Berita Utama Soal Reshuffle Kabinet Dan Berita Lain Kumpulan Mainstream,Ada 25 Artikel Berita Menarik Hari Ini,Dan Medsos Di Indonesia
Dan Medsos Di Indonesia.
20210414 RABU HARI INI Berita Actual di INFOTANGSEL.CO.ID
*Isue menarik hari ini adalah pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin* bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan pekan ini. Reshuffle kabinet ini diperkuat oleh statemen Jubir Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidhowi yang menyatakan Wapres (maksudnya, Wapres Ma’ruf Amin, red) sudah diajak rembukan mengenai isu reshuffle oleh Presiden Jokowi.
Isu yang tak kalah menarik adalah peringatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar KPK tidak jadi alat politik dan kekuasaan. Ia yakin KPK akan semakin kokoh dan kuat dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi jika tidak menjadi alat kekuasaan dan politik.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, pemerintah telah berupaya menguatkan pencegahan korupsi dari hulu hingga ke hilir. Jika ada pihak yang masih nekat melakukan korupsi, pemerintah tak segan untuk menindak.
*Menko Polhukam Mahfud MD6 mengatakan, pemerintah menyiapkan upaya gijzeling atau penyanderaan badan dalam memburu aset obligor* terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Sekarang kita mau coba menyelesaikan. Kalau perlu nanti kan kita perdatanya pakai gijzeling, penyanderaan badan. Sehingga mirip-mirip pidana juga, tapi ya kita harus lakukanlah ini uang negara juga," tegas Mahfud, Selasa (13/4).
Presiden Jokowi memamerkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/4) sore. Jokowi menyebut UU Cipta Kerja akan mendukung kerja sama di bidang investasi.
*Berikut Isue selengkapnya* :
*1. Isu reshuffle kabinet semakin menguat. Bahkan, kata Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP)* Ali Mochtar Ngabalin, reshuffle kabinet akan dilakukan pekan ini.
"Insyaallah kalau tidak ada aral melintang pekan-pekan ini. Karena kan Pak Jokowi itu kalau sudah ada satu keputusan kan tanggal 30 Maret kemarin kan surat dikirim ke DPR yang isinya itu rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud, karena banyak tugas fungsi dan perannya Menristek itu dikerjakan BRIN. Jadi Kemendikbud dan Ristek serta pembentukan Kementerian Investasi," kata Ali Mochtar Ngabalin, Selasa (13/4).
Ngabalin mengaku sering mengikuti kebiasaan Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet. Ia yakin reshuffle kabinet kali ini bakal cepat. "Dari kebiasaan yang Bang Ali ikuti itu tidak lama. Presiden sangat independen, tidak ragu mengambil keputusan. Biasanya cepat. Bang Ali yakin dalam pekan ini beliau akan mengambil keputusan-keputusan penting itu," kata Ngabalin.
Ngabalin menegaskan Jokowi berhak melakukan reshuffle mengganti siapa pun pembantunya di kabinet. Meski demikian, Ngabalin enggan memerinci nama-nama menteri yang akan kena reshuffle. "Kalau beliau dari beberapa kali melakukan evaluasi kemudian melihat kalau beliau mau geser sana geser sini itu kewenangan Bapak Presiden," ujarnya.
*2. Jubir Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi sebelumnya pernah menyatakan wapres sudah diajak rembukan mengenai isu reshuffle* oleh Presiden Jokowi.
Sayangnya, Masduki yang politisi PKB itu tidak bicara detil soal siapa saja yang akan direshuffle. "Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," ujar Masduki belum lama ini.
*3. Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam keterangannya*, Selasa (13/4), mengatakan Jokowi tengah merumuskan pergantian sejumlah menteri pada bulan ini. JoMan mengaku sudah mengantongi nama kandidat menteri kena reshuffle. Namun, versi JoMan, ada lima menteri yang layak di-reshuffle.
Kelima menteri yang dinilai layak diganti itu adalah Menteri Pertanian Yasin Limpo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Reshuffle ini penting agar menteri tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita bisa lihat Menteri Lutfi, Presiden tak mau impor, lo, kok malah ngeyel impor. Begitu juga kasus subsidi pupuk yang tidak berdampak pada swasembada hasil pertanian," kata Noel.(_*bacaterus 22 artikel lain di bawah...*_👇👇👪)
4. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan KPK agar tidak jadi alat politik kekuasaan. Ia yakin KPK akan semakin kokoh dan kuat dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi jika tidak menjadi alat kekuasaan dan politik. "KPK harus kokoh. KPK tidak boleh menjadi alat politik dan menjadi alat kekuasaan," kata Luhut dalam acara Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4).
