Berikut ISU AKTUAL yang berkembang

Berikut ISU AKTUAL yang berkembang hari ini :

1. Menko Polhukam Mahfud MD dipanggil ke Istana Negara untuk mengumumkan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), karena pemerintah masih fokus dalam penanganan Covid-19. Pemerintah menyarankan DPR memperbanyak dialog dengan semua elemen masyarakat guna menyerap aspirasi lebih mendalam.
“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta presiden untuk menyampaikan ini,” kata Mahfud MD di kantornya, kemarin.

2. Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi mengatakan, DPR menunggu surat resmi dari pemerintah terkait permintaan penundaan pembahasan RUU HIP. Dijelaskan, DPR telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah terkait pembahasan RUU HIP, maka kalau pemerintah minta ditunda, maka harus menjawabnya dengan surat resmi pula.
“Karena DPR berkirim surat resmi kepada pemerintah, maka sebaiknya sikap pemerintah juga disampaikan secara tertulis. Apakah mau menunda, menolak, atau menyetujui pembahasan. Kami juga mengapresiasi aspirasi dan pendapat yang berkembang di masyarakat yang sangat kritis terhadap RUU ini,” ujarnya.

3. Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta para anggota DPR RI tidak ngotot untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. Sebab, Majelis Ulama Indonesia begitu juga organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah menolak RUU tersebut. “DPR jangan keras kepala, semua ormas Islam dan umat Islam bahkan MUI dan Muhammadiyah sudah menolak,” kata Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif di Jakarta, kemarin.
Menurut Ma’arif, bila DPR tetap ngotot memaksakan dan melanjutkan pembahasan RUU HIP, maka alumni 212 akan mengawal maklumat MUI dengan mengajak umat untuk turun ke jalan mengepung kantor DPR dan MPR. Salah satu tuntutannya, mendesak MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi. ‘’Menuntut MPR makzulkan Jokowi karena melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang telah ada” kata Ma’arif.

4. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dilaporkan ke Polda Kalbar oleh Pangeran Sri Negara Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat, Syarif Mahmud. “Saya mewakili keluarga besar Sultan Hamid II melaporkan Hendropriyono atas pernyataannya yang menyebut Sultan Hamid II seorang pengkhianat bangsa,” kata Mahmud, kemarin.

5. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menjelaskan pernyataannya yang menyebut Sultan Hamid II pengkhianat. Ia mengatakan setiap tahun pihak keluarga mengajukan usulan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional dan dirinya selalu menentang pengajuan usulan itu. “Saya nasihati jangan. Dia itu bukan pahlawan kok,” kata Hendropriyono kepada wartawan, kemarin.
Hendro mengatakan, keluarga Sultan Hamid II bergerak di dunia maya untuk menyesatkan opini publik dan hendak mempolitisasi sejarah. Hendro menyebut pengakuan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang Burung Garuda juga palsu belaka.
“Pengakuan mereka palsu bahwa Sultan Hamid II Alkadrie perancang simbol Negara Burung Garuda. Perancangnya itu dulu tim. Dia hanya koordinatornya. Keputusan burung gambarnya begitu adalah oleh Dwi Tunggal Sukarno-Hatta. Bukan dia. Hakikat simbol adalah frasa Bhinneka Tunggal Ika, tapi itu kan karangan Mpu Tantular abad IV, bukan juga karangan dia,” tegas Hendropriyono.

6. Terpidana kasus korupsi proyek wisma atlet Hambalang, M Nazaruddin akan menghirup udara bebas. Sekarang ia sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB) dari Lapas Sukamiskin Bandung. “Ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi oleh yang bersangkutan,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Jabar Abdul Aris via pesan singkat, Selasa (16/6).
Menurut Aris, syarat-syarat yang patut dipatuhi oleh Nazaruddin antara lain tidak melanggar hukum dan wajib melapor ke Bapas Bandung secara berkala. “Kemudian kalau mau ke luar negeri, harus izin menteri Hukum dan HAM,” ujarnya.

7. KPU belum punya rencana untuk menerapkan e-voting pada Pilkada 2020 karena membutuhkan kepercayaan publik yang tinggi. Meski begitu, KPU sedang merancang sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) untuk dilaksanakan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga ke provinsi.
“KPU dalam waktu ke depan tidak atau belum merancang penggunaan e-voting dalam pemilu di kita, tetapi yang kita rancang adalah rekapitulasi secara elektronik. Itu yang sedang kita desain,” kata komisioner KPU Pramono Ubaid dalam webinar yang disiarkan di YouTube The Habibie Center, kemarin.

