Berita Aktual Sekarang Ini Di Indonesia

Berikit  HOT ISU yang berkembang pagi ini:

1. Presiden Jokowi berbicara mengenai parahnya kondisi ekonomi global dalam kunjungannya ke Surabaya. Mantan Gubernur DKI ini menuturkan, parahnya keadaan itu akibat pandemi virus Corona yang hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
“Sebelum masuk ke urusan kesehatan saya juga ingin mengingatkan yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Kemarin saya mendapat informasi bahwa krisis ekonomi global itu betul-betul nyata, ada benar dan semua merasakan,” tutur Jokowi, Kamis (25/6).
Jokowi mengutip proyeksi IMF yang menyebut tahun ini negara-negara besar akan mengalami penurunan ekonomi yang begitu dalam. Amerika Serikat, Inggris hingga Jepang ekonominya akan minus dan jatuh ke jurang resesi.
2. Presiden Jokowi menilai Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang paling siap menuju tatanan kehidupan baru atau new normal. Hal ini disampaikan Jokowi saat mengunjungi Villa So Long dan Pantai So Long dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Kamis (25/6).
Jokowi menuturkan, Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang paling serius membenahi sektor pariwisata di tengah pandemi agar dapat segera kembali bergerak dan memastikan keamanan serta keselamatan para pengunjung. “Saya melihat di lapangan Banyuwangi adalah daerah yang paling siap menyiapkan prakondisi menuju normal baru,” ujar Jokowi.
3. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa laporkan hasil kajian Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair Surabaya ke Presiden Jokowi yang menyebut tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya Raya rendah dalam menerapkan protokol kesehatan.
Mantan Mensos Jokowi ini mengungkapkan, persentase ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat umum sangat tinggi. “Temuan IKA FKM Unair, bahwa di tempat ibadah yang aktif masih 81,7 persen, yang tidak menggunakan masker 70,6 persen, kemudian yang tidak physical distancing masih 64, 6 persen,” ujar Khofifah.
4. Pembakaran bendera PDIP ternyata panjang urusannya. Politisi senior PDIP yang kini menjabat MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo meminta kader PDIP se-Indonesia menyikapi aksi pembakaran bendera PDIP saat terjadi demo penolakan RUU HIP di depan gedung DPR, Rabu (24/6).
Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh kadernya hingga akar rumput untuk mendatangi Polres dan Polda se-Indonesia guna mendesak kepolisian mengusut, menangkap, dan mengadili pelaku pembakaran bendera PDIP.
“Pengurus Anak Ranting, Ranting, DPC, DPD dan Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia wajib menyampaikan dan mendatangi, menyampaikan permintaan kepada Polres dan Polda se-Indonesia untuk mengusut, menangkap, dan memproses secara hukum pembakar bendera partai,” ujar Tjahjo kepada wartawan, Kamis (25/6).
5. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah kepada seluruh kadernya terkait pembakaran bendera PDIP. Dalam surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6), Megawati meminta kader merapatkan barisan. Ia juga mempersilakan kader menempuh jalur hukum sambil memperkuat persatuan dengan rakyat.
“Terus rapatkan barisan! Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka, tetap merdeka! Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh! Bendera selalu tegak! Seluruh kader siap menjaganya,’’ kata Megawati dalam surat perintahnya kepada seluruh kader PDIP yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (25/6).
6. Politisi PDIP yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan PDI Perjuangan termasuk dalam barisan anti PKI. “Dari video (pembakaran bendera PKI dan PDI Perjuangan) itu ada upaya menyudutkan bahwa seolah-olah PDI Perjuangan itu PKI. Maaf ya, tidak, kita orang beragama, kita juga anti dengan PKI,” katanya di Semarang, Kamis (25/6).
Ia meminta kader PDI Perjuangan tetap tenang dan tidak terpancing provokasi pembakaran bendera PDI Perjuangan. “Saya orang PDI Perjuangan sudah cukup lama, saya bukan PKI, kami PDI Perjuangan. Kami juga tidak setuju PKI, itu sudah jelas. Jadi semua yang dilarang, kami tidak ada di sana. Kami ada di barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara,” ujarnya.
7. Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan massa siap bergerak. Saat ini, kata dia, para kader banteng moncong putih merapatkan barisan dan siap bergerak. “Saya minta sedulur-sedulur massa, kader dan simpatisan PDIP Kota Semarang untuk merapatkan barisan, siap bergerak sesuai perintah pimpinan partai di pusat”, kata Hendrar.