Luhut mengatakan, KPK sudah sepatutnya tegak lurus menjalankan tugasnya. Luhut pun merinci tiga tugas utama KPK yakni pengawasan, pencegahan dan penindakan. Dari ketiga tugas utama itu, Luhut mendorong KPK mengedepankan tugas pencegahan korupsi.
"Pencegahan itu satu faktor yang sangat penting. Jadi jangan penindakan saja yang menonjol, pencegahan kurang. Justru pencegahan ini yang menurut hemat saya harus kita dorong. Dan pemerintah sangat ingin KPK kuat dan KPK harus bisa mencegah pengeluaran dan penyelewengan yang tidak perlu. Dan kalau itu diperlukan sampai pada penindakan," tuturnya seraya berujar, ada sejumlah program dan megaproyek yang dijalankan pemerintah butuh peran serta KPK untuk mengawalnya agar tidak terjadi korupsi.
5. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut KPK sebagai lembaga super sakti yang mampu menurunkan angka korupsi apabila menjalankan perannya dengan tepat. Ia menyebutkan seharusnya KPK memperbanyak pencegahan di samping menjalankan tugasnya di bidang penindakan. "KPK ini super sakti. Jadi sebenarnya kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahannya akan banyak, akan bisa menurunkan korupsi. Tapi kalau hanya sekadar penindakan terus tanpa pencegahan saya pikir juga tidak akan arif," ujar Luhut.
Luhut menilai, hasil OTT KPK tidak seperti yang diharapkan. Sebab, tidak menimbulkan efek jera. "Maaf kalau saya bicara agar terbuka. OTT juga menurut saya buahnya tidak seperti yang kita harapkan, (apa) orang jadi kapok? Tidak juga," kata Luhut.
6. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, pemerintah telah berupaya menguatkan pencegahan korupsi dari hulu hingga ke hilir. Jika ada pihak yang masih nekat melakukan korupsi, pemerintah tak segan untuk menindak. "Bagi siapa pun yang masih nekat korupsi pasti akan disikat tanpa pandang bulu," ucap Moeldoko dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4) yang dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan sejumlah pejabat lainnya.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Moeldoko ingin semua pihak bersungguh-sungguh mengatasi korupsi. Ia menyampaikan pesan Jokowi dalam setiap rapat kabinet terbatas bahwa upaya pemberantasan korupsi bertujuan melindungi rakyat Indonesia. "Jangan korupsi apapun atas hak rakyat. Jangan menyalahgunakan kewenangan, jangan mau disuap, serta jangan melakukan pungli karena pada dasarnya dan akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat," kata Moeldoko.
7. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan hingga saat ini sudah sebanyak 1.550 orang ditangkap lembaga antirasuah akibat korupsi. Meski demikian, masih ada jutaan orang baik yang tak disorot akibat tertutup oleh berbagai penangkapan dalam OTT KPK.
"Yang tertangkap KPK karena korupsi itu tak lebih dari 1.550 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih warga negara Indonesia yang baik. Karena itu jangan sampai orang yang kena OTT saja yang ramai sementara masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang baik," ujarnya.
Firli berharap, praktik kebaikan berupa penyampaian informasi tentang pencegahan korupsi hendaknya terus dikembangkan dan ia meyakini, pada dasarnya orang yang hidup di dunia ini memiliki sikap yang baik.
8. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pengesahan pertanggungjawaban APBD sudah tak lagi menyertakan uang sogokan atau menyogok. Ganjar mengaku, lebih baik berkelahi dengan anggota dewan ketimbang harus memberi uang pelicin. "Pengesahan pertanggungjawaban APBD yang dulu nyogok, maaf Pak, sekarang tidak ada lagi itu. Lebih baik kita berkelahi saja daripada kasih uang pelican," kata Ganjar dengan mimic serius.
Politisi PDIP ini mengaku kerap mengajak pihak KPK untuk memantau pengesahan APBD. Menurutnya, para anggota DPRD langsung memberi persetujuan terhadap laporan tersebut ketika dirinya menyebut ada pihak KPK yang ikut memantau. "Saya sampaikan ada KPK di sini ingin melihat. Maka prosesnya tidak ada lagi yang di bawah meja, tidak ada lagi yang di bawah taplak, sehingga semua bisa dilihat di atas meja," selorohnya.
9. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah menyiapkan upaya gijzeling atau penyanderaan badan dalam memburu aset obligor terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Sekarang kita mau coba menyelesaikan. Kalau perlu nanti kan kita perdatanya pakai gijzeling, penyanderaan badan. Sehingga mirip-mirip pidana juga, tapi ya kita harus lakukanlah ini uang negara juga," tegas Mahfud, Selasa (13/4).
Mahfud menjelaskan, hukum perdata mengenal istilah gijzeling yang dapat memenjarakan seseorang. Pemenjaraan tersebut bukan karena unsur pidana, melainkan unsur pelanggaran perdata. Penerapan gijzeling dilakukan terhadap obligor yang mengingkari atau membangkang terhadap kewajiban membayar utang. "Kan ada tuh di hukum perdata, sandera badan," kata Mahfud.
Mahfud mengaku, berdasarkan data yang diterimanya, utang BLBI tembus angka Rp 109 triliun lebih. Setidaknya ada 48 obligor dengan berbagai jenis jaminan dalam BLBI. Namun, setelah dipelajari ternyata jaminan tersebut terdapat 12 permasalahan dalam kasus BLBI. Salah satunya mengenai penyerahan barang namun tidak ada sertifikatnya, bahkan ada harta yang sudah beralih ke luar negeri. "Ada yang berbentuk rekening Indonesia dan sebagainya. Itu ada 12 macam problematik," terang Mahfud.
10. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum memiliki target dalam peburuan aset obligor terkait kasus BLBI yang nilainya mencapai lebih dari Rp 109 triliun. "Belum, kita belum punya target," ujarnya. Ia juga mengakui, sejauh ini pemerintah belum menghitung secara terperinci aset BLBI yang berbentuk rekening, uang asing, tanah, hingga bangunan.
Sebab, aset tersebut banyak yang sudah berpindah kepemilikan di luar negeri. Di sisi lain, pemerintah sudah menyiapkan langkah lain berupa penerapan gijzeling atau penyanderaan badan dalam hukum perdata. "Sekarang kita mau coba menyelesaikan. Kalau perlu nanti kan kita perdatanya pakai gijzeling, penyanderaan badan. Sehingga mirip-mirip pidana juga, tapi ya kita harus lakukanlah, ini uang negara juga," katanya.
11. Menko Polhukam Mahfud MD akan mendatangi kantor KPK untuk meminta data pelengkap terkait BLBI. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan KPK dalam upaya melengkapi data kasus BLBI. Mahfud yakin KPK mempunyai data yang bisa digabungkan dengan data perdata yang saat ini tengah dikejar negara. "Saya perlu data-data pelengkap dari KPK karena tentu KPK punya data-data lain di luar soal hukum perdata yang bisa ditagihkan, digabungkan ke perdata, karena pidananya sudah diusut," ucap Mahfud.
12. Komnas HAM sepaham dengan temuan mengenai ada potensi pelanggaran HAM pada proyek pariwisata di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa waktu lalu, dugaan adanya potensi pelanggaran HAM di proyek tersebut juga disoroti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Pelapor khusus PBB belum ngomong pelanggaran HAM, tapi ancaman pelanggaran HAM. Saya kira kalau ancaman ya memang ada potensi," tutur Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsari, Selasa (13/4).
Beka menerangkan kekhawatiran akan ancaman pelanggaran HAM tersebut berkaca pada sejarah penguasaan lahan untuk kepentingan pariwisata di Indonesia di mata dunia. Ia lalu menyoroti sejarah penguasaan tanah oleh PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), perusahaan yang mengelola proyek Mandalika. "Karena awalnya ada pengambilalihan status tanah yang masif ketika zaman [Presiden] Soeharto, itu fakta," tutur Beka.
13. Sebelumnya diberitakan, Masyarakat Dusun Ai Bunut, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah diduga telah menjadi salah satu korban proyek pariwisata di Mandalika, NTB. Mereka menolak pembangunan sirkuit balap motor Grand Prix.
Hal itu diungkap Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Penolakan warga mencuat sejak tahun lalu. Koordinator PPMAN Region Bali dan Nusa Tenggara, Febriyan Anindita mendampingi warga yang menolak megaproyek tersebut.
14. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) merespons isu kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di proyek pariwisata di Mandalika, Lombok, NTB. Seperti diketahui, isu soal pelanggaran HAM di proyek Mandalika sebelumnya disebutkan pakar PBB untuk Hak Asasi Manusia yang mendesak Pemerintah Indonesia menghormati HAM dan hukum yang berlaku. PBB khawatir proyek pariwisata senilai US$3 miliar itu menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap masyarakat adat Sasak dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela hak asasi manusia.
Menanggapi pandangan PBB tersebut, VP Corporate Secretary ITDC, Miranti Rendranti menyayangkan keluarnya pendapat tersebut. Ia memastikan, pengembangan The Mandalika sudah sesuai koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai pelestarian lingkungan maupun HAM. ‘’Kami yakin proyek The Mandalika akan membawa manfaat positif yang besar bagi pariwisata dan kesejahteraan masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah dalam jangka panjang,’’ kata Miranti.
15. Cak Imin Digoyang. Para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di sejumlah daerah berencana menggelar forum Muktamar Luar Biasa untuk mengganti pucuk pimpinan partai, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Kader dan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru menyatakan alasan pengurus daerah ingin menggelar Muktamar Luar Biasa karena disinyalir Cak Imin melakukan banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) PKB.
"Karena kenapa? Teman-teman di DPW maupun di DPC pada musyawarah wilayah maupun cabang secara serentak 2020 kemarin menurut teman-teman banyak AD/ART dilanggar," kata Andi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/4). Andi mengatakan bahwa DPP PKB belakangan ini secara serampangan menunjuk Ketua dan para pengurus DPW hingga DPC. Padahal, sesuai AD/ART PKB seharusnya melakukan penjaringan nama pengurus DPC melalui DPW.
16. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Bandar Lampung, Juanda mengatakan rencana Muktamar Luar Biasa PKB untuk mengganti Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin didukung beberapa pengurus DPP PKB. Namun, Juanda enggan menyebut nama para pengurus DPP PKB yang mendukung agenda tersebut. "[Pengurus DPP PKB] Ada [yang dukung]. Tapi mereka enggak mau disebut namanya," kata Juanda, Selasa (13/4).
Juanda menuding kepemimpinan DPP PKB saat ini sudah dikuasai oligarki dan nepotisme. Menurutnya, masalah tersebut bertentangan dengan semangat berdirinya PKB pada 1998 lalu. Ia menyebut banyak keputusan-keputusan politik Cak Imin belakangan ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB. Salah satunya dengan menunjuk para Ketua DPC dan DPW tanpa adanya forum berdemokrasi.
17. Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap enam terduga teroris baru dari kelompok kajian villa mutiara yang diduga terlibat dalam aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
"Hari ini 13 April 2021, Densus amankan lagi 6 terduga teroris. Ini merupakan kelolmpok Vila Mutiara di Makassar," kata Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/4). Dia merinci, keenam terduga teroris itu berinisial J, D, MS, S alias AL, W dan S.
18. Sejumlah politisi Senayan akan mendapat suntikan Vaksin Nusantara. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melki Laka Lena bahkan mengakui bakal menjalani pengambilan sampel darah sebagai rangkaian dari proses vaksinasi. Melki menyatakan pengambilan darah tersebut akan ia jalani bersama istrinya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4).
Saat ditanya soal izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang belum keluar terhadap Vaksin Nusantara, Meli mengatakan tidak jadi masalah. Karena, Vaksin Sinovac yang belum melewati uji klinis tahap III saja sudah disuntikan ke masyarakat. "Ya enggak ada masalah. BPOM dengan keyakinannya dan juga BPOM sudah kasih masukan untuk peneliti, dan sudah diperbaiki. Jadi enggak usah terjebak di hal-hal uji klinis, simpel aja. Setiap orang punya keyakinan sendiri dengan obat yang diyakini benar," ujarnya.
19. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menyampaikan, ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi sehingga pihaknya belum mengeluarkan izin uji klinis fase II untuk vaksin Nusantara. Menurutnya, vaksin Nusantara belum bisa lanjut ke tahap uji klinis selanjutnya karena beberapa syarat belum terpenuhi, di antaranya cara uji klinik yang baik (good clinical practical), proof of concept, good laboratory practice, dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practice).
