Sejumlah 20 Artikel Berita Singkat Dan Padat,Dari Berbagai Media Mainstream Dan Medsos Yang Berkembang Muali Kemarin Hingga Hari Ini.
*Sejumlah 20 Artikel Berita Singkat Dan Padat,Dari Berbagai Media Mainstream Dan Medsos Yang Berkembang Mulai Kemarin Hingga Hari Ini.*
*Infotangsel.co.id.* Berita Singkat *Menarik Dan Terpercaya*, Kamis 07 Oktober 2021
Salah satu Isue menarik hari ini adalah seruan Ketua PBNU Marsudi Syuhud yang meminta aparat kepolisian mewaspadai gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang diduga melakukan pembaiatan terhadap puluhan warga Garut, Jawa Barat (Jabar). Sementara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan pembaiatan warga Garut masuk aliran NII tidak bisa dibenarkan.
*Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan menyatakan, tugas KPK dan Dewas KPK adalah aktif mencari bukti soal 8 orang dalam KPK yang dikendalikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin*, bukan menunggu – diberi — secara pasif. “Yang jelas Robin enggak kerja sendiri. Apa masih mau ditutupi?” kata Novel.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mengusulkan agar Presiden Jokowi membentuk tim khusus untuk mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening jumbo sindikat narkoba sebesar Rp120 triliun. Pembentukan tim khusus itu perlu dilakukan karena laporan PPATK soal rekening bandar narkoba tidak pernah ditindaklanjuti Polri dan BNN.
*Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas soal turunnya harga telur*, nasib peternak ayam, dan persoalan jagung di Istana Kepresinenan Jakarta, Rabu (6/10) kemarin. Usai rapat Mentan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, salah satu rencana permanen untuk mengatasi penurunan harga telur, pemerintah akan membentuk industri telur agar telur dari para produsen dapat terjualbelikan. Selain itu, komoditas telur diupayakan bisa masuk ke dalam program bansos.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pelaku perjalanan internasional wajib mematuhi syarat perjalanan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, mulai dari tes Covid-19 hingga menjalani karantina. Jika tidak memenuhi persyaratan akan dipulangkan ke negara asal.
*Berikut Isue selengkapnya* :
*1.PBNU meminta aparat kepolisian mewaspadai gerakan Negara Islam Indonesia (NII)* yang diduga melakukan pembaiatan terhadap puluhan warga Garut, Jawa Barat (Jabar). PBNU menilai gerakan NII itu akan menimbulkan propaganda politik. “Bagi penegak hukum untuk mewaspadai gerakan-gerakan semacam ini yang bisa menimbulkan kerawanan politik dan propaganda yang bisa mengakibatkan memudarkan persatuan dan kesatuan,” kata Ketua PBNU, Marsudi Syuhud kepada wartawan, Rabu (6/10) malam. Marsudi mengatakan, Indonesia adalah negara kesatuan dan hal tersebut telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
“Kita bangsa Indonesia telah sepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun jika masih ada sekelompok orang yang masih menginginkan bentuk lain seperti NII, DI, Khilafah atau lainnya itu baru merupakan fikrah atau ide,” kata Marsudi. Ia mengatakan aktivitas pembaiatan yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia melanggar hokum, baik hukum negara maupun hukum agama.
*2.Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan pembaiatan warga Garut masuk aliran NII* tidak bisa dibenarkan. “Itu tidak benar, sangat tidak benar, bertentangan dengan proklamasi kemerdekaan 45. Harusnya jangan ada dalam pikiran kita tentang berdirinya negara berdasarkan apapun juga selain Negara Republik Indonesia,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad kepada wartawan, Rabu (6/10).
Dadang mengatakan Indonesia adalah negara kesatuan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada negara di dalam Negara Indonesia. “Kita sepakat Negara kita Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, jadi nggak boleh ada negara apapun di dalam Negara Indonesia,” tuturnya.
*3.Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) diduga kembali muncul di Garut,Jawa Barat*. Seorang remaja berusia 15 tahun di Kelurahan Sukamerti, Kecamatan Garut Kota, Garut diduga telah terpapar paham radikalisme NII. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Garut, Wahyudijaya, mengatakan pihaknya tengah berupa mengembalikan anak tersebut dengan puluhan orang lain yang terpapar paham radikalisme. “Seorang anak teridentifikasi memposisikan pemerintah itu sebagai thagut dan dia tidak mau kembali kepada orang tuanya,” ujar Wahyudijaya di kantornya, Rabu (6/10).