8. Wali Kota Semarang itu mengatakan, aksi pembakaran bendera PDIP di sela-sela demo RUU HIP diduga telah direncanakan atau diseting. Hal tersebut, dapat dilihat dari munculnya sejumlah status dan pernyataan disertai tagar negatif di media sosial yang menyenggol dan berupaya menyudutkan PDIP.
9. Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengusut tuntas pembakaran bendera PDI-P, saat aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
“Saya minta Kapolri untuk segera mengusut kasus ini dan menindak tegas segala pihak yang melakukan aksi provokatif ini,” kata Herman dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6).
10. Jubir Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan, mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP saat demo berlangsung di depan Gedung DPR itu. Pihaknya akan segera mengusut kasus itu. “Lagi diusut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba,” ujar Haikal ketika dikonfirmasi.
Haikal menyebut PA 212 sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera PDIP. Ia menuturkan pihaknya telah mengkondisikan massa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada perpecahan bangsa. “Bendera itu simbol. Ada imbauan sebelum turun aksi jangan melakukan hal-hal yang merusak persatuan,” tutur Haikal.
11. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif membantah tudingan bahwa pihaknya sengaja menyiapkan bendera berlogo palu arit untuk dibakar saat aksi unjuk rasa penolakan RUU HIP di gedung DPR, Rabu (24/6) lalu.
“Ya enggak ada lah,” bantah Slamet lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia. Meski begitu, Slamet tidak bisa memastikan bagaimana kejadian itu bisa berlangsung. Sebab saat pembakaran dilakukan, ia sedang mewakili massa aksi bermediasi dengan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di dalam Kompleks Parlemen.
Slamet juga mengaku tidak tahu siapa yang melakukan aksi pembakaran tersebut. Namun, tak menutup kemungkinan aksi pembakaran bendera itu dilakukan oleh penyusup. “Belum tahu, sedang diselidiki,” ujarnya.
12. Mungkin tergerak oleh seruan Tjahjo Kumolo, puluhan kader banteng dari DPC PDIP Jakarta Timur lakukan longmarch ke Polres Jakarta Timur untuk meminta polisi memproses hukum pelaku pembakaran bendera PDIP saat demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR/MPR, kemarin.
Para kader PDIP itu telah berkumpul di depan Halte Gang Kelor, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, sejak pukul 13.00 WIB. Dalam keterangan resminya, DPC PDIP Jaktim menyebut pembakaran bendera partai sebagai bentuk anarkisme sekelompok masyarakat dan kejahatan terhadap demokrasi.
13. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik keberadaan para Menko di Kabinet Indonesia Maju, terutama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD. Fahri berpandangan, kedua menko tersebut jarang bertukar ide dan gagasan, memberikan pemikiran atau berdiskursus di tengah masyarakat.
“Dugaan saya memang di Kabinet Jokowi itu sampai sekarang tidak terlalu menggemari orang yang terlalu berdiskursus. Apalagi diskusi intelektual, menterinya pendiam semua,” kata Fahri dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6).
14. Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Deddy Handoko diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap pemberian fasilitas dan izin keluar di Lapas Sukamiskin, kemarin.
15. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Mendikbud Nadiem Makarim memantau langsung pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2020. Permintaan itu menjawab banyaknya keluhan terkait proses PPDB di tengah pandemi Covid-19.
“Mendesak Mendikbud Nadiem Makarim turun langsung memantau proses PPDB ini. Berbagai protes di DKI Jakarta, Malang, dan Bogor bisa jadi hanya puncak gunung es terkait polemik PPDB 2020,” kata Huda, kemari,
16. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan vonis kepada penyerang eks Menko Polhukam Wiranto, Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, dengan hukuman 12 tahun penjara. Hakim juga memerintahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kompensasiRp 37 juta ke Wiranto sebagai korban teror.
17. Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono memang tergolong aneh. Dipanggil Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra, tak mau datang, ia malah mendatangi kantor Sekretariat Negara untuk menemui Menesneg Pratikno, Kamis (25/6) siang. Namun ia mengaku kedatangannya selaku Pimpinan Serikat Kerja, bukan mewakili Gerindra.