"BPOM tidak akan pernah pilih kasih. BPOM akan mendukung apapun bentuk riset apabila sudah siap masuk uji klinik, itu akan didampingi, tetap, tetapi tentu dengan penegakan berbagai standar-standar yang sudah ada," kata Penny dalam Lokakarya Pengawalan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Selasa (13/4).
20. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta pada APBD 2019 yang lebih mahal Rp6,5 miliar dari harga pasar. Menurut Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, selisih harga tersebut seharusnya untuk membiayai ratusan hidran mandiri untuk kawasan rawan kebakaran. Ia menilai selisih yang begitu besar itu merupakan hal ceroboh.
"Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini, selisih miliaran Rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga," kata August dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/4).
21. Kakorlantas Polri, Irjen Istiono akan jatuhkan sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Dia memastikan kebijakan larangan mudik yang dikehendaki pemerintah benar-benar bisa terlaksana secara optimal di lapangan. "Saya pastikan, sanksi dua kali lipat hukumannya. Kalau (misalnya) dikurung 21 hari, itu akan tambah 21 hari lagi," kata Istiono di Jakarta, Selasa (13/4).
Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengancam akan memenjarakan pemilik travel gelap yang masih nekat mengangkut penumpang di tengah larangan mudik Lebaran 2021. Ditegaskan, pihak yang bertanggung jawab atas operasional travel gelap tersebut baru dibebaskan usai lebaran 2021 mendatang. "Jangan main-main. Travel gelap akan saya tindak. Kalau perlu kita tahan dan dikeluarkan setelah Lebaran nanti. Ini serius," kata Istiono.
22. Presiden Jokowi, lewat jubirnya Fadjroel Rachman meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama dan menggelar acara open house saat Hari Raya Idul Fitri mendatang. "Presiden @jokowi memberikan arahan kepada Kabinet Indonesia Maju, semua Kementerian/Lembaga, untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama dan Open House pada Ramadhan dan Idhul Fitri 1442H/2021M," kata Fadjroel lewat akun Twitter @fadjroel, Selasa (13/4).
23. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, pihaknya masih terus mencari keberadaan truk yang diduga membawa kabur dan menyembunyikan barang bukti terkait kasus dugaan suap pajak di Kalsel. "Semua informasi kita respons. Prinsipnya adalah KPK tetap melakukan pencarian terhadap barang bukti," kata Firli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/4).
Kendati tidak menyampaikan secara gamblang langkah yang sudah ditempuh tim penyidik KPK, namun Firli meyakinkan bahwa lembaganya terus bekerja untuk mengungkap konstruksi kasus suap pajak tersebut secara utuh berikut meringkus para tersangkanya. "KPK tetap bekerja untuk mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, sehingga dengan bukti tersebut akan muncul terangnya suatu perkara pidana," tegas Firli Bahuri.
Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, penyidik KPK menerima informasi tentang keberadaan barang bukti kasus dugaan suap pajak di Kalimantan Selatan yang dibawa kabur dengan truk. Kata dia, barang bukti tersebut disimpan di truk yang berada di suatu lokasi di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalsel. Namun barang bukti tersebut diduga telah diamankan karena truknya tidak ditemukan di lokasi itu. "Setelah tim penyidik KPK datangi lokasi, truk tersebut sudah berpindah tempat dan saat ini kami sedang lakukan pencarian," ujar Ali Fikri.
24. Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/4) sore. Dalam pertemuan tersebut Jokowi memamerkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jokowi menyebut UU Cipta Kerja akan mendukung kerja sama di bidang investasi. "Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dapat mendukung kerja sama di bidang investasi," kata Jokowi melalui keterangan tertulis.
Jokowi menyampaikan, investasi memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi. Sementara itu Kanselir Jerman Angela Merkel melihat potensi Indonesia menjadi mitra penting pemerintahannya. Kepada Merkel, Jokowi menawarkan kerja sama pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah vokasi. Ia juga menawarkan peningkatan investasi industri Jerman untuk membangun basis produksi dan rantai pasok global di kawasan.
25. Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia terhadap kudeta militer di Myanmar yang menurutnya sudah sangat jelas. Dituturkan, sejak awal pemerintah Indonesia meminta kekerasan dihentikan dan mendorong dilakukannya dialog.
“Dialog di antara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar," kata Jokowi sembari menambahkan, Indonesia telah mengusulkan dilakukannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN guna membahas isu Myanmar. Saat ini persiapan KTT sedang dilakukan. (HPS) Indonesia Maju
*INFOTANGSEL.CO.ID*
Post a Comment