Wahyu menjelaskan, saat ini Majelis Ulama Indonesia bersama pihak terkait tengah memberikan penyembuhan pemahaman kepada anak tersebut. Menurutnya saat ini ada 59 orang warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota yang teridentifikasi terpapar paham radikal dengan beragam usia. Ia menilai ideologi NII yang menyasar anak-anak di Garut masih dalam bentuk partisan sehingga belum ada gerakan makar.
*4.Sementara itu, Lurah Sukamentri Suherman mengatakan, berdasarkan pengakuan sejumlah anak yang mengaku dibaiat*, salah satu doktrin yang diberikan adalah menganggap pemerintah RI thogut. “Ajarannya yang diterima ya…. menganggap negara ini thogut,” ujar Suherman kepada wartawan, Rabu (6/10).
Suherman menjelaskan, informasi mengenai puluhan warga dibaiat masuk NII ini terungkap setelah adanya pengakuan salah seorang anak kepada orang tuanya. Dijelaskan, remaja lelaki itu mengaku telah dibaiat dan disyahadatkan kembali oleh seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung melakukan pendataan. Hasilnya, diketahui ada 59 orang yang didominasi remaja mengaku dibaiat masuk NII.
*5.Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menyatakan tugas Pimpinan KPK dan DewasKPK adalah aktif mencari bukti soal 8 orang dalam KPK yang dikenbalikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin*, bukan menunggu – diberi — secara pasif. “KPK dan Dewas diberi wewenang untuk mencari bukti, bukan menunggu diberi bukti dan tidak peduli,” ujar Novel dalam cuitan di akun twitter @nazaqistsha, Kamis (7/10).
*Novel yang mengetahui isi perut KPK itu meyakini, Stepanus Robin Pattuju, tidak bekerja sendiri*. Novel menjelaskan kasus Stepanus diungkap oleh dirinya dan penyidik lain yang disingkirkan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), namun timnya dilarang untuk mengusut kasus tersebut. “Yang jelas Robin enggak kerja sendiri. Apa masih mau ditutupi?” kicau Novel. (_*lanjutkan 14 item berita menarik lainnya di bawah ini...*_👧👨👩👇)
6. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Soiman menilai, permintaan KPK agar pihak yang mengetahui 8 orang dalam KPK yang bisa dikendalikan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK sangat mengada-ada. Sebab, itu menjadi kewajiban KPK untuk mencari tahu soal dugaan adanya orang dalam yang dikendalikan Azis. “Ini kan fakta persidangan yang disampaikan saksi di bawah sumpah, dan itu perlu didalami. Yang wajib mendalami bukan masyarakat luas tapi KPK dan Dewas,” ujar Boyamin, Rabu (6/10). Sebelumnya, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan KPK meminta pihak yang tahu orang dalam KPK yang bisa diatur Azis Syamsuddin lapor ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
7. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman meminta KPK segera melakukan penyelidikan terhadap 8 orang dalam KPK yang dikendalikan Azis Syamsuddin. “Sejak awal Pukat UGM sudah meminta agar KPK mengusut perkara Azis Syamsuddin dan Stepanus Robin Pattuju secara utuh dan menyeluruh karena kasus ini sangat berbahaya untuk independensi KPK,” tutur Zaenur, Rabu (6/10). Penyelidikan KPK dapat dimulai dengan melakukan pengembangan pada komunikasi yang dilakukan ajudan Azis, Azis, hingga Stepanus Robin. Selain itu, KPK mesti melakukan audit terhadap perkara-perkara yang proses penyidikkannya diikuti oleh Robin Pattuju.
8. Dewas KPK menyatakan belum pernah menerima laporan dugaan pelanggaran etik terhadap 8 penyidik atau orang dalam KPK yang dikendalikan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. “Seingat saya tidak pernah ada laporan resmi ke Dewas terkait delapan penyidik atau ‘orang dalam’ KPK yang katanya bisa mengamankan kepentingan AZ (Azis Syamsuddin). Saya baru tahu dari media,” ujar Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris, Rabu (6/10).
Seperti diketahui, dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/10), Azis disebut bisa mengendalikan 8 orang di internal KPK untuk mengurus perkara. Hal itu, diungkapkan Sekda Kota Tanjungbalai Yusmada yang hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan suap pengurusan perkara di KPK dengan terdakwa eks penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.
9. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak mendapatkan remisi, termasuk koruptor, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tak lagi memiliki sense of crisis terhadap kasus korupsi. “Praktik korupsi masih masih merajalela dan menjadi sumber utama penghambat kesejahteraan masyarakat,” kata Kurnia dalam keteranngan tertulis, Rabu (6/10).
Menurut dia, MK juga tak memahami bahwa tindakan korupsi merupakan extraordinary crime yang membutuhkan perlakuan khusus agar pelakunya mendapatkan efek jera. “Kalau seluruh terpidana tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan remisi, bukankah itu merupakan pandangan yang menyamaratakan semua tindak pidana?,” ucapnya. “Padahal putusan-putusan MK terdahulu tegas mengesahkan pembatasan hak untuk menerima remisi bagi pelaku kejahatan-kejahatan khusus seperti korupsi,” imbuh Kurnia.
10. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mengusulkan agar Presiden Jokowi membentuk tim khusus untuk mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening jumbo sindikat narkoba sebesar Rp120 triliun. Pembentukan tim khusus itu perlu dilakukan karena laporan PPATK soal rekening bandar narkoba tidak pernah ditindaklanjuti Polri dan BNN.
“Ketika saya tanya, kemana saja laporanmu? PPATK bilang sudah disampaikan ke BNN, Polri tapi enggak jalan. Jadi harus Presiden Jokowi harus cermati masalah ini karena ini masalah besar,’’ kata Hinca, Rabu (6/10) seraya menambahkan, tim khusus ini bisa dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD atau Menkeu Sri Mulyani.
Hinca meyakini jumlah transaksi keuangan dalam sindikat narkoba jauh lebih besar dari laporan PPATK. Menurut dia, angka keuangan dari transaksi narkoba adalah puncak gunung es yang selama ini luput dari pengawasan pemerintah. Menjawab pertanyaan, Hinca mengatakan Komisi III DPR akan memanggil BNN terkait temuan PPATK tersebut padal bulan depan.
11. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengaku baru akan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening jumbo milik sindikat narkoba dengan total sebesar Rp120 triliun. Karo Humas dan Protokol BNN Sulistyo Pudjo Hartono menyampaikan terima kasih kepada PPATK atas informasi tersebut.
“Tentu saja kita akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan PPATK untuk mendapatkan kejelasan transaksi tersebut,” kata Sulistyo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/10). Sulistyo menuturkan pihaknya akan menyelidiki temuan tersebut, apakah benar rekening bernilai ratusan triliun itu terkait dengan transaksi narkoba atau tidak.
12. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan — yang disebut-sebut calon kuat RI-1, red — memamerkan hasil penataan sistem transportasi di Ibu Kota yang telah dilakukan. Anies menyebut saat ini di Jakarta tak ada lagi macet karena angkot ngetem.
13. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu masalah yang dihadapi Indonesia untuk menyongsong era bonus demografi tahun 2045 adalah soal penyiapan lapangan kerja. Sebab, kata dia, saat ini Indonesia masih menanggung sebanyak 9 juta pengangguran dan menampung 1,9 juta lulusan yang akan memasuki dunia kerja. “Inilah problem besar yang harus dihadapi Indonesia, bagaimana kita bisa menyiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya yang memberikan kesempatan usia produktif betul-betul bisa bekerja secara produktif,” kata Muhadjir saat menjadi keynote speaker pada peluncuran “Buku Indonesia Menuju 2045”, Rabu (6/10).
Muhadjir juga mengatakan, saat ini perguruan tinggi di Indonesia gencar membangun program studi profesional tetapi dengan kualitas apa adanya. Padahal, yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk menyongsong bonus demografi 2045 adalah agar mereka dapat memperbesar bidang-bidang kajian vokasional. ‘’Akibatnya jadi tidak profesional, abai atau kurang perhatian terhadap penyediaan kajian studi di bidang vokasional,” ujarnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui, proses pendidikan di Indonesia belum mengatur soal logika, etika, dan estetika secara seimbang. Padahal, dalam dunia pendidikan, seni dan budaya sangat diperlukan untuk menyeimbangkan pendidikan budi pekerti dengan logika berpikir. “Logika soal benar salah, etika soal baik buruk, estetika soal indah dan tidak indah, ketiganya harus bersatu. Dalam proses pendidikan kita, kurikulum belum betul-betul mengatur itu secara seimbang,” kata Muhadjir di acara Dies Natalis ke-53 Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, secara daring, Rabu (6/10). Menurut Muhadjir, dalam dunia pendidikan, pengajaran yang dilakukan seharusnya tidak hanya soal mengajarkan tentang logika dan etika, tetapi juga keindahan. Muhadjir mengatakan, tanpa menarik estetika yang berupa seni dan budaya ke dalam sistem pendidikan, akan sulit untuk membangun sumber daya manusia (SDM).
14. Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas soal turunnya harga telur, nasib peternak ayam, dan persoalan jagung di Istana Kepresinenan Jakarta, Rabu (6/10) kemarin. Usai rapat Mentan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, salah satu rencana permanen untuk mengatasi penurunan harga telur, pemerintah akan membentuk industri telur agar telur dari para produsen dapat terjualbelikan. Selain itu, komoditas telur diupayakan bisa masuk ke dalam program bansos.
15. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo mengusulkan agar Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik guna membahas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Kata dia, Jokowi perlu mempertemukan para ketua umum partai karena sejauh ini belum ada kesepakatan di antara partai politik mengenai tanggal pencoblosan Pemilu 2024.
“Menurut hemat saya malah perlu untuk presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok yang prinsip terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024,” kata Arif di gedung DPR, Rabu (6/10). Politisi PDIP ini menuturkan, selain soal tanggal pencoblosan, ada sejumlah isu lain yang perlu dibahas bersama, misalnya soal kewajiban pelantikan serentak serta akhir masa jabatan yang serentak.
16. Komisi II DPR berencana bertemu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membahas standar dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum. Sebab, selama ini standar penyelesaian sengketa selalu berubah-ubah sehingga berdampak pada lamanya waktu penyelesaian sengketa. “Dalam waktu dekat ini kita akan duduk bersama dengan Mahakamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang standar dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Rabu (6/10.
17. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengaku dapat dukungan dari banyak pihak untuk mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin PBNU dalam muktamar NU pada 23-25 Desember 2021 mendatang. “Beberapa kiai sepuh antara lain Kiai Turmuzi Lombok, Kiai Hasan Cirebon, Kiai Muhtadi Banten, meminta pada saya agar maju lagi, para kiai-kiai sepuh dan beberapa teman,” kata Said usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/10). Kendati demikian, kata Said, PBNU membuka kesempatan bagi para kader untuk berkompetisi. Peluang terbuka bagi siapa pun kader yang hendak mencalonkan diri.
18. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pelaku perjalanan internasional wajib mematuhi syarat perjalanan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan — mulai dari tes Covid-19 hingga menjalani karantina, red –, jika tidak memenuhi persyaratan akan dipulangkan ke negara asal. Hal itu terkait dengan akan dibukanya kembali Bandara Ngurah Rai, Bali utuk perjalanan Internasional pada 14 Oktober 2021.
19. Kemensos mengurangi anggaran bantuan sosial untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kehilangan orang tua akibat Covid-19. Anggaran yang dialokasikan Rp55,8 miliar, turun dari rencana awal Rp138 miliar.
“Maka kebutuhan anggaran diperlukan Rp55,8 miliar dan dapat dialokasikan dari sisa anggaran Program Atensi yang belum terealisasi,” kata Plt Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat dalam rapat di Komisi VIII DPR, kemarin. Harry mengatakan pengurangan anggaran tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan pendataan. Jumlah anak calon penerima bantuan pun berkurang setelah pendataan dilakukan ulang.
20. Partai Ummat yang didirikan Amien Rais mulai kisruh. Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin, menyebut saat ini terjadi dualisme kepengurusan di sejumlah daerah. Dampaknya beberapa kader partai menyatakan mundur. Bahkan elite partai seperti Neno Warisman dan Agung Mozin menyatakan mundur dan keluar sebagai kader partai.
Nazaruddin lalu memberikan penjelasan terkait mundurnya para kader di partainya itu. Nazaruddin menyebut ada beberapa hal yang menjadi latar belakang pilihan kedua kader utama Partai Ummat tersebut mundur. “Ada hal-hal yang itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dirinya begitu. Nah yang saya maksud ekspektasi ini bukan sesuatu yang sifat idealisme atau ideologis tapi adalah dirinya begitu,” kata Nazaruddin, Rabu (6/10). (HPS)
Infotangsel.co.id
Indonesia Maju,NKRI Harga Mati.
Post a Comment