensi pers secara daring, Kamis (13/8).

21. Mendagri Karnavian mengimbau masyarakat tidak menggelar lomba panjat pinang pada perayaan HUT ke-75 RI, 17 Agustus 2020, karena berpotensi menularkan Covid-19. Ia menekankan, jika ada yang hendak menggelar perlombaan, pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Misalnya, dalam lomba makan kerupuk, kerupuk harus digantung berjauhan satu dengan yang lain dan peserta lombanya membawa kerupuk dari rumah masing-masing.
22. Penyidik KPK menyita lahan kebun kelapa sawit milik eks Sekretaris MA, Nurhadi seluas 530,8 hektar di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Kamis (13/8). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyitaan lahan tersebut terkait kasus dugaan suap dan gratifikiasi penanganan perkara di Mahkamah Agung.
Ali menjelaskan, kepemilikan kebun kelapa sawit itu diatasnamakan sejumlah pihak, antara lain anak dan menantu Nurhadi. KPK memasang sejumlah papan tanda penyitaan oleh KPK untuk mengingatkan agar tak ada yang memasuki areal lahan untuk mengambil hasil sawit.

23. Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, TNI- Polri akan menjadi komando pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal. Hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/8) kemarin.
Dipilihnya TNI-Polri karena memiliki tenaga medis dan rumah sakit yang siap menggelar vaksinasi tersebut.  “Nanti untuk imunisasi massal akan di bawah TNI-Polri, untuk mengoordinasi daripada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan PMI,” kata Erick di Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin.

24. Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir meminta publik tak salah mengartikan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam Inpres itu, di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Erick Thohir yang Menteri BUMN itu mengatakan, keluarnya inpres tersebut tak berarti pemerintah menakut-nakuti masyarakat. “Dengan kemarin keluarnya Inpers Nomor 6 Tahun 2020, jangan sampai disalahartikan bahwa seakan-akan Polri bersama Komite ini akan melakukan tindakan yang menakut-nakuti masyarakat,” kata Erick di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8).

25. Polri sendiri akan tetap menggunakan upaya preventif (pencegahan) dalam penegakan Inpres No. 6 Tahun 2020. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, sanksi bagi  pelanggar protokol kesehatan merupakan pilihan terakhir. “Jadi masih ada upaya-upaya melakukan peneguran, kemudian baik itu lisan maupun tertulis,” kata Awi di Graha BNPB, Jakarta, kemarin.

26. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pemeriksaan terhadap 63 kepala sekolahmenengah pertama (SMP) Negeri se-Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Kamis (13/8). Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu yang menyebabkan seluruh kepala SMP di daerah tersebut mengundurkan diri.
“Benar ada kegiatan KPK di sana. Namun karena masih proses penyelidikan, saat ini kami belum bisa menyampaikan detail kegiatan dimaksud,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan melalui pesan tertulis, Kamis (13/8).

27. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meyakini alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mempengaruhi independensi lembaga antikorupsi dalam bekerja.
“Soal status PNS saya kira tidak akan mengurangi independensi karena walaupun kita berada di rumpun eksekutif tetapi kemudian pekerjaan penyidikan, penuntutan tetap kita lakukan,” ujar Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/8) malam.
Lili menuturkan perubahan status pegawai juga tidak akan melunturkan kultur birokrasi yang selama ini sudah berjalan di tubuh lembaga antirasuah. Selain pegawai tetap, tutur dia, KPK juga memiliki pegawai tidak tetap dan pegawai negeri yang diperbantukan (PNYD).

28. Terjadi aksi penembakan di Ruko Royal Square, Kelapa Gading, Jakarta Utarapada Kamis (13/8) siang kemarin. Kejadian itu menewaskan Sudianto, seorang pengusaha pelayaran. Polisi menyebut pelaku penembakan berjumlah dua orang. Salah satu pelaku, bertugas mengawasi situasi dan stand by di atas motor.
“Menurut keterangan saksi yang ada di sana, pelaku penembakan satu orang, tapi ada satu orang yang menunggu di motor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (13/8).

29. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi penembakan yang menewaskan pengusaha Sudianto (51). Selain menemukan 4 selongsong peluru, polisi juga mengamankan 1 unit ponsel yang diduga milik korban.
“Untuk saat ini kami belum melihat ataupun mendata apakah ada barang yang hilang atau tidak, tapi yang jelas kami menemukan handphone ya. Handphone yang ada di TKP itu kemungkinan milik korban,” ujar Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto kepada wartawan di lokasi kejadian, Jl Pengangsaan II, Kelapa Gading, Jakut, Kamis (13/8).

30. Polisi menyebut, istri pengusaha pelayaran, Sudianto (51) mengalami syok atas peristiwa penembakan maut yang menimpa suaminya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi masih belum memeriksa istri korban lantaran masih berduka.
“Kalau keluarga sih kami belum (periksa), karena tadi kita lihat istrinya masih syok sama anaknya. Jadi berempati, belum tega juga kita,” kata Kapolres Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto kepada wartawan, Kamis (13/8).

31. Jadi Pranotobatal diperiksa polisi soal klaim ‘obat Corona’. Hadi Pranoto berhalangan hadir menjalani pemeriksaan dengan alasan sakit. Pemeriksaan Hadi Pranoto sedianya digelar pada Kamis (13/8) kemarin. Namun polisi terpaksa menunda pemeriksaan setelah mendapatkan surat keterangan sakit Hadi Pranoto dari pihak pengacara.
“Hari ini (kemarin, red) dia nggak datang, alasannya sakit,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus ketika dihubungi wartawan, kemarin.
Tksh 🙏🌷😇
INFOTANGSEL.CO.ID
[https://www.infotangsel.co.id/2020/08/berita-ter-hot-hari-ini-yang_14.html]