8. Polda Metro Jaya tetapkan buronan Federal Bureau of Investigation (FBI), Russ Medlin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Pria berkewarganegaraan Amerika Serikat ini langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. ‘’Ditahan,” ucap Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Roma Hutajulu, kemarin.
Roma menjelaskan, Russ Medlin merupakan buron FBI atas kasus dugaan penipuan investasi saham bitcoin. Namun, Polda Metro Jaya menahannya atas kasus pencabulan yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

9. KPK bicara soal risiko yang terjadi bila Pilkada Serentak 2020 tetap dilakukan pada masa pandemi virus Corona. KPK menyebut program penanganan COVID-19 berpotensi dijadikan alat untuk politik uang atau money politics.
“Risiko yang dihadapi, politik uang akan bersembunyi di program COVID-19,” kata Direktur PJKAKI KPK Sujanarko dalam diskusi bertajuk Menolak Pilkada di Tengah COVID-19: Perspektif Ancaman Politik Uang/Korupsi pada Pilkada 2020, kemarin.
Sujanarko melihat potensi politik uang itu bisa muncul dengan memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19. Hal itu sudah terlihat bansos akan dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.

10. Anggota Komisi II DPR dari PKS Mardani Alisera meminta rahasia data kependudukan, jangan disalahgunakan. Ia menyayangkan kebijakan Kemendagri mengizinkan perusahaan pinjaman online (pinjol) mengakses data kependudukan, karena kerahasiaan data belum menjadi perhatian besar pemerintah.
‘’Kerjasama Kemendagri dengan perusahaan pinjol seharusnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa. Sehingga pemerintah tidak begitu saja mengizinkan perusahaan pinjal mengakses data kependudukan hal ini mengingat kita belum memiliki regulasi yang jelas tentang perlidungan data,’’ ujarnya kepada reporter.id, kemarin.

11. Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Mensos Juliari Batubara, dan Keluarga Besar FKPPI menyalurkan 1.500 paket sembako bantuan Presiden (Banpres) kepada keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja Timor-Timur, di Komplek Seroja, Bekasi Utara, kemarin.
“Para pejuang, termasuk eks Operasi Seroja adalah pembela kedaulatan Indonesia. Berkat pengorbanan mereka, Indonesia tetap tegak berdiri hingga kini. Tak sedikit dari para pejuang yang ikhlas mengorbankan jiwa raga serta harta dan sebagian tubuhnya, demi menjaga kehormatan Indonesia. Karena itu negara harus tetap hadir memberikan perlindungan sosial kepada mereka,” ujar Bamsoet.

12. Ditjen Imigrasi dan Pemprov Sultra harus memperketat prosedur pemeriksaan terhadap 146 TKA asal Cina yang akan masuk Kendari pada 23 Juni mendatang. Mereka harus diisolasi sesuai protokol kesehatan standar WHO sebelum diizinkan memasuki wilayah tambang PT VDNI di Morosi, Konawe, Kendari .
‘’Pemerintah harus memastikan para TKA asal Cina tersebut tidak menularkan penyakit. Setiba mereka di Sultra harus menjalani masa karantina sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 guna memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar,’’ pinta Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam rilis yang dikirim ke reporter.id, kemarin.

13. Menko PMK Muhadjir Effendy mendukung penelitian lima regimen kombinasi obat COVID-19 yang dilakukan Unair Surabaya. Saat menghadiri pelantikan Rektor Unair Prof M Nasih di Surabaya, Muhadjir menanyakan apa saja hal yang dibutuhkan Unair dalam mendukung penelitian ini. Muhadjir ingin penelitian ini bisa berlanjut hingga memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Tadi saya sudah berdiskusi melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan berkaitan dengan masalah ini agar dalam berproses, penemuan dari Unair bisa ditindaklanjuti sehingga bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya kita untuk penanganan COVID-19,” ujar Muhadjir, kemarin.

14. KPK memaparkan hasil kajian sektor pendidikan terkait pengelolaan dana penelitian Indonesia. KPK melakukan kajian setelah menemukan sejumlah persoalan terkait penelitian tersebut. KPK temukan lembaga litbang tersebar tanpa koordinasi. Keberadaan lembaga penelitian pada setiap kementerian/lembaga di pusat hingga daerah tanpa ada koordinasi.
Anggaran tersebar dan tidak terhitung secara riil. Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga berdasarkan program penelitian dan pengembangan hanya terdapat di 23 kementerian/lembaga dari 87. Beberapa anggaran penelitian di kementerian/lembaga tercatat pada subfungsi bahkan ada pula yang tidak tercatat pada subfungsi. ‘’Tidak ada standar output kegiatan penelitian dan pengembangan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, kemarin.

15. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Jakpro akan melakukan negosiasi mengenai penarikan kembali dana komitmen atau commitment fee yang sudah dibayarkan kepada Formula E Operations (FEO). Rencana negosiasi penarikan kembali commitment fee itu dilakukan karena pelaksanaan Formula E 2020 ditunda.
“Ya kita masih bernegosiasi, mencari yang terbaik. Kita kan tidak tahu COVID-19 seperti apa,” ujar Project Director Formula E PT Jakpro, Mohamad Maulana di ruang rapat komisi E DPRD DKI Jakarta, kemarin.

16. Polisi tetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kapal ikan Fu Lu Qing Yuan Yu berbendera China. Dua WNI ABK kapal itu menyelamatkan diri dengan lompat ke laut di Selat Malaka.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Arie Dharmanto mengatakan dari 7 tersangka itu, 4 ditahan di Polres Jakarta Utara. Sementara tiga tersangka lainnya ditahan di Polda Kepri. “(Tiga tersangka yang dibawa ke Batam) yakni S, HA dan MHY alias D alias Andi,” kata Arie, kemarin.

17. Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Tenggara (Sultra) diwarnai penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra.
Menurut Ketua Presidium JaDI Sultra, Hidayatullah, kedatangan para TKA asal China ke Morosi, Kabupaten Konawe itu justru bertentangan dengan konsep new normal, dimana masyarakat harus menjaga produktivitas tetapi tetap aman dari Covid-19. “Jadi, kebijakan memasukkan TKA itu abnormal,” kata Hidayatullah, kemarin.

18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima usulan penerapan kurikulum darurat di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud diminta mengkaji kurikulum tersebut.
“Banyak permintaan misalnya dari KPAI, PGRI, agar Kemendikbud menerapkan kurikulum khusus pandemi Covid. Saya kira kami sudah sampaikan ke Balitbang untuk dikaji,” tutur Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid melalui konferensi video, kemarin.

19. Direktur Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pihak Istana harus memastikan proses penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan berjalan secara adil.
Pernyataan itu merespons pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral yang menyebut Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi penanganan kasus Novel. “Jangan presiden salah pahami, bahwa Istana, bukan tidak boleh ikut campur, Istana itu bukan mencampuri untuk mengubah fakta, itu baru enggak boleh,” kata Feri, kemarin.

20. Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku prihatin dengan adanya serangan yang ditujukan kepada komika Bintang Emon. Bintang diserang setelah membuat video untuk mengkritik tuntutan ringan terhadap dua terdakwa penyerang Novel.
“Saya prihatin karena Bintang Emon seorang anak muda yang menyampaikan kritik sosial, menyuarakan kritik adanya suatu ketidakadilan atas suatu proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku penyerangan atas diri saya,” kata Novel melalui video yang diunggah di akun Instagram @novelbaswedanofficial, kemarin.

21. Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman mengkritik akun anonim yang menyerang komika Bintang Emon di media sosial. Menurut Benny, penyerangan terhadap Emon sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.
“Bagi saya, ini bukti rezim Jokowi antikritik, antidemokrasi, otoriter, dan tidak ingin dengar suara rakyat,” kata Benny, kemarin.

22. Polri Sebut Angka Kriminalitas Naik 38,45 Persen dalam Sepekan. Data Polri menunjukkan, tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat tajam pada pekan ke-24 tahun 2020 dibandingkan pekan sebelumnya. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, kemarin.
“Pada minggu ke-23 dan minggu ke-24 terjadi kenaikan gangguan kamtibmas sebesar 38,45 persen,” tutur Awi. Rinciannya, terdapat 4.244 kasus kriminalitas yang terjadi pada pekan ke-23. Kemudian, jumlahnya meningkat menjadi sebanyak 5.876 kasus pada pekan ke-24.

23. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan ada kartel besar yang menguasai laut nusantara. Bila tidak ada tindakan melalui ketegasan hukum, masa depan sektor kelautan Indonesia akan terganggu. “Banyak kapal asing berdatangan dan merampok hasil laut, misalnya Kepulauan Natuna. Ini ada kartel besar yang kuasai laut Nusantara. Kalau dibiarkan akan ganggu keberlangsungan laut Indonesia,” kata Susi, di Bogor, kemarin.

24. Ketua DPR Puan Maharani meminta Kemendikbud memantau rencana pembukaan kembali sekolah di zona hijau selama pandemi Covid-19 secara ketat. Hal itu perlu dilakukan agar jangan sampai sekolah yang dibuka justru menjadi sumber penularan Covid-19.
“Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Kemendikbud perlu memonitor dan mengevaluasi secara ketat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di zona hijau. Agar sekolah tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19,” kata Puan, kemarin.

25. Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Sumatera Baratmulai menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 yang diduga dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 Tanah Datar. “Saat ini kita sedang kumpulkan bahan dan keterangan untuk dirapikan semuanya,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanah Datar Tatang Hermawan, kemarin.
Tatang menyebutkan, pihaknya menargetkan pada Senin depan, berkasnya bisa lengkap dan diserahkan ke Inspektorat. “Keputusannya di Senin depan. Jika sudah lengkap, kita serahkan ke inspektorat. Nanti kita kabari,” kata Tatang.

26. Perjuangan gigih Komite I DPD RI pimpinan Agustin Teras Narang untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai bencana nonalam pandemi corona dinyatakan berakhir, patut mendapat acungan jempol.
Kemarin siang, usulan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 9 Desember 2020 yang dibacakan Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Dr. Abdul Kholik, SH, MSi mendapat sambutan yang luar biasa hangat dari para senator yang mengikuti Rapat Paripurna DPD RI.
Mereka sepakat untuk menerima dan memahami usulan Komite I DPD RI serta berharap agar keputusan rapat paripurna tersebut menjadi pertimbangan lebih lanjut baik oleh pemerintah, DPR, KPU, maupun Bawaslu untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi corona yang penuh resiko penularan virus yang belum ada obatnya ini. **