Poyuono mengatakan, pertemuannya dengan Pratikno untuk membahas dampak virus corona, termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta efeknya pada kaum buruh. Secara blak-blakan Poyuono menyebut, dalam pertemuan itu tidak menyinggung sama sekali wawancaranya soal isu PKI dimainkan kadrun.
18. Mantan Ketua MA, Harifin Tumpa, meminta masyarakat tidak lagi memanggil para hakim atau hakim agung dengan panggilan ‘Yang Mulia’. Permintaan merupakan kesepakatan para anggota Kerukunan Keluarga Purnabakti Hakim Agung (KKPHA) dan Persatuan Hakim Indonesia (Perpahi).
“Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, tidak diketemukan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seorang saksi, tersangka, jaksa atau pengacara untuk memanggil hakim dengan sebutan ‘Yang Mulia’ dalam persidangan,” ujar Harifin, kemarin.
19. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tanos dkk. Agus mengaku hanya menjelaskan kepada penyidik KPK mengenai penganggaran proyek e-KTP.
“Kurang-lebih sama, ini adalah untuk e-KTP. Jadi ada tersangka Paulus, Isnu Fahmi, dan Maryam. Kemudian saya dimintai keterangan terkait dengan proses anggaran yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hubungan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan DPR, Komisi II. Dan kita jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama,” kata Agus Martowardojo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.
20. KPK menetapkan empat tersangka baru dalam pusaran kasus korupsi proyek e-KTP. Keempat tersangka baru tersebut adalah Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Maryam S Haryani, Paulus Tannos, dan Husni Fahmi. Miryam adalah mantan anggota Fraksi Hanura di DPR, sedangkan Husni adalah Ketua Tim Teknis TI Penerapan e-KTP.
Adapun Tannos berperan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, yakni salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP. Dalam Akta Perjanjian Konsorsium disebutkan bahwa perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.
21. Bareskrim Polri bersama jajaran Bea-Cukai lewat Operasi Halilintar berhasil menggagalkan peredaran narkoba dari jaringan sindikat China dengan barang bukti sabu seberat 159 kilogram. Dirjen Bea-Cukai, Heru Pambudi menyebut peredaran narkoba dengan transaksi di tengah laut menjadi modus yang dilakukan para sindikat narkoba internasional.
“Ada tiga modus yang sering dilakukan. Yang sekarang terjadi adalah perpindahan di tengah laut, ship to ship. Jadi dia datang kemudian janjian di tengah laut. Mereka menggunakan telepon satelit untuk komunikasi. Jadi datang janjian di tengah laut terus ada yang jemput,” kata Heru di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin.
22. Sebanyak 152 tenaga kerja asing (TKA) China yang telah tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara, menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di lokasi karantina para TKA itu.
“Pemeriksaan kesehatan terutama pada penyakit menular, yakni HIV/AIDS dan hepatitis,” kata Sekretaris Dinkes Kabupaten Konawe, Samsul, kemarin. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai prosedur yakni merujuk pada Perda Konawe Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja asing.
23. Pihak manajemen perusahaan mengungkap tenaga kerja asing (TKA) asal China akan bekerja selama 6 bulan. Para TKA itu akan bekerja sebagai tenaga ahli dalam penyelesaian pembangunan pengolahan dan pemurnian bijih tambang atau smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
24. Pemerintah targetkan angka kemiskinan ekstrem di level 0 persen pada 2024. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.
Suharso mengungkapkan saat ini angka kemiskinan di Indonesia berada di level 1 digit yakni 9,22% pada September 2019. Apa bedanya antara kemiskinan ekstrem dan kemiskinan biasa? Kemiskinan ekstrem, kata dia, adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan kemiskinan biasa adalah orang yang berada di garis kemiskinan yaitu memiliki pendapatan Rp 440.538 per kapita per bulan.
25. Hasil survei terbaru SMRC menyebutkan adanya peningkatan optimisme publik akan kondisi ekonomi ke depan. Survei menemukan 71% warga merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan sebelum adanya pandemi Corona. Kemudian 76% publik mengatakan pendapatannya merosot. Meski begitu, ada sekitar 46% warga menilai kondisi ekonomi rumah tangganya akan lebih baik setelah pandemi Corona berakhir.
26. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, pihaknya mempertimbangkan penundaan Pilkada Serentak 2020 untuk daerah-daerah yang nihil anggaran untuk pembelian alat pelindung diri (APD). “Saya akan kami koordinasikan dengan Bawaslu apakah kalau di sebuah daerah anggarannya enggak ada, APD-nya enggak ada, bisa dilakukan penundaan secara lokal,” kata Arief dalam RDP dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6).
Penegasan Arief Budiman ini aneh dan membingungkan. Bukankah sudah diputuskan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap berjalan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Virus Corona. Tambahan anggaran pun dibutuhkan untuk kelengkapan alat penyelenggara pemilu. Tapi kenapa dia bilang masih ada daerah yang tak punya anggaran untuk membeli alat pelindung diri?
27. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai lakukan safari politik, ia menemui Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Saat bertemu Aqil Siraj, AHY menegaskan partainya menolak RUU HIP sejak awal.
AHY menyampaikan, soal RUU HIP, sikap Demokrat senyawa dengan PBNU, menolak RUU itu karena kontroversi sekaligus mengancam fondasi kehidupan bersangsa. “Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya,” kata AHY dalam keterangannya kepada wartawan, kemarin.
28. Ketum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/6).
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut merupakan pertemuan politik pertama sejak AHY menjabat sebagai ketua umum Demokrat. Pertemuan itu sekaligus balasan atas kunjungan Airlangga sebelumnya. Airlangga Hartarto mengapresiasi kedatangan AHY dan rombongan.
29. Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengingatkan aparat hukum agar lebih teliti dalam menyusun berkas perkara. Karena kalau tidak lengkap, rawan digugat di praperadilan. “Kalau berkas ini kemudian dibaca atau diketahui oleh lawan, dan lawan itu adalah para penasihat hukum yang membela terdakwa, tentu bisa di-praperadilan-kan,” kata Adrianus terkait hasil survei kepatuhan hukum tahun 2019 yang dilakukan Ombudsman terhadap berkas perkara di kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lapas.
30. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai ada ketimpangan jumlah fraksi pendukung pemerintah dan fraksi oposisi di DPR. Mardani mengatakan, sampai saat ini hanya PKS yang menjadi oposisi di parlemen dan PKS tidak bahagia sendirian jadi oposisi.
Dijelaskan, di parlemen ada sembilan fraksi, enam di antaranya mendukung pemerintah yakni PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan Nasdem. Sedangkan PAN dan Demokrat tidak deklarasikan sebagai pendukung pemerintah atau sebagai oposisi. Menurut Mardani, komposisi yang pas untuk parlemen sekarang ini adalah semua partai pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 jadi oposisi.
31. Polisi sedang selidiki pemotongan bantuan sosial tunai (BST) dana desa warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerta, Jatim. Jatah Rp 600.000 ditilep Rp 500.000 yang diberikan hanya Rp 100.000.
Teknis pemotongan tidak pada saat pencairan. 16 KK penerima BST DD tetap menerima Rp 600.000 saat mengambil di balai Desa Kepuhanyar. Setelahnya, ada orang yang mengambil ke rumah para penerima bantuan.
Camat Mojoanyar Amsyar Ashari Siregar menjelaskan, 16 KK penerima BST DD tetap menerima bantuan tunai utuh Rp 600.000 saat mengambil di balai desa. Namun bantuan tersebut lantas dipotong Rp 500.000 per KK untuk dibagi merata.
32. Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang mengajak semua pihak untuk memprioritaskan upaya penanganan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi, serta menahan berbagai kepentingan politik. Persatuan dan gerakan efisiensi nasional perlu dilakukan lewat refocusing dan realokasi anggaran yang lebih ketat demi memberi ruang lebih kepada pemerintah untuk mengatasi situasi berat ini.
Teras mendorong semua pihak untuk menempatkan keselamatan rakyat dan negara dengan menunda berbagai program yang berpotensi menambah belanja negara. Salah satunya menunda Pilkada 2020 hingga kuartal pertama tahun depan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang justeru kontraproduktif dengan kepentingan mengatasi pandemi sekaligus krisis ekonomi.
“Mari kita bersatu dan bersepakat, dari pusat sampai ke desa desa. Sekata dengan Bapak Presiden RI ini, mari kita sepakat untuk menunda Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Setidaknya hingga akhir kuartal pertama tahun 2021 yang akan datang” pintanya, kemarin. **”